Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Iqbal
"Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 8,3 juta jiwa dengan titik berat kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, memiliki misi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipasif, berahlak, sejahtera dan berbudaya, dalam Iingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota, menegakkan supremasi hukum serta melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mewujudkan fungsi pembangunan kewilayahan dan strategi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam model perencanaan pembangunan melalui Forum Pengkajian Perencanaan Tahunan yang Iangsung diimplementasikan di masyarakat, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya untuk selanjutnya memasuki proses penyusunan dan pengesahan APBD di tingkat propinsi melalui mekanisme yang ada.
Kondisi tersebut tentunya menuntut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 22/SE/2004 tantang Petunjuk Penyelenggaraan Forum Kelurahan, Konsolidasi Kecamatan dan Forum Kotamadya/Kabupaten, diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Sejalan dengan proses dan mekanisme Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 di masyarakat, ternyata kebijakan Pemda Propinsi DKI Jakarta sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berdampak positif dan negatif didalam pelaksanaannya. Sisi positif dari kebijakan tersebut ditandai dengan tumbuhnya peran lembaga masyarakat yaitu Dewan Kelurahan dalam proses pelaksanaan kegiatan serta adanya proses pembelajaran bagi masyarakat mengenai fenomena dan problem perencanaan.
Sedangkan sisi negatifnya adalah semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang mana hat ini diakibatkan banyaknya usulan masyarakat yang tidak terealisasi dalam pembangunan tahun berjalan. Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004 adalah kesiapan aparat pelaksana di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotamadya dalam menyikapi proses perubahan perencanaan pembangunan, dimana kondisi aparat pelaksana masih kurang memahami permasalahan yang timbul sejalan dengan pelaksanaan Forum Pengkajian Perencanaan Tahun 2004."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18410
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Salah satu elemen penting dari social capital adalah trust. Elemen ini mendasari semua elemen lainnya seperti jaringan jaringan sosial, seperangkat nilai-nilai atau norma dan sinergisnya struktur kekuasaan dengan civil society. Dikatakan mendasar karena tujuan dari keseluruhan elemen social capital itu adalah terciptanya pertumbuhan masyarakat demokratis yang sehat dalam arti positif bagi terciptanya ruang publik dan terpenuhinya hak-hak dan akses keterlibatan publik (public engagement) dalam kehidupan demokrasi. Meskipun konsep social capital awalnya adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi, namun dalam perjalanannya (historical situatedness) tak bisa dilepaskan dari tarik-menarik dan sating mempengaruhi (interplay) diantara agenagen ekonomi-politik. Oleh karenanya, pertumbuhan demokrasi acapkali amat ditentukan pula oleh dinamika politik.
Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana tarik-menarik dan saling mempengaruhi (interplay) di antara kepentingan negara (struktur kekuasaan), pasar, civil society dan media dalam proses demokratisasi legislasi RUU kebebasan memperoleh inforrnasi. Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam realitas empiris proses legislasi kebijakan RUU kebebasan informasi di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi keempat komponen tersebut. Dalam konsolidasi demokrasi, khususnya di era transisi demokrasi sangat dibutuhkan sumber modal sosial (social capital) yang positif dan kuat. Hal ini ditandai dengan adanya trust, sinergisnya jaringan-jaringan kekuatan masyarakat, dan partisipasi aktif publik dalam kehidupan sosial ekonomi politik dan aksesibilitas informasiny. Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan spesifik ruang lingkup yang dibahas adalah metode kualitatif Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis.
Pendekatan ini bermaksud untuk menguji relasi-relasi sosial yang mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial atau kultural yang berhubungan dengan nilai moral secara filosofis (Masco, 1996:28). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi demokrasi ditandai oleh tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi, sosial dan politik. Proses legislasi RUU Kebebasan memperoleh informasi publik sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat setelah "revolusi Mei 1998" urgensinya sudah digaungkan namun hingga kini masih mengalami interplay dan benturan kepentingan. Kenyataan demikian ini jelas menunjukkan adanya masalah-masalah dalam trust, jaringan-jaringan sosial, interaksi negara-pasar-civil society dan media.Kenyataan lain juga menunjukkan adanya modal sosial negatif dan koritra-kondusif terhadap proses demokratisasi.
Pembahasan tentang rancangan undang-undang (RW) Kebebasan memperoleh informasi digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris yang menyangkut kebebasan memperoleh informasi dan hak publik untuk tabu dalam pembuatan kebijakan oleh negara dalam interaksinya yang dinamis antara negara dan pasar di sate pihak dan civil societylpublik di lain pihak dalam konteks reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, RUU kebebasan infonnasi ini ternyata masih mengundang dan mengandung kontroversi yang menyisakan saling ketidakpercayaan di antara agen-agen perubahan sosial, ekonomi dan politik karena bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14085
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"LATAR BELAKANG : Stroke iskemik merupakan manifestasi aterosklerosis yang prosesnya dimulai jauh sebelum terjadinya serangan stroke. Bila seseorang mempunyai faktor risiko seperti hipertensi, diabetes melitus, hiperlipidemia, dan lain-lain, proses patologis yang sedang berjalan akan dipercepat sesuai jumlah faktor risiko .Sindroma metabolik bila ditemukan tiga atau lebih komponen hipertensi, obesitas sentral, hipertrigliserida, HDL kolesterol yang rendah, dan gula darah puasa yang tinggi. Dengan mendapatkan sindroma metabolik pada anak dari penderita stroke iskemik dapat dilakukan pencegahan primer.
TUJUAN : Melihat gambaran sindroma metabolik pada anak dari penderita stroke iskemik dan sebaran komponennya
METODOLOGI : Penelitian deskriptif analitik pada 87 orang anak dari penderita stroke iskemik, berusia antara 20 - 50 tahun. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah, lingkar pinggang, kadar trigliserida , HDL kolesterol dan gula darah puasa.
HASIL : 31% anak dari penderita stroke iskemik menderita sindroma metabolic. Laki-laki lebih sering dibanding perempuan. Komponen sindroma metabolik yang sering ditemui adalah HDL kolesterol yang rendah, hipertrigliserida dan obesitas sentral. Bila yang menderita stroke iskemik ayah maka lebih sering sindroma metabolik ditemukan pada anak dengan usia lebih muda. Jika ibu yang menderita stroke iskemik, kemungkinan anak menderita sindroma metabolik lebih sering pada anak laki-Iaki dengan usia lebih tua. Etnis sunda kejadian sindroma metabolik lebih rendah dibanding etnis lainnya.
KESIMPULAN : Anak dari penderita stroke iskemik merupakan populasi utama untuk terjadinya aterosklerosis yang merupakan keadaan vaskuler beresiko menjadi stroke iskemik dimasa mendatang. Sindroma metabolik dengan komponen HDL kolesterol rendah, hipertrigliserida, dan obesitas sentral ditemukan lebih sering pada anak laki-laki dari penderita stroke iskemik, dan lebih jarang pada etnis sunda.
......
Background ; ischemic stroke is a manifestation of arteriosclerosis which have a long-term and gradual process before manifested. If a person has risk factors such as hypertension, diabetes mellitus and hyperlipidemia, pathologic process would be accelerated according to the number of risk factors he has. Nowadays, the term of metabolic syndrome is introduced in a person who has three or more of these components: hypertension, central obesity, hypertriglyceridemia, tow HDL cholesterol and high level of fasting blood glucose. In finding metabolic syndrome in the ischemic stroke patients' descendant, primary prevention can be done.
Objectives ;The objective of this study is knowing the pattern of metabolic syndrome and it's component in ischemic stroke patients' descendants
Methods ;We performed descriptive and analytic study in 87 subjects of 20-50 years-old by examined blood pressure, waist diameters, triglyceride level, HDL-cholesterol level and fasting blood glucose level.
Results ;We found 31% of subjects who have metabolic syndrome which was more frequent in man. Among metabolic syndrome components, low level of HDL-cholesterol is the most frequent, followed by hypertriglyceridemia, and central obesity. Metabolic syndrome is more frequent in young age if the father had ischemic stroke while in older age if the mother who had ischemic stroke in Sundanese, metabolic syndrome is less frequent.
Conclusions ;The descendants of ischemic stroke patients is main target population of arteriosclerosis which is have high risk to have ischemic stroke in the future. Metabolic syndrome with low level of HDL-cholesterol, hypertriglyceridemia, and central obesity found more frequent in men and less frequent in Sundanese."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
T18152
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.
Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.
Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.
Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.
Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.
Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.
Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22398
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Tesis ini tentang protes politik kolektif (PPK) dengan rumusan: gerakan dari sekumpulan indiyidu yang mempunyai tujuan dan identitas koleklif sarna untuk mengajukan suatu tuntutan terhadap sebuah kelompok tertentu. Penelitian dilakukan karena mahasiswa di Indonesia sering menggunakan PPK untuk merespon kebijakan yang tidak memuaskan rejim yang berkuasa. Variabel independen dalam tesis ini adalah deprivasi relatif, mobilisasi, collective efficacy, identitas sosial serta collective interest, karena dari pendalarnan literatur, variabel-vanabel tersebut dapat menjelaskan mengapa seseorang berpartisipasi dalam PPK. Data diperoleh dari 10 fakultas di Universitas Indonesia, dengan 387 mahasiswa, gambaran 48.1% perempuan, 51.9% laki-laki, serta 54.3% aktif di organisasi kemahasiswaan. Hasil menunjukkan seluruh independen variabel secara langsung menjelaskan mengapa mahasiswa berpartisipasi dalam PPK. Urutan berdasarkan variabel yang paling menjelaskan adalah identitas sosial, collective eficacy, colleclive interest mobilisasi, dan terakhir deprivasi relatif. Sedangkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah, perlu dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif agar data kuantitatif yang ada dapat diperjelas lebih mendalam. Selain itu gabungan beberapa bidang ilmu, akan melengkapi hasil penelitian tentang partisipasi mahasiswa Indonesia dalam PPK, karena PPK selalu dilakukan dalam konteks sosial dan politik tertentu."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Avicena Muhammad Iqbal
"Keselamatan pasien merupakan salah satu faktor penting di dalam pelaksanaan rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk melihat kesiapan penerapan keselamatan pasien di RSIA Assalam. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode survey dilakukan secara total sampling terhadap 59 pegawai, dan wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil survey menunjukkan RSIA Assalam membudaya sedang dalam keselamatan pasien.
Dari hasil analisis menunjukkan belum siapnya RSIA Assalam dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Penelitian merekomendasikan penyusunan standar prosedur operasional tentang keselamatan pasien, meningkatkan jumlah pelaporan kejadian dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang keselamatan pasien.
......Patient safety is one of the important factors in the implementation of the hospital. The purpose of this study to look at the implementation of patient safety preparedness in Assalam RSIA. The research was conducted using quantitative research and qualitative research. Methods of sampling survey conducted to 59 employees total, and depth interviews with 5 informants. The survey shows RSIA Assalam being entrenched in patient safety.
From the analysis of the readiness of the application of patient safety culture in hospitals shows RSIA Assalam unprepared to implement patient safety culture. Study recommends the creation of standard operating procedures on patient safety, increase the number of reporting events and providing education and training to all employees about patient safety."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T35749
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Latar Belakang: Periode apnea yang cukup lama yang dapat terjadi pada saat dilakukan tindakan intubasi memiliki risiko tinggi untuk terjadinya penurunan saturasi dan hipoksia jaringan. Pada beberapa kasus dimana dibutuhkan safe apnea time yang lebih lama, preoksigenasi saja tidak cukup untuk mempertahankan saturasi oksigen. Apneic oxygenation (AO) merupakan suatu prosedur klinis pemberian suplemental oksigen secara kontinyu selama periode apnea sebelum dan selama dilakukan tindakan intubasi, tindakan ini dapat meningkatkan durasi safe apnea time. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh dari pemberian apneic oxygenation terhadap safe apnea time, saturasi minimal dan waktu resaturasi.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode uji klinis prospektif acak tersamar tunggal pada 40 pasien yang menjalani beragam operasi dengan general Anestesi. Pasien dibagi menjadi dua kelompok, kelompok AO dan kelompok kontrol, setiap kelompok terdiri dari 20 pasien. Kelompok AO diberikan preoksigenasi dan apneic oxygenation sedangkan kelompok kontrol diberikan preoksigenasi saja. Dokumentasi durasi safe apnea time, saturasi minimal dan waktu resaturasi dicatat pada masing-masing kelompok dan dianalisis statistik dengan uji Mann-whitney U.
Hasil: Dari hasil analisis penelitian didapatkan tidak ada perbedaan karakteristik antar kelompok. Pemberian preoksigenasi dan apneic oxygenation memperpanjang durasi safe apnea time secara signifikan dibandingkan dengan pemberian preoksigenasi saja (308,75 ± 48,35 vs 160,6 ± 38,54, P = 0,000). Saturasi minimal pada kelompok AO lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol tetapi tidak signifkan secara statistik (P = 0,413). Waktu resaturasi pada kelompok AO lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol tetapi tidak signifikan secara statistik (P = 0,327)
Simpulan: Pemberian preoksigenasi dan apneic oxygenation dapat meningkatkan durasi safe apnea time pada pasien yang menjalani operasi dengan general anestesi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk membuktikan temuan ini.
......
Backgrounds: Oxygen desaturation might happen on apneic period when endotracheal intubation was performed had hazardous hypoxic effect on body tissue. Longer safe apneic time required for some airway management cases since preoxygenation alone is not adequate to sustain oxygen saturation. Apneic oxygenation (AO), administration of oxygen during the apneic period of the intubation procedure, is one of the techniques to increase duration of safe apneic time. The aim of this study was to evaluate the role of AO on safe apneic time, minimal saturation and resaturation time.
Method: A single blinded randomized clinical trial was conducted among 40 patients who received general anaesthesia during various surgery procedures. The patients were divided into two groups, AO and control group, each group consisted 20 patients. AO group treated with preoxygenation and apneic oxygenation, while control group with preoxygenation only. Duration of safe apneic time, minimal saturation, and renaturation time were observed in both groups. Association between AO and all three indicators was assessed using Mann-whitney U.
Results: Our results indicates no difference in the demographics of these two groups. Combination of preoxygenation and apnoeic oxygenation prolonged the duration of safe apnoeic time significantly compared to preoxygenation only (308.75 ± 48.35 vs 160.6 ± 38.54), p=0.000). Although combination of preoxygenation and apnoeic oxygenation increased minimal saturation and decreased resaturation time, the effects were not statistically significant compared to control group with p=0.413 and p=0.327, respectively.
Conclusion: Initial data indicates that combination of preoxygenation and apnoeic oxygenation is able to increase duration of safe apnoeic time during general anaesthesia. Further study with bigger number of samples is need to confirm this finding."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
T58909
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Tesis ini membahas pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan. Tesis ini mengambil periode 1950-1963. Tahun 1950 adalah awal mula pasukan Ibnu Hadjar memilih desersi dari Tentara Nasional Indonesia dan masuk ke dalam hutan di perbukitan Meratus, guna melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, sedangkan tahun 1963 merupakan tahun menyerahnya KRjT dan ditangkapnya Ibnu Hadjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya KRjT diakibatkan oleh pengkristalan rasa ketidakpuasan dan sakit hati atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan lokal pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar dan pengikutnya merasakan adanya kesenggangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka untuk mendapatkannya (deprivasi relatif).

The focus of this study is rebellion of Unity of the Oppressed (Kesatuan Rakjat jang Tertindas/KRjT) which is led by Ibnu Hadjar on South Kalimantan. This thesis took the period 1950-1963. In 1950, Ibnu Hadjar?s troops choose desertion from Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) and entered to the forest on the range of Meratus hills, for doing the rebellion to the Government of Indonesia, whereas, 1963 is the time when The KRjT surrendered and Ibnu Hadjar be arrested. The result showed that the emergence of KRjT caused by crystallizing of dissatisfaction and hurt over Jakarta?s policy in treating local exguerrillas in the early 1950s. Ibnu Hadjar and his followers felt leisureliness that appear between what they expect in terms of status and material acquisition with what they have or their capacity for got it (relative deprivation)."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
T38979
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.
......
Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.
Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal
"ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan politik organisasional, komitmen afektif,dan kepuasan kerja terhadap perilaku mangkir kerja. Penelitian ini juga menguji pengaruh politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja, secara bersama-sama, terhadap perilaku mangkir kerja. Sampel penelitian terdiri dari 74 pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut. Pengukuran politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja menggunakan metode self-report dengan reliabilitas yang baik pada pilot study maupun field study, dengan nilai alfa antara 0,7 hingga 0,95. Pengukuran perilaku mangkir kerja menggunakan metrik jenis besaran (magnitude), yang menggambarkan tingkat kehadiran kerja aktual di DPPKA. Hasil penelitian menunjukkan politik organisasional secara signifikan berkorelasi positif (r= 0,378) dengan perilaku mangkir kerja. Komitmen afektif secara signifikan berkorelasi negatif (r= -0,248) dengan perilaku mangkir kerja. Kepuasan kerja secara signifikan berkorelsi negatif (r= -0,375) dengan perilaku mangkir kerja. Politik organisasional, komitmen afektif, dan kepuasan kerja, secara bersama-sama memberikan pengaruh senilai 58% (R2= 0,58) terhadap perilaku mangkir kerja.

ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship of organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, on absenteeism. This study also examines the effect of organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, tested together, on absenteeism. The sample of this study consisted of 74 civil servants in Departement of Revenue, Finance, and Asset Management (DPPKA) Garut District. Measurement of organizational politics, affective commitment, and job satisfaction using self-report method with good reliability on pilot study as well as field study. Alpha score from 0,7 to 0,95. Measurement on absenteeism using metric type of magnitude, which ilstrutrates the actual level of work attendance in DPPKA. The result shows that organizational politics, positively have significant correlation with absenteeism (r= 0,378). Affectice commitment and job satisfaction negatively have significant correlation with absenteeism (r= -0,248, r= -0,375). Organizational politics, afective commitment, and job satisfaction, together, have 58% effect (R2= 0,58) on absenteeism.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2014
T41689
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>