Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak hal yang berkaitan dengan perpustakaan perguruan tinggi yang dapat menjadi bahan diskusi menarik. Tulisan berikut ini akan mengemukakan sebagian permasalahan perpustakaan perguruan tinggi bertolak pada permasalahan- permasalahan yang pernah diidentifikasi oleh sebuah studi tentang perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia yang dilaksanakan tahun 1993.

Abstrak :
Salah satu tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker. Apoteker memiliki kompetensi keilmuan bidang farmasi, telah mengucapkan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku profesionalnya. Faktanya banyak laporan di media masa tentang kinerja apoteker yang belum optimal. Artikel ini menyampaikan hasil penelusuran dan ulasan tentang peraturan peraturan terkait apotek yang telah berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan pemerintah terkait apotek meliputi St. No.419 tahun 1949, PP No.25 tahun 1980, Permenkes No.26 tahun 1981, Kepmenkes No. 278, 279 dan 280 tahun 1981, Permenkes No.240 tahun 1990, Kepmenkes No.347 tahun 1990, Permenkes No.922 tahun 1993, UU No.5 tahun 1997, UU No.22 tahun 1997, PP No.72 tahun 1998, UU No.8 tahun 1999, Kepmenkes No.1332 tahun 2002, UU No.29 tahun 2004, Kepmenkes No.1027 tahun 2004, dan Permenkes No.384 tahun 2007. Peraturan perundang-undangan terkait apotek sudah memadai dan relevan dalam mendukung praktek profesional apoteker, masih diperlukan komitmen dan penegakan dalam melaksanaan peraturan.

---

Abstract
One of pharmacy?s duty is being the place of pharmacist to serve patient profesionally. The fact, it was many report in mass media that pharmacist ?s performance is not good enough. Many pharmacy regulation already issued, this review report and discuss pharmacy regulations related to pharmacy. Regulation that have issued by goverment about pharmacy ie: St. No.419 in 1949, Goverment regulations (PP) No.25 in 1980, Rule of Minister of Health (Permenkes) No.26 in 1981, Kepmenkes No. 278, 279 and 280 in 1981, Permenkes No.240 in 1990, Kepmenkes No.347 in 1990, Permenkes No.922 in 1993, Act (UU) No.5 in 1997, UU No.22 in 1997, PP No.72 in 1998, UU No.8 in 1999, Kepmenkes No.1332 in 2002, UU No.29 in 2004, Kepmenkes No.1027 in 2004, and Permenkes No.384 in 2007. Pharmacy regulations are enouh and relevance to support pharmacist practice, commitment to adhere the regulations and enforcement its implementation still required.