Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKas mempunyai peranan penting bagi organisasi privat dan publik. Badan layanan umum diberikan wewenang untuk mengelola kas. Terdapat fenomena rasio kas yang tinggi pada RSUP dr. Kariadi dibandingkan RSUP lain yang mengindikasikan pengelolaan saldo kas belum efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis saldo kas optimal RS Kariadi dan penyebab pengelolaan saldo kas yang belum efektif. Saldo kas optimal dianalisis menggunakan metode Miller dan Orr. Pengelolaan saldo kas yang belum efektif dianalisis menggunakan faktor-faktor yang dinilai dapat memengaruhi pengelolaan saldo kas. Kemudian, membandingkan dan menganalisis perbedaan pengelolaan saldo kas RS Kariadi dengan RS Sardjito (sebagai benchmark). Faktor-faktor yang dibandingkan ialah kebijakan dan pengelolaan saldo kas oleh manajemen, kontribusi dewan pengawas, dan satuan pemeriksa internal serta penggunaan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo kas riil tahun 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan saldo kas optimal model Miller-Orr. Faktor penyebab pengelolaan saldo kas RS Kariadi tidak efektif ialah besaran saldo kas di luar deposito yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan cash forecasting. Selain itu, kebijakan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga pada akhir tahun menyebabkan kewajiban lancar menurun pada akhir tahun dan rasio lancar menjadi tinggi."

"ABSTRAKKebijakan Redenominasi kembali diuji relevansinya, khususnya dalam menyikapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Alasan utamanya, Redenominasi, akan meningkatkan efisiensi transaksi bisnis dan perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya dapat menjadi competitive advantage pada era zona perdagangan terbuka. Kajian ini akan menjembatani gap yang ada dalam desain strategi manajemen perubahan dan assesment kesiapan masyarakat dalam implementasi Redenominasi. Strategi yang ditawarkan dalam studi ini, yaitu: (1) Assessment pemahaman masyarakat terhadap Redenominasi; (2) Pilihan/diversifikasi media komunikasi kebijakan; (3) Penggunaan electronic cash sebagai sarana efisiensi pencetakan uang baru; dan (4) Strategi pembulatan."

"ABSTRAKJurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik? (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, KeuanganNegara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PerbendaharaanNo.269/PB/2016 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2527-2721. Untuk pertama kali ITRevditerbitkan pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun. Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan telahmelalui proses penyuntingan, evaluasi, koreksi dan review secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestaridan Anggota Staf Editorial. ITRev terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan Karya Tulis Ilmiahdengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana Lampiran dalam Jurnal ini. Isi dan hasil penelitian dalam ITRev sepenuhnyamenjadi tanggung jawab Penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KementerianKeuangan. Hasil penelitian dalam ITRev ini merupakan hak cipta dari Penulis yang bersangkutan."

"This study investigates factors in the quality of local governmentfinancial reports, extending a previous study using five exogenousvariables, namely commitment of management, human resourcescompetencies, effectiveness of the internal auditor, quality ofaccounting system and the follow-up of audit findings from theSupreme Auditor (BPK). The research data population comprised 50Spending Units in the area of Semarang local government. The datawas collected by distributing questionnaires to all Spending Units, ofwhom 49 responded to questionnaires within the prescribed time.Partial Least Square (PLS) technique was used to analyze dataprocessed using Smart PLS 3.0. The results show that the quality ofthe accounting system and follow-up the audit findings from the BPKhave positive and significant impacts on the quality of localgovernment financial reports. Other variables such as thecommitment of management, human resources competencies andeffectiveness of the internal auditor do not significantly affect thequality of local government financial reports.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitiansebelumnya dengan menggunakan lima variabel eksogen yaitukomitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia,efektivitas auditor internal, kualitas sistem akuntansi danpenyelesaian tindak lanjut temuan BPK. Populasi penelitianberjumlah 50 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah padapemerintah Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan denganmenyebarkan kuesioner kepada seluruh satuan kerja perangkatdaerah. Jumlah sampel yang terkumpul setelah batas waktu yangditentukan sebanyak 49 responden. Teknik analisis yang digunakanadalah Partial Least Square (PLS) dan pengolahan data denganmenggunakan alat bantu Smart PLS 3.0. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kualitas sistem akuntansi dan penyelesaiantindak lanjut temuan BPK berpengaruh positif dan signifikanterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkanvariabel lain meliputi komitmen manajemen, kompetensi sumberdaya manusia dan efektivitas auditor internal tidak signifikanmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah."

"The three packages of law on state financial management (Law No.17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasuryand Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have somefundamental differences from previous regulations. One of them isto post State Treasurer as a functional role. The governmentconducts a central role in achieving good governance in theimplementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legalbasis to implement the principles of good governance. In managingthe state budget, one mechanism to implement good governance isto improve state treasurer professionalism as a functional role;unfortunately, the research shows that more sustained and coherentefforts are needed to realize this.Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangansebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangannegara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukupmendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendaharasebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utamadalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaananggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasanhukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governanceDalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untukmewujudkan good governance adalah dengan meningkatkanprofesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional;namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkaitdan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksudtersebut."

"This study analyzes the implementation of the Village Fund Program andthe cause of the delay in absorption of the fund in 2015 in Pacitan District.The Village Fund Program as a central government program wasimplemented at the first time in 2015. The Civil Society and VillageEmpowerment Board (BPMPD) was investigated with regard to a sampleof seven villages in Pacitan District. The research method is descriptivequalitative analysis, with data collected by conducting interviews andcollecting documentation. The results reveal that the delay in absorptionwas caused by deficient regulations, which were subsequently revised inApril 2015 to improve the implementation of the Village Fund Program.As a result, the Program implementation timeline is shifting from theinitial plan. On the other hand, the BPMPD of Pacitan District faceddifficulties in interpreting the regulations regarding the implementationof the Program from three line ministries.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program DanaDesa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapandana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di KabupatenPacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagaisampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatifdeskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakanwawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkanoleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaanProgram Dana Desa. Akibatnya, pada bulan April 2015 dilakukanperubahan peraturan pelaksanaan Program Dana Desa yangberdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program tersebut.Di samping itu, BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala dalampenginterpretasian peraturan terkait pelaksanaan Program Dana Desadari tiga kementerian terkait."

"The central government is responsible for central government financialreporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financialdata between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the SpendingUnits (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliationof financial data in the accounting system between BUN and Satker. TheDirectorate General of the Treasury might reduce the possibility ofunmatched financial data by conducting supervisory activities based onSatker characteristics. Data mining techniques can be used for selecting datausing Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) database. Thisresearch uses classification technique by setting two classes, namely SELISIHand OK, using 20 attributes of Satker. The results of data mining indicate thatSpending Units (Satker), with a high number of Payment Order (SP2D) andnon-tax revenue (PNBP) transaction records, tend to have higher possibilityof unmatched financial data reconciliation.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggungjawab pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan tersebut harusdidahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara BendaharaUmum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atasselisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisihpencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan satuan kerja. DirektoratJenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinyaselisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokuspada karakteristik satker. Teknik data mining dapat digunakan untukmelakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database padaSistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data miningdilakukan dengan metode klasifikasi yaitu menetapkan dua kelas yaitukelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuankerja dengan teknik data mining yang hasilnya menunjukkan bahwa satkerdengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi memilikikecencerungan selisih hasil rekonsiliasi data keuangan."

"This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely LocalGovernment Revenues (PAD), Personnel Expenses, General AllocationFund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), OtherLocal Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy againstLocal Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 tocompare the condition of loan performance five years before and fiveyears after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of45 Local Governments following debt restructuring policy. The resultsshow that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policysimultaneously have significant effects on the Local Government DebtRepayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors,namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on theLocal Government Debt Repayment Performance, while DAU and povertylevel have no affect on Local Government Debt Repayment Performance.The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship betweendependent and independent variables, explaining 46,9% of the models,while the remaining 53,1% is contributed by other variables notexplained in this study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktorKapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lainPendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjamanterhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknikanalisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data paneldari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkanuntuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahunsesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasipinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan RestrukturisasiPinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktorKapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BPberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjamansedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkanbahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitianini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanyasebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penghargaan dan sanksi serta aturan hukum berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Secara simultan, gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi efektivitas perencanaan kas satker di wilayah kerja KPPN di lingkup kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 491 satker dari berbagai Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel sebanyak 51 dari 97 satker yang memenuhi kriteria yang mewakili masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas aplikasi renkas G2, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen organisasi satker, reward dan punishment, serta sosialisasi dan pelatihan. Hasil penelitian dengan menggunakan SEM berbasis PLS menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas perencanaan kas adalah kualitas Aplikasi Renkas G2 dan kualitas dan kuantutas SDM"