Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan sarana KRL Commuter Jabodetabek mutlak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek dan harus didukung dengan kebijakan pajak dari pemerintah. Penelitian ini menyajikan tinjauan implementasi dari kebijakan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut bagi impor dan/atau penyerahan sarana KRL Commuter Jabodetabek sesuai dengan PP 69 Tahun 2015 dan bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif teori Edwards III. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, sesuai dengan teori yang digunakan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dari segi implementasi atas fasilitas ini, terutama masalah dalam proses administrasi yang rumit bagi sebagian wajib pajak.

---

The programs to develop facilities of Jabodetabek?s Commuter Electric Trainset absolutely required and that programs needs to be supports by taxation policy. This research has reviewed the implementation perspective of non-collected value added tax facilities for import and/or domestic procurements of Jabodetabek?s Electric Trainset and the purpose of this research is to analyze the policy implementation based on Edwards III?s theory. This research used quantitative approach, descriptive research, and data was collected through library research and in-depth interviews. The result of research, according to the theory, the implementation of this policy having some problems, especially are the complexity of the administrative process for some taxpayers"

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."

"Penelitian ini adalah untuk menganalisis pemungutan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace serta melihat hambatan yang dilakukan oleh di PT.ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tipe Marketplace dilakukan pada saat penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Hambatan dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

The purpose of this research is trying to analyze the collection of PPN for e-commerce transaction with online marketplace model and find the obstacles which is faced by PT. ABC descriptive qualitative data collection method is chosen to be approach of this resech by collecting data from literature review and field study using in deptninterview and observation.

At the end of this study and researcher conclude that PPN for e-commerce transaction with online marketplace model is based on delivery of good which is done by the oneline marketplace merchant to customer. The obstacles from this problem isdepend on what kind of transaction that happened."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."

"Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik.

---

Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law. "

"ABSTRAKDiterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi online system, E-SPTPD Depok , Administrasi PerpajakanABSTRAK Nama : Asrina Eka PutriProgram Studi : Ilmu Administrasi FiskalJudul : Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.

---

ABSTRACTImplementation of reporting online tax in Depok on the type of parking tax, entertainment tax, hotel tax house and restaurant taxes simultaneously in Depok is one of the convenience provided by the government in tax collection. there are still some problems in its application because it is still relatively new policy in Depok, This study purpose to analyze the implementation of online tax reporting in Depok and analyze find the problems in implementation. This research approach is quantitative, descriptive type. The results of this study are implementation online system of reporting local tax in Depok have suitable criteria theory of policy implementation by Van Meter Van Horn and in accordance with the principle of taxation Fritz Neumark. Some technical and non technical issues become an obstacle to the success of this policy.Keyword Implementation of online system, E SPTPD Depok, tax administration."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data, studi literatur dan dengan melakukan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir dan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Depok juga mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir.

---

ABSTRACTThis research discusses about law enforcement analysis on the application of parking tax in Depok City which using qualitative method based on the data collection, literature study and doing in depth interviews. Purpose of this research is to analyze the law enforcement on the application of parking tax and to analyze the obstacles that faced by the government of Depok City in law enforcement on the application of parking tax in Depok City. Result of this research shows that law enforcement on the application of parking tax in Depok City has been running in accordance with applicable regulation. The government of Depok City also have number of obstacles in law enforcement on the application of parking tax."

"ABSTRAKBesarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACTThe amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue "