Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan sistem informasi menjadi pemicu dalam pengembangan aplikasi pendukung operasional organisasi. Tak terkecuali pemerintah Indonesia. Sebagai organisasi yang besar, pemerintah Indonesia memandang perlu adanya perbaikan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan penerapan e-government. E-government merupakan salah satu alat yang digunakan dalam perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pusat Penelitian X sebagai lembaga pemerintahan melakukan perbaikan terus menerus untuk meningkatkan tata kelola organisasi. Dari beberapa area yang akan menjadi objek pengembangan e-government, pihak manajemen Pusat Penelitian X memutuskan untuk memprioritaskan perbaikan pada proses keuangan, khususnya proses penganggaran. Dalam rangka perbaikan proses anggaran tersebut, perlu kajian terkait pengembangan penganggaran elektronik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk pengembangan penganggaran elektronik di Pusat Penelitian X. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan Software Quality Function Deployment (SQFD) yang merupakan pengembangan Quality Function Deployment (QFD) tradisional yang umum digunakan pada pengembangan produk manufaktur. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pengembangan penganggaran elektronik di Pusat Penelitian X, programmer perlu memperhatikan delapan kriteria prioritas yang menurut pengguna perlu ada di dalam penganggaran elektronik. Dimana delapan kriteria prioritas tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengetesan sistem untuk finalisasi pengembangan penganggaran elektronik."

"Pengolahan sampah plastik di negara-negara maju telah dikelola secara profesional oleh sektor formal. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, pengolahan sampah masih didominasi oleh peran sektor informal. Sektor informal memberikan kontribusi positif pada ekonomi sirkular plastik, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung keberlanjutan dengan pemenuhan permintaan bahan baku plastik melalui hasil daur ulang sampah plastik. Meskipun memiliki peran yang penting, kebijakan pemerintah yang mendukung atau mengoptimalkan sektor informal secara spesifik belum ada. Penelitian ini bertujuan memodelkan alternatif kebijakan untuk pengelolaan sampah plastik sektor informal di Indonesia. Eksplorasi alternatif kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan sistem dinamis. Simulasi kebijakan dilakukan dengan beberapa skenario yang menyesuaikan kondisi dan peraturan yang sudah ada. Model dinamis dari sistem pengolahan sampah plastik inklusi sektor informal di Indonesia dijelaskan dalam 7 reinforcing loops dan 3 balancing loops. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, Insentif pajak bagi industri daur ulang dan Penambahan kapasitas informal Menjadi alternatif kebijakan terbaik.

---

The formal sector has professionally managed plastic waste processing in developed countries. In contrast to developing countries like Indonesia,  the role of the informal sector dominated the waste management system. The informal sector contributes positively to the plastic circular economy, reduces unemployment rates, and supports sustainability by meeting the demand for plastic raw materials through the recycling of plastic waste. Despite having an important role, government policies that explicitly support or optimize the informal sector do not exist. This study aims to model the policy alternatives for the informal sector of plastic waste management in Indonesia. The alternative exploration policy in the study was conducted using system dynamic modeling methods. Policy simulation is done with several scenarios that adapt existing conditions and regulations. The dynamic Model of the plastic waste processing system of informal sector inclusion in Indonesia is described in 7 reinforcing loops and 3 balancing loops. Based on the results of the simulation, tax incentive scenario for the recycling industry and the addition of informal capacity becomes the best policy alternative."