Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh efisiensi perusahaan perbankan terhadap imbal hasil saham perusahaan tersebut pada periode 2015–2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam penelitian adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sedangkan metode Common Effect Model/CEM digunakan untuk menganalisis pengaruh efisiensi bank tersebut terhadap imbal hasil saham.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 bank umum konvensional selama 2015–2018 cukup efisien. Tahun 2015 ke 2016, rata–rata score efisiensi mengalami penurunan. Rata–rata nilai skor efisiensi dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa score efisiensi bank, yang diperoleh dari pendekatan DEA, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap imbal hasil saham bank.

 

---

This study aims to analyze bank efficiency and how much it determine stock return on banks stock return in Indonesia for 2015-2018 period. The sample of this study is 12 conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used to measure bank efficiency is the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) method. The Common Effect Model (PLS) method is used to determine the effect of bank efficiency on stock return.

The results showed that 12 conventional commercial banks during 2015–2018 were adequately efficient. From 2015 to 2016, the average efficiency score decreased. The average efficiency score from 2016 to 2018 has increased year-on-year. Other research results indicate that the bank efficiency score, which is obtained from the DEA approach, does not have a significant effect on bank stock return.

 

"

"Perkembangan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi saat ini adanya upaya untuk menekan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak, disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Exhange of Information (AEoI)menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah praktik BEPS, Indonesia telah menjadi salah negara yang mengimplementasikan AEoI dalam perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisism dan mengetahui terkait implementasi kebijakan AEoI dalam penggalian potensi penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan AEoI sudah cukup baik, dilihat berdasarkan variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, data yang telah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan mengolah, mengidentifikasikan, dan menyebarkan data tersebut ke KPP, sehingga data yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Development of business strategies in the current era of economic digitalization has something to do with paying taxes as small as possible with money transfers to other countries that have lower or more tax-free tax rates, called Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Information Exchange (AEoI) is one form of efforts to prevent BEPS practices, Indonesia has become one of the countries implementing AEoI in international agreements. This study was conducted to explain, analyze, and understand related to the implementation of AEoI policies in extracting potential tax revenue, this research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of AEoI policy is good enough, seen based on the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. In addition, the data that has been obtained will be followed up by processing, identifying, and disseminating the data to the Tax Office, and the data has been obtained can be utilized effectively and efficiently."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh electronic word of mouth terhadap citra merek dan minat beli produk kosmetik Maybelline. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 responden wanita, berusia 17 ndash; diatas 31 tahun, mengetahui forum femaledaily.com, belum pernah melakukan pembelian produk Maybelline, dan bertempat tinggal di Jabodetabek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara electronic word of mouth dan citra merek terhadap minat beli konsumen produk kosmetik Maybelline. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas produk yang akan memberikan pengaruh terhadap electronic word of mouth, karena electronic word of mouth akan mempengaruhi citra merek suatu produk dan minat beli konsumen terhadap kosmetik Maybelline.

---

This thesis discusses the influence of electronic word of mouth on brand image and purchase intention of Maybelline cosmetic product. This study is a quantitative study by distributing questionnaires to 100 female respondents, aged 17 over 31 years, familiar with forums femaledaily.com, has never made purchases of Maybelline products, and resides in Jabodetabek.

The results showed that there is an influence between electronic word of mouth and brand image of consumer buying interest in Maybelline cosmetics products. The results of this study suggest that the company should be able to improve the quality of products that will affect Ewom, because Ewom will affect the brand image of a product and consumer buying interest in Maybelline cosmetics."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang inovasi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan layanan administrasi perpajakan daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat teknologi informasi yaitu e-Pajak. Layanan tersebut merupakan bentuk layanan mobile government karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat teknologi informasi nirkabel menggunakan jaringan internet. Namun setelah 3 (tiga) tahun diimplementasikan, ternyata layanan tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi menggunakan teori Edward III dan analisis tantangan m-Government menggunakan teori Ishengoma.. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam implementasi e-Pajak sosialisasi yang dilakukan harus dibuat lebih masif; melibatkan lebih banyak sumber daya manusia serta meningkatkan fasilitas internet; meningkatkan keinginan penggunaan e-Pajak dari berbagai kalangan wajib pajak; dan menerbitkan SOP berkaitan dengan implementasi e-Pajak. Dari segi tantangan m-Government, hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan keamanan sistem dalam layanan e-Pajak; memperluas infrastruktur baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk memanfaatkan e-Pajak; mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi menggunakan e-Pajak; memperluas aksesbilitas agar dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang memiliki jenis perangkat teknologi informasi yang berbeda serta meningkatkan tampilan agar layanan tersebut mudah dimanfaatkan; menambahkan fitur kustomisasi dalam memanfaatkan e-Pajak dan melakukan analisis agar e-Pajak dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat secara menyeluruh."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.

---

This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pelatihan dan pengelolaan karir organisasi terhadap kinerja karyawan karyawan tetap pada PT Berbagai Markas Pertambangan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pelatihan diukur berdasarkan teori Bulut dan Culha (2010) dan manajemen karir organisasi diukur berdasarkan teori Kong (2011) sedangkan variabel Ketergantungan adalah kinerja karyawan yang diukur dengan teori Aguinis (2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner penelitian. Sampel penelitian ini adalah 120 karyawan tetap pada kantor pusat PT Aneka Tambang yang telah bekerja minimal satu tahun. Analisis yang yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan saat diujicobakan secara bersamaan program pelatihan dan manajemen karir mempengaruhi kinerja karyawan. Sebagian hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan kinerja karyawan berdampak kinerja karyawan, sedangkan variabel manajemen karir organisasi tidak mempengaruhi kinerja karyawan.

---

This study aims to analyze the effect of training programs and organizational career management on the performance of permanent employees at PT Various Headquarters Mining. The independent variable in this study is training measured based on Bulut and Culha's theory (2010) and organizational career management is measured based on Kong's theory (2011), while the dependent variable is employee performance as measured by the theory of Aguinis (2009). This study uses a quantitative approach with a research questionnaire instrument. The sample of this research is 120 permanent employees at the head office of PT Aneka Tambang who have worked for at least one year. The analysis used is descriptive analysis and inferential analysis. The results showed that when training and career management programs were tested simultaneously, they had an effect on employee performance. Some of the research results indicate that training programs and employee performance have an impact on employee performance, while organizational career management variables do not affect employee performance"