Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 penyelesaian utang piutang BUMN diserahkan kepada Bank BUMN tersebut sehingga kredit macet pada Bank BUMN bukanlah termasuk kerugian Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai yurisprudensi sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara karena adanya dualisme hukum dalam pengertian keuangan negara.

---

Non performing loan on the state-owned enterprise banks often included in corruption case because it is considered a state loss. However, the non performing loans (NPLs) in the state-owned enterprise (BUMN) banks is still counted as losses of the state after the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The research using normative juridical method reveals that there has been inconsistency in determining state losses in BUMN, especially in the case of NPLs. It argues that after the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, debt settlement of state-owned receivables is handed over to the BUMN. Thus, NPLs of the BUMN Banks are not counted as loss of the state. However, the Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 does not use the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 as jurisprudence. This leads to inconsistency in the determination of state losses due to the existence of legal dualism in the definition of state finances."

"Latar Belakang: Penilaian kepatuhan minum obat adalah hal yang penting dalam tatalaksana pengobatan pasien psikosis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan instrumen untuk menilai kepatuhan minum obat pasien psikosis, yaitu MARS versi Bahasa Indonesia dan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Metode: Penelitian potong lintang, diagnosis psikosis ditegakkan dengan SCID (Structured Clinical Interview and Diagnosis DSM IV di Unit Rawat Jalan Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Januari hingga Juli 2017 (N= 100, usia 18 hingga 59 tahun) dengan sampling konsekutif dan sampling sistematik untuk tes ulang (N=35), melakukan penerjemahan yang disesuaikan dengan budaya Indonesia, perjemahan balik, uji validitas isi dan reliabilitas instrumen MARS versi Bahasa Indonesia. Hasil: Uji validitas isi memperoleh koefisien 0,90 yang menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam instrumen sesuai dengan teori. Uji validitas konstruksi membuktikan bahwa butir-butir pertanyaan dalam instrumen mewakili konstruksi teoritis dan konseptual. Uji reliabilitas dengan penghitungan koefisien Cronbach's Alpha memperoleh hasil 0,80 dan test-retest 0.798 yang menunjukkan konsistensi internal instrumen adalah baik. Penelitian ini menghasilkan instrumen MARS versi Bahasa Indonesia yang sahih dan andal dalam menilai kepatuhan minum obat pasien psikosis. Diskusi: Belum ada instrumen pembanding kepatuhan minum obat pada pasien psikosis di Indonesia.

---

Background: -Assessment of medication adherence is an important part of pharmacological treatment of psychotic disorders. This study aims to obtain an instrument to assess medication adherence in psychotic patients, MARS -- -Bahasa Indonesia version, - and to evaluate the validity and reliability of the instrument. -

Methods: This is a cross-sectional study conducted in the Psychiatric Clinic of Cipto Mangunkusumo Hospital from January to July 2017. Subjects were recruited through consecutive sampling (N = 100, aged 18-59 years old). Psychotic disorders were diagnosed using SCID (Structured Clinical Interview and Diagnosis DSM-IV). The instrument was translated, adapted to Indonesian culture, and back-translated. Content validity and test- retest reliability (N = 35 using systematic sampling) of MARS -- -Bahasa Indonesia version- were evaluated.

Results-: All items in the instrument are relevant to theory, as evidenced by content validity coefficient of 0,90. Construct validity test showed that the items represent theoretical as well as conceptual construction of medication adherence. Internal consistency reliability -was good, with Cronbach’s alpha of 0,80 and 0,798 in the test--retest evaluation. This study produced a valid and reliable MARS -- -Bahasa Indonesia Version. -

Discussion-: Currently there is no other instrument assessing medication adherence in psychotic patients in Indonesia. "

"Penelitian daun sirih hijau sebagai antibakteri penyakit mastitis sapi perah telah dilakukan. Penelitian bertujuan daun sirih dapat sebagai pengganti antibiotik terhadap penyakit mastitis. Sebanyak 144 sampel susu mastitis dikoleksi dari daerah peternakan dataran rendah 250 m dpl, menengah 450 m dpl dan tinggi 720 m dpl. Bakteri diidentifikasi, diisolasi dan diuji daya antibakteri menggunakan ekstrak daun sirih konsentrasi 6,25; 12,5; 25 dan 50 b/v secara in vitro. Hasil yang diperoleh menunjukkan efektivitas ekstrak daun sirih konsentrasi 50 dibandingkan antibiotika komersial Lactaclox adalah berturut-turut 63,94; 66,23 dan 80,89 di dataran rendah, menengah dan tinggi. Secara in vivo, ekstrak daun sirih signifikan dapat menurunkan jumlah bakteri P.

---

Research an antibacterial green betel leaf of dairy cow against mastitis diseases have carried out. The aims of the study to examine the ability of extract leaf medicinal plant against bacterial mastitis at dairy farm in three level of altitudes lower 250 m, moderate 450 m and high land 720 m. Four concentrations of extract leaf were 6.25 12.5 25 , and 50 b v which be done in vitro. The results revealed that the effectiveness extract leaf high at 50 compare to the commercial antibiotics were 63.94 66.23 and 80.89 at low, moderate and high altitude, respectively. Moreover, in vivo study was resulted significantly different P."

"Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis pengaruh hubungan politik, terhadap kompensasi manajemen dengan mempertimbangkan manajemen laba (baik akrual, riil maupun, agregat) sebagai pemediasi yang didasarkan, pada teori keagenan. Sampel penelitian adalah perusahaan, non keuangan yang terdaftar, di Bursa Efek Indonesia tahun, 2014-2016 dengan jumlah observasi 337. Penelitian ini menemukan bukti, bahwa hubungan politik berpengaruh, negatif signifikan terhadap kompensasi manajemen dan manajemen laba riil berpengaruh positif signifikan terhadap kompensasi manajemen. Namun hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba (baik akrual, rill maupun agregat. Selain itu tidak ditemukan bukti adanya pengaruh tidak langsung hubungan politik terhadap kompensasi manajemen melalui manajemen laba (baik akrual, riil maupun agregat).

---

This study aims to analyze the influence of political connection on management compensation by considering earnings management (accruals, real and aggregates) as a based mediator on agency theory. The research sample is a listed non-financial company, in Indonesia Stock Exchange year 2014-2016 with 337 observations. This research finds evidence that political connection has a significant negative effect on management compensation and earnings management has a significant positive effect on management compensation. However, political connection have not been proven to affect earnings management (accruals, real, and aggregate) and there is no evidence of indirect influence of political connection on management compensation through earnings management (accruals, real, and aggregate)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mempelajari kandungan informasi privat padaproses unnatural price discovery atau yang lebih dikenal sebagai jump ketikakejadian makroekonomi tidak dapat menjelaskan proses terjadinya jump di pasarsaham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jump yang terjadi di pasar sahamdi Asia Tenggara dipengaruhi oleh informasi privat dimana nilai imbal hasil secarastatistik signifikan lebih tinggi/ lebih rendah pada hari dimana terjadi informasiprivat. Kami juga menemukan pola bahwa informasi privat yang terjadi di pasarsaham Indonesia secara konsisten terkonsentrasi pada hari tertentu yaitu hari Jumat.Sedangkan pola pada pasar saham di negara lain menunjukkan informasi privatyang datang tidak terkonsentrasi pada hari tertentu melainkan secara random.Hasil penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa informasi privat mampumenjelaskan imbal hasil individu perusahaan di Indonesia dan Thailand secarakonsisten untuk semua interval waktu yaitu; 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan 30menit. Menggunakan konsep dari Aït-Sahalia, Cacho-Diaz, and Laeven (2015)kami menemukan spillover informasi privat yang konsisten dan signifikan hanyadi pasar saham Singapura dan Indonesia sedangkan untuk pasar saham negara lain kami tidak menemukan adanya spillover.

---

ABSTRACTThis research studies the private information from unnatural price discoveryor jump when the absence of macroeconomic announcements. This study reveals that private information significantly explain jump in the Southeast Asia stock ..markets. Private information affects return on the day when the informed tradersexecute their information resulting extreme value of return. We find a pattern thatthe arrival of private information in Indonesian stock market is consistentlyconcentrated on Friday while other stock markets are random.This paper empirically shows that private information is consistently explainindividual return in Indonesia as well as Thailand stock market. Using the conceptfrom Aït-Sahalia, Cacho-Diaz, and Laeven (2015), we discover spillover of privateinformation from Singapore to Indonesia whereas there is no private informationspillover in other stock markets"

"ABSTRAKKonflik tawuran menjadi suatu kejadian yang sangat intensif terjadi di Kecamatan Johar Baru, DKI Jakarta. Para pelaku tawuran tersebut berasal dari remaja-remaja membentuk suatu geng tawuran. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif guna mengetahui pemetaan konflik dan perilaku yang dilakukan secara massal sebagai reaksi dari kondisi berkonflik di Kecamatan Johar Baru secara komprehensif melalui analisi intelijen. Beberapa faktor pemicu terjadinya konflik terutama faktor sosial, ekonomi serta politik menjadikan tawuran menjadi salah satu kegiatan yang tergolong menyimpang dari norma sosial dan terjadi secara berkelanjutan. Bahkan disinyalir bahwa kelanggengan kegiatan tawuran antar warga remaja di Kecamatan Johar Baru merupakan alibibdari tindak kriminalitas terorganisir yaitu transaksi bandar narkoba di suatu wilayah di Kecamatan Johar Baru. Melalui análisis intelijen pula tawuran dianalisi dari perspektif sosial guna memberikan resolusi konflik bagi warga di wilayah Kecamatan Johar Baru. Sehingga dapat dipetakan peluang dan potensi yang dimiliki warga serta menyusun strategi dari kelemahan dan kendala yang dihadapi melalui analisa SWOT.

---

ABSTRACTConflicts brawl into a very intensive occurrence occurred in the district JoharBaru, DKI Jakarta. The brawlers are from teenagers forming a brawl gang. Through using qualitative research method, we began to know the mapping of conflict and the collective behavior as an action and reaction from conflict condition in JoharBaru sub-district comprehensively by intelligence analysis.Several factors trigger the occurrence of conflicts, especially social, economic and political factors make the brawl into one of the activities that belong to deviate from social norms and occur in a sustainable manner. Infact, it is alleged that the perpetuation of brawl activities among adolescents in the district of JoharBaru is an alibi of organized crime acts of drug dealer transactions in an area in the district JoharBaru. This intelligence analysis, adolescent torturing or somewhat similar here is analyzed from a social perspective to provide conflict resolution for citizens in the JoharBaru sub-district. Hence, we can do the mapping of opportunities and potentials of its citizens and develop strategies of weaknesses and obstacles encountered,referred to as SWOT analysis"

"Pada tanggal 2 September 2017, Ministry of Commerce & Industry India mengirimkan notifikasi tentang laporan investigasi anti-dumping terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Walaupun akumulasi pembahasan Anti-Dumping Agreement pada DSB WTO sudah cukup banyak, namun dalam menanggapi rencana pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap Indonesia, belum pernah dicoba menggunakan analisis sistematis terhadap data historis pembahasan Anti-Dumping Agreement. Data historis tersebut dapat menunjukkan, antara lain, sebaran Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO, sehingga penentuan prioritas dalam perumusan tanggapan legal formal dapat dilakukan atas preseden yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan bersifat interdisipliner, melibatkan dua disiplin ilmu, dimana metodologi ilmu hukum digunakan dalam menemukan pola sikap Panel dan Appellate Body dalam pembahasan Pasal-Pasal Anti-Dumping Agreement, dibantu dengan hasil penelitian disiplin ilmu sosial dalam mengkaji data historis pembahasan ketentuan-ketentuan Anti-Dumping Agreement dalam sengketa dihadapan DSB WTO untuk menemukan pola sebaran Pasal-Pasal yang paling sering dibahas dalam sengketa dihadapan DSB WTO. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa, empat Pasal ADA yang paling banyak dibahas, secara berurutan, adalah Pasal 2, Pasal 6, Pasal 3, dan Pasal 5. Kaidah yang terkandung dalam masing-masing Pasal tersebut, sebagaimana dipraktikkan oleh DSB WTO, dapat dilihat pada daftar periksachecklist pada bagian selanjutnya dari Penelitian ini.

---

On 2 September 2017, the Ministry of Commerce & Industry of India issued a notification regarding the result of an anti-dumping investigation involving several countries, including Indonesia. Although the WTO DSB has accumulated a considerable amount of precedent regarding the Anti-Dumping Agreement, in formulating a response to a possible application of anti-dumping duties on Indonesia, a systematic analysis of historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement has never been attempted. The historical data may reveal, among others, the distribution pattern of the most frequently discussed provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes before the WTO DSB, enabling the prioritization in formulating the formal legal response to be made based on robust existing precedent. This study utilizes the socio-legal approach in an interdisciplinary manner, wherein legal methodology is used to determine the actual practice of the Panel and the Appellate Body during their discussion of the most frequently discussed provisions of the ADA, aided by the result of the examinaiton, by social studies discipline, of the historical data of the usage of the provisions of the Anti-Dumping Agreement in disputes befor the WTO DSB in order to find out the distribution pattern of the most frequently discussed provisions. The study revealed the four most frequently discussed ADA provisions, respectively articles 2, 6, 3, and 5. The legal rule contained in each respective articles, as practiced by the WTO DSB, can be observed in the checklist in the closing section of this study."

"Jumlah leverage baik itu merupakan kategori on balance sheet leverage ataupun off balance sheet leverage telah memicu negara-negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam) mengalami krisis finansial pada tahun 1997-1998. Terlebih lagi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat trend kenaikan dari derivative leverage pada bank-bank di ASEAN, yang menjadi salah satu kontributor dalam memicu risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara balance sheet leverage, derivative leverage, dan off balance sheet leverage terhadap risiko sistemik di negara-negara di ASEAN dari tahun 2009-2016. Penelitian ini juga mengamati urutan tiap-tiap bank yang menjadi kontributor risiko sistemik mulai dari yang terbesar. Penelitian ini menggunakan MES (Marginal Expected Shortfall) untuk mengukur kontribusi risiko sistemik dari setiap bank. Dengan dikontrol oleh beberapa variabel spesifik bank, derivative leverage menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap risiko sistemik.

---

The excessive amount of leverage both on-balance sheet and off-balance sheet had led ASEAN countries (Such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore and Vietnam) region to experience financial crisis in 1997-1998. Moreover. As suggested by previous studies, there is an increasing trend of derivative leverage of banks in ASEAN that become a contributor to systemic risk in several countries. Therefore, this study aims to examine the effect of on balance sheet leverage, derivative leverage, and off-balance sheet leverage on systemic risk in ASEAN  countries from 2009-2016. In addition, this study also ranks banks in ASEAN to find which bank has the highest contribution to systemic risk. This study uses MES (Marginal Expected Shortfall) to measure systemic risk contribution of each banks. We find that after controlling some banks specific variables, derivative leverage has the most significant effect on systemic risk."

"Pertumbuhan produktivitas dapat didekomposisi menjadi sumber-sumber pembentuknya yaitu perubahan teknis, perubahan efisiensi teknis, dan perubahan skala usaha. Peranan masing-masing sumber tersebut penting untuk diketahui karena Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan TFP pada tahun 1990-2015 yang menunjukkan adanya permasalahan produktivitas. Dari hasil studi-studi sebelumnya mengenai dekomposisi pertumbuhan produktivitas di sektor industri manufaktur di Indonesia dengan pendekatan stochastic frontier, masih terdapat pertentangan yang diduga disebabkan oleh perbedaan spesifikasi model efisiensi teknis yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesifikasi model efisiensi teknis yang berbeda menghasilkan kontribusi relatif sumber pertumbuhan TFP yang berbeda.

---

Productivity growth can be decomposed into its sources, namely technical changes, technical efficiency changes, and business scale changes. The role of each of these sources is important to be studied because Indonesia experienced a decline in total factor productivity (TFP) growth in 1990-2015 which indicates a productivity issue. The results of previous studies regarding the decomposition of productivity growth in the manufacturing industry in Indonesia using a stochastic frontier approach, there are still disagreement that is thought to be caused by the technical efficiency models specifications used. The results of this study indicate that different technical efficiency model specifications produce a different relative contribution of TFP growth sources."

"Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia. Hasil penelitian menunjukan makna final berarti tidak ada mekanisme hukum untuk menguji kembali putusan dan mengikat bersifat erga omnes atau mengikat umum, tapi sekaligus bersifat non-self implementing. Selanjutnya, kajian terhadap putusan MK tahun 2003-2013, ditemukan 15 putusan pengesampngan dengan karakteristik: (1) diundang 7 putusan dan tidak diundang 8 putusan; (2) eksplisit 5 putusan dan implisit 10 putusan; (3) berlasan 5 putusan dan tanpa alasan 10 putusan. Perbandingan negara lain, tidak terdapat pengaturan konstitusi yang mewajibkan mutlak selalu mengikuti putusan, sedangkan secara doktrinal Austria dan Jerman membolehkan pengesampingan, sedangkan Italia, Jerman, dan Turki melarang pengesampingan. Rasionalisasi pengesampingan: (1) pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undangundang, sehingga dapat memberikan kembali validitas norma yang telah inkonstitusional; (2) pengesampingan merupakan wujud checks and balances antara cabang kekuasaanyaitu; (3) terjadinya keadaan sosial dan kebutuhan hukum baru dimasyarakat yang tidak sesuai lagi dengan putusan. Ketika terjadi pengesampingan putusan, haruslah berdasarkan argumentasi yang komperhensif dan rasional.

---

The ignore response to decision raises discourse about the responds flexibility. This study aims to answer research questions, the meaning of finality and binding force of decisions in lawmaking, then the response flexibility to decisions in lawmaking. The research method is normative juridical research through literature study with comparative countries of Austria, Italy, Germany, Turkey, and Russia. The results show that the final meaning means that is no legal mechanism to review the decisions and erga omnes or binding generally to all legal subjects, but also limited by non-self implementing. Based on study to Constitutional Court decisions from 2003-2013, from 15 decisions are found with characteristics: (1) 7 invited decisions and 8 not invited decisions; (2) 5 explicit decisions and 10 implicit decisions; (3) 5 decisions with reason and 10 decision without reason. Comparison to other countries, no requirement to absolutely follow the decision, while doctrinally Austria and Germany allow ignore, but Italy, Germany, and Turkey prohibit ignore. The rationalization ignore: (1) the legislators have constitutional authority to form laws, so it is constitutional to give again the validity of unconstitutional norms; (2) ignore is a form of checks and balances between branches of power; (3) development social situation and new legal needs no longer in line with the decision. When the ignore of decision happened, it must be based on comprehensive and rational arguments."