Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai Iainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitianini yang dimaksud adalah PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Salah satu faktor penting yang dapat mendorong peran PNS tersebut dalam instansi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja agar berfungsi pendorong bagi kinerja pegawai, perlu dilakukan dengan cara penilaian yang baik (tepat) dan didukung oleh fasilitas data prestasi yang memadai sosialisasi untuk penilai maupun yang dinilai dan pemanfaatannya secara luas untuk pengembangan dan pembinaan pegawai. Dalam praktek penilalan kinerja PNS masih banyak terdapat kekurangan, sehingga belum berfungsi sebagai pendorong kinerja. Demikian pula yang terjadi di BKN Pusat. Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah persepsi pegawai terhadap penilaian kinerja di BKN Pusat dengan pendekatan atau metode deskriptif kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai BKN Pusat (pejabat penilai dan pegawai yang dinilai) yang diperoleh dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan (penilaian kinerja) PNS di BKN Pusat ternyata menunjukkan/menggambarkan kekurangan/kelemahan dalam cara penilaian, sosialisasi tersediannya fasilitas data prestasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pekerjaan untuk kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai secara luas. Sehubungan dengan adanya kekurangan/kelemahan tersebut, dalam tesis ini menyarankan pemecahan masalahnya berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Pemecahan masalahnya pada garis besarnya yaitu merubah pendekatan penilalan menjadi lebih berorientasi pada hasil kerja, metode penilaiannya Kombinasi dan Sekala Grafis dengan Insiden Kritis, formatnya dirubah/disempurnakan, disusun standard pekerjaan tiap tugas/jabatan, dilakukan sosialisasi, diberlakukan buku laporan prestasi kerja, Biro Kepegawaian agar lebih berperan dalam manajemen hal-hal yang terkait dengan penilaian pekerjaan serta diusahakan perbaikan/penggantian Peraturan Penierintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil."

"Sejak Juli 1997, bangsa Indonesia dilanda oleh beberapa krisis; mulai dari knisis moneter, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Akan tetapi bagi Bank BNI dengan adanya krisis ini dijadikan momentum sebagai ?peluang?, dimana pada 5 Desember 1997 meluncurkan produk baru MasterCard Bank BNI dan berikutnya pada bulan Maret 1999 meluncurkan VisaCard Bank BNI.Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:a. Bagaimana menganalisis lingkungan internal-eksternal bisnis kartu kredit(VisaCard dan MasterCard) Bank BNI?b. Bagaimana menjelaskan karakteristik pemegang kartu kredit di DKI Jakarta?c. Bagaimana merumuskan (menganalisis) strategi yang cocock untuk Bank BNI, dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal bisnis kartu kredit?Tipe penelitian dan tesis ini adalah deskriptif, yang menguraikan analisis SWOT untuk kartu kredit Bank BNI dengan variabel peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dilihat dari lingkungan internal dan eksternal.Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini terhadap obyek yang diteliti adalah: (a) data primer berupa: observasi, wawancara, kuesioner dan (b) data sekunder berupa dokumentasi bahan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.Populasi daiam penelitian ini adalah 16 bank atau lembaga non bank yang menerbitkan kartu kredit, sebagai anggota Asosiasi Kartu Kredit Indonesia(AKKI). Penentuan sampel berdasarkan ?non probability sampling?, dengan teknik purpose sampling?. Sampel untuk konsumen atau nasabah (pemegang kartu kredit) berdasarkan ?simple random sampling?. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, adapun alat yang digunakan adalah analisis SWOT.Profil pemegang kartu kredit anggota AKKI di DKI Jakarta, dan sampel 205 responden yang diambil 41 orang untuk setiap wilayah DKI Jakarta; diperoleh pemegang kartu kredit Citibank 22%, BU 14%, BCA 12%, Bank BNI 11 % dan LippoBank 7%.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan total skor EFAS sebesar 3,42 dan total skor IFAS sebesar 3,69. Hal ini berarti bahwa berdasarkan matrik 9 sel, maka Bank BNI berada pada sel ke I, yaitu strategi pertumbuhan dengan strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal. Adapun pilihan atau alternatif strategi yang dipakai oleh Bank BNI untuk masa yang akan datang adalah: (1) strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal? (2) perluasan pasar, (3) meningkatkan status issuer menjadi acquirer, (4) meningkatkan kualitas SDM, (5) perluasan jaringan distribusi, (6) memelihara kualitas dan pelayanan, (7) tingkatkan promosi, (8) lebìh memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan kepada konsumen, (9) Optimumkan R & D, (10) menerapkan strategi bisnis yang lebih efisien dan efektif (11) meningkatkan kuaiitas kinerja perusahaan yang lebih baik, (12) meningkatkan kualitas kartu kredit dan pelayanan.Dari competitive profile matrix, diperoleh skor pembobotan untuk Bank BNI sebesar 3,24 Iebih rendah dibandingkan Citibank sebesar 3,71. Bila Bank BNI dibandingkan dengan BCA, maka Bank BNI masih lebih rendah dibandingkan BCA sebesar 3,48. Dalam hal ini, kekuatan kartu kredit Bank BNI adalah dalam hal: suku bunga, layanan 24 jam dan cara pembayaran, sedangkan Citibank mempunyai kekuatan dalam hal: nama bank, kekuatan keuangan dan pangsa pasar; adapun BCA mempunyai kekuatan pada: cara pembayaran, pelayanan secara umum dan penyediaan fasilitas."

"PT. Centranusa Insancemerlang merupakan salah satu perusahaan Multi Level Marketing yang cukup besar di Indonesia, banyak orang mendaftar sebagai anggota dengan harapan Ingin cepat kaya. Di satu sisi bahwa menekuni usaha Multi Level Marketing dapat mendatangkan penghasilan yang berlipat ganda, di sisi lainnya ternyata banyak masyarakat yang tertipu oleh perusahaanyang berkedok Multi Level Marketing. Tujuan penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa dengan menekuni usaha Multi Level Marketing dapat memberikan penghasilan yang berlipat ganda dengan syarat mau bekerja keras sesuai komitmen bersama, dan untuk itulah penulis masuk menjadi salah satu anggota jaringan atau menjadi distributor salah satu kelompok jaringan yang cukup besar. Dari penelitian yang di lakukan ternyata bahwa menekuni usaha Multi Level Marketing diperlukan kerja keras dan ketekunan2 tidak seperti yang di bayangkan, karena usaha Multi Level Marketing memerlukan interaksi jaringan sosial yang besar, sehingga untuk membuktikan bahwa berlipatnya penghasilan adalah karena berkembangnya Jaringan dl dalam kelompok, sehingga dari hasil uji secara statistik hal dimaksud dapat di buktikan. Perlu di sampaikan di sini bahwa sebagai suatu Jenis usaha yang relatif baru, maka menekuni usaha ?Multi Level Marketing? dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat mencetak wira usaha yang cukup tangguh, sehingga Sumber Daya Manusia yang ada dapat teruji kemampuan dan semangat juang yang tinggi, dapat di sarankan pula agar dalam kegiatan sponsorisasi anggotajaringan untuk memperluas jarlngan penjualan, perlu Iebih selektif agar organisasi efektif, karena besarnya jaringan bukan jaminan untuk memperoleh penghasilanbesar, dengan kata lain bahwa yang terutama adalah kualitas para anggota bukan kuantitasnya."

"Industri mebel merupakan industri pengolahan kayu hilir yang bernilai tambah tinggi dan merupakan industri padat karya. Dengan semakin menurunnya daya dukung hutan maka industri pengolahan kayu diarahkan pada industri yang bernilai tambah tinggi. Untuk meningkatkan perolehan devisa maka pengembangan industri mebel diarahkan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk ekspor. Namun apabila dilihat dari perdagangan produk mebel di pasar dunia, share Indonesia masih sangat kecil padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya meningkatkan peranan industri mebel dalam penerimaan devisa negara maka perlu dilakukan penelitian mengenai daya saing industri mebel Indonesia.Tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk memperoleh gambaran mengenai posisi industri mebel Indonesia dalam perdagangan internasional, (2) Untuk menentukan prioritas faktor-faktor yang perludipertimbangkan dalam penyusunan strategi pengembangan industri mebel Indonesia, (3) Untuk menentukan alternatif strategi dalam upaya peningkatan daya saing industri mebel dalarn meningkatkan devisa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang dilakukan melalul pengkajian literatur (pengkajian konsep-konsep yang relevan) dan melalui wawancara dengan para pakar. Untuk mengetahui posisi industri mebel Indonesia di pasar dunia, digunakan Metode Revealed Comparative Advantage (RCA.), sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan daya saing digunakan ?diamond? Porter, dan untuk menetapkan strategi yang akan diterapkan menggunakan model Proses Hirarki Analitis (PHA) denganprogram komputer ?Expert Choice Version 7,0.Dari perhitungan yang dilakukan, ternyata untuk produk mebel dengan SITC 8215 Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan index RCA sebesar 2,01. Faktor-faktor penentu daya saing berdasarkan urutan prioritasnya adalah faktor kondisi, kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung, strategi, struktur, persaingan industri, peluang dan kebijakan pemerintah.Alternatif strategi peningkatan daya saing industri mebel Indonesia berdasarkan urutan prioritasnya adalah (1) peningkatan penguasaan teknologi dan kemampuansumber daya manusia, (2) peningkatan peran kelembagaan promosi ekspor dan (3) penciptaan iklim usaha yang kondusif. Strategi yang direkomendasikan untuk peningkatan daya saing industri mebel adalah peningkatan penguasaan teknologi dan kemampuan SDM karena mempunyai bobot penilaian tertinggi yaltu 0,346."

"Perubahan yang terjadi secara dramatis di tubuh Badan Kepegawaian Negara mengharuskan adanya pembelajaran organisasi, apabila ingin tetap hidup dan berkembang, serta mempunyai arti dalam melaksanakan administrasi negara di bidang kepegawaian. Learning Organizationmerupakan Iangkah yang stratejik untuk menciptakan organization renewal dan competitive readiness. Namun hal itu tidak dapat terjadi secara serta merta tanpa adanya strong leadership. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul gambaran atau persepsi pegawai terhadap pembelajaran dan kompetensi kepemimpinan yang diperlukan sebagai strategi dalam melakukan perubahan dan pengembangan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan mengambil studi kasus di Badan Kepegawaian Negara yang merupakan Lembaga pemerintah Non Departemen yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Administrasi Negara di Bidang Kepegawaian. Sampel diambil secara strata (proportionate stratified purposive sampling) sebanyak336 orang dan keseluruhan pegawai yang berjumlah 4.236 orang.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ¡ni adalah Learning Organization Profile untuk mengukur variabel tingkat penerapan pembelajaran, dan penerapan Developmental Leadership Principies untuk mengukur kompetensi kepemimpinan. Pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan skala Model Likert. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pegawai di BKN menyatakan pembelajaran sudah diterapkan pada hampir sebagian besar organisasi. Selain itu, pegawai juga menyatakan bahwa prinsip-pninsip DevelopmentalLeadership belum secara optimal didemonstrasikan oleh para pemimpin dalam menciptakan organisai pembelajar. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah, bahwa para pemimpin di Badan Kepegawaian Negara harus memahami peran mereka dalam mengarahkan organisasi ke arah pembelajaran melalui penguasaan prinsip-prinsip kepemimpinan. Selain ¡tu, pemimpin dan para pegawai harus dapat memahami pentingnya melakukan perubahan secara kuantum serta perlu melakukan learning campaign untuk meyakinkan bahwa organisasi yang terus belajar adalah sangat positif, balk untuk organisasi maupun pegawai."

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor. Administrasi perpajakan khususnya administrasi pajak Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor sebagai bagian dan sistem perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerimaan dan pengelolaan pajak daerah umumnya dan pajak Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya. Permasalahan pokok pada penulisan tesis ini adalah bagaimana administrasi BeaBalik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor pada unit SAMSAT DKI Jakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannyanya serta apakah pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama (BBN-II) Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan azas-azas pemungutan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan dan menganalisis administrasi Bea Batik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor, faktor-faktor yang menimbulkan hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan serta penerapan azas-azas pemungutan pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adaah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait (baik terhadap wajib pajak dan aparat perpajakan). Analisis yangdilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dariKebijakan, Undang-undang dan Administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut baik yang berasal dan dalam maupun dan luar (wajib Pajak). Hal ini menyebabkan peningkatan penerimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor dapat terganggu atau mengalami penurunan. Penerapan azas-azas perpajakan dalam administrasi Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya azas kepastian hukum belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang Bea Balik Nama II (BBN-Il) Kendaraan Bermotor karena kurangnya sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama II (BBN-II) KendaraanBermotor seharusnya memenuhi azas-azas perpajakan. Dengan dilksanakannya azas kepastian hukum dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakankewajiban perpajakannya dapat meningkatkan penenimaan Bea Balik Nama II (BBN-II) Kendaraan Bermotor khususnya serta Pajak Daerah pada umumnya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitaspelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR)pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganpendekatan studi korelasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisishubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak (variabel bebas) terhadappenerimaan pajak dan wajib pajak (variabel terikat). Hasil analisis data atas data-data sekunder yang diperoleh danSuku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganmenggunakan teknik analisis regresi sederhana, koefisien korelasi,koefisien determinasi, dan t-test menunjukkan temuan-temuan sebagaiberikut: 1. Kondisi pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak PHRSuku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Utara cenderungfluktuatif dan menunjukkan pergerakan yang linier. 2. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajakmemìlìki hubungan yang positif dan sìgnifikan, dengan tingkathubungan tergolong kuat (0.657) dan memberikan kontribusisebesar 43.1%. 3. Antara kebijakan pemerìksaan pajak dengan wajib pajak memilikihubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungantergolong kuat (0.744) dan memberikan kontribusi sebesar 55.3%. Dari temuan-temuan penelitian tersebut disarankan tiga halpenting, yakni: 1. Kebijakan pemeriksaan pajak dalam hal jumlah pemeriksa pajakhendaknya dìtambah atau ditìngkatkan dan tahun ke tahun secaraproporsional sesuai dengan potensi pajak yang diperkirakan dapatdihimpun karena jumlah pemeriksa pajak ternyata memberikankontribusi positif yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlahwajib pajak dan penerimaan pajak PHR. Namun, selain itu, untukmeningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa diperlukan pulatraining atau workshop mengenai pemeriksaan secara rutin danberkala. 2. Oleh karena pemeniksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana dalamimplementasinya memunculkan sejumlah masalah (implikasi) yangtidak menguntungkan bagi pemungutan pajak hotel dan restoranmaka eksistensinya perlu ditinjau kembali atau paling tidak ditatakembali dan kemudian hasilnya dikukuhkan ke dalam Perda. inipenting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum danpelaksanaan pemeriksaan yang lebih elegan, efektif dan efisien. 3. Sebagai tindak lanjut akademik atas hasil penelitian ini ada baiknyadilakukan penelitian lanjutan yang secam spesifik berusahamengkaji pengaruh penìngkatan wajib pajak terhadap peningkatatipenerìmaan pajak PHR."

"ABSTRAKDengan disetujui Regulatory Principles yang searahdengan AFAS 2003 dan WTO 2020 yang dimana prinsip ini memberikankeleluasaan yang penuh bagi beroperasinya perusahaan-perusahaanasuransi dunia untuk memasuki pasar dalam negeri maka tidak bisa dihindarimeningkatnya persaingan bisnis asuransi di Indonesia. Sejalan dengan itu,PT. Asuransi Astra Buana, yang selanjutnya disebut sebagai Asuransi Astra,perlu mengkaji faktor eksternal, lingkungan industri serta daya saing internal,untuk mengetahui kondisi persaingan yang ada serta menyusun danmerencanakan strategi bersaíngnya. Hal tersebut diatas merupakan menjaditatar belakang penulisan tesis ini. Penelitian tesis dilakukan dengan melakukan pengisian kuesionerterhadap 58 pertanyaan kunci oleh 10 orang responden. Diagram Porter?sFive Forces digunakan dalam melakukan analisis eksternal serta analisisIingkungan industri, sedangkan faktor kunci kapabilitas, sumber daya, dankompetensi inti digunakan datang melakukan analisis internal. Hasil analisistersebut diatas menjadi basis untuk menjawab pertanyaan penelitianmengenai bagairna kondisi yang dihadapi oleh Asuransi Astra dalampersaingan bisnis asuransi umum di Indonesia dalarn hal ¡ni yang merupakanpertanyaan pertama datam penelitian. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua dan penelitian yaitumengenai strategi yang tepat yang dapat diambil oleh Asuransi Astra untukmenjadi unggul dalam persaingan dilakukan analisis SWOT untuk melakukanidentifikasi terhadap sumber daya serta kemampuan yang dimiliki olehperusahaan. Dari hasil analisis SWOT dibuat table IFAS (Internal FactorAnalysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) untukmendapatkan arahan-arahan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan dalam bisnis asuransiumum sedang mengalami perubhan, kondisi yang dirasakan oleh AsuransiAstra adalah tumbuhnya sektor bisnis penunjang seperti pembiayaan, terbukapasar captive di luar Astra, serta kesempatan untuk membangun salurandistribusi pemasaran yang luas. Persaingan terbuka dengan perusahaanasing atau global menjadi Asuransi Astra bersiap untuk memasuki dimensipersaingan yang baru, yaitu persaingan akan kualitas layanan (ServiceQuality) yang memberikan kesempatan bagi perusahaan local untukmembangun kompetensi institusi secara spesifik."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Agama Pusat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan ULP Kementerian Agama Pusat. Tujuan pertama dianalisis dengan menggunakan teori Project Management Process Maturity PM 2 Model dari Kwak Ibbs. Adapun tujuan kedua dilakukan dengan menganalisis faktor individual, prosedural, dan organisasional sebagaimana dikemukakan Attafar, dkk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah postpositivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan ULP Kementerian Agama Pusat berada pada level 1 ad hoc. Hal itu karena faktor organisasional masih kurang mendukung, meskipun faktor individual dan prosedural sudah cukup baik. Oleh karena itu, rekomendasi dirumuskan bagi peningkatan level kematangan ULP Kementerian Agama Pusat dan pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat mendukung peningkatan level kematangan tersebut.

---

This thesis aims to analyze the maturity level of procurement service unit of Ministry of Religion and analyze factors that affect the maturity of the unit. This thesis applies theory of Project Management Process Maturity PM 2 Model by Kwak Ibbs to analyze the first objective and theory of Attafar, et al. that explain three factors, each of them as individual, procedural, and organizational factor to analyze the second objective. Research approach applies post positivism. Data were collected through interviews and document study. This research applies data analysis technique model by Miles and Huberman. Triangulation is method of data validity. The results show that the maturity of procurement service unit of Ministry of Religion is at level 1 ad hoc. It was because of organizational support is still lacking, although individual and procedural factor good enough. Therefore, recommendations are formulated to improve maturity level of the procurement service unit and manage the factors that influence it, so that it can support the improvement of the maturity level."