Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktek monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh komoditi (barang dan jasa) yang dimonopoli menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMN dan diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Persaingan BUMN adalah salah satu subyek UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Kegiatan BUMN yang cenderung berkaitan dengan kegiatan monopoli tentu saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Peran BUMN sudah meluas menjadi tiger kegiatan utama, yaitu, perencana, pelaku dan regulator. Hal ini terjadi karena setiap kegiatan BUMN tidak terlepas dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi ini dapat dipertanyakan pada saat privatisasi BUMN, apakah pada saat itu pertimbangan dilakukannya privatisasi adalah karena setiap kegiatan BUMN harus dikontrol dengan alasan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah tetap berperan besar dalam petentuan kepemilikan BUMN. Industri telekomunikasi Indonesia, sejak tahun 1961 diselenggarakan oleh perusahaan milik negara. Perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi juga memainkan peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara umum. Sasaran pemerintah dalam industri jasa telekomunikasi adalah meningkatkan akses, daya jangkau dan mutu jasa telekomunikasi. Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor telekomunikasi dengan mempermudah keikutsertaan sektor swasta yang diharapkan meningkatkan perkembangan industri tersebut dan memberikan tambahan modal serta keahlian teknis."

"Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terkandung kepercayaan publik yang sangat kuat. Dalam menjalankan jabatan notaris dapat terjadi penyimpangan yang merupakan tindak pidana. Pengaturan jabatan notaris dalam undang-undang tentang jabatan notaris tidak mencantumkan sanksi pidana.Terdapat dua permasalahan yang terkait dengan ketiadaan sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Pertama apa yang menjadi latar belakang tidak adanya sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Kedua bagaimana akibat ketiadaan sanksi pidana dalam undangundang tentang jabatan notaris. Ketiadaan sanksi pidana dalam undang-undang tentang jabatan - notaris dilatarbelakangi oleh kebijakan perundang-undangan negara yang ingin mengkodifikasi semua sanksi pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana.Jabatan notaris tidak memberikan imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap bertanggung jawab secara pidana terhadap perbutan pidana yang dilakukan dalam menjalankan jabatan notaris. Ketiadaan sanksi pidana dalam undang undang tentang jabatan notaris mengakibatkan diberlakukannya kitab undang-undang hukum pidana sebagai sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatan notaris. Sebagai pengaturan yang bersifat umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terdapat pengaturan yang lebih jelas tentang tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tindak pidana yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya sebaiknya diberi hukuman yang lebih berat dibandingkan tindakan sejenis yang dilakukan oleh seorang yan bukan notaris. Hal ini disebabkan karena aspek publik yang terkandung dalam jabatan notaris."

"Latar Belakang: Air susu ibu merupakan nutrisi ideal untuk bayi yang direkomendasikan untuk diberikan secara eksklusif hingga usia 4-6 bulan. Air susu ibu mengandung zat bioaktif yang dapat mempercepat proses maturasi dan menjaga integritas mukosa usus. Pemeriksaan yang bersifat mudah, cepat, non-invasif dan terpercaya untuk menilai integritas mukosa usus yaitu alfa-1 antitripsin (AAT), calprotectin, dan IgA sekretorik (sIgA) feses. Tujuan: Mengetahui perbedaan integritas mukosa usus dengan mengukur kadar AAT, calprotectin dan sIgA feses pada subjek bayi ASI dan susu formula eksklusif (SF) dan mengetahui hubungan antara jenis asupan nutrisi dengan integritas mukosa usus bayi pada usia 4-6 bulan. Metode: Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2013. Subjek penelitian adalah bayi sehat berusia 4-6 bulan yang datang ke poliklinik anak RS St Carolus Jakarta dan yang bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Minggu dan Cempaka Putih Jakarta. Kadar AAT, calprotectin, dan sIgA feses diukur menggunakan metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Analisis statistik dilakukan untuk mencari hubungan pemberian ASI eksklusif dengan integritas mukosa usus dengan uji Kai kuadrat atau Fisher (analisis bivariat). Hasil: Penelitian dilakukan pada 80 subjek (ASI n=40, SF n=40). Tidak didapatkan perbedaan karakteristik yang bermakna pada kedua kelompok. Kelompok ASI memiliki nilai rerata kadar AAT feses yang lebih tinggi secara bermakna (p=0,02). Kelompok SF memiliki kadar calprotectin yang lebih tinggi namun tidak berbeda bermakna (p=0,443) dibanding dengan bayi ASI. Kelompok ASI memiliki median kadar sIgA yang lebih tinggi secara tidak signifikan (p=0,104) dibandingkan dengan bayi SF. Pada penelitian ini didapatkan hubungan yang bermakna antara pemberian nutrisi dengan peningkatan kadar AAT feses bayi ASI. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara jenis asupan nutrisi dengan penurunan kadar calprotectin (p=0,65) dan peningkatan kadar sIgA feses (p=0,26). Simpulan: Bayi ASI eksklusif menunjukkan integritas mukosa usus yang lebih baik dari bayi SF eksklusif. Kadar AAT lebih tinggi secara signifikan pada bayi ASI eksklusif diduga berkaitan dengan AAT yang diperoleh dari ASI.

---

Background: Breastmilk is recognised for its ideal nutritional benefits for babies and has been recommended to be given exclusively for 6 months of life. Breastmilk also known to have bioactive substances that could modulates the gastrointestinal maturation and maintain its mucosal integrity. Markers that are easy, non-invasive and reliable like fecal alpha-1 antitrypsin (AAT), calprotectin, and secretoric imunoglobulin A (sIgA) have been known as marker to asses gut wall integrity.

Objective: To determine the difference of gut wall integrity based on fecal AAT, calprotectin, and sIg A level of exclusive breastmilk (BF) and formula feeding (FF) infant at 4-6 month of age. To determine the correlation between feeding type with gut wall integrity.

Methods: The study was conducted from June to Oktober 2013. Subjects were babies of 4-6 months old who came to pediatric policlinic at St Carolus hospital, and live in Kecamatan Pasar Minggu and Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta. The fecal markers analized with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methode. Chi square and Fischer test were used to analyze the correlation between feeding type and gut wall integrity (bivariate analysis).

Results: There were 80 babies recruited (BF=40, FF=40). There were no statisticaly difference between the characteristics of two groups. The BF group showed higher fecal AAT level compared to FF group (p=0,02). The FF group showed a higher fecal calprotectin and the BF group had a higher level of fecal sIgA compared to BF group but not statisticaly different (p=0,443, p=0,104). There was significant correlation between fecal AAT level of babies with breastmilk feeding (p=0,02). There were no significant correlation between fecal calprotectin (p=0,65) and sIgA level with the feeding type (p=0,26).

Conclusion: The BF babies had better mucosal integrity compared to FF babies. The fecal AAT level were significantly higher in breastmilk feeding babies and related with AAT from breastmilk."

"Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Pengguna peralatan mobile menghendaki koneksi yang simultan dimanapun dan kapanpun dan teknologi wireless menjawab tantangan kebutuhan tersebut. Selain memiliki banyak keunggulan, satu kekurangan dari teknologi wireless adalah celah keamanan pada infrastuktur jaringan. Rogue access point merupakan tindakan pencurian informasi User oleh attacker dimana attacker membuat fake access point, yang bisa dimanfaatkan oleh User untuk terkoneksi ke jaringan. Pada penelitian ini telah dibuat suatu aplikasi deteksi dan automated response rogue access point yang berbasis web dan diimplementasikan pada jaringan wireless. Parameter yang digunkan untuk deteksi adalah rata-rata RTT dari setiap User ke gateway jaringan wireless. Dari aplikasi dan sistem testbed yang dibangun dilakukan pengujian akurasi deteksi terhadap perubahan jumlah User, beban jaringan dan jumlah rogue access point. Hasil dari uji coba menunjukkan bahwa jumlah User, beban jaringan dan jumlah rogue access point sangat mempengaruhi performa deteksi dan autoamated response terhadap keberadaan rogue access point dengan mode repeater.

---

Todays the necessary of information technology can?t be separated from human lives. Users of mobile device require a simultaneous connection in everywhere and everytime and wireless technologies meet the challenges that needs. Besides having many advantages, a drawback of wireless technology is a security hole in it?s network infrastructure. Rogue access point is an act of theft of User information by the attacker in which the attacker made a fake access point, that can be exploited by User to connect to the network.

In this research has been made and implemented an application detection and automated response rogue access point based on web and implemented on the wireless network. Average RTT of each User to the wireless gateway is the parameter used for the detection system. From the applications and systems testbed that have been built, researcher tested the accuracy of detection toward the changes of number of Users, network load and number of rogue access points.

The results of this experiments showed that the number of Users, network loads and number of rogue access point greatly affect the performance of detection and autoamated response to the presence of rogue access point with repeater mode."

"Angka bedah sesar di Indonesia tergolong tinggi, sebesar 29,6 . Hal ini juga berdampak pada tingginya komplikasi luaran klinis dan pembiayaan. Bedah sesar dipengaruhi berbagai faktor yaitu alasan klinis, pilihan pasien, dan tenaga kesehatan. Bagaimana sikap tenaga kesehatan di Indonesia merupakan faktor yang belum diteliti.Penelitian bertujuan mengetahui perbedaan sikap dokter kebidanan di RS pendidikan dan non-pendidikan Jakarta mengenai pilihan jenis persalinan, pengaruh jenis RS, dan tipe pembayaran terhadap sikap dokter serta perbedaan pengetahuan terkait etik dan pengaruhnya terhadap sikap.Digunakan desain potong lintang dengan alat bantu kuesioner. Responden dipilih secara acak. Pengambilan data untuk proses validasi kuesioner berlangsung tiga kali mulai Desember 2016 hingga Maret 2018.Didapat 30 dokter kebidanan RS pendidikan dan 31 non-pendidikan. Sebagian besar sikap dokter adalah baik p=1,0 . Terdapat perbedaan sikap saat berpraktik di RS tipe berbeda p=0,004 , dengan tipe pembayaran berbeda, baik pada kelompok RS pendidikan p=0,032 maupun non-pendidikan p=0,004 . Pengetahuan terkait etik kedua kelompok adalah baik p=0,59 dan memiliki efek protektif terhadap sikap dokter RS pendidikan OR=0,043; 95 CI 0,003 ndash;0,564 dan non-pendidikan OR=0,076; 95 CI 0,006 ndash;0,889 .Disimpulkan sikap dokter kebidanan adalah baik dengan tidak ada perbedaan sikap maupun pengetahuan terkait etik antara dokter kebidanan RS pendidikan dan non-pendidikan Jakarta.

---

Indonesia rsquo s cesarean section CS rate is high, 29,6 . This has impact to clinical outcome and health expenses. CS determination is due to several factors such as clinical reason, patient preference, and health care provider. Research on obstetrician attitude toward delivery mode choices in Indonesia is not found yet.Research aim is knowing the difference of obstetrician attitude toward delivery mode rsquo s choice at teaching and non teaching hospital in Jakarta, the influence of hospital type and payment type to the obstetrician rsquo s attitudes, and ethical related knowledge as well as its effect on obstetrician rsquo s attitude.Cross sectional study was conducted using questionnaire. Respondents were randomized. Data retrieval was done three times for questionnaire validation since December 2016 to March 2018.The majority attitude of 30 respondents in teaching hospital and 31 in non teaching hospital is good p 1.0 . There is attitude difference while obstetrician work in different hospital type p 0.004 and different payment rsquo s type, both for obstetrician in teaching hospital p 0.032 and non teaching hospital p 0.004 . Ethical related knowledge is good p 0.59 and has protective effect to obstetrician rsquo s attitude in teaching hospital OR 0,043 95 CI 0,003 ndash 0,564 and non teaching hospital OR 0,076 95 CI 0,006 ndash 0,889 .In summary, obstetrician rsquo s attitude in Jakarta toward delivery mode choices is good. There is no attitude difference nor ethical knowledge difference between obstetricians whose work in teaching and non teaching hospital. "

"Long-range wide area network (LoRaWAN) memiliki kelemahan dalam hal manajemen kunci kriptografinya, yaitu root key dan session key. Root key LoRaWAN tidak pernah berubah sepanjang masa pakai perangkat, sedangkan session key digunakan untuk mengamankan beberapa sesi komunikasi. Kelemahan tersebut membahayakan keamanan LoRaWAN. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan skema baru cryptographic key update yang secara berkala mengubah nilai root key dan session key. Skema root key update bekerja berdasarkan algoritma CTR_AES DRBG 128 dan memiliki dua tahap berurutan: inisialisasi dan proses root key update. Sementara itu, skema session key update terdiri dari tiga tahapan: tahap inisialisasi, penyiapan keying material, dan tahap key update berdasarkan algoritma Truncated Photon-256 dengan keying material yang dapat diperbarui. Semua tahapan disusun oleh seperangkat protokol komunikasi baru. Untuk memvalidasi skema yang diusulkan, dilakukan pengujian keacakan urutan bit dari root key dan session yang dihasilkan oleh setiap algoritma dan pengujian keamanan protokol komunikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap algoritma menghasilkan kunci yang lulus semua 15 parameter rangkaian uji statistik NIST 800-22 dengan nilai proporsi untuk root key berada diantara 0,9855 hingga 0,9936 dan nilai proporsi untuk session key berada diantara 0,9831 hingga 0,9945. Selanjutnya, Scyther tools membuktikan bahwa protokol komunikasi yang diusulkan tersebut memastikan skema pembaharuan LoRaWAN yang aman dan menjamin bahwa intersepsi aktif tidak terjadi. Analisis keamanan formal menggunakan GNY logic menunjukkan bahwa tujuan keamanan secara keseluruhan yang didefinisikan telah terverifikasi secara logis. Penjelasan analisis keamanan root key update difokuskan pada pada fitur perlindungan integritas, perfect forward secrecy, dan ketahanan replay attack. Sementara, analisis skema session key update juga membahas semua fitur keamanan tersebut dengan tambahan analisis terhadap dua hal: kerahasiaan data dan mutual authentication. Terakhir, dilakukan evaluasi terhadap kinerja skema cryptographic key update. Skema root key update hanya membutuhkan proses komputasi sebanyak 2N atau dua langkah protokol pada sisi end device. Selain itu, skema root key update mendukung proses pembaharuan secara dinamis, simultan, dilakukan secara remote pada kondisi saat end device ditempatkan di area yang jauh di dalam cakupan area LoRaWAN. Semantara kinerja pada skema session key dievaluasi dalam hal tiga hal yaitu biaya komputasi, biaya komunikasi dan penyimpanan. Biaya komputasi session key update pada sisi backend system sangat kecil sehingga dapat dianggap tidak menambah beban arsitektur jaringan. Berikutnya, skema session key update menghemat biaya komunikasi sehingga menjadi 14,28% pada skenario yang telah dijelaskan, serta dengan peningkatan kinerja yang diperoleh hanya memerlukan tambahan penyimpanan data yang sangat kecil yaitu sebesar 19 Byte dibandingkan total media penyimpanan pada end device LoRaWAN.

---

The root key and session key of a long-range wide area network (LoRaWAN) have flaws in their cryptographic key management. The root key LoRaWAN is constant over the device's lifetime, while the session key is used to secure many communication sessions. The security of LoRaWAN is at risk due to these flaws. As a result, this study suggests novel cryptographic key updating schemes that change the root key and session key on a regular basis. The root key updating scheme comprises two sequential phases: the initialization and the root key update process based on the CTR AES DRBG 128 algorithm. On the other hand, the session key updating scheme is composed of three consecutive stages: initial, preparation of the keying materials, and key updating stage using the truncated Photon-256 algorithm and updatable keying materials. Sets of novel communication protocols govern all stages. The proposed schemes are put to the test in two different ways: the security test of the communication protocols and a random bit sequence test of the root key and session key generated by each technique. The results show that each algorithm generates keys that satisfy all 15 criteria of the NIST 800-22 statistical test suites, with the root key's proportion value between 0.9855 and 0.9936 and the session key's proportion between 0.9831 and 0.9945. The Scyther tools subsequently demonstrate that such communication protocols assure the security of LoRaWAN key update schemes and provide assurance against active interceptions. The formal security assessments based on GNY logic indicate that the general security objectives are logically supported. By concentrating on the security attributes of integrity protection, perfect forward secrecy, and replay attack resistance, the analysis of the root key updating technique is further developed. Data confidentiality and mutual authentication are two additional security factors that are elaborated on as part of the session key update scheme study. Finally, the performances of the suggested cryptographic key schemes are assessed. On the end device side, the root key update approach only necessitates a computing procedure of 2N or two protocol steps. When the end device is placed in a remote location inside the LoRaWAN coverage region, the root key updating scheme also supports dynamic, concurrent, remote update procedures. Meanwhile, the proposed session key update scheme is assessed in terms of computational, communication, and storage costs. The very low computational cost of the technique shows that the backend system is not put under any additional strain. In the described situation outlined, the cost of communication becomes 14.28 percent, showing that the proposed method uses less traffic than the previous solution. However, the scheme provides LoRaWAN with more robust security by generating a new key for each communication session. In comparison to the total amount of storage on the LoRaWAN end device, the scheme only requires a small amount of extra space, i.e.,19 Bytes."

"Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Rumusan tersebut kemudian ditegaskan lagi antara lain dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindugan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No . Per-02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dilatarbelakangi semakin banyaknya majikan yang memaksa pekerjanya untuk membuat perjanjian dalam jangka waktu tertentu (lazimnya disebut sistem kontrak), sebagai akibat pengusaha tidak mau disulitkan oleh ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja Akibatnya, terkadang meskipun jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan secara objektif tidak mengharuskan dibuat kesepakatan kerja waktu tertentu, untuk menghindari berbagai resiko, pengusaha membuat kesepakatan kerja waktu tertentu dengan pekerjanya. Selanjutnya, sebagai penyelenggara negara, pemerintah paling sedikitnya punya dua peran dalam urusan perburuhan. Pertama, sebagai penyedia lapangan kerja. Ini dilakukan dengan macam-macam cara, dari menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga melancarkan perputaran roda perekonomian, menampung angkatan kerja sebagai pekerja di suatu perusahaan sampai proyek padat karya. Kedua, menjadi penengah atau wasit bilamana terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Fungsi wasit ini hanya diperlukan jika mekanisme penyelesaian perselisihan langsung secara bilateral antara kedua pihak yang bertikai ternyata gagal."

"Program Kadarzi yang telah dikembangkan pemerintah hingga tingkat pedesaan merupakan salah satu solusi yang dirancang untuk mengentaskan permasalahan gizi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran pengetahuan, sikap dan penerapan Kadarzi di Desa Pekuncen. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional . Sampel penelitian ini merupakan ibu di setiap RW di wilayah Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor sebesar 107 responden yang dipilih dengan teknik Non Random Sampling dengan pendekatan quota sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar ibu di Desa Pekuncen memiliki pengetahuan dan sikap Kadarzi yang baik. Sejumlah 84% keluarga di Desa Pekuncen telah menerapkan Kadarzi.

---

Kadarzi Program which has been developed by the government to a local level is one of solution that is designed to alleviate nutrition problems in Indonesia. This study aims to identify the description of knowledge, attitudes and application Kadarzi in the Pekuncen village. The research design was a quantitative descriptive, cross sectional reapproachment and using mother as sample in every region (RW) at Pekuncen village, District Sempor by 106 respondents who were selected by the Non-Random Sampling technique with quota sampling approach. The results showed that most of the mothers in the Pekuncen village have a good knowledge and attitudes toward Kadarzi program. A total of 84% of the families in the Pekuncen village have applied Kadarzi."

"ABSTRACTUmumnya, Industri gas menggunakan amina sebagai absorben untuk memisahkan CO2 dari gas asam. Namun, degradasi dari amina memiliki efek buruk terhadap lingkungan selain itu regenerasi amina membutuhkan energi yang besar. Deep Eutectic Solvent DES merupakan absorben alternatif yang ramah lingkungan yang dapat dijadikan pelarut CO2. Dalam penelitian ini, kelarutan CO2 menggunakan DES yang disintesis dari kolin klorida dan 1,4-butanadiol diamati pada 30oC, 40oC, dan 50oC pada tekanan mencapai 25 bar. Rasio mol kolin klorida dan 1,4-butanadiol yang digunakan adalah 1:2, 1:3, dan 1:4. Penelitian absorpsi CO2 menggunakan metode volumetrik. Rasio antara mol CO2 yang mampu diabsorpsi oleh setiap mol DES dan tekanan gas dihitung dari data kelarutan. Kelarutan CO2 menggunakan DES menurun dengan kenaikan suhu dan meningkat seiring dengan kenaikan tekanan absorpsi. DES dengan komposisi kolin klorida: 1,4-butanadiol 1:2 memiliki kapasitas absorpsi CO2 terbesar yaitu 0,085 mol CO2/mol DES pada suhu 25 bar dan 30oC dengan nilai parameter yaitu 0,0034 mol CO2/mol DES per bar.

---

ABSTRACTNowadays, Gas industry use amines technology to separate CO2 from the natural gas but the degradation of amines have some bad effects to environmental and the regeneration of amines consumed much enegy. Deep Eutectic Solvent DES have recently been considered as alternative solvent and have been proved its ability to absorp CO2. In this research, the solubility of CO2 in DES which is syntezsized by choline cloride and 1,4 butanadiol was determined at 30oC, 40oC, dan 50oC under pressure up to 25 bar. The mole ratios of choline chloride and 1,4 butanadiol selected were 1 2, 1 3, and 1 4. This research uses volumetric method. The ratio of moles from CO2 which can be absorbed per mole DES and the pressure of gas is calculated from the solubility data. The solubility of CO2 in DES decreased by with increasing temperature and increased by increasing pressure. The best composition to absorp CO2 is choline cloride 1,4 butanadiol 1 2 which can absorp 0,085 mol CO2 mol DES at 25 bar and 30oC with constant is 0,0034 mol CO2 mol DES per bar."

"Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai eksistensi atas berhak atau tidaknya debitor pailit mengajukan permohonan renvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisa yang dilakukan disimpulkan bahwa debitor pailit tidaklah berhak mengajukan permohonan renvooi procedure, hal ini karena pada saat proses tersebut berlangsung kewenangan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak lagi berada pada debitor melainkan telah berpindah kepada kurator.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah sepatutnya memperjelas pengaturan terkait renvooi procedure dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

The subject matter that would be discussed in this paper is about the existence of the right or wrong of the bankrupt debtor to indict a renvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute. The subject matter will be analyzed by using normative juridical research method which menas the research is based in regulation and library research.

Based on the analysis, it is concluded that the bankrupt debtor is not entitled to indict for renvooi procedure, that is because at the time the process takes place, the authority of the management and or the settlement of bankruptcy assets is no longer on the debtor but has moved to the curator.

The research results suggest that the government should improve the regulation related to the renvooi procedure in Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts."