Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia. ......This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK Di negara kita terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan, bentuk dan cirinya beraneka ragam, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi-organisasi tersebut merupakan asset bangsa dan negara yang sangat berharga. NU yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para kyai pengasuh pondok pesantren, secara garis besar terbentuknya terdorong oleh 2 hal, pertama ; dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing (internal), dan kedua ; dalam rangka melestarikan ajaran Islam tradisional Ahlusunnah Wal Jama'ah, khususnya dengan naiknya penguasa baru di Arab Saudi yang beraliran Wahabi penentang praktek keagamaan Islam tradisional tersebut. Inti ajaran NU adalah Ahlusunnah Wal Jamaah yang mencakup Akidah (teologi), , Syariah (hukum) dan Ahlak ' (etika) , sedangkan pola fikirnya adalah Tawassuth (moderat), Tawazun (keseimbangan), dan Ta'addul (adil dan lurus). Ketiga Inti ajaran dan pola fikir ini senantiasa mewarnai kehidupan warga NU. Implementasi kegiatan-kegiatan NU di masyarakat tercermin pada beberapa sayap organisasi yang jumlahnya cukup banyak, meliputi Lembaga-lembaga, Lajnah/panitia tetap dan Badan-badan otonom. Dalam gerak dinamiknya, NU telah banyak memberikan sumbangan bagi bangsa dan negara. Baik dalam kapasitasnya sebagai jam'iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan maupun sebagai partai politik. Dengan luasnya bidang garapan NU, maka penulis membatasi pembahasan berdasarkan 2 pertimbangan : 1. Dengan melihat bahwa pendiri, penopang dan basis NU adalah komunitas pesantren, maka membahas tentang sumbangan NU bagi negara dan bangsa akan kurang lengkap tanpa membahas pondok pesantren. 2. Cerminan miniatur gerak dinamik kehidupan NU di masyarakat, dapat terlihat pada kehidupan pondok pesantren, yaitu meliputi bentuk pembinaan warga pesantren dan pola hubungan antara kyai dengan santri. Untuk itulah penulis mengambil studi kasus pondok pesantren, persisnya pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Pada sosok NU ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti, ternyata masyarakat tradisional dengan dipelopori oleh para kyai, mampu mendirikan suatu organisasi dan berhasil menghimpun jutaan pengikut dengan basis masyarakat pedesaan dan kaum santri, dinamiknya mampu mewarnai kehidupan sosial dan politik, serta suaranya diperhitungkan oleh pemerintah. Untuk itu, inti masalah penelitiannya adalah strategi dan taktik NU dalam membina umat, masalah tersebut diteliti melalui 3 pertanyaan pokok: 1. Bagaimana cara NU membina warganya menjadi warga negara yang baik. 2. Apa yang membuat warga NU dalam bermasyarakat berpola peduli lingkungan. 3. Apakah ada hubungan antara kinerja sistem Pesantren dengan kinerja sistem Ketahanan Nasional. Dengan berlandaskan teori yang relevan dan menggunakan observasi partisipatif dilengkapi dengan studi kepustakaan, penelitian kami menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Cara NU membina warganya sebagai warga negara, ternyata tidak melalui saluran struktur jenjang organisasi yang ada, melainkan terselenggara melalui struktur jenjang non-formal yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk: a. Untuk daerah yang tidak ada pondok pesantren di dalamnya, implementasi pembinaan melalui 2 media: Kegiatan perkumpulan jama'ah tarekat yang terselenggara di Masjid-masjid, langgar, musholla dan surau, termasuk di rumah Kyai dan Kegiatan Yasinan, Tahlilan dan pembacaan Barzanji yang rutin di laksanakan minimal seminggu sekali; b. Untuk daerah yang di dalamnya ada pesantren, di samping dua media di atas, pembinaan diberikan oleh kyai kepada warga NU melalui pengajian rutin di dalam pesantren. Kedua bentuk media komunikasi tersebut yang berjalan secara intensif telah menjadi sarana pembinaan yang efektif dan melahirkan rasa persaudaraan yang erat. 2. Pola peduli lingkungan dalam bermasyarakat, tertumbuhkan oleh inti ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dan asas berfikir Tawassuth (jalan tengah/moderat), Tawazun (keseimbangan) dan Ta'addul (keadilan/lurus). Tiga asas ini dalam implementasinya telah melahirkan sikap muslim yang non-sektarian yang di butuhkan bagi sistem ketahanan nasional. 3. Di tinjau dari masukan instrumental, masukan mentah, masukan lingkungan, proses dan keluaran, terdapat adanya sifat Isomorphic (kemiripan bentuk) antara kinerja sistem pesantren dengan sistem ketahanan nasional. Out put pendidikan pesantren berupa manusia yang berwatak dan bersifat non-sektarian, merupakan pendukung bagi sistem ketahanan nasional. 4. Pola hubungan antara para pimpinan NU dengan warganya tidak mengikuti kaidah rasional formal organisasi, namun hubungan yang terjadi adalah hubungan patronase yang tertumbuhkan oleh serba ajaran etik keagamaan, dan ternyata bentuk struktur organisasi NU telah menjadi sumber genetik dari budaya kultur patronase di lingkungan NU tersebut.

Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan didalam era globalisasi ini bahwa Teknologi informasi yang telah merambah hampir seluruh dunia via satelit dengan implikasi pada system penyiaran global, secara tidak langsung dengan melihat acara-acara yang ada di media teleivisi, membaca media cetak serta mendengar radio, telah membuat perpindahan suatu budaya, politik. Disamping isu-issu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokrasi membuat kita dituntut untuk melakukan adaptasi ataupun reformasi secara besar-besaran. Menguatnya suatu aktor non-pemerintah yaitu Para Kapitalis yang bernaung didalam Korporasi usaha berskala internasional yang memainkan perannya didalam politik, ekonomi, lingkungan, humaniter dan bahkan tidak jarang aktor non-pemerintah tersebut dapat mengacaukan perekonomian suatu negara. Peran tersebut mereka lakukan lewat transaksi di pasar mata uang & stock exchange secara internasional yang dilakukan secara bebas, serta ketidak mampuan Bank Sentral suatu negara untuk mengontrol nilai tukar mata uangnya sehingga krisis multi dimensi terjadi seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. Adanya beberapa negara maju yang berbahasa sama yang memainkan perannya, bagaimana memastikan perusahaan mereka dapat memperoleh irisan kue ekonomi global dengan menggunakan teknologi satelit sebagai mata-mata mereka untuk kepentingan politik dan ekonominya demi kepentingan negaranya yang lebih luas, dan dengan dasar itu juga negara-negara maju tersebut memainkan perannya untuk menguasai negara-negara yang dianggapnya bertentangan dengan kepentingan negara mereka. Demikian juga suatu Lembaga Keuangan Intenational Monitory Funds (IMF) yang dimotori oleh Amerika Serikat memainkan perannya dengan membuat scenario, dengan dalih memberikan bantuan pinjaman uang kepada negara yang ditujunya, namun dibalik itu ada maksud dan tujuan yang lebih mendalam yaitu untuk menguasai sumberdaya alam dan ekonominya, yang ahirnya negara penerima pinjaman tersebut akan selalu tergantung kepada lembaga keuangan pemberi pinjaman. Untuk itu kita (pemerintah dan masyarakatnya) dituntut lebih akomodatif serta peka terhadap situasi dan kondisi perubahan yang terjadi setiap saat, agar kita dapat terhindar dari arus ombak globalisasi yang melanda dunia sekarang ini. Disamping itu negara/pemerintah dituntut agar berpihak kepada rakyatnya, serta adaya kerjasama dalam menghadapi situasi yang dihadapinya agar terhindar dari penguasaan negara lain didalam perdagangan pasar bebas dan politik bisnis yang dilakukan oleh negara-negara maju dan negara lainnya.

---

This thesis is attempting to explain that in this globalization era in which information technology has spread out all over the world through satellite with implication on the global broadcasting system, indirectly through television programs, printed media and radio has made transformation both on cultural and political aspects. In addition to the environmental issues, human right and democracy which demand us to adjust ourselves with these changes and to make total reformation. Non government actors, in this case the capitalists under international-scale corporations? which are growing stronger and play their important role in political, economic, environmental, and humanity aspects, often destruct local economic pattern. They do their roles through international money market and stock exchange in which they can do it freely, and the inability of Central Bank of a country to control its currency so that multi dimensional crisis occurs in a country like Indonesia. Some of the advanced countries speaking the same language are trying to win or to take part, "how to ensure their firm get decent slice of the "global economic pie" of information technology benefits. Using satellite technology as their means of intelligence for the sake of the political, economic and general purpose of their countries, and based on that, the advanced countries also play their role to dominate other countries which they consider as their opposing countries. So is International Monetary Fund (IMF) led by United States of America who plays its role by making scenario, using loan to the target countries, but in fact there is a disguising purpose to exploit natural resource and economy, which in turn the doctor country will be permanently dependent to the creditor or the monetary institution. Considering the above description, we, the government and the people, must be accommodative and sensitive toward the situations and conditions that change every time, so that we can anticipate the globalization backwash happening on the world. Apart from that, the government must be concerned with public interest in general, and the government must work together with the people to encounter the problems so that they can prevented from other country's domination in the free market political business by advanced countries.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama. Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama. Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional? Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP). Hasil Penelitian ini menemukan : 1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran 2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP. 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP. 4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses. Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process". The result of the research is: 1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed 2. The Participation of community is low in P2KP 3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP 4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security

Abstrak :
Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah. Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru. Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia.

Abstrak :
Penyelamatan arsip sebagai bukti otentik bukan semata-mata untuk memperpanjang usia fisik dan kandungan informasinya, tetapi juga agar arsip tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam fungsi kultural pengelolaan arsip dirancang untuk memberikan bukti-bukti otentik sebagai upaya mengenal jati diri bangsa. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap upaya pelaksanaan kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik seiring dengan pemberdayaan otonomi daerah, jika ditinjau dalam perspektif ketahanan budaya. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan dokumen, wawancara dengan para informan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga maupun pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam objek tersebut dan terkait dengan upaya pemberdayaan otonomi daerah. Teknik analisa data yang digunakan adalah content analysis dimulai dengan menelaah seluruh data yang dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif. Hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan: (I) Kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik membentuk model inkremental yang memerlukan integrasi dan variasi dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, serta terfokus kepada visi arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, dengan misinya untuk melestarikan memori kolektif bangsa, karena itu keotentikan arsip bukanlah prioritas dalam kegiatan penyelamatan arsip tetapi prioritas ditujukan kepada arsip-arsip yang informasinya berdampak luas dan berarti bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan; (2) Implementasi penyelamatan arsip yang dilakukan selama ini telah dilaksanakan secara kontinyu dan bertahap, namun langkah pendekatan 'policy' yang bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa (terutama ketika periode sebelum berlakunya Undang-Undang Kearsipan) lebih baik dari langkah pendekatan hukum (ketika berlakunya Undang-Undang Kearsipan), terbukti dari khazanah arsip yang berhasil diselamatkan memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia semasa kolonial lebih terungkap dibanding ketika masa kemerdekaan dan pembangunan; (3) Upaya kebijakan penyelamatan arsip sehubungan dengan otonomi daerah, di satu sisi memberi peluang keleluasaan kepada setiap daerah untuk melengkapi memori kolektif daerahnya, namun kendala yang menyangkut kelembagaan dan SDM yang tidak teratasi berakibat tidak dimilikinya memori kolektif daerahnya sehingga memupuskan pengenalan jati diri daerahnya; (4) Dalam perspektif ketahanan budaya, fungsi strategis penyelamatan arsip sebagai bukti otentik melalui pendekatan budaya mewujudkan adanya keterkaitan antara khasanah arsip sebagai warisan budaya terhadap keutuhan wilayah, sehingga mengintegrasikan kemajemukan tiap-tiap daerah dalam satu simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

Analysis of Archives Safety as Authentic Evidence in Cultural Resilience Perspective; Study of Local AutonomyArchives safety as authentic evidence is not just to prolong the age of physical information but also the archives can be used for public interest. In cultural function the management of archives was designed to produce authentic evidences as effort to recognize nation identity. This study use descriptive qualitative method by means to describe the effort of archives safety policy as authentic evidences to escort the empowerment of local autonomy. The data used was collected by document observation and interview to the informants in institutions involved in the decision making in the effort of empowerment local autonomy. Data analysis technique used content analysis with narration descriptive. Conclusion of the result of analysis and interpretation are: (l) The policy of archives safety as authentic evidence to make incremental model that need integration and variation from former policy, and focus to the vision that archives as tie the unity of nations, with the mission to preserve the collective memory of nation. That is why authenticity of archives is not priority in archives safety but to the archives that information give wide impact and meaningful to nationality; (2) Implementation of archives safety that had been done before was done continuously and step by step, but the step with policy approach and reactive to an action (especially in period before the archive law) is better than law approach (when archive law active). It was prove from the archive collection that have been saved that show identity of Indonesian at colonial era is better than developing era; (3) Effort in archives safety policy concerning in local autonomy, in one side give a chance to every region to complete collective memory of its region. But obstacle with institution and human resources give impact that is not collective memory in every to vanish recognition local identity; (4) In perspective cultural resilience, strategically function of archives safety as authentic evidence by cultural approach, create a tie between archives collection as cultural heritage to the unity of territory to integrate the diversity every region in a tie of United of Republic of Indonesian.

Abstrak :
Reformasi bergulir sejak pertengahan bulan Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru. Reformasi diasumsikan sebagai era baru bagi lahir dan berkembangnya demokratisasi maupun transparansi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memiliki persepsi tentang reformasi sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Karena letaknya yang strategis di ibukota negara, gerakan dan sepak terjang organisasi ini dijadikan sebagai barometer bagi organisasi kemahasiswaan lainnya. Oleh sebab itu mengetahui berbagai pandangan yang mungkin berpengaruh pada sikap mereka terhadap jalannya reformasi menjadi signifikan. Bagaimana pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi? Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya pandangan dan sikap BEM-UI terhadap jalannya reformasi ? Bagaimana bentuk strategi aksi perjuangan mereka dalam mengawal jalannya reformasi di masa mendatang ? Hasil penelitian terhadap 30 mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan sikap mereka 73,3% dipengaruhi oleh latar belakang asal mereka yang baik sehingga berdampak positif terhadap kualitas kegiatan institusi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap jalannva reformasi ialah karena pemerintah belum menjalankan visi reformasi (53,7%), kasus KKN belum diberantas 62,5%, dan juga belum tampak itikad pemerintah meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku Orde Baru 12,50%. Juga karena aplikasi ilmu yang digeluti, seperti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mendominasi kesertaan mereka di BEM-UI mencapai 26,7%, dari Fakultas Teknik menduduki urutan kedua (20%), kesertaan mereka sebagai bentuk solidariras terhadap sesama mahasiswa dan satu almamater. Sedangkan dari Fakultas Kedokteran (0%), hal ini dimungkinkan karena padatnya jadwal perkuliahan, dan secara praktis aktivitas ini kurang menopang profesionalisme mereka. BEM-UI melakukan aksi turun ke jalan menuntut diakomodasikannya 6 visi reformasi yaitu: a) penegakan supremasi hukum, b) otonomi daerah yang seluas-luasnya, c) demokrasi yang rasional dan egaliter, d) pencabutan dwi fungsi TNI, e) amandemen UUD 1945, dan f) pertangggungjawaban Orde Baru dan kroni-kroninya. Implikasi pandangan dan sikap ini terhadap ketahanan nasional adalah menjadikan ketahanan nasional sebagai metode pemecahan masalah, melihat gerakan reformasi Indonesia sekarang ini belum menunjukkan arah perjuangan yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya indikasi sebagai berikut : a) Kondisi kehidupan nasional pada kurun lima tahun mendatang belum dapat diprediksikan secara detail sebab gerakan reformasi ini belum menunjukkan suatu gejala arah gerakan yang jelas dan terukur; b) Malaysia telah mampu menentukan prediksi kondisi negerinya di tahun 2020, sementara Indonesia pada tahun 2020 belum dapat menentukan arah dan wujud kondisi nasionalnya; c) Jika kondisi kehidupan nasional awal Orde Baru relatif terkendali dan terarah gerakannya, maka pada masa reformasi ini menunjukkan ketidakteraturan dalam berbagai aspek, hal ini tercermin dari tuntutan 6 visi reformasi mahasiswa.

Abstrak :
Tanah adalah permukaan bumi yang bersifat multi dimensional yaitu dimensi fisik, sosial budaya, ekonomi, politik dan magis-religius, masing-masing berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Itulah sebabnya kebijakan pertanahan sangat penting dalam kaitannya dengan lahan/tanah untuk berbagai keperluan yang mendukung kebutuhan bagi program pembangunan. Namun dalam penerapannya dihadapkan pada persoalan mulai dari penyediaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang makin beragan, seperti untuk permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan jasa, prasarana serta fasilitas umum lainnya Disamping kepentingan pemilik awal yang harus diperhatikan masa depannya dan penghormatan terhadap hak kaum adat maupun kelembagaan sosial masyarakat yang ada. Penelitian ini diarahkan pada kebijakan pertanahan untuk perluasan kota di Kota Bekasi dengan meneliti sejauh mana kebijakan pertanahan dalam meningkatkan ketahanan daerah di lihat dari pengaruh ketahanan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan data-data dalam bentuk tabel yang menggunakan prosentase. Pemanfaatan tanah dan Tata Ruang bagi kemakmuran rakyat belum sepenuhnya tercapai.. Hal i ni antara lain di abaikannya kepentingan rakyat kecil dan kurangnya perilndungan hukum terhadap hak rakyat kecil, serta adanya lahan tidur yang dikuasai pengembang belum digunakan sesuai tata ruang. Pandangan sebagian masyarakat terhadap tanah, di satu sisi masih memandang tatah sebagai tali pengikat batin keluarga dan disisi lain memandang tanah sebaga komoditi, yaitu memandang tanah sebagai faktor ekonomi, dan lainnya memandang tanah sebagai sesuatu yang benilai sakral, yang mempunya fungsi integratif dan lambang status sosial bagi warga diatasnya baik sebagai keluarga atau komunitas yang harus dihormati dan dipertahankan sebagai milik yang paling berharga.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul Konflik Horizontal di Matraman Jakarta Timur di tinjau dari sudut ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode atau pendekatan kualitatif dengan sifat/jenis penelitian deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimanakah sumber, bentuk dan sifat konflik horizontal di Matraman Jakarta Timur ? (2) Pihak mana saja yang terlibat konflik dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi ? (3) Solusi apa yang tepat dalam menyelesaikan konflik dalam rangka memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional di wilayah Matraman Jakarta Timur ? Sejak tahun 1991 sampai dengan 2000 konflik antar kelompok masyarakat di Matraman Jakarta Timur terjadi sebanyak 28 (duapuluh delapan) kali dengan volume terbanyak terjadi pada bulan Juni tahun 2000 yaitu sebanyak 6 (enam) kejadian. Konflik terjadi karena perasaan superioritas anak-anak kompleks militer terhadap penduduk sipil disekitarnya. Dominasi / perasaan superioritas anak tangsi dimasa penjajahan terhadap pribumi/penduduk asli dianggap terbelakang itu berlanjut setelah kemerdekaan. Mereka tidak mau tabu perkembangan masyarakat sipil disekitar yang sadar akan hak-hak dan martabatnya. Konflik itu bertambah kuat dengan persaingan dibidang ekonomi dimasa pembangunan. Kalau semula kenakalan anak-anak tangsi itu dilandasi kesadaran jagoan, dikemudian merambah pada perebutan lahan sumber nafkah. Salah satu faktor pemicu konflik sosial horizontal berkepanjangan (antarwarga Berland dengan warga Palmeriam) di Matraman adalah akibat kematian Jerry (warga Berland). Warga Berland merasa dilecehkan oleh sikap pihak Hotel Mega Matra yang terletak di Kel. Palmeriam. Warga Berland mengaggap pihak Hotel dinilai tidak bertanggung jawab. Apalagi kasus kematian Jerry merupakan kasus yang ketiga kalinya, warga Berland tewas ditangan keamanan Hotel tersebut. Konflik merupakan buntut kekecewaan warga atas sikap pihak Hotel Mega Matra. Di satu sisi manajemen Hotel dinilai tidak bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya, sedangkan pada sisi lain, warga Berland kecewa pada sikap aparat yang lamban menangkap pembunuh Jerry dan dilain pihak penduduk Palmeriam sering kali dikecewakan oleh pihak aparat keamanan yang tidak berani mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh pihak anak-anak Berland mengingat kompleks militer, akibatnya kedua belah pihak yang bertikai cenderung untuk menghakimi sendiri. Dewasa ini konflik horizontal di Matraman bertambah parah karena persaingan lahan parkir dan lahan pedagang kaki lima. Dilain pihak tindakan aparat yang dianggap kurang tegas dalam menegakkan hukum, pada umumnya polisis tidak berani masuk tangsi (kompleks militer). Pembentukan forum komunikasi persaudaraan masyarakat Matraman adalah salah satu langkah yang tepat dalam menanggulangi konflik antar kelompok masyarakat (antar pemuda) di Matraman. Dan pelibatan tokoh pemuda pada setiap pertemuan dalam wadah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan khususnya menyangkut konflik antarpemuda dapat diperkecil.

---

Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta in Term of National DefenseThis research entitled of Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta in term of national defense. The research was exercised by qualitative method or approach by the nature / range of descriptive research. The adopted problems in this research consist of (1) How the root, type and characteristic of Horizontal Conflict in Matraman, East Jakarta? (2) Which party involving in conflict and what factors formed the background of the issue? (3) What the appropriate solution should accomplish the conflict in the framework to strengthen of national defense principles in Matraman, East Jakarta district? Since 1991 up to year of 2000 conflict within society groups in Matraman, East Jakarta occurred of twenty eight times (28) with the most volume of incident on June year of 2000, that is of six (6) incidents. The conflict occurred is caused by there is superiority feeling in teenagers of military dormitory complex against civilian around them. Domination or superiority feeling of what called the tanksi' boy' in colonization era which is supposed to be the left behind to native or inhabitant that have been still taking place after the independence era. They do not curious about developing of civilian society surrounding that aware of the rights and values. The conflict should be forceful by competition in economy sector in development era. Supposing originally, juvenile delinquency of tanksi is based on awareness jargon, and then spread to fight of land to life. One of the trigger factors of horizontal social conflict for a long time conflict that is (between inhabitant of Bearland and Palmeriam) in Matraman is because of the death of Jerry (Bearland inhabitant). Those Bearland inhabitants were disparaged in attitude of Mega Matra Hotel party located in Sub District of Palmeriam. Bearland inhabitants considered that Hotel party is assessed irresponsible. And even the death of Jerry case is an incident case of the three times, Bearland inhabitant was killed in hand of the related Hotel security. That conflict is an aftermath of disappointment from inhabitant on attitude of Mega Matra Hotel party. On the one hand, the Hotel is assessed irresponsible in its employee action, but on the other hand, Bearland inhabitant disappointed to a languid apparatus manner to catch the killer of Jerry and the other hand, the Palmeriam inhabitant frequently are disappointed by Bearland boys, whereas military complex, consequently conflicting to the both parties tend to judge them. Nowadays, the horizontal conflict in Matraman increasingly to be in serious condition because brought about a competition at parking area and sidewalk shop area. On the other hand, the act of the apparatus is considered the less for upholding the law, ordinarily the police has no courage to enter to tanksi (military complex). The Arranging of Communication Forum of Brotherhood Matraman Inhabitant is one of the appropriate measures in coping with conflict inter society group (within youths) at Matraman. And involvement the youth personage on every occasion meeting in mentioned institution or umbrella organization expecting able to accomplish each issues especially in relating to conflict within the youth could be minimized.