Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian utang piutang antara karyawan dan PT. Total Indonesia untuk pemilikan sebuah rumah, skripsi, Agustus 1990. Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu manusia saling berhubungan satu dengan lainnya, untuk memperlancar hubungan itu diperlukan sarana penunjang seperti lembaga lembaga sosial atau norma-norma, salah satu sarana untuk memperlancar hubungan itu adalah perjanjian. Perjanjian bisa dilakukan antara dua pihak atau lebih, perjanjianpun bentuknya bisa bermacam macam diantaranya berupa perjanjian utang piutang antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Dalam perjanjian itu sebagaimana lazimnya mempunyai syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat yang penting untuk memperoleh pinjaman adalah karyawan PT.Total Indonesie WNI, masa kerja tertentu umur maksimum 50 tahun, tidak mempunyai utang pada perusahaan dan tidak menempati rumah dinas. Bila syarat syarat diatas telah terpenuhi maka karyawan berhak memperoleh pinjaman yang dibatasi jumlahnya tergantung dari gaji pokoknya. Karena perjanjian utang piutang ini dikaitkan dengan pemilikan sebuah rumah maka pinjaman itu harus diwujudkan dalam bentuk rumah dengan cara membeli, membangun atau merenovasi rumah lama, pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan dengan memotong gaji karyawan. Selama pinjaman belum lunas maka perusahaan berhak menahan surat-surat rumah berupa sertifikat tanah berupa hak milik maupun hak guna bangunan dan izin mendirikan bangunan IMB , disamping itu karyawan diharuskan menanda tangani surat hak pembei banan hipotik di depan notaris terhadap tanah yang dijadikan jaminan. Berakhirnya perjanjian terjadi bila pinjaman telah dilunasi sebesar 80 persen dari jumlah pinjaman seluruhnya, sedangkan sisa sebesar 20 persen dari jumlah pinjaman akan diberikan pada karyawan sebagai grant. Bila karyawan berhenti bekerja sedangkan cicilan belum lunas maka hal ini akan dikaitkan dengan alasan berhenti bekerja untuk menentukan apakah karyawan tersebut berhak memperoleh grant 20 persen atau tidak. Kasalah biasanya timbul bila karyawan berhenti bekerja atas kemauan sendiri sedangkan pesangon tidak cukup untuk menutup sisa utang, hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah."

"Penelitian ini akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pers khususnya mengenai tindakan pencemaran nama baik dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Pers. Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan analisis melalui aspek kebebasan pers dan filosofi Pers itu sendiri. Selain itu, Penulis akan menjelaskan mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pers baik dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Pers, KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih jauh, Penulis akan menjelaskan mengenai penerapan Pasal 1372 dan 1365 KUHPerdata dalam gugatan pencemaran nama baik/fitnah yang dilakukan oleh Pers dan kaitannya dengan penggunaan hak jawab.

---

This research will discuss the unlawful act committed by the press, especially regarding defamation in the news carried out by the Press. Researchers in this study will conduct the analysis through the aspect of freedom of the press and the philosophy of Press itself. In addition to that, the author will explain the procedures that must be taken to resolve the dispute or unlawful act committed by the Press either by the provisions stipulated in the Law on the Press, the Civil Code and other legislations. Furthermore, the author will explain the application of Articles 1372 and 1365 of the Civil Code in a libel suit / slander conducted by the Press and its relation to the use of the right of reply (Hak Jawab)."

"Untuk memperoleh kembali hak yang diharapkan dalam suatu perjanjian, pada umumnya pihak yang dirugikan atas wanprestasi pihak lawan memintakan ganti kerugian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PT. Wahana Bintang Cemerlang kepada PT. Dinamika Karya Utama atas tindakan wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Di Great Western Resort Nomor: 004/SML/LGL-DKU/X/2013, tertanggal 03 Oktober 2013.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti kerugian dalam perkara wanprestasi serta tepatkah pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian dalam perkara a quo. Dalam membahas permasalahan ini, Peneliti akan memperbandingkan konsepkonsep ganti kerugian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara wanprestasi dalam beberapa putusan pengadilan.

---

To obtain his/her right in a contract, generally the injured party in default of contract request indemnity through submission of claim to the court. This research will discuss about indemnity claim submitted by PT. Wahana Bintang Cemerlang regarding default of Room Rental Agreement Number: 004/SML/LGLDKU/ X/2013, dated October 3rd 2013 by PT. Dinamika Karya Utama.The purpose of this research is to find out indemnity concept in default of contract and whether the judges consideration regarding indemnity in this case already correct. In discussing the problems, Researcher will compare the indemnity concept which become the base for judges to decide default of contract cases in some court decisions."

"Situasi hukum waris di Indonesia yang bersifat plural mengakibatkan sering terjadi perdebatan mengenai hukum waris mana yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa waris. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas hukum waris mana yang berlaku terutama bagi penduduk asli non-Muslim, dilihat dari dua sudut pandang, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan pengadilan, serta melihat hukum waris mana yang umumnya disebut berdasarkan hukum waris. atas keputusan yang sedang diperiksa. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dimana dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum waris yang seharusnya berlaku bagi Penduduk Asli Non Muslim adalah Hukum Waris Adat, kecuali ada keadaan khusus seperti tunduk pada Hukum Barat. Namun kenyataannya dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mengacu pada suatu undang-undang tertentu dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain hukum waris adat, majelis hakim juga mengacu pada hukum waris barat, dan ada pula yang hanya mengacu pada asas keadilan dan kepatutan. Dan berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku secara umum mengacu pada Asas Harta dan Keadilan, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum tertentu.The situation of inheritance law in Indonesia which is plural in nature results in frequent debates about which inheritance law will be used as a reference by judges in resolving an inheritance dispute. Therefore, this thesis will discuss which inheritance law applies mainly to non-Muslim natives, viewed from two perspectives, namely the prevailing laws and regulations and from court decisions, and see which inheritance law is generally referred to based on inheritance law. . on the decision under review. This thesis is a normative juridical research, with data collection carried out by document study. Where it can be seen that based on the applicable laws and regulations, the inheritance law that should apply to Non-Muslim Indigenous People is the Customary Inheritance Law, unless there are special circumstances such as subject to Western Law. However, in reality, in several District Court decisions, the Panel of Judges does not refer to a certain law in resolving inheritance disputes. In addition to customary inheritance law, the panel of judges also refers to western inheritance law, and some only refers to the principles of justice and propriety. And based on the court decisions studied, it can be seen that the provisions that apply generally refer to the Principles of Property and Justice, so they do not refer to certain legal provisions."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang membeli ponsel Galaxy bekas dengan beritikad baik, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan. Disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan untuk pendalaman data sekunder. Pada era digital saat ini, ponsel menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan pada transaksi jual-beli ponsel bekas. Namun, terdapat risiko cacat tersembunyi yang sering tidak diketahui oleh pembeli. Tulisan ini menyoroti kasus pembeli ponsel Galaxy bekas yang dirugikan membeli ponsel Samsung Galaxy bekas yang kemudian terkunci oleh aplikasi Samsung Finance+. Penyebabnya karena ponsel masih dalam status menunggak cicilan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya membeli ponsel Galaxy dengan cicilan melalui program Samsung Finance+. Syarat dan ketentuan program ini menyatakan bahwa ponsel Galaxy akan dikunci jika debitur menunggak cicilan kepada kreditur. Selain itu, selama masa cicilan, hak milik ponsel tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian ini, debitur selaku penjual ponsel Galaxy memiliki kewajiban untuk menanggung penguasaan ponsel secara aman, tenteram, dan terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban penjual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual-beli. Adapun pihak ketiga yang membeli dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pembelian atau pembatalan perjanjian.

---

This writing analyzes the legal protection for third parties who purchase used Galaxy phones in good faith and the resolution efforts that can be pursued by disadvantaged buyers. It is composed using doctrinal research methods, complemented by interviews with sources and informants for secondary data deepening. In the current digital era, phones have become a primary need for society, leading to an increase in second-hand phone transactions. However, there is a risk of hidden defects often unknown to the buyer. This paper highlights the case of buyers of used Galaxy phones who were disadvantaged when purchasing a Samsung Galaxy phone that was later locked by the Samsung Finance+ application. This occurred because the phone was still under installment status by the previous owner. The previous owner purchased the Galaxy phone on installment through the Samsung Finance+ program. The terms and conditions of this program state that the Galaxy phone will be locked if the debtor defaults on the installments to the creditor. Additionally, during the installment period, the ownership of the phone is prohibited from being transferred to another party. According to this research, the debtor, as the seller of the Galaxy phone, has the obligation to ensure the secure and peaceful possession of the phone and against hidden defects. The seller's obligation is a form of legal protection for the buyer in the sale and purchase. Third parties who purchase can file a lawsuit for cancellation of the purchase or annulment of the agreement."

"Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami. Salah satu bentuk kerjasama yaitu qirad/syirkah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pemilik keahlian tanpa beban bunga tetapi atas dasar profit loss sharing dari proyek usaha yang disepakati bersama. Pemilik modal merupakan partner dari pengusaha,bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Kemitraan usaha dapat berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak/ syirkah milk) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud/ syirkah Akid). Pelaksanaan kemitraan usaha dalam operasi perbankan Islam terdapat pada mudharabah dan murabahah. Dalam mudharabah, Bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) bekerjasama dengan keahlian dan pekerjaannya. Murabahah ialah pembiayaan oleh Bank Islam untuk usaha perdagangan atas dasar murabahah (cost plus). Keduanya berdasarkan profit-loss-sharing, tanpa beban bunga antara kedua pihak Bank Islam dan pihak pengusaha. Bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut maka para pihak meyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan juga maka perselisihan tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berdasarkan syariat Islam."

"Latar Belakang PenelitianPada sekitar tahun 1925 sampai 1931 Soepomo melakukan penelitian di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Menurut hasil penelitian Soepomo, di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Pandeglang, berlaku hukum kewarisan adat. Apabila ada anggota penduduk di Jawa Barat (Kabupaten Pandeglang) yang memberlakukan hukum kewarisan Islam disebabkan oleh anggota penduduk tersebut nakal dan tidak insyaf mengenai pendapat umum. Hasil temuan Soepomo tentang hukum kewarisan di Jawa Barat sesuai dengan teori resepsi, bahwa di Jawa Barat berlaku hukum kewarisan adat. Memang hukum kewarisan adat mendapat pengaruh dari hukum kewarisan Islam, namun hukum kewarisan Islam berlaku apabila diterima oleh hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan Islam yang telah diterima oleh hukum kewarisan adat bukan lagi sebagai hukum kewarisan Islam tetapi sudah menjadi hukum kewarisan adat. Karena itu Soepomo menyebut anggota penduduk yang jelas-jelas memberlakukan kewarisan Islam melalui Pengadilan Agama, beliau kategorikan sebagai anggota penduduk yang nakal dan tidak sadar (insyaf) hukum."