Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu.

Abstrak :
Asia-Pasifik sebagai “pivot” area abad ke-21, tentunya tidak terlepas dari beragam permasalahan yang menjadi agenda utama ketika membahas perkembangan politik internasional dewasa ini. Dinamika major-power relation sebagai gambaran kompleksitas hubungan Amerika Serikat-Cina telah berdampak signifikan terhadap tatanan regional di Asia-Pasifik. Urgensi pembentukan kembali tatanan regional Asia-Pasifik, menyimpan agenda “terselubung” ketika Cina sebagai emerging power secara perlahan menghadirkan ancaman bagi eksistensi hegemoni AS di kawasan. Dinamika major-power relation secara tidak langsung telah menciptakan persepsimenguatnya pengaruh Cina ditingkat regional yang berujung pada upaya pelemahan sentralistik kepemimpinan AS di Asia-Pasifik. Secara bersamaan, penciptaan perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan juga menuntut pembentukan kembali tatanan regional Asia-Pasifik yang dapat mengakomodir adanya kemungkinan jika benar-benar terjadi transisi kekuasaan AS terhadap Cina.

Abstrak :
Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut.

Abstrak :
Indonesia is not one of the claimant states, but Chinese provocation through its fishing vessels which escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea which is intersected with Nine Dashed Line (NDL). Until now, the synergy among Indonesian power instruments to defend Indonesia’s sovereign rights is still weak, thus the problem identification in this research is how the synergy of the instrument of competent forces in the Indonesian maritime domain to face Chinese Claims on South China Sea. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engangement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to explore research questions deeper, with Soft System Methodology analysis method to approach problems with the comparison between system thinking and real world in a structured way, and supported NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that maritime power instruments of Indonesia do not have a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy from policy makers and strategic derivatives from strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia's have not been orchestrated, thus appropriate ROE at operational level to confront China's provocation of the South China Sea has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesian maritime power instruments need to be optimized to deal with Chinese Claims over the territory of Indonesian jurisdiction in the South China Sea.

Abstrak :
Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi.

Abstrak :
Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia.

Abstrak :
Posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia mengharuskan kawasan ini melakukan hubungan lintas batas Negara. Dalam konteks globalisasi, hubungan sosial antara dua negara atau lebih, baik secara ekonomi maupun politik menjadi sebuah kebutuhan Namun di sisi lain, globalisasi yang tidak tersaring akan menjadi ancaman secara transnasional bagi sebuah negara, khususnya di kawasan perbatasan negara. Pembentukan kader bela Negara yang telah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan perbatasan perlu dinantikan perannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Forum Bela Negara Sebatik di kawasan perbatasan dalam menghadapi dinamika lintas batas Negara dengan menggunakan analisis utama konsepsi Bela Negara yang dikaitkan dengan dinamika lintas batas kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan peran forum bela negara sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan SDM dan mitra dengan unsur lain.

Abstrak :
Nilai-nilai dasar dalam bela negara terefleksikan pada bentuk cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal untuk Bela Negara yang dikorelasikan dengan upaya untuk menggerakkan industri kecil nasional di era perdagangan internasional saat ini. Letak keberhasilan sebuah negara berasal dari sumber daya manusianya yang senantiasa sigap dalam menghadapi perubahan sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama bagi industri kecil nasional bertahan dalam lanskap global kontemporer.