Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This purpose of this research paper is to describe the role of the Denpasar City Government in supporting the resources of endek fabric creative industry. The Denpasar Government has done a number of policies/activities in supporting the resources of endek fabric creative industry. As a result, the Denpasar Government earned with Upakarti and Innovative Government Award nomination in 2012. Furthermore, one of their attempts was submitted in UNPSA Competition. Nevertheless, endek fabric industry still face several problems, namely the lack of weavers and the crisis of competitiveness of the endek fabric. This research utilizes several concepts, such as the role of the government in the Triple Helix Model, the resource endowment in regional development, and creative industry. The approach is of the study is the qualitative approach that utilize in-depth interviews and literature study. The result is that the Denpasar City Government plays the role as the regulator by formulating the Denpasar Local Regulation No. 6/2012 as a cornerstone of the endek industry development. Furthermore, the Denpasar City Government provided weaving tools and conducted eight activities/policies, such as training and exhibitions; suggestion for using endek products; holding Denpasar Festival and trade mission; promoting Endek Ambassador pageant; building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center; establishing Denpasar's Endek, Bordir, and Songket Association. The Denpasar City Government has provided the interaction space between university and business interaction spaces. On the other hand, the Denpasar City Government still cannot overcome the crisis faced by the weavers.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar di dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek (kain endek). Pemkot Denpasar telah melakukan kebijakan/kegiatan untuk mengembangkan industri kain endek yang mana hal ini membuat Pemkot Denpasar diganjar penghargaan Upakarti dan juga memperoleh nominasi Innovative Government Award 2012 berikut diajukan dalam pemilihan United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kendati demikian, industri kain endek masih mengalami krisis penenun dan daya saing industri ini juga rendah. Teori yang digunakan adalah peran pemerintah dalam model Triple Helix, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi regional, dan industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemkot Denpasar berperan di dalam membuat kebijakan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2012 sebagai landasan pengembangan industri endek. Selain itu, Pemkot Denpasar membantu permodalan UKM/IKM endek dalam bentuk peralatan serta melakukan delapan kegiatan yakni pelatihan dan pameran, himbauan untuk menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival dan Misi Dagang, Pemilihan Duta Endek, pendirian Denpasar Design Center, Imperium Kumbasari, dan Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar sehingga memberikan ruang kepada universitas dan dunia usaha untuk berinteraksi. Kegiatan/kebijakan tersebut telah dapat mendukung sumber daya industri kain endek, tetapi belum dapat menanggulangi krisis penenun."

"The word "ambidexterity" can be interpreted as the capability of an organization that simultaneously implement innovation activities both in exploratory and exploitative manner. The organization that implement these two types of innovation activity is called ambidextrous organization. In general, the studies on ambidextrous organization in the past mainly focused on structural ambidexterity whereas studies on contextual ambidexterity still got less attention. The contextual ambidexterity can be achieved through the provision of context that allow employees to implement both activities on exploration and exploitation. The Depok City in West Java was one of the municipalities that see a growing number of small and medium enterprises (SMEs). According to a data from the Depok Agency for Markets, Cooperatives and SMEs, the total number of SMEs was 2,400 units, consisting of 2,352 smaller merchants and 48 medium enterprises. The aim of this research paper was to elaborate on how far the SMEs in Depok could adopt the study of contextual ambidexterity. The research itself utilized qualitative approach with mixed methods research as its methodology by the use of questionnaires and in-depth interviews. The questionnaires were distributed to the owners of SMEs with purposive sampling technique whereas in-depth interviews were conducted on SME actors. The measurement on contextual ambidexterity was conducted with the instrument that was developed by Ghosbal and Bartlett (in Birkinshaw and Gibson, 2004). The research results indicated the capability of an organization to innovate was created through the context of organization in the form of performance management and social support. The designs of both performance management and social support from the organization could provide the context that would support the employees to perform innovative acts both in exploitative and exploratory sense.

---

Ambidexterity dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi yang secara simultan melaksanakan aktivitas inovasi baik secara eksploratif maupun eksploitatif. Organisasi yang melakukan kedua jenis aktivitas inovasi ini disebut ambidextrous organization. Umumnya kajian ambidextrous organization lebih banyak berfokus pada structural ambidexterity sedangkan penelitian yang mengkaji contextual ambidexterity masih kurang mendapat perhatian. Contextual ambidexterity dapat dicapai melalui penyediaan konteks yang dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Kota Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM yang semakin berkembang. Berdasarkan data Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM Kota Depok, jumlah UMKM di Depok adalah 2.400 unit, yang terdiri dari 2.352 pedagang kecil dan 48 usaha menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi tentang sejauh mana Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Depok dapat mengadopsi pembelajaran contextual ambidexterity. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berupa mix methode dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Kuesioner diberikan kepada pemilik UMKM dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap pemilik UMKM. Pengukuran atas contextual ambidexterity menggunakan instrumen yang dikemukakan oleh Ghosbal dan Bartlett (dalam Birkinshaw dan Gibson, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi di dalam berinovasi tercipta melalui konteks organisasi berupa manajemen kinerja dan dukungan sosial. Disain manajemen kinerja dan dukungan sosial dari organisasi menyediakan konteks yang dapat mendukung karyawan untuk berperilaku inovatif baik secara eksploitatif maupun eksploratif."

"Abstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja."