Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Nurasni, author
ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah,...
2019
T53770
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Ahmad Iskandar, author
Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Teguh Satrio Prakoso, author
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional.
Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Helmut Timothy Hansel, author
Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yuswardi Ardi Putra, author
Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
