Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kasus HIV/AIDS di Kalimantan Barat sangat tinggi, dari 64 kasus tahun 2004 menjadi 231 kasus tahun 2005, sehingga diperlukan upaya penanggulangan termasuk perhitungan biaya pengobatan HIV/AIDS di rumah sakit dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan dengan penetapan DRGs.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran variasi biaya pengobatan (cost of treatment) HIV/AIDS berdasarkan DRGs di RSU Dr. Soedarso Pontianak.Penelitian ini adalah survei kuantitatif terhadap cost of treatment pasien HIV/AIDS di RSU Dokter Soedarso tahun 2005 pada rawat jalan dan rawat inap, berdasarkan Clinical Pathway dengan metode analisis biaya ABC (Activity Based Costing) dan Simple Distribution. Jumlah kasus yang diteliti 55 kasus, dikelompokkan berdasarkan Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) Classification Version 4.1. Kasus HIV termasuk Major Diagnostic Categories (MDC) 18 Infectious and parasitic diseases, yaitu DRG S61Z HIV dengan CNS disease, S62Z HIV dengan malignancy, S63A HIV related infection dengan penyakit penyerta dan penyulit, S63B HIV related infection tanpa penyakit penyerta dan penyulit, S64A HIV lain dengan penyakit penyerta dan penyulit, S64B HIV lain tanpa penyakit penyerta dan penyulit.Hasil penelitian menunjukkan Clinical Pathway HIV terdiri dari tahapan pendaftaran, penegakan diagnosis, terapi, pulang dan rawat jalan. Cost of treatment rawat inap Kelas III tertinggi S64A sebesar Rp. 6.363.402,- dan terendah S62Z sebesar Rp. 1.547.226,-, Kelas VIP tertinggi S64A sebesar Rp. 8.885.558,- dan terendah S62Z sebesar Rp. 1.871.795,-. Cost of treatment rawat jalan tertinggi S63A sebesar Rp. 431.898,- dan terendah S61Z sebesar Rp. 171.207.Pengelompokan HIV berdasarkan AR-DRGs dapat dilakukan di RSU Dokter Soedarso Pontianak, dengan ditambah satu kelompok untuk pasien status keluar rumah sakit meninggal. Variabel yang digunakan untuk menentukan cost of treatment berdasarkan DRGs HIV di RSU Dokter Soedarso Pontianak tahun 2005 yaitu diagnosis utama, penyakit penyerta dan penyulit (casemix), lama hari rawat, dan pemanfaatan utilisasi. Dalam penyusunan DRGs agar didapatkan angka rata-rata biaya yang lebih stabil perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosis sejenis pada beberapa rumah sakit yang tipenya sama dengan jumlah sampel lebih besar. Perlu pengembangan Clinical Pathway yang baku dan penetapan biaya berdasarkan DRGs disesuaikan kondisi di Indonesia untuk mendapatkan Indonesian DRGs (INA-DRGs), sehingga ada kepastian biaya yang diperlukan bagi pihak rumah sakit, asuransi, konsumen dan pemerintah.

---

The increasing of HIV/AIDS cases in West Kalimantan in the year 2005 is very high; the cases increased from 64 cases in 2004 to 231 in 2005. Because HIV/AIDS cases increase in West Kalimantan need prevention program and health service, including HIV/AIDS medication cost account in hospital and the control of health services cost with DRGs's stipulating.

Main objectives of this research are to find HIV/AIDS cost of treatment based on DRGs in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak.

This research is quantitative survey toward HIV/AIDS patient cost of treatment in Dr. Soedarso General Hospital year 2005 of outpatient and inpatient, based on Clinical Pathway with cost analysis method using ABC method (Activity Based Costing) and Double Distribution. Total researched cases are 55 cases. Then grouped into Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR- DRG) Classification Version 4.1, HIV is belong to Major Diagnostic Categories (MDC) 18 Infections and parasitic diseases, which is DRG S61Z HIV with CNS disease, S62Z HIV with malignancy, S63A HIV related infection with complicated diseases, other S64A HIV with complicated diseases, other S64B HIV without complicated diseases.

Research result shows that Clinical Pathway of HIV i.e.: admission, to get the main diagnosis, therapy, discharge and inpatient. One episode HIV/AIDS outpatient cost of treatment based on Clinical Pathway as according to AR-DRG grouping for the highest of ffl class was in S64A equal to Rp. 6,363,402,- and the lowest in S62Z equal to Rp. 1,547,226,-. The highest HIV cost of treatment for VIP class was in S64A equal to Rp. 8,885,558,- and the lowest in S61Z equal to Rp. 1,871,795,-. The highest cost of treatment in inpatient in S63A equal to Rp. 431,898,- and the lowest in S61Z equal to Rp. 171,207.

HIV grouping based on AR-DRG done in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak, with one group addition for patient with out from hospital status died. Variable that affect HIV DRGs settlement in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak year 2005 i.e.: main diagnosis, patient characteristic, casemix disease, inpatient length, and utilization use.

In arranging DRG, to get more stabilize cost mean number need advanced research toward equal diagnose on some hospital with same type with larger number of samples. Need basic Clinical Pathway development and cost settlement based on DRGs that apropiate with condition in Indonesia and finally created Indonesia DRGs (INADRG). Therefore, there is cost certainty that needed by hospital, assurance, consumer, and government."

"Program kesehatan bagi pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel dikelola oleh Bapelkes PT. Krakatau Steel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&U/X/2003. Salah satu yang mendasari pembenukan Bapelkes PT. Krakatau Steel adalah adanya data yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran kesehatan untuk pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel.Metode penelitian ini adalah survei analitik dengan mengunakan rancangan cross sectional 1 potong lintang dimana pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara bersamaan. Data diambil adalah data sekunder Bari Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon selazna periode April 2004 sampai dengan Maret 2005, Unit analisis pada penelitian ini adalah individu. Variabel bebas terbagi dalam 3 variabel utama dan terbagi Iagi dalam 13 sub variabel.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per peserta per tahun adalah Rp. 2.351.658. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa semua variabel bebas didapatkan perbedaan yang signifikan dengan biaya kesehatan.Pemodelan akhir pada analisis multivariat digunakan analisis regresi linier berganda dan didapatkan hasil variabel bebas yang masuk model regresi adalah kunjungan rawat jalan, jumlah lembar resep rawat jalan, jumlah rujukan ke dokter ahli, jumlah pemeriksaan penunjang, proporsi admisi kasus rawat inap bedah, jumlah admisi kasus rawat inap, proporsi 'kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis, umur dan provider dengan persamaan :Y = 5,25+0,018X 1+0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9Y = Pengeluaran kesehatan dalam bentuk fungsi logXi = Kunjungan rawat jalan , X2= Jumlah lembar resep rawat jalanX3 = Jumlah rujukan ke dokter ahli , X4 = Jumlah pemeriksaan penunjang X5 = Proporsi admisi kasus rawat inap bedah, X6 = Admisi kasus rawat inap X7 = Proporsi kunjungan kasus penyakit degeneratif kronisX3 = Umur, Xq = ProviderHipotesis yang diajukan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan, proporsi kunjungan kasus degeneratif kronis dan karakteristik peserta terbukti berhubungan signifikan dengan pengeluaran kesehatan sesuai teori. Disarankan untuk lebih menyempurnakan pencatatan dan pelaporan untuk mempermudah evaluasi terhadap pengeluaran kesehatan selanjutnya serta dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

Based on Regulation I Policy of Human Rescources Director by Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&UIX12003, Healthcare program for PT Krakatau Steel pensioners and their family was organized by Bapelkes PT. KS. One of many reasons, Bapelkes was created because of data which shown increase of cost trend fro health care.

This research objective is to find out presumed factors related to medical expense for retired man and their family.

This research is an analytical survey using cross sectional. Dependent and independent variables are measured stimultanneously. Secondary data was taken from Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon within April 2004 until March 2005. Independent variables were divided on 3 major variables and split on 13 sub variables.

The result of this research shown average of medical expense per member was Rp. 2.351.658 . Bivariate analysis shown all of independent variables have significant difference to medical expense. The last modeling in multivariate analysis using multiple regression indicate outpatient visit rate, outpatient prescription rate, referral rate, diagnostic and laboratory rate, proportion of admission surgery inpatient cases, the rate of admission inpatient cases, proportion of degenerative disease cases, age and provider, were match and the model is :

Y = 5,25+0,018X 1 +0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9

Y = Medical Expenses in logaritmic form

Xi = Outpatient visit rate, X2 = Outpatient prescription rate

X3 = Referral rate, X4 = Diagnostic and laboratory rate

X3 = Proportion of of admission surgery inpatient cases,

X5 = The rate of admission inpatient cases

X7 = Proportion of degenerative disease cases

X5 = Age, X9 = Provider

The hypothesis which had been made in this research that the utilization of medical services, proportion of degenerative disease cases and caracteristic of member were evidence bases significantly related to medical expenses as with theoritical. It is recommended to improve qualified medical report for upgrading and make next evaluation more easy. It is recommended too for further research."

"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan membatasi area penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahw1 anggaran 2006. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari alokasi anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllllen di masing•masing instansi pengelola serta data sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target. Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.l.292.814.897,­dimana 85,57% dari APBD Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau US$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.l17.692.730,- disebabkan kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006. Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah.

---

The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services comprehensively, qualified, and affordable by the community, and act as the motor of the health development of its work area. However, the quality of the basic health services is still far from expectation. There are a lot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the cost for health services, especially at puskesmas is very low. Therefore, the operational cost of the puskesmas still have subsidized from the central and provincial government.

The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of working of the puskesmas with a limitation of The analysis of target program achievement of the health services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health Services (MSHS). It is found that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmas is still low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and over the target.

Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure (APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its 15.51% is from the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per­ year. Estimation for cost health services operational need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmas in the year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006.

It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can be managed by the district."