Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Menurut laporan CHAOS yang dikeluarkan oleh Standish Group pada tahun 2015, hanya sekitar 29% proyek TI yang mengalami kesuksesan. Penerapan manajemen proyek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek di perusahaan. PT. XYZ sebagai perusahaan terkemuka dibidang solusi TI masih mengalami kendala dalam menerapkan manajemen proyek di perusahaan. Kompetensi dari manajemen proyek dapat diwakilkan melalui tingkat kematangan manajemen proyek di perusahaan. Pengukuran terkait kematangan manajemen proyek di PT. XYZ masih belum pernah dilakukan. Untuk itu, dilakukan sebuah penelitian terkait tingkat kematangan manajemen proyek di PT. XYZ. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kematangan manajemen proyek di perusahaan menggunakan model kematangan Kerzner (KPMMM). Setelah nilai tingkat pengukuran didapatkan, kemudian dilakukan wawancara dengan para pakar manajemen proyek untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi peningkatan tingkat kematangan manajemen proyek perusahaan. Hasil dari penelitian adalah tingkat kematangan manajemen proyek PT. XYZ berada pada tingkat 1 dan kemudian disusun lima rekomendasi bersama pakar sebagai upaya peningkatan tingkat kematangan. Kelima rekomendasi tersebut yaitu penyusunan manajemen portofolio perusahaan, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, penyusunan prosedur pelaksanaan proyek, penggunaan tools dalam mengelola proyek, dan penyusunan manajemen perubahan.

---

According to the CHAOS report released by Standish Group in 2015, only 29% of IT projects can be categorized as success. The implementation of project management is one of the factors that influence the success of the project in the company. PT. XYZ, as a leading company in the field of IT solutions, still has problems in implementing project management inside the company. The competence of project management in the company can be represented by the maturity level of project management. Measurements related to project management maturity at PT. XYZ has never been done before. For this reason, a research was conducted regarding a measurement of the project management maturity at PT. XYZ. This research uses qualitative and quantitative methodologies. The quantitative method is used to measure the maturity level of project management in companies using the Kerzner maturity model (KPMMM). After getting the value of the measurement level, interviews with project management experts are then conducted to formulate recommendations for increasing the level of maturity of the company's project management. The results of this research are the maturity level of PT. XYZ is at level 1 and then five recommendations are prepared with experts as an effort to increase the level of maturity. The five recommendations are making the company portfolio management, increasing the number and competence of project managers, preparing the procedures for implementing projects, using tools in managing projects across the company, and preparing the change management."

"PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri keamanan identitas. Penelitian ini mengangkat tema permasalahan pengelolaan pengetahuan yang kurang efektif di Unit Bisnis MO PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan Knowledge Management System (KMS) di Unit Bisnis MO PT XYZ serta merancang sistemnya. Analisis kebutuhan knowledge management system menggunakan metodologi Becerra-Fernandez dan analisis Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dalam pengumpulan dan analisis data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, focus group discussion, dan survei kuesioner. Analisis OCAI pada penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki budaya pasar. Selain itu, analisis metodologi Becerra-Fernandez menghasilkan prioritas proses manajemen pengetahuan di organisasi penelitian, yaitu sosialisasi baik itu knowledge discovery maupun knowledge sharing, pertukaran, arahan, dan kombinasi. Fitur KMS yang dikembangkan pada penelitian ini adalah grup chat, manajemen dokumen, dan case-based reasoning. Perancangan KMS menggunakan metode prototyping, diagram UML, dan arsitektur sistem Tiwana. Diagram UML yang digunakan meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan behavioral state machine diagram. Rancangan sistem menghasilkan 12 use-case dan 4 aktor. Arsitektur sistem yang dirancang meliputi interface layer, access and authentication layer, collobarative intellignce and filtering, application layer, transport layer, middleware and legacy integration layer, dan repository layer. Prototipe sistem divalidasi dengan menggunakan pendekatan user acceptance test.

---

.XYZ is a company engaged in the identity security industry. This study raises the theme of less effective knowledge management problems in MO Business Unit. This study aims to analyze the needs of Knowledge Management System (KMS) in MO Business Unit XYZ and design the system. The analysis of the knowledge management system used the Becerra-Fernandez methodology and analysis of the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). This study used a mixed method in data collection and analysis. The data collection instruments used included interviews, focus group discussions, and questionnaire surveys. The OCAI analysis in this study shows that organizations have a market culture. In addition, the analysis of the Becerra-Fernandez methodology resulted in a priority of knowledge management processes in research organizations, namely socialization for both knowledge discovery and knowledge sharing, exchange, direction, and combination. The KMS features developed in this study are chat group, document management, and case-based reasoning. KMS design used prototyping methods, UML diagrams, and Tiwana system architecture. UML diagrams used include use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, and behavioral state machine diagram. The system design produced 12 use cases and 4 actors. System architecture are designed include interface layer interface, access and authentication layer, collobarative intelligence and filtering, application layer, transport layer, middleware and legacy integration layer, and repository layer. The system prototype is validated using the user acceptance test approach."

"Tata kelola teknologi informasi saat ini banyak diimplementasikan oleh beragam jenis dan skala organisasi. Salah satu organisasi yang memanfaatkan hal tersebut adalah institusi perguruan tinggi. TI telah ditetapkan sebagai Standar Penyelengaraan Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai sarana dan prasarana yang wajib dihadirkan untuk menjadi bagian dari basis Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan akademik serta administratif. Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk mengelola layanan TI pada organisasi. Tata kelola TI pada organisasi akan membantu organisasi dalam menentukan proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, pengelolaan, dan pemantauan pada aset TI yang dimiliki. Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola teknologi informasi pada Universitas ABC. Data yang diolah dalam penelitian ini bersumber dari proses wawancara semi - terbuka dan pengisian kuesioner terstruktur. Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI pada Universitas ABC adalah berada pada level 1. Hal tersebut menunjukan bahwa proses tata kelola untuk TI telah dilakukan. Rekomendasi untuk perbaikan disusun sesuai dengan sasaran peraihan value dan tingkat kapabilitas dari proses tata kelola TI yang ingin dituju oleh Universitas ABC.

---

In recent year the implementation of information technology governance has been done by various organizations, one of them is higher education institution. Indonesia Higher Education And Research Ministry placed IT as a part of standar of national education performing system in order to provide data for Higher Education Database. Its also has a role for supporting the management and development of academic and administrative activities. With IT governance, it can support organization for decision making process around IT assets. The research conducted by applying study case method to observe and analyze universitiys IT governance capability level. Using COBIT 5, this IT governance framework created based on best practice, able to provides method and system to establish good enterprise IT governance. COBIT 5 likewise has a tool for assessing IT governance process capability level. Information and data occurred in this research gathered through interview and filled in structured questionnaire with the consent of case study subject. Through research activity, the IT governance process capability level shows at level 1, means the process of IT governance has occured. Another outcome from this research is the IT governance process improvement recommendation following the expect value and proper goals set by ABC University."

"Penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki banyak kelemahan, dataterakhir memperlihatkan banyak terjadi kasus pelanggaran pemilu baik administrasi, pidana maupun etik. Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat mulai kurang percaya akan hasil pemilu. Sehingga belakangan ini wacana e-voting dalam pemilu terus mengemuka untuk mencegah terjadinya kecurangan dan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Beberapa regulasi juga sudah mendukung dilaksanakannya e-voting pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan e-voting tidak semudah yang dibayangkan, beberapa negara maju meninggalkan e-voting dan kembali ke sistem pemilu konvensional disebabkan oleh berbagai faktor terutama masalah keamanan informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia sampai saat ini masih belum mengeluarkan aturan tentang e-voting. KPU berpendapat e-voting perlu persiapan yang matang dari berbagai aspek seperti waktu, biaya, hukum, infrastruktur, keamanan, geografis dan lain-lain. Jika tidak dipersiapkan dengan baik akan memunculkan berbagai masalah seperti di negara lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengukuran terhadap risiko keamanan informasi yang ada dalam penerapan teknologi e-voting. Pengukuran risiko keamanan informasi evoting berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko dan juga melakukan respon terhadap risiko, sehingga dampak-dampak yang kemungkinan muncul dari risiko tersebut dapat diketahui lebih awal dan dikelola dengan baik. Dengan adanya studi manajemen risiko yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana manajemen risiko keamanan informasi teknologi e-voting dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Pada tahap penilaian, proses evaluasi risiko menggunakan NIST SP 800-30 dan untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO 27002. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

.The elections with conventional methods has many weaknesses, the latest data shows that there are many cases of electoral violations both administrative, criminal and ethical. The large number of violations made the community began to lack confidence in the election results. So lately the discourse of e-voting in elections continues to emerge to prevent fraud and to improve the quality of elections. Some regulations also support the implementation of e-voting in elections in Indonesia. However, the implementation of e-voting is not easy, some developed countries leave evoting and return to conventional electoral systems caused by various factors, especially information security issues. KPU as the election organizer in Indonesia until now still has not issued a regulation regarding e-voting. KPU believes that e-voting needs careful preparation from various aspects such as time, cost, law, infrastructure, security, geography and others. If it is not well prepared, there will be a variety of problems such as in other countries and reduce the confidence of the community. Therefore a measurement of information security risks is needed in the application of evoting technology. Measuring the security risks of e-voting information is useful for knowing risk profiles, risk analysis and also responding to risks, so that the impacts that might arise from these risks can be identified earlier and managed properly. With the existence of a comprehensive risk management study, it is expected to increase public confidence in e-voting. This study aims to develop a risk management plan for information security for e-voting technology using the ISO 27005 framework with four main stages, namely context setting, risk assessment, risk management and risk acceptance. At the assessment stage, the risk evaluation process uses NIST SP 800-30 and to design controls in an effort to reduce risk, researchers refer to ISO 27002. The results to be obtained from this study are risk management planning in the form of risk handling documents, control recommendations to reduce the risk and acceptance of risks that contain risk management decisions and those responsible for handling risks."