Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kajian perlindungan pengungsi, istilah “Global Utara” digunakan untuk merujuk pada pemenang Perang Dunia 2 – kini telah bermetamorfosis menjadi negara demokrasi kaya – yang secara tradisional merupakan negara penerima pengungsi. Dengan power dominan secara historis dalam sistem internasional juga produk domestik bruto (PDB) yang relatif lebih tinggi, fokus terhadap Global Utara umum ditemui dalam kajian pengungsi seiring dengan fenomena meningkatnya jumlah pencari suaka yang secara langsung mencari perlindungan ke negara-negara di dalamnya. Namun, tendensi resktriktif terhadap pengungsi Selatan pasca Perang Dingin justru ditemui baik pada level legal maupun diskursus umum. Oleh karena itu, pendekatan Critical Refugee Studies (CRS) digunakan untuk memahami peran Global Utara dalam perlindungan pengungsi internasional. Tugas karya akhir ini meninjau 33 literatur yang merefleksikan pemikiran CRS, yaitu peka terhadap kondisi historis yang melahirkan marjinalisasi pengungsi, melakukan politisasi terhadap pengalaman pengungsi sebagai aktor di dalam sistem internasional, dan berpihak pada perubahan transformatif secara legal dan politik. Dengan menggunakan metode tipologi, keseluruhan literatur tersebut dikategorisasikan ke dalam dua tema besar: 1) CRS dalam aspek formal/legal dan 2) CRS dalam aspek nonformal. Penulis menemukan bahwa relasi kuasa akibat kolonialisme mengarahkan konseptualisasi legal pengungsi yang eksklusioner terhadap pengungsi Selatan, sementara ketetapan legal kontemporer dan kehadiran institusi internasional tidak mampu melampaui kepentingan nasional negara-negara Utara. Adapun Othering terhadap pengungsi Selatan yang termanifestasi dalam representasi stereotip sempit lebih jauh lagi menjustifikasi dan memelihara pendekatan restriktif Global Utara dalam perlindungan pengungsi. Kesenjangan pembahasan terkait fenomena displacement Global Selatan dan kontribusi kajian keamanan internasional dalam ilmu Hubungan Internasional perlu ditelaah lebih dalam untuk tinjauan literatur selanjutnya.

---

In the study of refugee protection, the term “Global North” is used to refer to the post-World War II winners, which have transformed into wealthy democratic nations. Traditionally, these nations have been refugee-receiving countries. With a historically dominant position in the international system and relatively higher gross domestic product (GDP), the focus on the Global North is commonly found in refugee studies, given the phenomenon of an increasing number of asylum seekers directly seeking protection in these countries. However, there is a restrictive tendency towards Southern refugees in the post-Cold War era, both at the legal and general discourse levels. Therefore, the Critical Refugee Studies (CRS) approach is employed to understand the role of the Global North in international refugee protection. This final project reviews 33 pieces of literature reflecting CRS thinking, which is sensitive to the historical conditions that give rise to the marginalization of refugees, politicizes the refugee experience as actors in the international system, and advocates for transformative legal and political changes. Using a typology method, the entire literature is categorized into two major themes: 1) CRS in formal/legal aspects, and 2) CRS in nonformal aspects. The author finds that power relations resulting from colonialism shape an exclusionary legal conceptualization of Southern refugees, while contemporary legal determinations and the presence of international institutions fail to surpass the national interests of Northern countries. The Othering of Southern refugees, manifested in narrow stereotypical representations, further justifies and perpetuates the restrictive approach of the Global North in refugee protection. The gap in discussion regarding the Global South displacement phenomenon and the contribution of international security studies in International Relations needs to be further explored for the subsequent literature reviews."

"Hubungan Internasional merupakan studi yang mencakup dinamika antarnegara, termasuk area penting keamanan siber di era digital. Serangan siber di Estonia dan Iran telah menyoroti ketidaksiapan global dalam menghadapi ancaman siber, mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pengamanan dan terlibat dalam diplomasi digital. Kajian ini mengeksplorasi konteks dan variabel pendorong di balik sekuritisasi ruang siber, evolusi norma siber global, serta dinamika pengamanan ruang siber dalam wujud sekuritisasi yang dilakukan. Literatur mengidentifikasi empat mekanisme sekuritisasi—aktor sekuritisasi, speech act, audiens, dan facilitating conditions, sekaligus empat komponen utama keamanan ruang siber—referent object, emergency situations, existential threat, dan extraordinary measures. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap keamanan global, yang menuntut kebijakan keamanan siber yang adaptif. Akibatnya, fokus telah bergeser dari hanya melindungi infrastruktur menjadi memahami operasi siber, menempatkan ruang siber sebagai elemen penting dalam strategi keamanan nasional. Pendekatan extraordinary measures seperti multistakeholderisme dan kedaulatan digital menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kontrol negara yang kuat. Eksplorasi strategi keamanan siber mencakup tindakan pencegahan dan mitigasi, potensi jalur kerjasama, dan formulasi kebijakan yang efektif. Kajian ini menekankan kebutuhan pendekatan holistik dan kooperatif terhadap sekuritisasi ruang siber, memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dan mewakili jalan yang menjanjikan untuk penelitian di masa depan.

---

International Relations encompasses the dynamics between nations, including the critical area of cybersecurity in the digital era. Recent cyberattacks on Estonia and Iran have highlighted global unpreparedness in addressing cyber threats, prompting nations to establish control measures and engage in digital diplomacy. This analysis explores the context and driving variables behind the securitization of cyberspace, along with the evolution of global cyber norms and the dynamics of cyber security through the lens of securitization. Literature identifies four mechanisms of securitization—securitizing actors, speech acts, the audience, and facilitating conditions, as well as four main components of cybersecurity—referent objects, emergency situations, and existential threats. The rapid advancement of information and communication technology (ICT) has transformed the global security landscape, necessitating adaptive cybersecurity policies. Consequently, the focus has shifted from safeguarding infrastructure to understanding cyber operations, positioning cyberspace as crucial in national security strategies. Extraordinary measure approaches such as multistakeholderism and digital sovereignty emphasize collaboration among stakeholders and robust state control. The exploration of cybersecurity strategies includes preventive and mitigation actions, potential cooperation avenues, and effective policy formulation. This analysis underscores the need for a holistic and cooperative approach to the securitization of cyberspace, providing insights applicable to other regions facing similar challenges and representing a promising avenue for future research."