Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut : Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan. Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut : Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah. Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain. Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan.

Abstrak :
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tentang prinsip kesejahteraan sosial untuk djadikan pedoman dalam menjalankan pembangunan di Indonesia. Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah industrialisasi. Karena pembangunan di sektor industri akan dapat mengembangkan sektor ekonomi dan seluruh masyarakat akan terlibat dalam perkembangan itu, sehingga dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam konteks pembangunan pedesaan di sektor industri, dampak industri membawa perubahan mata pencaharian dari pertanian ke non pertanian dan menciptakan aneka ragam mata pencaharian pokok dan sambilan serta meningkatkan pendapatan penduduk. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian tentang "Dampak Keberadaan industri Air Mineral PT. Tirta Investama Terhadap Matapencaharian Masyarakat Desa Wangen, Kecamatan Polan Hardjo, Kabupaten Klaten". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan matapencaharian dan peningkatan penghasilan penduduk Desa Wangen disebabkan oleh industri air mineral PT. Tirta investama. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer, dilakukan survai terhadap 66 responden yang ditarik dengan menggunakan teknik Systematic Random Sampling dan menggunakan instrumen kuesioner. Disamping itu, dilakukan Pula wawancara mendalam terhadap 3 informan yang dipilih secara purposif (purposif sample) dan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan teknik studi kepustakaan/dokumentasi. Berdasarkan hasil survai (data kuantitatif) menunjukkan bahwa 19% responden melakukan perubahan matapencaharian pokok dari pertanian ke non pertanian. Sedangkan hasil wawancara mendalam (data kualitatif) terlihat bahwa 80% dari seluruh buruh tani di desa ini pindah menjadi buruh bongkar muat Aqua. Dari hasil survai terlihat pula bahwa mayoritas responden melakukan matapencaharian sambilan baru dan minoritas responden meneruskan matapencaharian sambilan lama. Hadirnya industri di desa ini menciptakan 3 jenis matapencaharian pokok baru yaitu: karyawan industri, buruh bongkar muat Aqua dan pedagang makanan/warung makan. Selain itu menciptakan pula 6 jenis matapencaharian sambilan baru yaitu: usaha ekspedisi Aqua, usaha katering, usaha jual beli limbah pabrik, usaha jual bahan bakar, usaha kos-kosan dan usaha warung makan. Dari 6 jenis matapencaharian sambilan baru tersebut, ada 3 jenis matapencaharian sambilan menjadi generator pembangunan, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan menyerap banyak tenaga kerja baik dari masyarakat setempat maupun sekitarnya. Dari segi pendapatan, hadirnya industri menciptakan pendapatan matapencaharian pokok baru yang dilakukan minoritas responden dan menciptakan pendapatan matapencaharian sambilan baru yang dilakukan mayoritas responden. Selain itu juga meningkatkan pendapatan matapencaharian sambilan lama yang dilakukan minoritas responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadirnya industri PT. Tirta Investama di Desa Wangen memberikan perubahan matapencaharian penduduk dari pertanian ke non pertanian, menciptakan aneka ragam matapencaharian pokok dan sambilan baru, meningkatkan pendapatan penduduk. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk memecahkanl mengantisipasi berbagai hal yang merugikan masyarakat Desa Wangen yang disebabkan oleh industri air mineral PT. Tirta Investama.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan kemauan politik masyarakat dalam proses pembentukar. Kota Subulussalam. Pentingnya penelitian ini didasarkan kasus pemekaran Kabupaten Mamasa dimana pada pasca pemekaran Kabupaten Mamasa terjadi pertikaian berdarah antar kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pemekaran. Dan Kasus pemekaran Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa tahap kemauan politik masyarakat dalam pemekaran daerah berpotensi menimbulkan permasalahan sehingga perlu diperhitungkan secara hati-hati terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang heterogenitasnya tinggi dari sisi SARA. Disamping itu dari kasus Mamasa juga menunjukkan bahwa kemauan politik masyarakat yang didasarkan pernyataan-pernyyataan tertulis belum dapat menentukan kemauan politik masyarakat yang sesungguhnya. Begitupun dalam pemekaran Kota Subulussalam yang penduduknya heterogen secara kesukuan dimana terdapat suku yang mayoritas dan suku minoritas, disamping itu kemauan politik masyarakat dalam pemekaran Kota Subulussalam hanya didasarkan oleh pemyataan-pemyataan tertulis dari berbagai komponen masyarakat. Merujuk kenyataan empiris seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa maka dalam pembentukkan Kota Subulussalam pertu untuk dikaji dan diteliti Iebih mendalam dengan melihat alasan-alasan masyarakat untuk memekarkan daerah dan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik "Purposive Sampling' (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan dari orang-orang yang menjadi pelaku pemekaran Kota subulussalam. Jumlah Informan sebanyak 23 Orang yang terdiri dari Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil dan pimpinan partai politik yang berasal dari wilayah Kota Subulussalam, Camat Simpang Kin, Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam serta masyarakat di wilayah Kota Subulussalam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam pembentukan Kota Subulussalam dan mendeskripsikan proses dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam. Dari hasil penelitian ditemukan tiga alasan yang menjadi pendorong masyarakat untuk memekarkan Kota Subutussalam yaitu Pertama, dimensi politik dalam pemekaran Kota Subulussalam didasarkan adanya latar belakang berupa kekecewaan masyarakat yang mengalami kekalahan dalam perebutan ibukota pada awal pembentukan Kabupaten Aceh Singkil dan adanya ketentuan peraturan perundangan yang membuka peluang untuk memekarkan daerah. Selanjutnya karena terdapat kesamaan secara sosial budaya di masyarakat dalam wilayah Kota Subulussalam dan adanya sejarah kejayaan masa lalu yang pemah dialami oleh masyarakat Kota Subulussalam. Kedua, dimensi administrasilteknis dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu karena luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sangat luas menyebabkan panjangnya rentang kendati pemerintahan dari Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam ke pusat Kabupaten sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, disamping itu dengan wilayah yang Iuas menyebabkan pembangunan wilayah Kota Subulussalam belum optimal. Ketiga, dimensi kesenjangan wilayah dalam pemekaran Kota Subulussalam yaitu adanya potensi wilayah yang berupa letak yang sangat strategis dimana Kota Subulussalam merupakan pintu masuk yang menghubungkan Sumatera Utara dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Ietaknya yang strategis ini diharapkan dengan adanya status daerah yang Iebih tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Singkil. Dari hasil penelitian juga ditemukan partisipasi masyarakat dalam proses pemekaran Kota Subulussalam melalui kegiatan masyarakat dalam melakukan komunikasi politik yang menyebarluaskan berita-berita mengenai peluang untuk memekarkan Kota Subulussalam. Kemudian partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dengan melakukan kegiatan membentuk kesepakatan bersama untuk membentuk pemekaran Kota Subutussalam melalui musyawarah yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Berikutnya masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan membentuk panitia persiapan pembentukan Kota Subulussalam dimana elemen masyarakat yang terlibat sebagai anggota dalam kepanitiaan ini melakukan kegiatan pendekatan-pendekatan terhadap para pejabat politik dan pemerintahan. Bentuk masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Kota Subulussalam dengan memberikan sumbangan baik berupa uang, tanah, tenaga, jasa dan pemikiran serta dengan melakukan kegiatan memperindah wajah Kota Subulussalam dengan melakukan pengecatan dan pemasangan lampu hias di sepanjang jalan menuju Kota Subulussalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kemauan politik yang lahir dari masyarakat dalam proses pembentukan Kota Subulussalam baik dalam bentuk pemikiran, keinginan dan harapan maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dalam program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera (PMMS) di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melalui mekanisme pembiayaan bersama, dimana program ini merupakan upaya dalam mengatasi dampak dari konflik bersenjata yang menyebabkan masyarakat Aceh terpuruk dalam kehancuran dan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup mulia dan sejahtera melalui pendekatan agama islam dan adat istiadat Aceh. Sesuai dengan tujuan program masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat miskin yang terkena dampak konflik seperti kaum duafa, anak-anak yatim dan para janda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, camat, tenaga penggerak lapangan, kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumlah 16 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengkaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pengembangan masyarakat dan community worker serta faktor penghambat pelaksanaan tugas community worker. Dalam pelaksanaan program PMMS di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tenaga penggerak lapangan terlibat membantu masyarakat mulai dan tahap sosialisasi, pembentukan kelompok, pembinaan kelompok sasaran, pemanfaatan dana bantuan dan penyusunan pelaporan kegiatan. Tahap sosialisasi, panitia program memberikan penjelasan program kepada peserta dengan jelas dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Di awal sosialisasi tenaga penggerak lapangan dalam hal ini menggunakan pendekatan direktif serta mendampingi Kepala Desa dan tokoh masyarakat masing-masing desa dan membantu memberi pemahaman tentang program PMMS. terutama hal-hal yang kurang dimengerti, dafam hal ini TPL berperan sebagai pendidik educator. Selain sosialisasi secara formal, peserta sosialisasi dari Desa Rantau Gedang ikut berparlisipasi untuk mensosialisasikan program pada saat di kedai kopi dan pasta di desa mereka. Sosialisasi program PMMS di Desa Ujung Bawang ditakukan hanya secara formal. Tahap pembentukan kelompok, Dalam pembentukan kelompok mengalami hambatan dikarenakan jumlah anggota kelompok hanya 15 orang sementara keinginan warga masyarakat sangat besar untuk tergabung ke dalam kelompok sasaran. Namun keadaan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing tenaga penggerak lapangan yaitu sebagai educator dan enabler sehingga pembentukan kelompok dapat berjalan dengan baik. Penentuan ketua dan bendahara sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelompok. Tahap pembinaan, dalam kegiatan pembinaan kelompok, anggota kelompok mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan dana bantuan, pemilihan kegiatan dan administrasi dari tenaga penggerak lapangan dalam tahap ini berperan sebagai expert, dan enabler. Pada tahap penyusunan laporan kegiatan kelompok masing-masing tenaga penggerak lapangan berperan sebagai edocafar yaitu mengajak anggota kelompok secara bersama-sama untuk membuat laporan. Tahap pelaksanaan program, Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera terdapat faktor penghambat dari luar dan dalam diri tenaga penggerak lapangan. Faktor penghambat dan luar diri tenaga penggerak lapangan adalah rendahnya tingkat pendidikan serta tidak terbiasa dengan urusan surat-menyurat dari masingmasing kelompok, rasa tidak percaya diri, keamanan dan ketergantungan. Faktor penghambat dan dalam diri tenaga penggerak lapangan adalah tidak dapat mengawasi kelompok setiap dua minggu sekali seperti yang terdapat dalam kebijakan program PMMS. Berdasarkan berbagai temuan lapangan dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan tugas dan tenaga penggerak lapangan dapat berjalan dengan baik. Dan merujuk kepada faktor penghambat diatas disarankan agar pemerintah daerah sebaiknya memilih tenaga penggerak lapangan yang dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk membina kelompok. Dan kepada tenaga penggerak lapangan agar memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang tugas-tugas di tempat tugasnya.

Abstrak :
Pengentasan kemiskinan hendaknya dilakukan melalui program yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan/partisipasi masyarakat. Agar terjadinya distorsi akibat ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat dalam pelaksanaan program tidak terjadi. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pengentasan kemiskinan masyarakat adalah program PMM/P yang dilaksanakan untuk memberi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pemukiman/ hunian, kesehatan dan pendidikan yang bertujuan agar program tersebut dapat mengangkat derajat hldup keluarga miskin/ prasejahtera baik akibat krisis ekonomi maupun faktor lain, dan mengurangi beban sosial ekonomi keluarga miskin/ prasejahtera. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program PMM/P di Kecamatan Ujung sebagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui ditinjau dari karakteristik fnput aktifitas dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui basil (outcomes) dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dad program yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian dari Identifikasi ukuran-ukuran yang sesual untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pelaksanaan program PMM/P tersebut. Serta rekomendasi untuk keglatan program selanjutnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi, Ruang lingkup dan Logical Frame Work mengacu pada model yang dikemukakan oleh Bank Dunia dan menggunakan tipe evaluasi sumatif. Pada teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan inforrnan yang memahami topik penelitian yaitu Ketua program, staf Dinas Kesehatan, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Ujung, Kasi Pemkes Kecamat ujung, tenaga pendamping Kecamatan, para lurah, Fasilitator/ panitia Keci1 Kelurahan (staf, LPMK, PLKB kelurahan), serta Masyarakat penerima bantuan yang semuanya berjumlah 17 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Hasil pemberian bantuan pada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan program PMM/P meliputi tiga bidang yaitu pemukirnan/ hunian, kesehatan dan pendidikan. Dan temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberian bantuan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan program PMM/P, mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisai, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan keseluruhan analisa yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapalan program dan penilaian tentang desain program. Dimana berdasarkan temuan lapangan program ini tidak berhasil karena tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare temyata tidak memberikan dampak/ basil sesual dengan harapan pemerintah. Karena hasil yang dicapai bukannya mengangkat derajat hidup masyarakat miskin/ prasejahtera, malah sebaliknya masyarakat menjadi semakin lemah, tidak berdaya, manja bahkan telah menjadi ketergantungan terhadap Pemerintah. Selain itu, jumlah masyarakat miskin/prasejahtera semakin membengkak dari tahun ketahun, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang semakin bangga dan senang apabila di masukkan kedalam kategori °miskin'. Hal ini disebabkan oleh sistem perencanaan yang bersifat top down yang diterapkan sehingga masyarakat tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pengambilan keputusan, Kapasitas pelaksana program (personal capacity) yang terbatas dalam jumlah maupun kualitas, menyangkut serial sense atau peka sosial yang masih kurang sehingga mengakibatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/ Prasejahtera tersebut terindikasi KKN. dan lebih kepada dana yang dialokasikan oleh Pemda masih sangat terbatas. Selain itu, terjadinya distorsi, dimana ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini belum bisa melihat dengan jelas mana kebutuhan (needs) masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi dan yang mana hanya merupakan keinginan (wants) masyarakat yang tidak mendesak untuk dipenuhi. Oleh sebab itu diharapkan kepada Pemda Kota Parepare bahwa berdasarkan keseluruhan kegiatan tentang input, proses, output dan outcomes pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program PMM/P dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program PMM/P yang akan dilaksanakan selanjutnya agar iebih bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin. Upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi program PMM/P sebagai sarana atau wadah pembelajaran, sehinggga diharapkan agar di tahun yang akan dating pelaksanaannya bisa lebih menyentuh permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin, karena pada dasamya program PMM/P yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Parepare ini hanyalah merupakan kegiatan pemberian bantuan dan bukan mengimplementasikan mekanisme pemberdayaan masyarakat seperti yang ada pada tema program. Maka dad itu selayaknya Pemda Kota Parepare membentuk suatu program yang betul-betul menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagai aitematif proses pembangunan partisipatif. Aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipeitimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kekuatan pada masyarakat yang kurang berdaya dengan iebih menekankan kepada potensi-potensi yang ada disekitar masyarakat ataupun potensi yang rnereka miliki sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

Abstrak :
Tesis ini mengangkat permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pemasaran lada dan kopi yang diusahalan oleh kalangan pedagang pengumpul hasii bumi (cingkau) sebagai suatu tinjauan pembangunan ekonomi daerah. Cingkau mempunyai peran penting dalam membantu petani dalam memasarkan hasii perkebunannya. Secara umum, peran positif para cingkau tersebut adalah sebagai penghubung (middle man) antara petani dan pasar. Kegiatan tersebut juga membuka kesempatan lapangan kerja (employment) bagi masyarakat setempat dan keberadaan cingkau juga merupakan penggerak roda ekonomi dan pelayanan masyarakat. Permasalahan yang terlihat adalah selain peran positif yang dilakukan oleh para cingkau tersebut, ternyata sebagian besar cingkau melaksanakan beberapa peran negatif antara lain sebagian besar cingkau melakukan praktek ijon kepada petani yang membutuhkan, adanya praktek oligopoli yang tidak memberikan kesempatan cingkau lainnya untuk berkembang (unfair competition) dan beberapa praktek manipulasi dagang seperti kegiatan mencampur lada atau kopi dari berbagai tingkatan mutu maupun memanipulasi berat timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan permasalahan tersebut selanjutnya dilakukan penelaahan secara mendalam untuk merumuskan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap peran cingkau dalam pemasaran lada dan kopi tersebut sebagai langkah untuk mengatasi dampak peran negatif yang mereka lakukan selama ini yang antara lain adalah aspek kepastian hukum, peran pemerintah daerah, proses kelembagaan, informasi pasar, fasilitas permodalan dan kemampuan wirausaha. Keenam aspek tersebut dirumuskan berdasarkan beberapa teori dan pendapat pakar yang relevan yang selanjutnya dikembangkan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berkaitan dengan efektifitas pengumpulan data yang diperlukan agar lebih akurat, dirasa perlu untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan, kuesioner yang disebarkan kepada responden, studi pustaka dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan melalui tehnik snowball sampling dan purposive sampling. Sedangkan pemilihan responden melalui tehnik cluster sampling. Penelitian dilakukan pada bulan November 2002 sampai dengan penyelesaian tesis ini pada bulan Januari 2003.

Abstrak :
Nelayan tradisional yang merupakan mayoritas berada pada Kecamatan Poasia termasuk nelayan-nelayan di Kelurahan Sambuli banyak yang bekerja di perusahaan perikanan. Bagi nelayan tradisional yang hanya menggunakan peralatan tradisonal, bila musim ombak besar tiba maka salah satu pekerjaan bagi nelayan (tradisional} yaitu menjadi nelayan ABK pada perusahaan perikanan. Pada perusahaan perikanan memang mempunyai peralatan yang modern, sehingga faktor cuaca pun dapat diminimalkan. Namun tanpa disadari oleh nelayan ABK yang bekerja pada perusahaan dengan pendapatan yang sangat minim membuat mereka tetap saja dalam keadaan yang tidak berubah (tetap tidak sejahtera). Sementara disisi lain perusahaan telah menikmati hasilnya bahkan dalam hitungan kurs mata uang asing. Disinilah letak kesenjangan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan nelayan ABK yang tetap dalam keadaan miskin. Padahal nelayan ABK itu sangat produktif, namun mereka tetap saja dalam keadaan miskin. Sementara terdapat juga beberapa nelayan (tradisional) yang walaupun dalam musim paceklik tiba tetap saja melaut. Nelayan inilah yang dalam penelitian ini disebut nelayan penuh. Sementara bagi nelayan yang bila musim paceklik tiba, akan mencari pekerjaan lain seperti menjadi tukang batu, tukang kayu, petani atau menjadi nelayan buruh/ABK pada perusahaan perikanan (juragan), dalam penelitian ini disebut sebagai nelayan sampingan. Dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian dengan sifat grounded research. Data yang diperoleh dapat dibandingkan melalui kategori-kategori. Pengumpulan data pada grounded research tidaklah secara random, ataupun secara mekanik, tetapi pengumpulan data dikuasai oleh pengembangan analisa. Dasar analisa dari grounded research adalah sifat-sifat yang ditemukan, yang mana sifat-sifat yang penting untuk membedakan satu dengan yang lain dikelompokkan dalam kategori. Kategori dalam pengertian grounded research adalah konsep-konsep melalui mana data dapat diperbandingkan. Sebuah kategori adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menegaskan perbedaan dan persamaan dari apa yang diperbandingkan. Kategori serta sifat-sifat yang ada di dalam kategori tersebut merupakan dasar utama analisa dalam grounded research. Dalam penelitian ini penulis membuat kategori berdasarkan konsep yaitu nelayan penuh dan nelayan sampingan. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan yang dialami balk nelayan penuh maupun nelayan sampingan di Kelurahan Sambuli yaitu disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan (kapital fisik) dan faktor cuaca. Faktor alat produksi penangkapan yaitu faktor yang mana karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan , akses terhadap pasar, menimbulkan ketergantungan baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan pada para juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan penuh dan nelayan sampingan tidak begitu produktif pada musim paceklik, sehingga ini menyebabkan pendapatan semakin kecil. Padahal mereka telah berada dalam kemiskinan. Faktor alat produksi penangkapan yang peneliti temukan yaitu minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan ikan baik pada nelayan penuh maupun nelayan sampingan. Hal ini membuat mereka bergantung pada juragan atau pengusaha perikanan. Selanjutnya ini mempunyai efek pada kontrol harga ikan di pasaran membuat mereka tidak mampu untuk menentukan harga ikan. Hingga walaupun musim teduh tiba, bukan berarti pendapatan mereka meningkat. Tetapi tetap harga dikontrol oleh juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca juga menyebabkan nelayan tidak dapat menangkap ikan, yang diakibatkan angin, gelombang yang besar. Dan ini mempengaruhi migrasi ikan berubah pada fishing ground (wilayah penangkapan). Yang pada akhirnya pendapatan nelayan menjadi semakin berkurang. Musim paceklik adalah suatu keadaan yang membuat mayoritas nelayan berhutang uang, ataupun materil pada juragan/pengusaha perikanan mereka masing-masing. Sehingga dampak dari faktor cuaca membuat mereka terus menerus berhutang dari tahun ke tahun. Akhirnya jika musim teduh tiba, produktivitas kerja nelayan hanya digunakan untuk membayar hutang saja. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh para nelayan yaitu akibat ketergantungan nelayan pada pemilik alat produksi perikanan (juragan, pengusaha perikanan). Kemudian adanya musim paceklik dimana kondisi alam tidak kondusif bagi nelayan untuk tetap produktif. Hal ini membuat mereka berhutang pada pemilik alat produksi penangkapan (juragan, pengusaha perikanan). Mereka berhutang karena ingin tetap memenuhi segala kebutuhan keluarga nelayan. Akhirnya walaupun musim teduh tiba, hasil berlimpah, bukan berarti nelayan mempunyai pendapatan yang lebih. Tetapi tetap saja pas-pasan. Pada musim teduh produktivitas kerja nelayan penuh dan nelayan sampingan terkuras hanya untuk membayar hutang yang mereka pinjam pada musim paceklik. Dan akhirnya mereka terjebak terus dalam lingkaran setan kemiskinan.

Abstrak :
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Untuk tujuan ini dipertukan program-program pembangunan gampong melalui upaya-upaya terobosan dalam bentuk gerakan pembangunan yaitu GEMA ASSALAM' (Gerakan Masyarakat Aceh Darussalam). Program pembangunan Gema Assalam merupakan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan gampong masa sebelumnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. Masyarakat gampong dengan difasilitasi oleh aparat pemerintah merupakan subyek utama sekaligus pemanfaatan potensi yang ada di gampong sehingga mampu memutuskan sendiri kegiatan pembangunan secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong setempat. Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam terutama untuk mengetahui apakah telah terjadi proses pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Gema Assalam. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sedangkan pemilihan para informan pertama-lama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data, dan selanjutnya dipadukan dengan teknik snowball sampling, dan informan pertama tersebut diminta memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Program Gema Assalam mulai terlihat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan sampai tahap pengawasan hal ini dapat dilihat dari adanya partisipasi dari masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut (bottom-up planning) terutama pada pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Sudah mulai nampak terjadinya transfer daya (power) kepada masyarakat baik itu berbentuk kesempatan atau peluang. Transfer pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), modal (capital) sehingga diharapkan lerjadi peningkatan kapasitas masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan Program Gema Assalam di Mukim Biskang ini masih belum dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin yang merupakan sasaran dari program ini, hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana yang sangat besar untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin. Hal ini juga diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan belum optimal dan juga rendahnya peran lembaga swadaya masyarakat. Pada saat pelaksanaan Program Gema Assalam ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terlihat dari adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi geografis lokasi kegiatan yang kurang mendukung, dominasi yang besar dari Imum Mukim dan lemahnya penegakan aturan.

Abstrak :
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dari Angka Kematian Perinatal adalah 40 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka angka kematian ibu di Indonesia adalah 15 kali angka kematian ibu di Malaysia, 10 kali lebih tinggi dari pada Thailand atau 5 kali lebih tinggi dari pada Filipina. Salah satu daerah di Indonesia yang angka kematian ibu (AKI) hamilnya masih cukup tinggi yaitu Kota Ternate. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, angka kematian ibu hamil di Kota Ternate pada tahun 2003 meneapai 14 orang dari 2.560 ibu hamil yang memeriksakan diri pada pusat-pusat kesehatan atau 5,3 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebabnya secara medic disebabkan oleh sepsis, gangguan pembekuan darah, eklampsia dan pendarahan. Selain itu, AKI yang tinggi di Kota Ternate juga disebabkan oleh berbagai hambatan secara individu-sosial yang menyebabkan akses ibu hamil dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang berlatar alamiah sebagai suatu keutuhan yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian dan analisis data secara induktif serta lebih mementingkan proses daripada hasil dan membatasi studi dari pada fokus. Metode penelitian ini dipilih dengan pertinbangan bahwa melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh penjelasan yang bermakna tentang pelayanan publik, khususaya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Adanya tradisi dan kepercayaan pada masyarakat Kota Ternate bahwa pada masa kehamilan dan pasca persalinan, seorang ibu hamil dan calon anak harus dibantu untuk dijaga dari gangguan mahluk halus oleh seorang dukun (biang). Selain ltu, perlunya ibu hamil selama proses kehamilan maupun. pasta persalinan untuk diurut dan diasapi (dirahu) agar kondisi dan staminanya tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Ternate yang hanya 49,5%hingga 73,2% dan sisanya sekitar 27 - 511 % ditolong oleh tenaga dukun (biang). Lingkungan sekitar ibu hamil juga ikut mempengaruhi terhadap rendahnya proses pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di pusat kota juga mempengaruhi ibu hamil dalam mengakkses pelayanan kesehatan. Waktu tunggu yang lama, waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh, kenyamanan mereka dan biaya yang membengkak merupakan faktor penting yang bisa menjelaskan kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang standar menurut dimensi kesehatan yang diterapkan di Kota Ternate ternyata belum bisa disebut memadai dan sesuai dengan keinginan masyarakat di sana. Pelayanan kesehatan yang telah diterapkan belum memenuhi keinginan masyarakat Kota Ternate. Hal tersebut mempengaruhi pendekatan baik secara fisik maupun sosial masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang selama ini dijalankan. Perlu untuk dipikirkan ke depan mengkombinasikan antara pelayanan kesehatan secara medis-modern dengan pelayanan kesehatan secara tradisional. Perlu di berikan pendidikan dari pelatihan secara berkala kepada para dukun bayi yang ada di Ternate dan meningkatkan peran mereka sebagai pendamping ibu hamil. Dan juga dukun bayi di sini adalah untuk mengkomunikasikan dengan ibu hamil dan menjembatani secara langsung antara ibu hamil, dan rumah sakit dalam proses pemeriksaan maupun persalinan secara medis-modern. Dukun bayi juga dapat dijadikan sebagai media penyuluhan dari sosialisasi yang intensif tentang pentingnya kesehatan yang layak agar dapat merubah pemahaman masyarakat Ternate tentang proses kehamilan dan persalinan secara medis-modern tersebut. Perlunya meningkatkan sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan secara medis-modem seperti puskesmas yang ada agar ditingkatkan statusnya dari non perawatan menjadi perawatan dan juga dilengkapi dengan fasilitas PONEK sehingga memberikan pelayanan yang menyebar secara merata ke seluruh wilayah agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok kota di Kota Ternate. Dengan melihat budaya paternalistik yang masih begitu kuat dalam masyarakat Ternate, perlu untuk memberi kesempatan kepada ibu hamil baik dalam kondisi normal ataupun darurat untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam memperoleh pemanfaatan pelayanan kesehatan secara medis-modem yang mudah dijangkau dan dicapai oleh mereka. Pendekatan terhadap tokoh agama maupun adat agar mau memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan membahas implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, oleh remaja/pemuda Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian dan lain-lain dikalangan remaja/pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya, akibat pengangguran dan putus sekolah. Menciptakan lapangan kerja kolektif sektor informal bagi para remaja/pemuda di wilayah Desa/ Kelurahan. Memperhatikan betapa besarnya manfaat kegiatan UEP Karang Taruna dalam proses pembinaan pemuda maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana sebenarnya pelaksanan Usaha Ekonomis Produktif dan factor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique. Karang Taruna adalah wadah Pembinaan dan Pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa/kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna (UEP) adalah salah satu program pokok Karang Taruna dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial generasi muda di Desa/Kelurahan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemberian modal kerja dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama dalam mengelola jenis-jenis Usaha Ekonomis Produktif tertentu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan anggota serta dapat memberi penghasilan kepada anggotanya. Secara umum implementasi program Usaha Ekonanus Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari pelaksanaan Usaha Ekonomis Produktif yaitu mampu memberikan lapangan perkerjaan, keterampilan, pengalaman bagi para remaja/pemuda diwilayahnya, dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menjerumuskan para remaja dan pemuda, seperti antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kehidupan seks bebas dan perilaku kriminal yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Implementasi program Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna di Kelurahan Kampung Lalang juga menghadapi kendala-kendala seperti usaha-usaha kecil lainnya yaitu : Keterbatasan modal usaha disebabkan karena modal berasal dari sumbangan banyak pihak seperti: swadaya para anggota, donatur, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, Dinas Sosial serta berbagai instansi pemerintah lainnya. Pemasaran juga kurang berhasil hal ini disebabkan karena keterbatasan modal usaha sehingga kualitas yang dihasilkan kurang diminati. Hasil analisa menunjukkan bahwa Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna adalah salah satu model usaha kesejahteraan sosial generasi muda yang berbasis pada produktivitas dan efisiensi yang terbentuk dari fenomena kehidupan sosial generasi muda yang timbul dari masalah-masalah putus sekolah, waktu lowong remaja yang tidak terisi secara positif, keterbatasan kemampuan tenaga kerja usia muda, dan keterbatasan lapangan kerja. UEP Karang Taruna juga termasuk dalam golongan usaha kecil, hanya saja pada pelaksanaannya lebih ditekankan pada aspek sosial, namun diharapkan mampu menjadi usaha komersil seperti usaha kecil lainnya. Terhadap Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna Kelurahan Kampung Lalang yang dinilai berhasil dan perlu dikembangkan perlu diberikan dukungan kebijakan kredit perbankan yang sesuai dengan karakter usaha, perlu dirumuskan strategi pemasaran produk yang meluas dan efisien melalui keijasama "bapak angkat" dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang peduli pada masalah-masalah kepemudaan di Kota Medan, caranya dengan mengajukan proposal kerjasama yang feasible, tranrsparanis, dan accouniables, dengan dukungan rekomendasi dan pemerintah setempat.