Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak dahulu kala infertilitas sudah merupakan masalah. Kisah-kisah tersebut juga bisa didapatkan dalam Al Qur'an dan Alkitab. Hippocrates (460 SM) sebagai bapak kedakteran telah menaruh minat dalam masalah infertilitas dan telah menulis "On Sterile". (IQ) Pada tahun-tahun akhir ini cukup banyak kepustakaan yang menuliskan timbulnya gangguan mental emosional dan ganngguan disfungsi psikoseksual pada pasangan infertil. Menurut Elstein (1975) pasangan infertil secara potensiil mudah mengalami abnormalitas dalam fungsi seksual mereka dan dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu :
1. Infertilitas sebagai penyebab masalah psikoseksual.
2. Masalah psikoseksual yang mendasari infertilitas, seperti vaginismus, impotensi, ketidak sanggupan ejakulasi, ketakutan dan kecemasan.
3. Secara kebetulan sudah mengalami abnormalitas seksual, seperti ketidak mampuan orgasme (anorgasmia) dan ejakulasi prematur. (30)
Juga oleh Berger. (I976) dikatakan bahwa cara yang paling sederhana dan mudah dimengerti adalah adanya konflik psikologik yang dapat menyebabkan infertilitas dan kemudian berakibat pada penampilan seksual (sexual performance) (5). Masalah seksual sering diklasifikasi menurut gangguan penampilan. Pada laki-laki seringkali dijumpai adanya impotensi, ejakulasi prematur atau ejakulasi retarda, serta frekuensi hubungan seks yang berubah. Kekurangan atau kelebihan hubungan seks mungkin berpengaruh terhadap terjadinya infertilitas. Sedangkan pada wanita seringkali mengalami tidak adanya libido (frigiditas), hambatan orgasme dan vaginismus. Baik pada laki-laki maupun pada wanita maka gangguan psikoseksual dapat bersifat primer atau sekunder. (5)
Seibel dan Taymor (1982) menyatakan bahwa pengobatan dan evaluasi dari infertilitas membutuhkan sejumlah besar perhatian terhadap hubungan seks. (30) : Sedangkan Sandler (1959) menyatakan bahwa bukti jelas hubungan antara stres dan infertilitas dapat ditemukan pada pasien yang mengalami dispareunia, ketidak mampuan orgasme dan lain-lain gangguan seksual. (29) Kaplan (1982) menyatakan bahwa pasangan infertil memerlukan evaluasi psikiatrik. Disharmoni perkawinan atau konflik emosional bisa mempengaruhi keintiman hubungan seks, peran suami atau isteri dan dapat secara langsung mempengaruhi fungsi endokrin dan proses fisiologik seperti ereksi, eyakulasi dan ovulasi.(11)?

Abstrak :
LATAR BELAKANG PENELITIAN
Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai 'perubahan orientasi keagamaan' yang terjadi di Cigugur. Cigugur adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kabupaten Kuningan-Jawa Barat.

Di kelurahan ini pernah hidup sebuah aliran yang disebut sebagai Agama (D)jawa Sunda atau yang dikenal pula dengan sebutan Madraisme. Sebutan itu diberikan karena aliran tersebut didirikan oleh seseorang yang dikenal di antara para pengikutnya sebagai Pangeran Madrais Alibasa Kusuma Widjaja Ningrat.

Agama (D)jawa Sunda pernah menyebar ke pelosok-pelosok Jawa Barat seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, Majalengka serta di desa-desa lain di Kabupaten Kuningan.

Pada tahun 1964 ADS bubar, perkawinan care ADS yang sebelumnya diakui kesahannya oleh negara, dilarang oleh PAKEM Kabupaten Kuningan. Pimpinan ADS pada waktu itu Pangeran Tedjabuwana yang merupakan putra Pangeran Madrais, menyatakan diri masuk menjadi Katolik demikian juga keluarganya. Keputusan pimpinan ADS ini kemudian diikuti oleh sekitar 10.000 orang pengikutnya di seluruh Jawa Barat. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka terjadilah perpindahan masal parapenganut ADS menjadi penganut Agama Katolik. Dan dengan demikian pula mulailah kegiatan Gereja Katolik di Cigugur. Di samping melakukan pembinaan nilai-nilai dan cara hidup Katolik, pihak Gereja juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan kehidupan material penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pemberian bantuan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal, serta mendidikan pusat pelayanan kesehatan.

Setelah lebih kurang 16 tahun Gereja Katolik melakukan kegiatannya, tepatnya pada tahun 1981, Pangeran Djatikusumah yang merupakan cucu Pangeran Madrais, mendirikan sebuah aliran kepercayaan baru yang diberi nama Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang yang kemudian disingkat PACKU. Bersamaan dengan berdirinya PACKU tersebut, sekitar 2000 orang Katolik eks ADS di seluruh Keuskupan Bandung mengajukan surat pernyataan keluar dari Katolik dan masuk menjadi anggota PACKU. Surat pernyataan tersebut ditandatangani atau diberi cap jempol oleh yang bersangkutan dan ditujukan kepada pastor di masing-masing paroki.

Tampaknya pemerintah menganggap PACKU sebagai neo-ADS, paguyuban tersebut dilarang dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat Nomor . Kep. 44/K.2.3./8/82. Sebagai akibat larangan tersebut, secara berangsur-angsur ke-2000 orang penganutnya PACKU tersebut ada yang kembali menjadi Katolik, ada yang masuk Islam, ada juga yang tetap menyatakan diri secara resmi sebagai penghayat aliran kepercayaan. Dalam statistik kelurahan tercatat ada 350 orang, dan mereka dicatat dalam kelompok lain-lain.

Peristiwa berdiri dan dilarangnya PACKU tersebut ternyata menimbulkan berbagai masalah, baik yang menyangkut hubungan antar umat beragama maupun yang menyangkut hubungan antar orangtua dan anak dalam keluarga-keluarga tertentu. Kedua masalah tersebut timbul terutama sehubungan dengan penentuan pilihan agama mana yang mereka rasakan tepat bagi mereka masing-masing.

Abstrak :
Walaupun para pendatang dari Inggris tidak pernah membayangkan akan mendirikan institusi perbudakan terhadap orang-orang Negro, tak sampai seabad setelah kedatangan mereka di koloni, dasar-dasar dari suatu institusi yang ganjil telah dibentuk (Jordan,1968: 44). Orang-orang Selatan menyebut institusi perbudakan sebagai suatu institusi yang ganjil dalam pengertian bahwa institusi itu unik dalam kehidupan orang-orang Selatan. Alam serta iklim selatan cocok untuk pertanian, sementara orang-orang Negro dapat memenuhi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi seolah dijumpai keadaan yang saling mengisi, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Keadaan alam serta iklim daerah selatan memungkinkan untuk diusahakannya perkebunan dalam skala besar dan pendatang-pendatang tersebut segera mengusahakan pertanian, seperti; tembakau, padi dan indigo. Segera setelah mereka mengusahakan pertanian yang lebih intensif, para petani itu dihadapkan pada suatu masalah serius, yaitu kurangnya tenaga kerja. Pengusahaan perkebunan ternyata memerlukan tenaga kerja yang banyak; mulai dari pembersihan hutan; pengurusan dan pemetikan memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit, sementara teknologi belum maju sehingga semua pekerjaan harus dikerjakan dengan tenaga manusia. Kedua keadaan ini, yaitu keadaan alam yang cocok untuk pertanian perkebunan dan tersedianya orang-orang Negro untuk di pekerjakan telah mengakibatkan semakin berkembangnya usaha pertanian besar yang telah menghasilkan cash crop di daerah selatan, dan telah mendorong orang-orang untuk melakukan usaha pertanian secara besar-besaran. Maka muncullah apa yang kemudian kita kenal dengan perkebunan. Dan akibatnya ialah orang-orang Negro harus didatangkan dalam jumlah yang lebih besar. Ketika jumlah orang-orang Negro di koloni semakin banyak, orang-orang putih mulai merasakan kecemasan kalau-kalau kehadiran orang-orang Negro ini akan mengaburkan kebudayaan mereka. Dengan masuknya suatu suku bangsa yang baru, biasanya cara hidup dan kebudayaan suku bangsa tersebut akan terbawa dan berbaur dengan cara hidup dan kebudayaan masyarakat yang didapatnya, sehingga seringkali akan mengaburkan keaslian budaya masyarakat terdahulu tersebut. Orang-orang putih di Selatan tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Mereka menginginkan agar daerah Selatan tetap sebagai daerah orang putih, baik dalam cara hidup maupun kebudayaannya. Hal ini telah menimbulkan niat dalam pikiran orang-orang putih untuk membuat undangundang khusus untuk mengatur kehidupan orang-orang Negro berbeda dari orang putih. Keinginan ini ditunjang pula oleh kenyataan bahwa orang-orang Negro adalah dari ras yang berbeda; bahwa mereka telah dibeli dengan status yang tidak bebas; dan bahwa mereka bukan orang orang kristen. Pada masa itu ada anggapan bahwa memperbudak orang-orang yang tidak beragama bukanlah suatu kejahatan atau dosa.

Abstrak :
Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka dalam Pelita ke IV prioritas diletakkan pada Pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor Pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Pelita-pelita selanjutnya. Disamping itu pembangunan industri harus makin diarahkan pada usaha memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan ekspor hasil-hasil industri. Dengan demikian diharapkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor Indonesia akan berubah, yaitu tidak lagi hanya berupa bahan mentah akan tetapi akan berubah menjadi bahan yang telah diolah dan bahan jadi. Pembangunan industri diarahkan pada usaha memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, namun industri juga dapat membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup masyarakat dengan menimbulkan pencemaran fisik seperti pencemaran air, tanah,dan udara serta pencemaran sosial yang seringkali menimbulkan keresahan-keresahan sosial yang rawan dan gawat. Oleh karena itu perlu ditempuh cara atau pola dalam prosedur pelaksanaan pembangunan industri untuk menghindari keresahan-keresahan sosial dan mengembangkan ekonomi masyarakat ketingkat yang lebih baik, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan industri tersebut. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, maka dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya proyek-proyek yang sudah berjalan seperti halnya dengan PT. Pupuk Kujang di Desa Dawuan memerlukan evaluasi pengaruh, untuk mengetahui pengaruh positif dan pengaruh negatif yang telah terjadi sehingga diharapkan akan sangat berguna bagi penelaan kembali kebijaksanaan dan pengawasan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan yang optimal di masa mendatang.

Abstrak :
ABSTRAK
Ruang lingkup dan cara penelitian : Sediaan teofilin oral biasanya diberikan setelah makan untuk mengurangi gangguan saluran cerna. Beberapa laporan menunjukkan bahwa makanan mempengaruhi pola absorpsi dan bioavalabilitas teofilin dari beberapa sediaan lepas lambat. Euphyllin retard, satu-satunya sediaan teofilin lepas lambat yang beredar di Indonesia, belum mempunyai data mengenai hal ini.

Penelitian ini dilakukan dengan disain menyilang, tersamar tunggal dan acak pada 10 orang sukarelawan, dalam keadaan puasa dan setelah makan. Darah diambil dari vena kubiti sebelum makan obat dan pada jam-jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 24 setelah makan obat. Kadar serum teofilin diukur dengan cara enzyme-multiplied immunoassay tehnique {EMIT) dan digunakan untuk menghitung luas area kurva kadar teofilin dalam plasma terhadap waktu dari 0 sampai 24 jam (AUCO_24 jam) dan menentukan kadar puncak teofilin dalam plasma (Cmax) dan waktu untuk mencapai (tax).

Uji statistik t berkaitan digunakan untuk membandingkan AUCO_24 jam dan kadar serum pada berbagai waktu pengamatan dan uji Wilcoxon untuk data berkaitan digunakan untuk membandingkan Cmax dan tmax yang dicapai teofilin pada pemberian tanpa dan dengan makan .

Hasil dan kesimpulan: Pada penelitian ini, didapatkan bahwa pola absorpsi dan bioavailbilitas Euphyllin dalam keadaan puasa berbeda dengan pemberian setelah makan. Pemberian Euphyllin retard setelah makan dibandingkan dengan pemberian pada perut kosong memperlihatkan :

a. AUCO-24jam yang lebih tinggi 83,5% (p = 0.02)

b. Kadar serum pada jam ke 4 sampai dengan jam ke 10 lebih tinggi 113.9 - 157.6% (p<0.01)

c. Cmax teramati lebih tinggi 138.5% (p < 0.02), sedangkan tmax tidak berbeda bermakna.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah pengembangan suatu daerah sebetulnya merupakan suatu masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan Masalah Pembangunan Nasional secara keseluruhan. Banyak para ahli yang memperdebatkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang lebih cocok untuk mengembangkan suatu daerah, tetapi nampaknya perdebatan tersebut masih akan berlangsung terus, karena diantara mereka memang sulit untuk menemukan suatu teori atau suatu pendekatan yang manjur yang bisa digunakan di setiap daerah yang mempunyai potensi yang sangat heterogen. Walaupun demikian, diantara perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ahli, diantara mereka sebetulnya mempunyai konsensus bahwa pembangunan daerah haruslah merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan.
Pentingnya pembangunan daerah ini juga dirasakan di Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh penjuru tanah air.
Di dalam Trilogi Pembangunan juga disebutkan bahwa unsur atau logi pertama dari Trilogi Pembangunan ialah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh tanah air. Untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, maka Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan perlunya pembangunan daerah berdampingan dengan pembangunan sektoral, dalam suatu kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan konsep wawasan nusantara.
Karena Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang masing-masing berbeda. Maka hal ini menuntut penanganan yang berbeda pula bagi masing-masing daerah.
Pentingnya pembangunan daerah ini juga dinyatakan oleh Benyamin Fisher, dengan mana ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai suatu tahap pembangunan nasional yang menuntut dipentingkannya kebijaksanaan pembangunan daerah atau regional.
Di dalam Repelita IV, kebijaksanaan pembangunan daerah antara lain akan diarahkan pada keserasian antara pembangunan regional dengan pembangunan sektoral serta peningkatan pendapatan daerah.
Untuk mencapai keserasian antara pembangunan sektoral dengan pembangunan regional, diperlukan adanya perencanaan regional di daerah tersebut. Perencanaan regional juga menjadi penting karena dalam proses pembangunan daerah, biasanya daerah tersebut dihadapkan dengan masalah keterbatasan berbagai sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di lain pihak daerah tersebut harus mampu menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga untuk mencapai semuanya ini diperlukan adanya suatu perencanaan regional.
Selain diperlukan adanya perencanaan regional yang tepat, daerah dalam membangun atau mengembangkan dirinya juga memerlukan adanya sumber dana dari daerah tersebut dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kombinasi dari perencanaan regional dan peningkatan keuangan daerah akan merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah.