Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Air akan berevaporasi dan berkondensasi pada tempratur dan tekanan tertentu. Tempratur dan tekanan merupakan parameter menunjukan keadaan suatu materi. Materi selalu dalam keadaan awalnya seimbang secara thermal maupun mekanik, memperbesar dan memperkecil parameter-parameter tersebut akan merubah wujud materi tersebut. Materi berwujud gas mempunyai energi jauh lebih besar dari kondisi berwujud cair atau padat. Penyerapan dan pelepasan energi peristiwa dalam proses evaporasi dan kondensasi. Jumlah energi yang diserap selama proses evaporasi equivalent dengan energi yang dilepas selama proses kondensasi. Besar energi tersebut besarnya bergantung pada pada tempratur atau tekanan pada perubahan fase yang terjadi. Pada study ini, disiapkan alat uji yang merupakan miniature dari penguapan dan pengkondensasian air, yang dinamakan alat proses throttling. Pada alat ini yang akan berperan menurunkan tekanan aliran fluida adalah katup expansi (throttling valve). Tekanan dan tempratur air yang masuk pada / lebih besar dari tekanan atmosfir di-throttled melalui katup ekspansi tersebut menjadi bertekanan lebih rendah / vakum sehingga menciptakan temprature jenuhnya juga lebih rendah membuat penguapan lebih banyak. Air yang diinjeksikan kedalam reactor vakum tersebut membentuk partikel cairan dan uap air. Uap yang terbentuk dikondensasikan dengan pendingin sehingga membentuk butiran air. Akumulasi partikel dan uap air yang terbentuk dengan tekanan dan tempratur rendah akan bermanfaat lebih banyak. Dari simulasi, penggabungan alat throttling ini dengan sistem pembangkit PLTU, dengan pemanfaatan air kondensornya didapatkan peningkatan efisiensi pembangkit yang cukup signifikan. Disamping itu, keuntungan lain yang dihasilkan adalah dapat diproduksinya air sulingan sebesar 117 ton/jam melebihi kebutuhan siklus uap PLTU yang hanya 7 ton/jam. ...... Water boils and condenses at a specified pressure and temperature. A number of properties such as pressure and temperature are necessary to describe the state of a substance. At the dead state, a system is at the temprature and pressure of its environment in thermal and mechanical equilibrium, to increase and to decrease the properties change the phase of the substance. Molecules in the gas phase are at a cosiderably higher energy level than they are in the liquid or solid phases. Absorbing and releasing energy in event of evaporation and condensation process. More specifically, the amount of energy absorbed during melting is equivalent to the amount of energy released during freezing. Similarly, the amount of energy absorbed during evaporation is equivalent to the amount of energy released during condensation. The magnitudes of the latent heats depend on the temperature or pressure at which the phase change is occuring. On this study, to be prepared the device which is a miniature for evaporating and condensing water. At this device, throttling valve is a kind of flow-restricting device that cause a significant pressure drop in the fluid. The pressure and temperature of water fluid entering and exiting the expansion valve exist on the saturated states, it makes evaporation effectively occured. The fluid injected inside the vacuumed reactor through the expantion valve form liquid and gas particles. The water gas particles are condensed by refrigerator so that forms a droplet water. Finally, accumulation of water liquid and condensation formed by low pressure and temprature effects beneficial. In simulation, throttling devices and PLTU vapor power generation integrated which locates at the sea. Sea water used to cool in the condensor, thereafter, the sea water from the outlet of the condensor are throttled into the device. The result of the throttling device is cool water and destilation water. The cooled water is used to replace sea water for cooling the condensor increasing efficiency of the system. Besides, destilation produced is 117 ton/hour whereas it exceed necessary for the PLTU vapor cycle about 7 ton/hour.

Abstrak :
CPP ( Coastal Plain Pekanbaru) di Riau adalah suatu kumpulan ladang-ladang minyak yang aktif berproduksi sampai sekarang. Luas areanya 9,996 km persegi dengan jumlah lapangan berproduksi adalah 25 buah dan jumlah total sumur minyak 435 buah. CPP ini dioperasikan oleh PT. CPI berdasarkan kontrak Production Sharing dengan Pertamina yang kontraknya berakhir pada bulan Agustus 2001 dan kemudian oleh Pemerintah Pusat diperpanjang sampai Agustus 2002. Kumpulan ladang minyak ini yang dikenal dengan nama CPP Blok, sekarang menjadi rebutan antara Pemerintah Propinsi Riau dengan PT. CPI untuk mengelolanya. Pemerintah Propinsi Riau dengan dukungan masyarakat Riau melalui Kongres Rakyat Riau II dan semangat otonomi daerah berkeinginan untuk segera mengambil alih kumpulan ladang minyak ini untuk dikelola, setelah masa kontrak PT. CPI dengan Pemerintah Pusat Berakhir. Sedangkan PT. CPI juga berkeinginan untuk melanjutkan kontrak mereka dalam mengelola Blok CPP, atau minimal mereka tetap diikut sertakan sebagai partner dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola kumpulan ladang minyak tersebut. Untuk melihat kesungguhan dari rencana serta keinginan dari Pemerintah Propinsi Riau dalam mengelola CPP Blok ini, maka melalui pendekatan analisis AMP ( Analytic Hierarchy Process) terhadap tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan, akan terlihat mana dari tujuan dan strategi tersebut yang pantas untuk dilaksanakan demi tercapainya sasaran dari Pemerintah Propinsi Riau yaitu keinginan mereka untuk mengelola Blok CPP. Analisa dari AHP ini diambil dari persepsi/penilaian dari 6 responden expert yang terdiri dari kelompok Praktisi/Tekhnorat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Terlebih dahulu mereka akan menentukan hirarkhi dari tujuan dan strategi yang akan dipakai melalui kuesioner awal yang diberikan kepada mereka. Setelah itu baru responden ini mengisi kuesioner AHP. Pada pihak Pemerintah Propinsi Riau, untuk tujuan terlihat bahwa expert ternyata memilih "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Riau" sebagai tujuan yang harus diprioritaskan agar sasaran bisa tercapai. Sedang strategi yang harus dimainkan adalah mencari "Dukungan Masyarakat Riau", meningkatkan "Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan bersikap "Mandiri dan Profesional". Dengan proses yang sama dengan Pemerintah Propinsi Riau, pihak PT. CPI lebih memprioritaskan "Sebagai salah sumber benefit bagi perusahaan" sebagai tujuan utama dari motivasi mereka untuk mencapai sasaran yang diinginkan yaitu turut serta mengelola CPP Blok. Sedangkan strategi yang dimainkan oleh mereka adalah "Melakukan lobby yang intensif kepada pihak Pemerintah Propinsi Riau" dan "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau". Akhirnya konflik ini diselesaikan dengan Game Theory (Teori Permainan) dengan memakai pendekatan AHP untuk menghasilkan solusi yang bersifat win-win solution antara kedua belah pihak. Untuk pihak Pemerintah Propinsi Riau, jika ingin mencapai sasarannya maka harus memainkan strategi "Meningkatkan Kualitas SDM Daerah Riau di bidang perminyakan" dan strategi mencari "Dukungan Masyarakat Riau" yang maksimal. Sedangkan pihak PT. CPI harus memainkan strategi "Melakukan lobby yang intensif kepada Pemerintah Propinsi Riau" dan strategi "Meningkatkan program Community Development untuk masyarakat Riau'". Jika strategi-strategi diatas yang dimainkan oleh kedua belah pihak, maka akan diperoleh hasil yang menggernbirakan dan tidak ada pihak yang akan dirugikan oleh pihak yang lain.

Abstrak :
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, maka kebutuhan penghantar listrik seperti jaringan transmisi/distribusi daya dan peralatan penunjang lainnya serta kebutuhan lahan untuk pembangunan jaringan juga meningkat. Dengan adanya permasalahan diatas, sementara daya listrik yang disalurkan semakin besar, maka diperlukan jenis jaringan transmisi/distribusi yang mempunyai kapasitas hantar daya yang besar. Kawat penghantar aluminium konvensional yang umumnya digunakan seperti jenis EC Grade (AAC) atau alloy 6201/6101 pada jaringan transmisi/distribusi listrik memiliki Kapasitas Hantar Arus (KHA) yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena kawat penghantar tersebut hanya mampu dioperasikan secara kontinu pada suhu sekitar 900 C . Untuk meningkatkan KHA, maka kawat penghantar tersebut harus mampu dioperasikan pada suhu yang lebih tinggi dan untuk itu diperlukan jenis kawat penghantar dengan sifat tahan panas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Kemampuan Hantaran Arus (KHA) dari konduktor Aluminium Tahan Panas yang sering disebut dengan kawat TAL (Thermal Resistant Aluminium Alloy) dengan membandingkannya terhadap konduktor EC Grade. Dalam penelitian pada penghantar TAL yang dipelajari ada dua jenis yaitu: a) TAL yang ditambahkan dengan RE ( rare earth metal) atau unsur tanah jarang (TAL+) b) TAL tanpa penambahan RE (TAL-). Pada penelitian ini Benda uji yang digunakan berbentuk kawat berdiameter 3,2 mm Berbagai pengujian dilakukan untuk menentukan sifat-sifat mekanis dari kawat TAL meliputi : · Uji Tank · Uji sifat listrik · UJi Creep Dan untuk mengetahui struktur dari kawat TAL dilakukan pengujian metalografi dengan peralatan antara lain · Mikroskop optik · Scanning Electron Microscope (GEM) · Transmission Electron Microscope (TEM) · Uji tarik dan uji creep dilakukan untuk menentukan

Abstrak :
Aktivitas pembukaan dan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh warga komuniti lokal atau penduduk yang berdiam di dalam dan sekitar hutan tidak selalu berakhir pada terjadinya deforestasi. Orang Krui yang bermukim di belahan barat pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Lampung, adalah para aktor yang mampu membangun keselarasan fungsi ekonomis dari hutan dengan fungsi ekologis, bahkan juga fungsi sosial dan kultur al. Mereka bukanlah para peramu atau perambah hutan, melainkan para aktor yang secara sadar membuka dan menanami petak demi petak hutan alam dengan berbagai tanaman produktif; tapi yang secara sadar Pula menempatkan sistem wanatani repong damor sebagai fase final dalam pengelolaan lahan hutan. Apa yang menyebabkan sebagian dari mereka mempertahankan pengelolaan lahan dengan sistem repong damor sementara sebagian yang lain pemah mengkonversinya ? Kajian ini berusaha menjelaskan bagaimana petani Krui mengambil keputusan dalam menentukan pengelolaan lahan hutan dan mengungkapkan insentif-insentif yang mendasari keputusan mereka dalam pengelolaan lahan hutan. Penelitian lapangan yang menjadi acuan bagi penulisan tesis ini difokuskan di dua desa di daerah pesisir Krui Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung selama 4 bulan (Juli aid Nopember 1995). Dengan menggunakan pendekatan prosesual dan kombinasi beberapa metode konvensional dalam antropologi, kajian ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui dalam hat mempertahankan atau mengkonversi sistem repong domar didasari oleh paling sedikit empat macam insentif. Keempat macam insentif tersebut adalah insentif ekonomis, ekologis, sosial dan kultural. Keberlarijutan pengelolaan lahan hutan dengan sistem wanatani repong damor akan ditentukan oleh keseimbangan peran keempat insentiftersebut dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani Krui.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan kemauan politik masyarakat dalam proses pembentukar. Kota Subulussalam. Pentingnya penelitian ini didasarkan kasus pemekaran Kabupaten Mamasa dimana pada pasca pemekaran Kabupaten Mamasa terjadi pertikaian berdarah antar kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemekaran. Dan Kasus pemekaran Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa tahap kemauan politik masyarakat dalam pemekaran daerah berpotensi menimbulkan permasalahan sehingga perlu diperhitungkan secara hati-hati terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang heterogenitasnya tinggi dari sisi SARA. Disamping itu dari kasus Mamasa juga menunjukkan bahwa kemauan politik masyarakat yang didasarkan pernyataan-pernyyataan tertulis belum dapat menentukan kemauan politik masyarakat yang sesungguhnya. Begitupun dalam pemekaran Kota Subulussalam yang penduduknya heterogen secara kesukuan dimana terdapat suku yang mayoritas dan suku minoritas, disamping itu kemauan politik masyarakat dalam pemekaran Kota Subulussalam hanya didasarkan oleh pemyataan-pemyataan tertulis dari berbagai komponen masyarakat. Merujuk kenyataan empiris seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa maka dalam pembentukkan Kota Subulussalam pertu untuk dikaji dan diteliti Iebih mendalam dengan melihat alasan-alasan masyarakat untuk memekarkan daerah dan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik "Purposive Sampling' (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan dari orang-orang yang menjadi pelaku pemekaran Kota subulussalam. Jumlah Informan sebanyak 23 Orang yang terdiri dari Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dan pimpinan partai politik yang berasal dari wilayah Kota Subulussalam, Camat Simpang Kin, Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam serta masyarakat di wilayah Kota Subulussalam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam pembentukan Kota Subulussalam dan mendeskripsikan proses dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam. Dari hasil penelitian ditemukan tiga alasan yang menjadi pendorong masyarakat untuk memekarkan Kota Subutussalam yaitu Pertama, dimensi politik dalam pemekaran Kota Subulussalam didasarkan adanya latar belakang berupa kekecewaan masyarakat yang mengalami kekalahan dalam perebutan ibukota pada awal pembentukan Kabupaten Aceh Singkil dan adanya ketentuan peraturan perundangan yang membuka peluang untuk memekarkan daerah. Selanjutnya karena terdapat kesamaan secara sosial budaya di masyarakat dalam wilayah Kota Subulussalam dan adanya sejarah kejayaan masa lalu yang pemah dialami oleh masyarakat Kota Subulussalam. Kedua, dimensi administrasilteknis dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu karena luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sangat luas menyebabkan panjangnya rentang kendati pemerintahan dari Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam ke pusat Kabupaten sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, disamping itu dengan wilayah yang Iuas menyebabkan pembangunan wilayah Kota Subulussalam belum optimal. Ketiga, dimensi kesenjangan wilayah dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu adanya potensi wilayah yang berupa letak yang sangat strategis dimana Kota Subulussalam merupakan pintu masuk yang menghubungkan Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Ietaknya yang strategis ini diharapkan dengan adanya status daerah yang Iebih tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Singkil. Dari hasil penelitian juga ditemukan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Kota Subulussalam melalui kegiatan masyarakat dalam melakukan komunikasi politik yang menyebarluaskan berita-berita mengenai peluang untuk memekarkan Kota Subulussalam. Kemudian partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan membentuk kesepakatan bersama untuk membentuk pemekaran Kota Subutussalam melalui musyawarah yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Berikutnya masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan membentuk panitia persiapan pembentukan Kota Subulussalam dimana elemen masyarakat yang terlibat sebagai anggota dalam kepanitiaan ini melakukan kegiatan pendekatan-pendekatan terhadap para pejabat politik dan pemerintahan. Bentuk masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Kota Subulussalam dengan memberikan sumbangan baik berupa uang, tanah, tenaga, jasa dan pemikiran serta dengan melakukan kegiatan memperindah wajah Kota Subulussalam dengan melakukan pengecatan dan pemasangan lampu hias di sepanjang jalan menuju Kota Subulussalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kemauan politik yang lahir dari masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam baik dalam bentuk pemikiran, keinginan dan harapan maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Abstrak :
Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bagaimana cara untuk mendeteksi timbulnya BUT akibat pemakaian jasa dari luar negeri, karena hal ini menjadi salah satu modal penting dalam upaya ekstensifikasi pajak. Dengan adanya cara yang efektif untuk mendeteksi timbulnya BUT, maka secara otomatis akan meningkatkan jumlah wajib pajak luar negeri, sehingga penerimaan pajak pun akan ikut meningkat. Terkait dengan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dalam mendeteksi ada dan tidak adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri, menganalisis pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Jakarta dan para akuntan publik yang mengetahui masalah BUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya Bentuk Usaha Tetap yang timbul dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah: menyelenggarakan pelatihan, memberikan jawaban konfirmasi mengenai masalah Perpajakan Internasional kepada KPP Badora, mengundang beberapa konsultan pajak dan wajib pajak, menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, dan mengintensifkan pemeriksaan sederhana lapangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dalam menyelamatkan penerimaan Negara atas penghasilan dari kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah dengan menggunakan pengawasan kepatuhan formal dan pengawasan kepatuhan material. Sementara hambatanhambatan yang dihadapi dalam upaya mendeteksi timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas kontrak pemakaian jasa Wajib Pajak Luar Negeri adalah pesatnya perkembangan teknologi, tidak tampak adanya fixed place of business yang bersifat permanen, pengujiannya harus memenuhi pengujian jangka waktu (time test) terlebih dahulu, wajib pajak BUT yang berlindung di balik perusahaan yang telah ada dengan menempatkan pegawainya sebagai pegawai perusahaan di Indonesia, sulitnya memperoleh data pendukung, keterbatasan kemampuan SDM, dan mobilitas BUT yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu instrumen hukum berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang kerjasama antar departemen, sehingga antar departemen yang berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan pemahaman di kalangan petugas pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus perlu dilakukan pelatihan baik dengan metode on the job training atau off the job training. Selain itu, semua pemeriksa pajak hendaknya juga mempunyai data-data perusahaan yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai NPWP, agar segera dilaporkan pada Kanwil-Kanwil yang bersangkutan.

---

One of important things that must be noticed related to taxes on Permanent Establishment (BUT/Bentuk Usaha Tetap) is how to detect the rising of BUT risen by the uses of services from foreign, because this is one of important things in the effort of tax extension. By the existence of effective means in detecting the rising of BUT, then automatically it would improve the amount of foreign tax payers, thus tax revenues shall be increased too. Related to that, therefore this research is aimed to find out the efforts of Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta in detecting the existence or non-existence of Permanent Establishment (BUT) risen from the contract on service uses of Foreign Tax Payers, analyzing the supervision performed by Body Tax and Expatriate Services Office Jakarta, and to find out the obstacles faced in the efforts of detecting the rising of Permanent Establishment (BUT) for the contract on service uses of Foreign Tax Payers. The research approaches used is qualitative and the type of descriptive research in the efforts to describe the problems researched based on the obtained data. Data collecting is performed using interviews and documentation study. The interviews involved key informants, especially the employees of Body Tax and Expatriate Services Office and public accountants having knowledge of BUT. The research results show that the efforts performed to detect whether there is an existence of Permanent Establishment arising from the contract on service uses of Foreign Tax Payers that is performing training, providing confirmation answers on the problems of International Taxation to KPP (Kantor Pelayanan PajaklTax Office) Badora, inviting several tax consultants and tax payers, creating cooperation with several government institutions, and intensifying simple field research. The form of supervision performed by Body and Expatriate Services Office Two in saving State revenues over the income from contracts of service uses of Foreign Tax Payers is by using formal complying controling and material complying controling. Meanwhile the obstacles faced in the efforts to detect the rising of Permanent Establishment (BUT) over the contract on service uses of Foreign Tax Payers is: the speed on the advance of technology, the invisibility of fixed place of business permanently, the test must first meet time test, BUT tax payers taking cover behind the existing company by placing their employees as company employees in Indonesia, the difficulties in obtaining supportive data, limitation of HR capability, and very high mobility of BUT. Based on the results of that research, therefore legal instruments are necessary in the form of government regulations regulating the cooperation among departments, thus the related concerned department can easily obtain the necessary data. In order to improve understanding among tax officials concerning particular taxation knowledge, training must be performed with methods of on the job training and off the job training. Besides that, all tax examiner should also have company data existing in its area and if there should be companies not yet having NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak/Tax Payer Registration Number), they must be immediately reported to related Kanwil/District Offices.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara stabilitas sistem perbankan dengan kompetisi, dan diversifikasi pendapatan perbankan. Penelitian ini menggunakan data 103 Bank Konvensioal di Indonesia dari tahun 2005-2014. Stabilitas perbankan dihitung dengan menggunakan Indek Z, diversifikasi pendapatan dihitung dengan menggunakan Indek Herfindahl dan kompetisi perbankan dihitung dengan menggunakan Indeks Lerner. Hasil penelitian menunjukkan nilai diversifikasi pendapatan bank di Indonesia masih rendah. Analisis dikembangkan dengan mengelompokan bank berdasarkan kepemilikan modal. Diversifikasi pendapatan tertinggi berada pada kelompok Bank Asing dan paling rendah kelompok Bank BPD. Industri bank di Indonesia berada dalam kondisi yang kurang/tidak kompetitif dan struktur pasar cendrung monopoli. Kelompok Bank BUMN merupakan bank yang paling tidak kompetitif dan Bank campuran merupakan bank yang paling kompetitif. Diversifikasi dan kompetisi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia. Diversifikasi pendapatan meningkat dapat meningkatkan stabilitas perbankan. Kompetisi yang meningkat dapat menurunkan stabilitas perbankan. (competitionfragality).

---

ABSTRACT
The purpose of this research are defined the causality relationship between stability, competition and revenue diversification. This research used 103 Indonesian Commercial Bank data from 2005-2014. To analyze Banking Stability, we used Z-score, Herfindahl Indeks to calculate income diversification and competition analyzed using Lerner Indeks Our results show the bank's revenue diversification in Indonesia is still low. The analysis developed by classifying the bank into five groups based on capital ownership. Foreign Bank group has the higest income diversification and the lowest is Bank BPD group. Industrial banks in Indonesia are not competitive and monopolistic market structures tend. Group of state-owned bank is a bank that is least competitive and The Mixtures Bank is a bank that is the most competitive in Indonesia. Diversification and competition significantly influence the stability of banks in Indonesia. Increased revenue diversification can increase the stability of the banking system. Increasing competition reduce the stability of the banking system (Competition - fragality).

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan, peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan serta pengembangan budaya lokal. permasalahan di wilayah dan kawasan perbatasan mulai dari ancaman dengan kekuatan militer sampai pada ancaman ideologi. Penting untuk memahami kewenangan dan bentuk pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan. Khusus penelitian pada kawasan perbatasan Indonesia ini merupakan suatu upaya mengedepankan pendekatan non-militeristik melalui pemanfaatan kerjasama internasional dalam mengelola kawasan perbatasan. Penelitaian ini membahas berbagai macam permsalahan, mecermati kerjsama internsional dan implementasinya. Khsususnya dalam praktek kerjasama internasional Indonesia

---

ABSTRACT
The border region is a strategic region in safeguarding the territorial integrity of a state, therefore it would require a special management. The state territory and border region management can be done by a security approach, by increasing prosperity and environmental sustainability and by local culture development, problems in the territory and the border region from the threat of military force until the threat of ideology. It is important to understand the territory and border areas management authority. Specifically this studies in the border region in Indonesia is an effort to promote a non-militaristic approach through the use of international cooperation in managing the border region. This research discusses various problems, specifically the international cooperation and the implementation. Especially the practice of the international cooperation by Indonesia.