Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerita hoaks dan ujaran kebencian bertebaran dimedia sosial akan mempengaruhi preferensipemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari persertaPemilu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengancam demokrasi untuk mencapaikesejahteraan bangsa. Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaksadalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital. Maka dibutuhkan mentalitas kritis dan verifikasiyang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks. Hoaks tidak ada kaitannyadengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi. Strategi terbaik melawan hoaks,pemerintah mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat, pemuka masyarakat, komunitas danmedia massa konvensional menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas, masyarakatmenghasilkan dan berbagi konten positif, sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial,serta menerapkan tindakan hukum yang efektif bagi penyebar hoaks."

"ABSTRAKPartisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah akan menghasilkan kebijakanyang lebih matang, tepat sasaran, dan lebih diterima oleh semua pihak. Dengan perkembangan TIKdalam konsep e-Participation, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk diselenggarakan secaradaring melalui layanan konsultasi publik elektronik (e-Consultation). Untuk mengembangkan layanantersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat agar sistem yangdikembangkan dapat dipergunakan secara efektif. Sejumlah literatur telah mengupas tentang modelpengembangan e-Participation, namun model-model yang ada hanya fokus pada aspek tertentu saja.Oleh sebab itu penelitian ini mencoba mengusulkan sebuah kerangka pengembangan layanan konsultasipublik elektronik melalui studi literatur terhadap sejumlah kajian-kajian pengembangan dan konsep eParticipation.Kerangka yang dibangun terdiri atas 4 (empat) tahapan: Inisiasi, Perancangan,Implementasi, dan Evaluasi, dan dalam tiap tahapan memiliki langkah-langkah spesifik yang dapatmenjadi acuan dalam pengembangan layanan e-Consultation. Melalui makalah ini, peluang untukpenelitian lanjutan dapat dilaksanakan dengan menguji dan mengevaluasi kerangka yang dibangun.ABSTRACTCitizen participation in the process of policy formulation will produce policies that are more mature,effective, and more acceptable to all parties. With the rapid developments of ICT and e-participationconcept, it is possible for community participation to be held online through the electronic publicconsultation (e-Consultation). Developing these service required careful planning and proper measures sothat the system can be used effectively. Some literature has investigated e-Participation developmentmodels. However, existing models only focus on a particular aspect. Therefore, this paper attempts topropose a framework for developing electronic public consultation through literature study on a numberof papers concerning about development on the e-Participation concept. The framework is built consistsof four (4) phases: Initiation, Design, Implementation, and Evaluation, and in each stage has specific stepsthat could be a reference in the development of e-Consultation. Through this paper, there areopportunities for further research by testing and evaluating the proposed framework."

"ABSTRAKKritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulaimelakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang.Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi danmisi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yangdisebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinetpemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budayabirokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubahtataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakanpemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif danprofessional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakinpenting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telahdilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnyalangsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinantinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraanuntuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacanauntuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasiorganisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalamjaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasdan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruhanggota organisasi."

"ABSTRAKMenurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan infromasi kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat melalui media, baik media tradisional, media konvensional, ataupun media baru. Komunikasi dengan menggunakan media baru dapat menjangkau langsung dan cepat kepada masyarakat. Salah satu media baru berbasis internet yang booming beberapa tahun belakangan ini adalah media sosial. beberapa permasalahan yag dihadapi oleh Pranata Humas pemerintah adalah pemilihan media sosial, meraih follower (pengikut) sebanyak-banyaknya, serta mengelola media sosial yang telah dibuat tersebut. Diperlukan upaya-upaya kreatif fan persuasif untuk melaksanakan misi tersebut. Tulisan ini berisi pengalaman peulis dalam usaha meningkatkan jumlah follower bagia media sosial yang ada dipuslitbang Teknolologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), yaitu melalui kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh sekolah atau universitas. Usaha ini ternyata mampu tidak hanya menambah jumlah follower media sosial namun juga mampu menambah hits counter jurnal yang ada di tekMIRA."

"ABSTRAK Artikel ini mengulas tentang bagaimana fenomena yang sama bila dibandingkan dengan perkembangan industri media di dunia? Bagaimana fenomena perkembangan dan konvergensi media dalam masyarakat dunia? Bahan artikel ini bersumber dari buku-buku dan literatur yang terkait. Diharapkan artikel ini dapat memberi pemahaman lebih jelas mengenai perkembangan media barau yang makin marak di Tanah Air."

"ABSTRAK Kajian ini menyoroti pada masalah yang dikaji diambil dari konten headline yang disajikan suratkabar yang dijadikan sampel, yakni: Surat kabar Kompas, Media Indonesia, Republika, dan RakyatMerdeka. Hasil kajian surat kabar pada bulan Oktober 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut. 1)Dari Topik isu yang menonjol menyangkut Kendala dan Gangguan Sistem Informasi Partai Politik(Sipol). 2) Dari bidang masalah yang paling menonjol menyangkut isu bidang politik dalamfrekuensi penyajiannya menduduki peringkat pertama. 3) Dari asal sumber informasi yang palingdominan berasal dari kalangan pemerintah. 4) Dari sisi Cover Both Side kajian mengkaji 28 edisi,21 diantaranya menerapkan kaidah Both Side. Kajian ini merekomendasikan seyogyanya suratkabar selalu mengedepankan prinsip dan etika jurnalitik salah satunya adalah cover both sides. "