Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKMeningkatnya interaksi manusia dengan komputer, perangkat teknologi dan jaringan, telah membawa pada kebutuhan akan adanya sistem lokalisasi multi divais pada sebuah area tertentu. Akan tetapi, saat ini belum ada sistem yang cukup tangguh, yang mampu melakukan lokalisasi divais dengan akurasi yang baik, dengan toleransi kurang dari 10 cm. Dalam konteks ini, kami meneliti sebuah teknik yang inovatif dalam usaha lokalisasi dalam ruangan yang berbasis komunikasi nirkabel, WiFi. Tantangannya adalah bagaimana cara melakukan lokalisasi divais tanpa melakukan modifikasi pada perangkat divais, baik itu perangkat keras dan lunak, juga pada perangkat jaringannya. Dan dalam rangkan menjawab tantangan itu, kami mengembangkan sistem lokalisasi dalam ruangan ini.Proyek yang saya kerjakan ini khusus melakukan capture MAC address dari setiap divais yang berada pada lingkup area tertentu. Proyek ini menggunakan LabView sebagai bahasa pemrograman, dan NI-USRP dari National Instrument sebagai perangkat kerasnya.

---

ABSTRACTThe increase of human interaction to gadgets, computers and networks, has needed an ability to localize multi devices or gadgets in a certain area. But nowadays, no robust technology can estimate a position and localization with sufficient accuracy (<10cm). In this context, we wish to study the technique of indoor localization system based on innovative approach of communication media wireless (WiFi). The challenge is how to define multi devices localization without any modification in hardware, software and wireless device. To answer this challenge, we need to develop a system of internal localization.The potential impact of this solution is significant to the general public, to extent that these networks are very common. And the concern of this project is how to recovery and capture the MAC Address from devices inside the area of WiFi localization, using LabView as the programming language and NI-USRP from National Instrument as the hardware.;The increase of human interaction to gadgets, computers and networks, has needed an ability to localize multi devices or gadgets in a certain area. But nowadays, no robust technology can estimate a position and localization with sufficient accuracy (<10cm). In this context, we wish to study the technique of indoor localization system based on innovative approach of communication media wireless (WiFi). The challenge is how to define multi devices localization without any modification in hardware, software and wireless device. To answer this challenge, we need to develop a system of internal localization.The potential impact of this solution is significant to the general public, to extent that these networks are very common. And the concern of this project is how to recovery and capture the MAC Address from devices inside the area of WiFi localization, using LabView as the programming language and NI-USRP from National Instrument as the hardware.;The increase of human interaction to gadgets, computers and networks, has needed an ability to localize multi devices or gadgets in a certain area. But nowadays, no robust technology can estimate a position and localization with sufficient accuracy (<10cm). In this context, we wish to study the technique of indoor localization system based on innovative approach of communication media wireless (WiFi). The challenge is how to define multi devices localization without any modification in hardware, software and wireless device. To answer this challenge, we need to develop a system of internal localization.The potential impact of this solution is significant to the general public, to extent that these networks are very common. And the concern of this project is how to recovery and capture the MAC Address from devices inside the area of WiFi localization, using LabView as the programming language and NI-USRP from National Instrument as the hardware., The increase of human interaction to gadgets, computers and networks, has needed an ability to localize multi devices or gadgets in a certain area. But nowadays, no robust technology can estimate a position and localization with sufficient accuracy (<10cm). In this context, we wish to study the technique of indoor localization system based on innovative approach of communication media wireless (WiFi). The challenge is how to define multi devices localization without any modification in hardware, software and wireless device. To answer this challenge, we need to develop a system of internal localization.The potential impact of this solution is significant to the general public, to extent that these networks are very common. And the concern of this project is how to recovery and capture the MAC Address from devices inside the area of WiFi localization, using LabView as the programming language and NI-USRP from National Instrument as the hardware.]"

"Cluster analysis dari atribut seismik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan litologi dari data seismik yang telah direkam dan diproses. Secara prinsip, cluster analisis memproyeksikan N atribut seismik ke sistem koordinat dengan N-dimensi yang menghasilkan K cluster yang merepresentasikan litologi yang berbeda. Penentuan center dari data dapat dilakukan secara acak yang kemudian berubah-rubah karena proses iterasi (unsupervised). Dekomposisi spektral mengubah amplitudo seismik sebagai fungsi ruang dan waktu menjadi frekuensi, ruang, dan waktu. Dekomposisi spektral telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penentuan ketebalan lapisan tipis, visualisasi stratigrafi, dan deteksi hidrokarbon secara langsung. Metode dekomposisi spektral yang biasa digunakan antara lain STFT (short-time fourier transform), CWT (continuous wavelet transform), dan EMD (Empirical Mode Decomposition). Ada banyak atribut-atribut yang dapat diekstrak dari data seismik dan pemilihan atribut yang hanya dapat mempengaruhi distribusi litologi ini secara dominan bukan merupakan hal yang mudah karena pada kenyataannya beberapa atribut tidak memberikan kontribusi dalam pengelompokkan litologi. Untuk mengurangi hal itu, penulis menggunakan principal component analysis pada atribut seismik. Metode ini memilih atribut yang telah terotasi yang memberikan kontribusi untuk clustering berdasarkan urutan nilai eigen valuenya. Hasil yang didapatkan menunjukkan konsistensi dengan peta litologi yang sudah ada.

---

Cluster analysis of seismic attributes is a method used to classify the lithology of the seismic data that has been recorded and processed. In principle, cluster analysis of seismic attributes to transform the N system with N-dimensional coordinates that produce K clusters that represent different lithologies. Determination of center of data is done through a random process that later change of due process of iteration (unsupervised).

The spectral decomposition of seismic change amplitude as a function of space and time into the frequency, space and time. Spectral decomposition has been used in various applications such as thickness estimation for thin beds, visualization stratigraphy, reservoir characterization, and direct hydrocarbon detection. There are a variety of spectral decomposition methods, STFT (short-time Fourier transform), CWT (continuous wavelet transform), MPD (matching pursuit decomposition) and EMD (Empirical Mode Decomposition). The method used in this study is the method of EMD.

There are many attributes that can be extracted from seismic data and the selection of attributes that can only affect the distribution of the dominant lithology is not an easy thing because of the fact that some attributes do not contribute to the grouping of lithology. To reduce it, the author uses principal component analysis on seismic attributes. This method of selecting the attributes that have been rotated to contribute to clustering based on the sequence of eigenvalues valuenya. The results obtained show consistency with existing lithologic maps."

"ABSTRAKInstruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden selama ini belum diketahui kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan atau peraturan kebijaksanaan atau bahkan bukan keduanya. Instruksi Presiden selama ini dibuat berdasarkan keadaan yang mendesak dan memerlukan petunjuk dari Presiden yang segera sebagai dasar bagi para menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Instruksi Presiden dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan bagaimana batasan-batasan yang harus diperhatikan Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Instruksi Preisiden adalah sebagai bentuk dari tindakan atau perbuatan administrasi yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai pimpinan administrasi negara tertinggi. Presiden memiliki kewenangan di bidang administratif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Instruksi Presiden secara teoritis seharusnya hanya berisi perintah saja. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa Instruksi Presiden mengandung materi muatan lain selain perintah, yaitu peraturan kebijaksanaan dan penetapan (beschikking). Hal tersebut tidak tepat mengingat Presiden telah dilekati kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, selain itu beberapa Instruksi Presiden menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Untuk menghindari hal tersebut, dalam penerbitan Instruksi, Presiden seharusnya tidak memasukkan materi muatan pengaturan baru dalam Instruksi dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, putusan-putusan badan hukum negara atau lembaga negara Indonesia serta sumber data sekunder lain yang kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

---

ABSTRACT

The position of the Presidential Instructions issued by the President so far has not been known, whether it is as laws and regulations, policy regulations, or even not both. The Presidential Instructions so far have been made based on urgency situations and the making of them requires instructions from the President which soon have become a foundation for the ministers to make a policy. The problems which become the study of this research are how is the position of the Presidential Instructions related to the authority of the President in executing the government based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions and what are the limitations which the President must pay attention to in issueing the Presidential Instructions. The research results show that the position of the Presidential Instructions is as a form of administrative measures or actions which are carried out by the President as the highest state administrative leader. The President has the authority in the administrative field to issue the Presidential Instructions based on Article 4 clause (1) of the 1945 Constitutions. The Presidential Instructions theoretically should contain only instructions. The reality shows that several Presidential Instructions contain other material contents besides instructions, such as policy regulations and resolutions (beschikking). This is not appropriate considering that the President has been mandated the authority to determine Presidential Regulations and Presidential Decrees; in addition, several Presidential Instructions become ineffective in solving problems. To avoid this matter, in the issuance of the Instructions, the President should not include new regulation content materials in Instructions and as much as possible the Instructions will not cause the effects of the regulations towards the society. This research is judicial normative research by using secondary data obtained from library research by using a great deal of literature, such as laws and regulations, books, scientific works, lecture materials, court decisions, the decisions of state legal entities or state institutions of Indonesia, as well as other secondary data sources which were then analyzed based on the qualitative method."

"Skripsi ini membahas gambaran kejadian berat bayi lahir rendah dan faktor-faktor yang berhubungan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional dan jumlah sampel 105. Tempat penelitian di Puskesmas Kecamatan Tebet dengan menggunakan data sekunder dari periode Januari - Oktober tahun 2013. Data umur ibu, tingkat pendidikan, status pekerjaan, anemia ibu, IMT pra hamil, umur kehamilan, penambahan berat badan sesuai IMT pra hamil, paritas dan pemberian tablet tambah darah. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi BBLR sebanyak 15,2%.Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara BBLR dengan faktor-faktor yang berhubungan. Namun pada variabel yang tidak signifikan terdapat OR > 1 diantaranya pendidikan OR= 2,2, pekerjaan OR= 1,7, anemia ibu OR= 2,9 dan paritas OR= 2,4. Oleh karena itu, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang memiliki risiko tinggi terhadap BBLR dan upayaupaya preventif terhadap kejadian BBLR.

---

The focus of this study is description of babies with low birth weight adn related factors. This research is quantitative with a cross-sectional design and sample size 105. The place of research in Tebet sub district health centers using secondary data from the period of January to October in 2013. The Data are maternal age, education level, employment status, maternal anemia, pre-pregnant BMI, gestational age, weight gain corresponding pre-pregnant BMI, parity and delivery of iron tablet.

The results showed as much as 15,2% prevalence of babies with low birth weight. Statistical test results showed not statistically significant association between LBW with factors related. However, the variables are not significant have OR > 1, they are: education is OR = 2,2, employment status is OR = 1,7, maternal anemia is OR = 2,9 and parity is OR = 2,4. Therefore, it should be re-examined factors that have a high risk of LBW and preventive measures on the incidence of LBW."

"Skripsi ini menjelaskan tentang sebuah generasi penentang perubahan budaya Amerika setelah Perang Dunia II yang bernama Generasi Beat. Perubahan kondisi dan gaya hidup masyarakat kearah modern dan konsumtif menjadi faktor lahirnya generasi ini. Melalui karya sastra, Generasi Beat atau beatniks mengungkapkan kekecewaannya dengan gaya mereka masing-masing. Generasi Beat melahirkan sebuah bentuk karya sastra baru yang menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

---

This thesis explains about a generation which rejected the changing of American Culture after World War II named Beat Generation. The alteration of society condition and lifestyle toward modernity and consumptive become factors of the birth of this generation. Through literature, Beat Generation or Beatniks express their disillusionment with their own style. Beat Generation creates a new form of literature which inspired the next generation."

"Proses penuaan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi kognitif pada lansia. Penurunan kognitif dapat mempengaruhi kemampuan lansia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sampel diambil dari populasi menggunakan tekhnik random sampling. Sampel yang diteliti sebanyak 51 responden. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa bivariat dengan menggunakan uji Mann whitney. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan 37 pertanyaan dimana sebelumnya dilakukan uji validitas. Dari hasil analisis bivariat didapatkan hasil nilai p value 0,007 dimana dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara fungsi kognitif dengan kemampuan lansia melakukan aktifitas sehari-hari. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan eksperimen tentang intervensi yang tepat untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia.

---

Aging process causes some changes in the cognitive function of the elderly. The weakening cognitive ability may affect the capability of the elderly to perform activity daily living. Samples here are taken from the population by random sampling. The samples in this research consist of 51 respondents. The analysis used here is Bivariate analysis using Mann whitney test. Questionnaires are used as an instrument, consisting 37 questions where prior validity test is conducted. The bivariate analysis shows a result of p value 0.007, which concludes that there is a meaningful relationship between cognitive function and the activity daily living of elderly. This research further suggests the importance of conducting experiment on the right intervention to prevent the weakening of cognitive function of the elderly."

"Selama ini muncul anggapan bahwa anak tidak memiliki pengaruh dalam keluarga dan hampir semua keputusan diambil oleh orangtua. Sedangkan anak tidak dapat berpendapat dan hanya mengikuti keputusan tersebut. Padahal sebenarnya, kini banyak orangtua yang mulai terbuka dan mau melibatkan anak dalam pengambilan keputusan meskipun bukan sebagai pengambil keputusan utama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif ingin melihat bagaimana keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan anak serta kaitannya dengan gaya pengasuhan orangtua. Gaya pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga dapat menentukan apakah anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau tidak karena anak membutuhkan dukungan dari orang dewasa untuk dapat berpendapat. Orangtua yang menerapkan gaya pengasuhan authoritative dan permissive akan terbuka dan mau melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

---

There is presumption arises that the children do not have any influence or power in familyand almost all the decision made by the parents. While children can not argue and just follow the decision. In fact, now many parents are open and willing to involve children in any decision making, although not as the primary decision maker. This research was conducted in qualitative methods and want to see if children really involved in decision making related to their needs and its relation to parenting style. Parenting style that applied in family can determine whether the child has the opportunity to participate in decision making or not because to be able to participate. Parents who apply authoritative and permissive parenting style will be open and willing to involve children in decision making."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan sistem JKN yang harus dipenuhi rumah sakit dan apa yang diperlukan Sub Sistem Informasi Rekam Medis RSUD Pasar Rebo untuk memenuhi kebutuhan sistem JKN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan sistem JKN yang harus dipenuhi oleh rumah sakit adalah spesifikasi komputer, instalasi, aktivasi, dan data. Sub Sistem Informasi Rekam Medis RSUD Pasar Rebo yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem JKN adalah tarif pelayanan seperti INA-CBG?s, database tambahan ICD9-CM, menu tambahan validasi resume medis pasien, dan laporan validasi. Sistem Informasi RSUD Pasar Rebo harus dikembangkan untuk meningkatkan validitas tagihan.

---

The purpose of this study was to determine the need for JKN?s system that must be fulfilled by the hospital and what is required RSUD Pasar Rebo Medical Record Information Sub-System in order to meet the needs of the JKN?s system. This study is a descriptive qualitative research. The study concluded that the system needs to be met by hospital is the computer specifications, installation, activation, and data. RSUD Pasar Rebo Medical Record Information Sub-System are required is the existence of the tariff service like INA-CBG?s tariff, additional database ICD9-CM, additional menu of medical patients resume validation, and validation reports. RSUD Pasar Rebo Information System should be developed to improve the validity of the bill."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."