Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Insiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.

Abstrak :
ABSTRAK
Daya saing nasional dan indeks inovasi Indonesia masih tertinggal di kawasan ASEAN. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi ekonomi untuk merespon dinamika ekonomi internasional yang kompetitif. Namun, strategi ekonomi tersebut masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tulisan ini membahas tentang tantangan dan hambatan penerapan strategi ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan daya saing ekonomi nasional

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora yang aktif dalam Pemilu. padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia secara sah. mereka juga mempunyai kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. mereka juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. keengganan berpartisipasi dalam Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara masih rendah. kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu ciri era indutri 4.0 adalah digitalisasi di segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Dalam nawacita sebagi visi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan cita ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui upaya menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Abstrak :
ABSTRAK
Isu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan.