Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis peran internal dari Asosiasi Konsultan Pajak dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak, juga peran ekternal Asosiasi Konsultan Pajak dalam menjadi Aktor Perantara bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan metode post positivist dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi dimensi dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan pihak mana yang lebih berperan pada dimensi Profesionalisme ditemukan bahwa IKPI adalah pihak yang paling berperan dalam meningkatkan profesionalisme Konsultan Pajak. Di bawahnya ada P3KPI dan diikuti oleh AKP2I dan Perkoppi. Perihal dimensi peningkatan akuntabilitas Konsultan Pajak semua asosiasi telah memenuhi setiap dimensi dan keempatnya sejajar dalam tingkatan berperan. Kemudian dalam peran eksternal Asosiasi Konsultan Pajak ditemukan masing – masing Asosiasi Konsultan Pajak telah memenuhi semua dimensi untuk menjadi Aktor Perantara. Dalam peninjauan lanjutan untuk menentukan siapa yang paling berperan ditemukan bahwa IKPI adalah paling berperan dalam menjadi Aktor Perantara. Di bawahnya ada AKP2I kemudian Perkoppi dan P3KPI. Rekomendasi penelitian untuk memaksimalkan peran peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Konsultan Pajak ialah dengan pengadaan Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan (PPL) bersama dan penyatuan Kode Etik Konsultan Pajak untuk setiap asosiasi. Dalam hal memaksimalkan peran Aktor Perantara diperlukan kegiatan sosialisasi/edukasi perpajakan bersama yang diadakan oleh keempat Asosiasi Konsultan Pajak.

---

This study analyses the internal role of the Tax Consultant Association in increasing the professionalism and accountability of Tax Consultants, as well as its external role being an Intermediary Actor for taxpayers and the Directorate General of Taxes. This research uses post positivist method with descriptive analysis. The results of the study found that each Tax Consultant Association has fulfilled the dimensions of increasing the professionalism of Tax Consultants. In a follow-up review to determine which party has a more role in the dimension of Professionalism, it was found that IKPI is the party that has the most role in increasing the professionalism of the Tax Consultant. Below that is P3KPI, followed by AKP2I and Perkoppi. Regarding the dimensions of increasing the accountability of Tax Consultants, all associations have fulfilled each dimension and all four are equal in the level of playing a role. Then in the external role of the Tax Consultant Association, it was found that each Tax Consultant Association had fulfilled all the dimensions to become an Intermediary Actor. In a follow-up review to determine who played the most role, it was found that IKPI was the most instrumental in becoming an Intermediary Actor. Below that is AKP2I, then Perkoppi and P3KPI. Research recommendations to maximize the role of increasing professionalism and accountability of Tax Consultants are the joint procurement of Continuous Professionalism Development (PPL) and the unification of the Tax Consultant Code of Ethics for each association. In terms of maximizing the role of the Intermediary Actor, a joint tax socialization/education activity is needed which is held by the four Tax Consultant Associations.

"

"Penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai kontribusi relatif tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meluncurkan produk e-Filing (Electronic Filling System). Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan e-Filing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 9 Tahun 2018) yang mewajibkan Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implikasi pemanfaatan Information Technologi (IT) secara daring ini diyakini dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan pajak meningkat Para ahli berpendapat bahwa faktor Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018) memberikan kontribusi terbesar kepada Budaya Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Untuk turut melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif atas diberlakukannya suatu Peraturan Perpajakan (PMK No. 9 Tahun 2018). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan berdampak pada peningkatan kepatuhan, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah laporan SPT Masa PPN dan peningkatan jumlah penerimaan PPN yang signifikan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

---

State revenues derived from taxes have a relatively high contribution to the State Budget (APBN). However, tax revenue in the first quarter of 2015 did not match the government’s expectations due to taxpayer non-compliance. Since 2005 the Directorate General of Taxation has carried out tax administration reforms by launching the e-Filing (Electronic Filling System).The Government endeavoured to optimize the use of e-Filing by issuing a Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018 which requires taxpayers to report Tax Return PPh 21/26 and Value Added Tax (VAT) via e-Filing. It is believed that the use of online Information Technology would ease the reporting of Tax Return by the taxpayers, thus, improving tax compliance. Many researchers argue that that tax regulation has the biggest contribution to the Tax Culture in promoting Tax Compliance. To complement the results of previous researches, the author considers that it is critical to conduct quantitative research using a comparative method for the implementation of a tax regulation (Minister of Finance Regulation Number 9 of 2018). The result of this research demonstrates that the implementation of Tax Regulation results in the improvement of compliance, as indicated by an increase in the number of reports of Vat Periodic Tax Return (SPT Masa) and significant increase in the VAT revenue at Tax Service Office (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan."

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace serta melihat hambatan yang dilakukan oleh di PT.ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace dilakukan pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Hambatan dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

The purpose of this research is trying to analyze the collection of PPN for e-commerce transaction with online marketplace model and find the obstacles which is faced by PT. ABC descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this resech by collecting data from literature review and field study using in deptninterview and observation.

At the end of this study and researcher conclude that PPN for e-commerce transaction with online marketplace model is based on delivery of good which is done by the oneline marketplace merchant to customer. The obstacles from this problem isdepend on what kind of transaction that happened."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."

"Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik.

---

Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law. "

"ABSTRAKDiterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi online system, E-SPTPD Depok , Administrasi PerpajakanABSTRAK Nama : Asrina Eka PutriProgram Studi : Ilmu Administrasi FiskalJudul : Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.

---

ABSTRACTImplementation of reporting online tax in Depok on the type of parking tax, entertainment tax, hotel tax house and restaurant taxes simultaneously in Depok is one of the convenience provided by the government in tax collection. there are still some problems in its application because it is still relatively new policy in Depok, This study purpose to analyze the implementation of online tax reporting in Depok and analyze find the problems in implementation. This research approach is quantitative, descriptive type. The results of this study are implementation online system of reporting local tax in Depok have suitable criteria theory of policy implementation by Van Meter Van Horn and in accordance with the principle of taxation Fritz Neumark. Some technical and non technical issues become an obstacle to the success of this policy.Keyword Implementation of online system, E SPTPD Depok, tax administration."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."