Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurasni, author
Implementasi desentralisasi fungsional dan dekonsentrasi dalam transformasi hubungan kewenangan pemerintahan kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam = Implementation of functional deconcentration and decentralization in the transformation of governmental authoriy of Batam city government and Batam free trade and free port agency / Nurasni
ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah,...
2019
T53770
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cicilia Alda Violetta, author
Konsep Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus: Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) = The Concept of the Rights of Persons with Disabilities in the Dissemination Process and Public Participation in the Formation of Laws (Case Study: Formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation)
Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuswardi Ardi Putra, author
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENUNDA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS = LEGALITY PRINCIPLE REVIEW OF THE PRESIDENT'S AUTHORITY ON POSTPONING DEATH PENALTY EXECUTION
Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmut Timothy Hansel, author
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam Perspektif Hukum Lingkungan = Management of Covid-19 Infectious Waste in DKI Jakarta Province in the Perspective of Environmental Law
Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Satrio Prakoso, author
Perencanaan pembangunan sebagai salah satu instrumen penerapan prinsip good governance dalam kerangka partisipasi publik = Development planning as an instrument for the application of good governance principles in the framework of public participation
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Ahmad Iskandar, author
Pengelolaan kawasan khusus dan legalitas penetapan kepala daerah sebagai ex-officio di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam = Management of special zones and legality of designating regional heads as ex-officio in the free trade zone and free port of Batam.
Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library