Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Metode persidangan pidana dengan menggunakan alat elektronik baru digunakan luas setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sistem peradilan pidana berbagai negara di dunia. Perubahan ini berdampak pada hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan salah satu hak dasar bagi terdakwa dan sebagai jaminan dalam pelaksanaan peradilan yang adil (fair trial) karena berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam pembahasan ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menunjukkan, sidang pidana elektronik di Indonesia hanya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dan ini berbenturan dengan KUHAP; sedangkan di Belanda, sekalipun telah dituangkan dalam KUHAP, penggunaan videoconference dianggap melanggar ketentuan dalam European Convention on Human Rights; di Amerika Serikat penggunaan videoconference diatur dengan cukup ketat dalam CARES Act. Penelitian ini berpendapat, persetujuan terdakwa dalam persidangan pidana online diperlukan karena hal ini sebagai persetujuan mengenyampingkan hak untuk hadir di muka sidang. Oleh karena itu, penggunaan videoconferece tidak melanggar fair trial dan tetap dapat imparsial sepanjang terdapat persetujuan dari terdakwa atau ketentuan yang mengatur tersebut menjamin bahwa seluruh hak-hak terdakwa dapat dipenuhi. ......The criminal trial method using electronic devices has only been widely used after the Covid-19 pandemic which has impacted the criminal justice system of various countries in the world. This change has an impact on the right of the accused to presence before the court as regulated in the Indonesia Criminal Procedure Code. The right of the accused's presence before the court is one of the basic rights for the accused and as a guarantee in the implementation of a fair trial because it is related to the evidentiary process. In this thesis the research method used is normative juridical with a comparative approach to the laws of Indonesia, the Netherlands, and the United States. This thesis shows that electronic criminal courts in Indonesia are only regulated in the Supreme Court regulations and this is in conflict with the Indonesia Criminal Procedure Code; whereas in the Netherlands, even though it has been stated in the Dutch Criminal Procedure Code, the use of videoconferencing is considered a violation of the provisions of the European Convention on Human Rights; in the United States the use of videoconference is regulated quite strictly in the CARES Act. This thesis argues that the accused’s approval to conduct a criminal trial via videoconferencing is necessary because this is an agreement that overrides the right to presence before the court. Therefore, the use of videoconferencing does not violate the fair trial and can still be impartial as long as there is agreement from the accused or the stipulations that regulate it ensure that all the rights of the accused can be fulfilled.

Abstrak :
Latar Belakang: Ameloblastoma merupakan tumor jinak yang berkembang lambat, bertambah besar dan bersifat invasif secara lokal pada rahang. Angka rekurensi setelah tindakan pembedahan definitif dapat mencapat 50-90% dengan tatalaksana bedah konservatif dan 17% dengan tatalaksana bedah radikal. Penelitian dilakukan menggunakan machine learning Random Forest algorithm untuk memprediksi rekurensi ameloblastoma. Tujuan Penelitian: Menganalisis faktor risiko terjadinya rekurensi ameloblastoma pasca tatalaksana bedah. Metode Penelitian: Studi retrospektif Januari 2015 – Juni 2022 pada subjek yang memenuhi kriteria inklusi. Data diambil dari rekam medis pasien baik tertulis maupun digital. Analisis variabel kategorik dengan Uji Chi-Square dan Random Forest Classification and Regression menggunakan software R dalam menentukan faktor risiko terjadinya rekurensi ameloblastoma. Faktor risiko yang paling berperan dinilai dengan Mean Decrese Gini value (MDG). Hasil: Dari 97 subjek penelitian, 36 subyek (37%) mengalami rekurensi. Hasil uji Chi-square menunjukkan 4 faktor risiko memiliki hubungan secara signifikan secara statistik, antara lain faktor risiko usia, gambaran radiografis ameloblastoma, ukuran dan perluasan ameloblastoma serta modalitas perawatan terhadap ameloblastoma. Analisis multivariat menggunakan Random Forest Algorithm dengan akurasi sebesar 90,72%. Kesimpulan: Modalitas perawatan merupakan faktor risiko dominan rekurensi ameloblastoma pada penelitian ini, diikuti oleh faktor risiko ukuran dan perluasan ameloblastoma yang disimpulkan dari nilai Mean Decrese Gini (MDG). ......Background : Ameloblastoma is one of benign tumor of jaw, slow growing characteristic, able to gain enermous size of tumor and locally invasive. Considering high rate ameloblastoma recurrance 50-90% in conservative and 17% radical surgery, research conducted to predict risk factors of ameloblastoma recurrence using Random Forest algorithm, a machine learning. Objective: To evaluate risk factors for recurrence of ameloblastoma after jaw surgical treatment. Methods: Retrospective study conducted on subjects who met the inclusion criteria in term of January 2015 - June 2022. Data collected from medical record both written and digital. Cathegorical variables taken to be analyzed using Chi-Square, Random Forest to reach the risk factors of ameloblastoma recurrence. The importance of value was defined by means Mean Decrese Gini value (MDG). Result: Subjects were 97 with 36 respondents (37%) experienced recurrence. Significant correlation between the four risk factors and recurrence of ameloblastoma analyzed using Chi-Square The risk factors were age, radiographic characteristic of ameloblastoma, size and invasion of ameloblastoma to cortical bone and soft tissue, and treatment modalities. Random Forest algorithm used to evaluate multivariate analysis with 90.72% accuracy. Conclusion: This research using Mean Decrease Gini (MDG) showed the dominant importance of treatment modality as risk factor in ameloblastoma recurrence, followed by size and its invasiveness to soft tissue surrounding.

Abstrak :
Akta Hibah merupakan salah satu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT. Dalam prosesnya pembuatannya, tidak boleh ada paksaan terhadap pemberi hibah untuk menandatangani akta tersebut. Hal ini karena pada dasarnya hibah adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya dengan cuma-cuma. Jika dalam pembuatan akta hibah terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat digugat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai seorang PPAT yang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah dan tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan dalam penandatanganannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat dengan adanya paksaan menjadi tidak sah dan dapat diminta pembatalannya ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Notaris/PPAT YA dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat akta hibah dimana pemberi hibah tidak pernah menyetujui adanya penghibahan tersebut dan hal tersebut merugikan pemberi hibah. Tanggung jawab berikutnya adalah secara administratif, karena Notaris/PPAT YA telah melanggar Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 serta tanggung jawab secara pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, PPAT sebaiknya menolak untuk membuat akta hibah yang dalam penandatanganannya terdapat paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena akan berakibat pada keabsahan akta hibah tersebut dan PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, administratif dan bahkan pidana. ......The Grant Deed is one of the authentic deeds made by or before the PPAT. In the process of making the Deed, there shouldn’t be any force towards the grantor to sign the deed. It is because basically a grant is a gift from someone during his/her lifetime for free. If there is a force in the making of a grant deed from one of the parties, it will affect the validity of the grant deed and the PPAT could be sued. The problem of this research is concerning the validity of the grant deed and the liability of PPAT towards the grant deed which was made by forcing the signing of the grant deed based on the Surabaya District Court Decision Number 1007/Pdt.G/2020/PN Sby. This research uses normative juridical, with explanatory analytical typology and uses secondary data. The result of this research showed that the grant deed which was made by force becomes invalid and its cancellation could be requested to the court because it does not comply the legal requirements of the agreement regarding the deal of the parties. Notary/PPAT YA can be held civilly liable for committing an unlawful act, namely making a grant deed that has never been approved by the grantor and it is detrimental to the grantor. The following liability is administratively, because Notary/PPAT YA has violated Article number 28 clause (4) of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 of 2006 as well as criminal liability for violating Article 264 clause (1) of the KUHP. Based on that, it is better for the PPAT to refuse making a grant deed which was forced by one of the parties in its signing because it would affect the validity of the grant deed and PPAT might be subject to civil, administratively, or even criminally.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu. ......This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first.

Abstrak :
Antigen D pada donor darah wajib diketahui karena memiliki imunogenitas tinggi, bila terpapar pada individu Rhesus negatif dapat terbentuk aloantibodi kemudian misalnya pada wanita hamil menyebabkan Hemolytic Disease of Newborn (HDN). Di Indonesia sudah dapat mendeteksi weak D dengan dengan indirect antiglobulin test. Varian Rhesus DEL (D-eluate) terdeteksi dengan metode adsorpsi elusi dan metode Single Specific Primer-Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR) sehingga dengan standar pemeriksaan di Indonesia belum terdeteksi dan terdata sebagai Rhesus negatif. Darah tersebut bila ditransfusikan ke pasien Rhesus negatif menimbulkan aloimunisasi pada pasien. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahui adanya varian Rhesus DEL pada populasi Rhesus negatif Indonesia dengan metode adsorpsi elusi dan SSP-PCR. Metode penelitian ini deskripsi eksploratif untuk deteksi varian Rhesus DEL dengan metode adsorpsi elusi dan SSP-PCR terhadap 100 sampel dari populasi Rhesus negatif Indonesia. Hasil penelitian didapatkan varian Rhesus DEL pada 26 sampel dengan adsorpsi elusi dan 47 sampel dengan SSP-PCR. Uji diagnostik SSP-PCR sensitivitas 100%, spesifisitas 72%, nilai duga positif 55% dan nilai duga negatif 100%. Risiko etnis Cina 3 kali lebih tinggi dari etnis non-cina untuk memiliki varian Rhesus DEL. Kesimpulannya varian Rhesus DEL terdeteksi pada populasi Rhesus negatif Indonesia dan terdapat perbedaan kemampuan deteksi antara metode adsorpsi elusi dengan SSP-PCR. ......D antigen in blood donors must be identified because it contains high immunogenicity, if exposed to Rhesus negative individuals, alloantibodies can be formed. For example, in pregnant women it can cause Hemolytic Disease of Newborn (HDN). In Indonesia, we have been able to detect weak D with the indirect antiglobulin test. Rhesus DEL (D-eluate) variant can be detected by elution adsorption method and Single Specific Primer – Polymerase Chain Reaction (SSP-PCR) method. Based on the current Indonesian detection standard, Rhesus DEL has not been detected and is recorded as Rhesus negative. If the blood is transfused into a Rhesus negative patient, it can cause alloimmunization in the patient. The purpose of this study was to determine the presence of Rhesus DEL variants in the Indonesian Rhesus negative population by elution adsorption and SSP-PCR methods. This research method is an exploratory description for the detection of Rhesus DEL variants by elution adsorption and SSP-PCR methods on 100 samples from the Indonesian Rhesus negative population. The results showed that the Rhesus DEL variant was found in 26 samples with elution adsorption and 47 samples with SSP-PCR. SSP-PCR diagnostic test sensitivity 100%, specificity 72%, positive predictive value 55% and negative predictive value 100%. The risk of ethnic Chinese is 3 times higher than that of non-Chinese for having the Rhesus DEL variant. In conclusion, the Rhesus DEL variant was detected in the Indonesian Rhesus negative population and there was a difference in detection ability between the elution adsorption method and SSP-PCR.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kemasan kertas dan kemasan fleksibel dengan produk utama bahan kemasan yang terbuat dari kertas dan plastik (film). Beberapa permasalahan terkait dengan pengiriman barang jadi ke pelanggan seperti bak unit pengiriman bocor yang mengakibatkan cacat pada barang jadi sehingga barang jadi ditolak customer, keterlambatan di loading perusahaan, keterlambatan pengembalian Packing Slip, kurang responsifnya pihak transporter terkait informasi pengiriman, risiko selama pengiriman ditambah lagi perusahaan telah beroperasi selama lebih dari 7 tahun namun KPI (key performance indicator) transporter tidak pernah ditentukan sebagai dasar untuk memilih transporter. Metode AHP-TOPSIS digunakan untuk menentukan KPI dan transporter mana yang menjadi prioritas untuk dipilih untuk operasional pengiriman barang jadi perusahaan. Penetapan kriteria dan subkriteria dibangun berdasarkan jawaban ahli dengan angket tertutup dan semi terbuka. Dari pengolahan data dengan menggunakan metode AHP dan TOPSIS diperoleh transporter terbaik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pengiriman barang jadi ke pelanggan manufaktur kemasan yang permintaannya semakin tinggi dari waktu ke waktu. ......This research was conducted at a manufacturing company engaged in paper packaging and flexible packaging with the main products being packaging materials made of paper and plastic (film). Several problems related to the delivery of finished goods to customers such as a leaky shipping unit that resulted in defects in the finished goods so that the finished goods were rejected by the customer, delays in loading, delays in returning Packing Slips, lack of responsiveness of the transporter regarding delivery information, shipping risks plus the company has been operating for more than of 7 years but the KPI (key performance indicator) of the transporter has never been determined as the basis for selecting the transporter. The AHP-TOPSIS method is used to determine which KPIs and transporters are the priority to be selected for the company's finished goods delivery operations. Determination of criteria and sub-criteria is built based on expert answers with closed and semi-open questionnaires. From data processing using AHP and TOPSIS methods, the best transporter is obtained which is expected to be able to meet the company's needs in shipping finished goods to packaging manufacturing customers whose demand is getting higher from time to time.

Abstrak :
Menurut perkiraan International Labour Organization (ILO), di tingkat global lebih dari 2,78 juta orang meninggal per tahun akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS, kecelakan kerja di konstruksi meningkat dari 114.000 di tahun 2019 menjadi 177.000 kecelakaan ditahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan budaya keselamatan pada pekerja di PT. XYZ . Penelitian bersifat semi kuantitatif dengan design penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan dari hasil FGD, Kuisioner, review dokumen & Observasi kemudian dilakukan analisa secara mendalam. Terdapat 19 variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan budaya keselamatan didapatkan PT. XYZ berada di tingkat calculative dengan mayoritas variabel berada pada tingkat calculative kecuali variabel penghargaan K3L, pelatihan & kompentensi, penerapan dan penggunaan standart berada pada tingkat reactive. Berdasarkan dengan  kriteria 20 variabel yang diuji dalam penelitian ini tingkat kematangan budaya keselamatan PT. XYZ berada ditingkat calculative yaitu masuk kedalam titik awal dalam menuju budaya selamat. ......According to estimates of the International Labour Organization (ILO), at the global level more than 2.78 million people die per year from occupational accidents or work-related diseases. Based on data released by BPJS, work accidents in construction increased from 114,000 in 2019 to 177,000 accidents in 2020. This study aims to determine the level of maturity of safety culture in workers at PT. XYZ. Research is semi-quantitative with a descriptive research design. The data collected from the results of the FGD, Questionnaire, document review & Observation was then carried out an in-depth analysis. There are 19 variables that will be tested in this study.  Based on the results of measuring the level of maturity of safety culture obtained by PT. XYZ is at the calculative level with the majority of variables being at the calculative level except the K3L reward variable, training &compensatory, application and use of the standard are at the reactive level. Based on the criteria of 20 variables tested in this study, the maturity level of pt. XYZ is at the level of being calculative, which is to enter the starting point in the direction of a culture of safety.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja, RS UKRIDA melakukan implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Penerimaan atau penolakan sistem oleh pengguna adalah penentu keberhasilan atau kegagalan adopsi sistem. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu metode untuk melakukan penilaian penerimaan teknologi yang paling banyak digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis penerimaan penggunaan SIMRS oleh karyawan RS UKRIDA dengan menggunakan TAM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross sectional terhadap 104 karyawan RS UKRIDA. Analisis dilakukan dengan uji univariat dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap persepsi manfaat. Persepsi kegunaan dan persepsi manfaat berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap sikap terhadap penggunaan. Sikap terhadap penggunaan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap intensi/niat perilaku. Persepsi manfaat berpengaruh secara langsung namun tidak signifikan terhadap intensi/niat perilaku. Pada pengaruh tidak langsung, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi/niat perilaku melalui sikap penggunaan. Dan pengaruh tidak langsung persepsi kemudahan terhadap intensi/niat perilaku bernilai positif dan signifikan. Sikap terhadap penggunaan merupakan prediktor terpenting dari intensi/niat perilaku karyawan RS UKRIDA terhadap penggunaan SIMRS. ......In providing optimal health services, increasing efficiency, effectiveness, and performance, UKRIDA Hospital implements the Hospital Management Information System (HMIS). User’s acceptance or rejection of the system is determinant of the success or failure of the system adoption. Technology Acceptance Model (TAM) is one of the most widely used methods for assessing technology acceptance. The purpose of this study is to analyze the acceptance of HMIS usage by UKRIDA Hospital employees using TAM. This research is a quantitative study with a cross sectional study approach to 104 employees of UKRIDA Hospital. The analysis is carried out by univariate test and path analysis. The results show that perceived ease of use has a direct and significant effect on perceived usefulness. Perceived ease of use and perceived usefulness have a direct and significant effect on attitude toward using. Attitude toward using has a direct and significant effect on behavioral intention to use. Perceived usefulness has a direct effect but not significant on behavioral intention to use. On the indirect effect, perceived usefulness has a positive and significant effect on behavior intention to use through attitude toward using. And the indirect effect of perceived ease of use on behavioral intention to use is positive and significant. Attitude toward using is the most important predictor of behavioral intention to use of UKRIDA Hospital employees toward the use of HMIS.

Abstrak :
Teknologi digital memainkan peran inti dalam penciptaan dan penguatan gangguan yang terjadi di tingkat masyarakat dan industri. Gangguan tersebut berupa perilaku dan ekspektasi pelanggan, lanskap kompetitif dan kesediaan data atau informasi. Berdasarkan data Nielsen (2020), rata-rata biaya iklan yang dikeluarkan oleh pengiklan pada platform media cetak dan radio analog cenderung menurun masing-masing sebesar 7% dan 2% per tahun. Di sisi lain, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat secara signifikan, mencapai 74% dari populasi penduduk. Keberadaan perusahaan teknologi digital semakin memperketat persaingan di industri media Indonesia. Beberapa media terintegrasi secara vertikal maupun horizontal untuk mempengaruhi volume iklan (pendapatan) yang bisa diperoleh. Diperlukan strategi khusus untuk menjalankan integrasi perusahaan pasca-penggabungan organisasi. Keberhasilan strategi integrasi pasca-penggabungan perlu diukur efektifitasnya. Penelitian ini melibatkan penilaian dari 6 orang ahli di bidang manajemen atau profesional yang menduduki posisi manajerial atas. Penilaian ahli diolah menggunakan metode AHP untuk mendapatkan tingkat kepentingan subfaktor terhadap keberhasilan strategi integrasi. Penelitian ini menghasilkan pengembangan peta strategi yang mendukung keberhasilan integrasi pasca-penggabungan di konglomerasi media. Diperoleh 14 strategi objektif yang memiliki hubungan sebab-akibat satu sama lain. Usulan key performance indicator (KPI) pada praktiknya dapat berkontribusi untuk pengukuran kedalaman aktifitas integrasi yang dilakukan oleh perusahaan pasca-penggabungan. Kegiatan pengabungan organisasi ini menjadikan konglomerasi media sebagai one-stop solution bagi pelanggan karena memiliki layanan mulai dari produksi konten, strategi pemasaran hingga platform distribusi konten. Performa perusahaan konglomerasi media pasca-penggabungan organisasi mulai tahun 2019-2022 menghasilkan pertumbuhan omset secara konsisten berkisar antara 8% - 15%. Di sisi lain, penggabungan organisasi dapat menahan laju penurunan pangsa pasar media menjadi sebesar 2% per tahun ......Digital technology plays a core role in creating and amplifying disruption at the societal and industrial levels. These disturbances include customer behavior and expectations, competitive landscape, and availability of data or information. Based on data from Nielsen (2020), the average advertising costs incurred by advertisers on print media platforms and analog radio tend to decrease by 7% and 2% per year, respectively. On the other hand, the number of internet users in Indonesia has increased significantly, reaching 74% of the population. The existence of digital technology companies is increasingly tightening competition in the Indonesian media industry. Some media are integrated vertically or horizontally to influence the advertising volume (revenue) that can be obtained. A specific strategy is needed to carry out the post-merger enterprise integration. The success of the post-merger integration strategy needs to be measured for its effectiveness. This research involves the assessment of 6 experts in the field of management or professionals who occupy top managerial positions. Expert judgments were processed using the AHP method to obtain the level of importance of the subfactors on the success of the integration strategy. This research resulted in developing a strategy map that supports the success of post-merger integration in media conglomerates. Obtained 14 objective strategies that have a causal relationship with each other. The proposed key performance indicator (KPI) in practice can contribute to measuring the depth of integration activities carried out by the post-merger company. The merging of these organizations makes media conglomerates a one-stop solution for customers because they have services ranging from content production, marketing strategies to content distribution platforms. The performance of the media conglomerate company after the merger from 2019-2022 resulted in a consistent turnover growth ranging from 8% - 15%. On the other hand, the merger of organizations can prevent the decline in media market share to just 0,2% per year .

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa. ......The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village.