Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah tentang partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di dalam sebuah komuniti perkotaan. Partisipasi warga dipengaruhi oleh norma dan institusi kebersihan yang berlaku di dalam komuniti. Norma kebersihan merupakan acuan perilaku warga dalam melakukan kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan penanganan sampah di dalam komuniti. Sedangkan institusi kebersihan berperan dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Strategi pengumpulan data dilakukan dengan cara : pengamatan langsung di lokasi, dan melakukan wawancara dengan informan berdasarkan isu dan satuan data yang dibutuhkan. Data dianalisa dengan cara pengeditan dan penyortiran terhadap berbagai informasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan; Menginterpretasikan perilaku komuniti berdasarkan norma kebersihan yang berlaku di dalam komuniti; serta menginterpretasikan peranan institusi kebersihan dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa: Norma kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti belum menjadi acuan perilaku warga dalam penanganan sampah di dalam komuniti. Sementara institusi kebersihan di tingkat komuniti belum berperan secara efektif dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di dalam komuniti dipengaruhi oleh norma dan institusi kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti. Meskipun ada norma kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti akan tetapi tidak didukung oleh peranan institusi kebersihan yang secara efektif mengatur kegiatan penanganan sampah di tingkat komuniti maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik dalam rangka mengatasi masalah sampah dan kebersihan di dalam komuniti. Norma dan institusi kebersihan merupakan satu kesatuan yang fungsional dan secara signifikan mempengaruhi perilaku warga dalam penanganan sampah di dalam komuniti.

---

Norms And Social Institution Influence to Residents Participation in Waste Management: Case Study at Bonto Rannu Subdistrict Makassar This research was about residents' participation in waste management in the urbanized community. The residents' participation is influenced by the applicable of norms and cleanliness institution in the community. The cleanliness norm becomes a reference for residents' behavior in conducting the action or activities for waste efforts in the community. At the time that cleanliness institution take a role to be in waste efforts management activities in the community.

The data collection strategy was carried out by the manners: The direct observation at the location, and interviewing the informants based on the issue and data unit required. Data was analyzed by the ways: Editing and sorting toward the variety of information to become the parts that may be categorized based on the specified categories; Interpreting the community behaviors or point of view in connection with applicable cleanliness norms in the community; and interpreting take a role the cleanliness institution in waste efforts management activities.

The observational results show that the applicable cleanliness norms at the community level are not reference resident?s behavior in waste efforts in the community. While the cleanliness institution at the community level are not affectivity take a role in waste efforts management activities in the community.

The residents' participation in waste management in the community by applicable norms and cleanliness institution influence to be is at the community level. Although to be are the applicable cleanliness norms in the community but will not affectivity take a role cleanliness institution support for waste efforts at the community level then waste management will not good of road for problem solving of waste and clean in the community. The norms and cleanliness institution are significantly and unity of functional in residents' behavior influence for waste efforts in the community."

"Keberadaan papan reklame diduga dapat mempengaruhi pengemudi, khususnya pengemudi yang melintasi Jalan Muhammad Husni Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat. Pengemudi yang merespon papan reklame bereaksi terhadap rangsangan stimulus dari luar pengemudi melalui penginderaan yang peka terhadap bentuk - bentuk energi tertentu (gambar, cahaya, warna dan bentuk) dari papan reklame. Jika sejumlah penginderaan disatukan dan dikoordinasikan di dalam pusat saraf yang lebih tinggi (otak) maka pengemudi dapat mengenali dan menilai suatu objek papan reklame, yang menyebabkan pengemudi bereaksi secara fisik.Penelitian ini menggunakan desain korelasional, untuk mendapatkan prediksi yang akibat dan konsisten mengenai bagaimana pengemudi (sebagai responden) merespons atau memberi tanggapan mengenai objek papan reklame.Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disampaikan kepada responden atau subjek penelitian berupa sejumlah pertanyaan atau pernyataan. Teknik ini dipilih karena subjek atau orang yang diteliti adalah mengetahui keadaan dirinya sendiri. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dipercaya serta interpretasi subjek tentang pertanyaan/ pernyataan yang diajukan adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Penskoran atas kuesioner merujuk pada skala model Likert. Selain itu, sebagai pelengkap, digunakan pula instrumen penelitian lain berupa kamera video dengan stopwatch untuk mengetahui perbedaan waktu reaksi di pemberhentian lampu merah (traffic light) yang ada papan reklame dan yang tidak ada papan reklame.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi Pearson Produk Momen untuk menghitung koefisien korelasi antara skor total X (persepsi terhadap papan reklame sebagai variabel babas) dan skor total Y (reaksi pengemudi dalam mengemudikan kendaraan sebagai variabel terikat). Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel - variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, untuk itu digunakan koefisien multi korelasi atau koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dengan T-test digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara individual untuk setiap variabel.Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengemudi kadang-kadang saja merasa terganggu penglihatannya ketika menyaksikan papan reklame dan adakalanya pula mereka mengurangi kecepatan kendaraannya. Pengemudi tidak pernah melakukan gerakan menyilang (zig zag) dan terkesima di pemberhentian lampu merah ketika menyaksikan papan reklame. Terdapat hubungan korelasi yang positif, namun tergolong rendah antara penyajian papan reklame dengan reaksi pengemudi dalam mengemudikan kendaraan. Nilai korelasinya adalah 0,351, koefisien determinasi 12,3% dan t hitung (4,245) > t label (1,645).Dengan hasil penelitian ini diharapkan penyelenggara papan reklame hendaknya perlu lebih mempertimbangkan keselamatan para pengemudi dan kelancaran lalu lintas. Kecenderungan pengemudi berhenti terlalu lama di traffic light yang ada papan reklamenya juga dapat menghambat arus lalu lintas. Mungkin perlu ditinjau kembali kebijakan daerah putih (white area) di pemberhentian lampu merah (traffic light) dari pemasangan papan reklame dan sejenisnya.

---

Existence of advertisement board anticipated can influence driver, specially the driver getting through Muhammad Husni Thamrin Street and Jendral Sudirman Street in Central Jakarta_ Driver which respond to the advertisement board then react to excitement of stimulus from outside driver through sensitive sense over the forms of certain energy (picture, light, color and form) from the advertisement board. If a number of the united senses and coordinated in center of higher level nerve (brain) hence the driver can recognize and assess an object of advertisement board, so that cause the driver react in the physical.

This research use correlation design, its reason because making consistent and accurate prediction about how driver (as responder) react or give response to the object of advertisement board.

Instrument of Research that used is questionnaire submitted to responder or subject of research in the form of a number of question or statement. This technique is selected because subject or one who is checked knows his self-circumstance. What expressed by subject to researcher it is true and trusted and also interpretation of subject about question I statement raised is equal to what such by researcher. Score for questioner refer at scale model of Likert. Beside that, as complement, used also instrument of other research how many camera of video with stopwatch to know difference of time react in red light cessation (traffic light) existing of advertisement board and which is there is no advertisement board.

Data Analyses Method that used in this research is coefficient correlation Pearson Product Moment to calculate correlation coefficient among total score of X (perception to advertisement board as independent variable) and the total score of Y (react driver in driving their cars as dependent variable). Coefficient Determination is used to measure how big the variables independent can explain dependent variable, which used by coefficient multi Correlation or coefficient determination. Hypothesis examination by T-test is used to know significant or not the independent variable to dependent variable individually to every variable.

Result of this research shows that, drivers sometime just to feel annoyed by its eyesight when witnessing advertisement board, and sometimes lessen speed, Driver have never conducted movement traverse (zigzag) and agape in cessation of red light when witnessing the advertisement board. There are correlation which are positive but pertained to lower between advertisement board presentation with driver reaction in driving their cars with its value correlation is 0,351, determination coefficient 12,3% and t count (4,245) > t table (1,645).

With this research result is expected that an advertisement board organizer shall consider safety of all traffic fluency and driver. Driver tendency desist too long at traffic light with there is advertisement board also can pursue traffic current. It may be necessary revised a white area policy (white area) in red light cessation (traffic light) from advertisement board installation and of a kind."

"Setiap individu menggunakan ruang kota dengan cara yang berbeda. Begitu juga setiap lapisan dan golongan masyarakat menggunakan ruang kota dengan cara yang berbeda pula. Penyalahguna narkotika dan psikotropika bagian dari warga kota yang menggunakan ruang kota. Bagaimana karakteristik ruang yang mereka gunakan? Pertanyaan itu menyebabkan saya memutuskan untuk meneliti masalah ini. Agar mendapatkan karakteristik ruang untuk membeli dan mengonsumsi narkotika dan psikotropika di Jakarta, maka harus diketahui kognisi penyalahguna tentang ruang kota.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara tidak terstruktur, menggambar, dan mendeskripsikan ruang yang didapatkan dari tuturan informan.Informan kunci berasal dari pasien yang rawat inap di ruang detoksifikasi RSKO, RS Fatmawati. Kriteria informan adalah laki-laki, sudah mengonsumsi narkotika dan psikotropika lebih dari 5 tahun, berumur 16 - 36 tahun, dan dirawat lebih dari 3 hari (untuk menghilangkan ketegangan fisik dan psikis), dan mengonsumsi narkotika (heroin) dan psikotropika (sabu-sabu dan ekstasi).Dari hasil penelitian selama 1 bulan (Desember 2004) saya menemukan bahwa penyalahguna mampu mengingat kembali lokasi membeli narkotika dan psikotropika, yaitu (1) lokasi yang sama (tempat untuk membeli narkotika dari psikotropika selalu sama) (2) lokasi yang berpindah-pindah (tergantung kesepakatan antara penyalahguna dan bandar).Karakteristik lokasi yang sama berupa kawasan pemukiman golongan menengah-bawah, ada warung, tukang ojek, banyak jalan/gang, ruang umum, ruang kosong antar bangunan, dan ruang yang tersembunyi dari bangunan/mobil. Sedangkan lokasi yang berpindah-pindah terdapat ruang untuk menunggu, ada acuan (landmark), dan penyalahguna mudah mengawasi lingkungan di sekitarnya.Mereka mampu mengingat lokasi dan rute perjalanan menuju lokasi, lengkap dengan acuan, persimpangan, jalan, kawasan. Bila lokasi itu didatangi berkali-kali, ada kejadian yang memberikan kesan di lokasi itu, dan keinginan yang kuat untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika. Sedangkan lokasi yang hanya didatangi sesekali dan diantar oleh teman, mereka hanya mengingat kawasannya saja.Ruang yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika tergantung dari jenis zat, cara mengonsumsi, dan efek yang ditimbulkannya. Penyalahguna mengonsumsi di dalam rumah dan di luar rumah (ruang umum). Penyalahguna yang mengonsumsi di dalam rumah menggunakan ruang tertutup dan ruang terbuka.Penyalahguna menggunakan ruang untuk membeli dan mengonsumsi narkotika dan psikotropika, yang juga digunakan oleh bukan penyalahguna. Mereka menggunakan ruang umum dan menjadikan sarana dan fasilitas umum untuk tempat bertransaksi.Penyalahguna dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika, bila mereka menjalin hubungan baik dengan bandar, keluarga, sesama penyalahguna, dan bukan penyalahguna. Jika membeli narkotika dan psikotropika untuk pertama kali, penyalahguna harus diantar oleh teman atau orang yang mengetahui keberadaan bandar.Konstribusi penelitian ini bagi pengelola kota adalah memberikan masukan dalam membuat program penangganan masalah penyalahguna narkotika dan psikotropika di ,perkotaan. Untuk perencana/perancang kota, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menata ruang kota.

---

Individuals look at urban spaces differently to one another and it is also (rue in the case of social stratifications and groups. Narcotic and psychotropic drugs abuse, on the other hand, arc one way the inhabitants of a city utilize the urban space.

What is the characteristic of space used for such an illegal transaction? What is their cognition on such spaces? These are the main questions that leads me towards this research. My focus is on the aspect of cognition within those who either conduct illegal transaction on narcotic and psychotropic drugs or consume them while my ultimate main is to search tier the characteristic of spaces used for such illegal actions.

This research employs qualitative approach using unstructured interviews with the informants to picture and describe the space in questioned. Key informants are male patients under treatment at detoxification ward of the RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat or Drug Addictive Hospital) Fatmawati. They have consumed narcotic and psychotropic drugs for at least 5 years and their ages are between 16 - 36 years old. They have been at the ward for more than 3 days to reduce their physical and emotional tension due to the consumption of narcotic (i.e.: heroin), and psychotropic, amphetamine (i.e.: sabu-sabu and ecstasy).

Within 1 month of observation in December 2004, I have found out that these informants were able to recall locations they used to go for the drugs. These locations are either permanent or moveable according to the deal between them and the suppliers. The permanent locations are either housing complexes for low-income communities having many waning (kiosks) or the nearby tukang ojek (motorcycle taxis) or gang (narrow alleys), public areas, space between buildings and hidden places behind cars or buildings. The moveable ones are those that provide unseen waiting corners and a landmark where they may easily watch the surrounding.

These informants were also able to recall the routes toward permanent locations along with references such as the crossroads, name of streets and areas whereas for the moveable locations they were able to remember the areas only. The places to consume are depending on the drugs, means of consuming and effects being experienced soon after taking the drugs. These may be taking place at homes or in public areas and in the case of outside consuming; they would use both of a close and open areas within physical and social terms of it. Deliberately, these informants even used common public areas for the transaction and consuming the drugs.

The informants must have a good relation with the suppliers and other drugs addicts in order to get the drugs. including their families and those who are not addicted to drugs. However, they must be taken by particular person to meet the suppliers in their first acquaintance with narcotic and psychotropic drugs.

This research contributes inputs to the Municipal Governments in tackling problems of illegal drugs trafficking and consuming in the respected cities. Town planners and urban designers. on the other hand, may take the result of this research as part of their consideration in conducting their professions."

"Dalam upaya mempertahankan fungsi ekologis Buperta perlu diketahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan fungsi tersebut, karena masyarakat yang memiliki persepsi yang benar akan berperilaku positip terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan.Penelitian ini dilakukan sebagai studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitaf dan kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster proportional random sampling. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner tertutup kepada responden dan observasi lapang.Masyarakat sekitar dan pramuka mempunyai persepsi yang cukup baik terhadap fungsi ekologis Buperta, sedangkan persepsi masyarakat pengguna masih kurang baik. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai fungsi ekologis Buperta baik dari Pengelola Buperta maupun Pemda DKI karena. pengelola lebih terfokus pada pengelolaan teknis, dan kurang memperhatikan pengelolaan konsep fungsi ekologis Buperta. Kondisi ini tercermin dengan terdaftarnya Buperta sebagai anggota Perhimpunan Hotel dan Restauran Seluruh Indonesia.Media cetak adalah yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai sumber informasi, diikuti oleh media elektronik. Informasi yang berasal dan pendidikan formal adalah yang paling sedikit digunakan masyarakat.Untuk memperbaiki dan meningkatkan persepsi pengguna, disarankan adanya papan pernyataan bahwa lokasi tersebut adalah hutan kota yang dikuatkan dengan SK Gubernur, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pendekatan kepada masyarakat sekitar, pengayaan kurikulum yang berwawasan lingkungan pada semua tingkat pendidikan dan mengadakan kerjasama dengan dunia usaha.

---

It is well understood that the right community perception will result in their positive behavior toward the environmental conservation program. Hence, in the effort of preserving ecological function of Buperta Urban Forest, the perception of the community on that function needs to be known.

A case study on the community perception on Buperta Urban Forest at Cibubur has been done. The research methodology was based on quantitative and qualitative description, while the proportional random sampling cluster technique was applied. The data were collected via field observation and closed questionnaires to the respondents.

It turned out that good perception on ecological function of Buperta Urban Forest is shown by nearby community and boy scout, but not by the forest user. The lack of good user's perception is due to the lack of information from Buperta's executives as well as from the regional government. It seems that the executives' and the government's efforts are focused mainly on the technical aspects, but less on the concept of ecological functions, which is obvious by the Buperta's membership of the Association of Hotels and Restaurants of Indonesia.

It can also be concluded that the rank of sources utilized by the community to access information on ecological function was printed media first, electronic media second and formal education third.

It is suggested that the improvement of user's perception be conducted by posting statements that the location is an urban forest supported by the governor's decree, by optimizing the available resources, by intensifying communication with nearby community, by applying curriculum that enhances environmental awareness at all school levels, and by developing collaboration with business community."

"Ketertarikan awal adalah melihat adanya Jalan Gatot Subroto Timur yang baru dibangun tahun 1980-an sebagai kawasan bisnis baru kota Denpasar. Dengan peruntukan sebagai kawasan campuran, seat ini jalan ini dipenuhi berbagai jenis bangunan, umumnya ruko, yang menjual berbagai macam barang maupun jasa. Sebagian besar jenis perdagangan yang ada di kawasan ini adalah bengkel, lalu makanan, sparepart dan lain-lain.Bali sendiri mempunyai konsep tata ruang tradisional yang unik, yaitu tata ruang makro-regional dan mikro-arsitektur. Konsep Tata Ruang Bali berdasarkan pada desa. Sedangkan dalam perkembangannya, desa-desa ini telah berkembang hingga akhirnya menjadi kota. Menarik untuk mencermati bagaimana konsep tata ruang ini berperan dalam proses produksi ruang kota di Bali saat ini. Denpasar khususnya, kota yang merupakan ibukota propinsi Bali, mempunyai visi "Denpasar sebagai Kota Budaya" yang berlandaskan budaya Bali. Menurut visi ini maka Denpasar adalah kota yang mewujudkan konsep-konsep budaya Bali, tennasuk perwujudan tata ruangnya. Bagaimana proses produksi ruang ini terjadi dalam sebuah kawasan seperti Jalan Gatot Subroto Timur, yang diciptakan dart sebuah konsep baru yaitu konsolidasi tanah perkotaan, suatu konsep pembentukan *ilayah yang bukan berasal dart konsep tradisional tata ruang Bali. Untuk melihat pembentukan ruang secara sosial ini saya mengacu pada teori Lefebvre, yaitu bahwa pembentukan ruang secara sosial mempunyai tiga elemen yang sating berhubungan, yaitu praktek keruangan (spatial practice), ruang tergagas (representations of space), ruang terhuni (representational spaces).Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif khususnya pendekatan studi kasus, dengan mempertimbangkan bahwa perubahan tata ruang dan produksi tata ruang yang diteliti, yang meliputi aspek internal dan eksternal, banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian dengan metoda kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai nilai-nilai budaya Bali dalam produksi ruang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan aktor-aktor yang berperan dalam produksi ruang yang diteliti, yaitu pemerintah, pemerhati kotal ahlil budayawan, serta penghuni dan pemakai jalan. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara berpedoman.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan produk ruang Jalan Gatot Subroto Timur untuk mengubah peruntukan tanah sawah dan tegalan menjadi kawasan permukiman Gatot Subroto, merupakan perencanaan top-down atau merupakan representations of space hanya dari pihak penguasa (pemerintah) saja. Namun suasana sosial politik pada saat itu memang memungkinkan partisipasi masyarakat yang dapat menerima sepenuhnya proyek tersebut, karena masyarakat menganggap produk tata ruang barn yang akan dibangun tersebut dalam segi ekonomi menguntungkan baginya. Dalam tahap ini peran serta dari pemerhati kota boleh dikatakan tidak ada karena representations of space yang seharusnya berbasislbernuansa budaya Bali tidak pernah dipikirkan oleh perencana.Dari segi representational spaces, sebetulnya penghuni yang beretnis Bali sudah menghayati bahwa produk ruang yang dibuat seharusnya berdasarkan pola tata ruang Bali, namun ternyata hal ini dikesampingkan dengan alasan efisiensi. Oleh karena itu terlihat berbagai penyederhanaan dalam produk ruang yang terjadi. Yang menarik, penyederhanaan ini justru dilakukan oleh penghuni beretnis Bali. Di sisi lain praktek keruangan yang dibangun oleh pengusaha nasional maupun internasional justru menghasilkan praktek keruangan yang mengikuti pola tata ruang Bali.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa praktek keruangan (spatial practice) Jalan Gatot Subroto Timur memang bernuansa campuran; campuran permukiman dan tempat usaha serta campuran antara yang menggunakan konsep-konsep ruang Bali maupun tidak, baik di dalam representational spaces maupun representations of space sehingga menghasilkan suatu pola tata ruang yang tanggung atau setengah-setengah. Walaupun demikian pemerintah tampaknya tidak berkeberatan dengan adanya praktek keruangan semacam ini, terbukti dengan tidak dipersulitnya memperoleh perijinan bangunan."

"Dalam pengembangan wilayah diperlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal ini tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antar daerah yang semakin efisien dan efektif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang pada akhirnya akan membuka kesempatan bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Sebagai daerah sentra produksi pangan, Kabupaten Subang memerlukan strategi pembangunan yang tepat yang dapat mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan.Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tata ruang yang ada di Kabupaten Subang (meliputi kawasan pertanian lahan basah dan sistem kota-kota pusat pertumbuhan) supaya bisa mendapatkan suatu pola tata ruang bagi pengembangan Kawasan pertanian lahan basah yang menjadi sektor andalan pertanian di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mengambil data wilayah dan kota-kota kecamatan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan kebanyakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari studi pustaka dan instansi terkait di Kabupaten Subang.Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan Agropolitan tersusun oleh Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan.Kota Pamanukan merupakan kota pusat pengembangan bagi kawasan produksi utama tanaman padi sawah di sebelah utara Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan. Binong, dan Compreng.Kota Subang merupakan kota pusat pertumbuhan bagi kawasan penyangga bagi kawasan produksi utama yang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo.Sedangkan Kota Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang menjadi kota pusat pengembangan untuk kawasan yang tidak sesuai dan memiliki potensi rendah bagi pengembangan pertanian padi sawah yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang.

---

In the development of region, it is needed strategy for realizing balance among regions in this matter the level of growth which will motivate trading more efficient and effective so that it motivates region specialization happened and at last it will open opportunity for every regions to grow up. As a central region of food plant productions, Subang Regency needs proper development strategy, which can develop food plants agriculture system.

The aim of this research is for analyzing spatial structure which is available in Subang Regency (covering wet land agriculture area and growth central cities system) in order to find spatial pattern for developing wet area agriculture becoming agriculture mainstay sector in Subang Regency, further it is called food plants agropolitan area.

Research method used is survey method which took region data and sub-district cities as research object. Data used is more secondary data. Secondary data was taken from library study and related agency in Subang Regency.

The result of analysis shows that the structure of agropolitan in Subang Regency consists of food plants agropolitan area and the cities of sub-district as growth centre.

Pamanukan city is a .main growth centre for paddy agriculture production activity regions, Covering Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan, Binong, dan Compreng Sub-district.

Subang city is a main growth centre for buffer regions of paddy agriculture production activity regions, covering Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo Sub-district.

Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang cities are main growth centers for regions which do not available and lower potential to develop paddy agriculture system, covering Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang sub-district."

"Kota merupakan pusat pendominasian daerah di sekitarnya. Penekanan kehidupan di kota adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pedagang, karyawan atau di sektor lainnya. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota, sangat diperlukan sarana transportasi umum, Sistem transportasi umum di Jakarta yang kurang baik mengakibatkan banyak warga kota enggan bepergian dengan menggunakan kencaraan umum dan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan peraturan yang berusaha mengendalikan pemakaian kendaraan mobil pribadi pada jam-jam tertentu di wilayah jalan tertentu. Diberlakukannya SK Gubernur No. 4104 tahun 2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Propinsi DKI jakarta, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kepadatan kendaraan di jalan utama di Jakarta. Pemberlakuan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan implikasi negatif bagi sebagian warga kota, salah satunya adalah para pedagang elektronik di Pasar Glodok.Penelitian ini mencoba menggambarkan perubahan-perubahan perilaku pedagang elektronik di pasar Glodok sebagai akibat pemberlakuan SK Gubernur tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa perubahan perilaku yang diteliti - meliputi aspek internal dan eksternal banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pedagang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan tokoh dan dianggap pedagang elektronik yang berpengaruh. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan pengamatan yang cermat serta memperhatikan nada bicara emosi yang tersirat, gerakan dan bahasa visual lainnya yang penting. Perubahan perilaku yang diteliti meliputi aspek perilaku/tindakan nyata (external observable action) dan aspek internal perilaku yang antara lain meliputi pola pikir (kognisi), perasaan/emosi (afeksi), dan motivasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penumpang yang diberlakukan pada jalan di depan Pasar Glodok telah merubah cara pencapaian menuju tempat berdagang. Waktu buka dan tutup kios-kios toko, jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan. Kondisi yang demikian selanjutnya membuat aspek perilaku internal pedagang berubah. Pada aspek pola pikir timbul keyakinan pedagang bahwa kebijakan pemerintah tersebut merugikan. Pada diri pedagang timbul perasaan kecewa. Selain perubahan pada aspek internal pelaku, temyata juga membawa perubahan pada perilaku nyata pedagang. Perubahan yang terjadi adalah: sebanyak 2,6% pedagang sudah mencari bisnis lain di luar berdagang di Pasar Glodok; 1,2% menjual dan 5,9% mengontrakkan kios/tokonya. Selain itu, para pedagang menjadi lebih agresif terhadap pengunjung yang lewat di kios/tokonya.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan kebijakan pembatasan penumpang, para pedagang di Pasar Glodok telah mengalami perubahan perilaku baik pada aspek internal maupun perubahan pada aspek perilaku nyata.

---

City is the center of domination of surroundings area. The emphasis of the city life is on commerce and service sectors. The majority of society work as merchants, employee or other sectors. To sustain mobility of the society, public transportation structures needed. The less good of public transportation system in Jakarta impact in reluctance of many people in the city to go by public transportation and prefer to use their own vehicle. It contributes traffic jam in Jakarta. Then the Government of Jakarta affecting the regulation to try to control the use of private vehicle on the specific times in specific area The implementation of Governor's Decision No 4104 year 2003 concerning the determination of traffic control area and the obligation to carry minimum three passengers per vehicle on specific track in the Province of Jakarta, have the objective to arrange and control the density of the vehicle in the primary road in Jakarta. The implementation of the policy has negative implication for half of people in the city, one of them are the electronic merchants in Glodok Market.

This research tries to depict the changes of the electronic merchants in Glodok Market as the result of the implementation of the Governor Decision. This research used qualitative approaches which considered that the studied behavior - encorripassing internal and external aspects - have many phenomenon that could not seen by quantitative method. The technique of this research is expected to give more comprehensive depiction concerning to the changes or merchants behavior. Examination was executed to the informers who are the prominent figure and is concerned as effected merchants. The collection of primary data was done by deep interviews with careful observation and pay attention to accent, unrevealed emotion, motion and other important visual language. The behavioral changes studied encompass real behavior/action (external observable action) and internal aspect of behavior which encompasses the thinking pattern (cognition), feeling/emotion (affection), and motivation.

The result of this research show that the policy of passenger limitation affected on the road in front of the Glodok Market has changed the way of achieving the market, opening and closing time, the amount of visitors and earnings. The condition then changed the internal behavior aspect of merchants. On cognitive aspect, emerge the belief that the policy of the government inflicts a financial loss. Inside the merchants emerge the feeling of disappointment. Beside the changes on internal behavior aspects, the policy has also brought about the changes on obvious behavior of the merchants. The changes happened are: as many as 2,6% of the merchants have looked for other business except in Glodok Market, 1,2% sell and 5,9% rent the kiosks. The merchants become more `aggressive' to the visitors.

Conclusion that could concluded from the research is that with the implementation of the passenger limitation policy, the merchants in Glodok Market had have changes on behavior whether on internal aspect or the changes on the obvious behavior aspect."

"Pengembangan perumahan tidak akan terlepas dari pengembangan fasilitas yang akan memenuhi tiga kebutuhan pokok konsumen perumahan yaitu tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ibadah dan sekolah. Bagi konsumen perumahan, terutama keluarga muda atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar, pemilihan lokasi perumahan akan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar di lingkungan perumahan dan sekitarnya. Kondisi ini terjadi karena kemampuan jangkauan anak usia sekolah dasar masih relatif rendah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah dasar yang balk diharapkan berada dalam lingkungan perumahan, apalagi Iingkungan perumahan tersebut sengaja direncanakan oleh pengembang Di Kecamatan Kelapa Gading saat ini berkembang 37 sekolah dasar yaitu 17 sekolah dasar negeri (SDN) dan 20 sekolah dasar swasta (SDS), yang jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan antara SDN dan SDS yaitu perbedaan distribusi lokasi, daya tampung siswa, jenjang akreditasi dan biaya pendidikan. Perbedaan antara SDN dan SDS yang disebutkan di atas, menyebabkan persaingan antar sekolah yang akan menambah perbedaan atau variasi antar sekolah dan akan mengurangi kesamaan akses terhadap pendidikan. Di sisi lain perkembangan SDS menimbulkan beberapa penyimpangan penggunaan lahan karena pemilihan lokasi SDS yang mempertimbangkan pasar sehingga perlu memperluas jangkauan pelayanan. Konsekuensinya lokasi yang dipilih seringkali tidak sesuai dengan kriteria lokasi SD. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu `Bagaimana penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?', `Apakah penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (efektif)?', dan `Bagaimana penerapan kriteria penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?'.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dilakukan beberapa analisis dengan beberapa metode yaitu analisis deskriptif, perbandingan, non parametrik, faktor dan keruangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah penyediaan SD 1) selaras dengan perkembangan perumahan walaupun menimbulkan kesenjangan antar SD dan penyimpangan penggunaan lahan, 2) melibatkan multistakeholder, 3) terutama SDS, didorong oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, penawaran pelayanan pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan pemerintah serta dukungan pemerintah bagi swasta untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) efektif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 5) didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup perhitungan kebutuhan SD dan lingkup pelayanan SD, 6) tidak didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup alokasi lahan dan distribusi Iokasi, 7) terkait dengan distribusi lokasi SD, dipengaruhi oleh perkembangan perumahan, status sekolah dasar, kualitas sekolah dan penggabungan SD dengan jenjang sekolah lainnya. Kesimpulan ini diduga tidak hanya berlaku di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi berlaku juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus menerapkan integrated and multi-stakeholders approach dalam penyediaan SD di Kecamatan Kelapa Gading (dan kasus lain yang serupa, mengkaji kembali kriteria penyediaan SD, membentuk format dan program kemitraan, dan pembenahan legal adminstratif penggunaan lahan dan perijinan pembangunan; pengembang harus merencanakan fasilitas perumahan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat sejak awal pengembangan perumahan dan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan rencana kota secara keseluruhan; yayasan pendidikan dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemiiihan lokasi, dari faktor lokasi, perkembangan perumahan, status dan kualitas sekolah, penggabungan sekolah dan rencana kota secara keseluruhan; melakukan beberapa kajian lanjutan karena adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengenai kesenjangan SDN dan SDS, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyediaan terkait dengan format dan program kemitraan antar stakeholder, penerapan kriteria penyediaan SD dengan kasus lain dan integrasi perencanaan fasilitas dengan perencanaan kota.

---

Facilities development in a housing development is inevitable and shall be able to provide three basic needs of housing consumer they are shopping places for common goods, worships places and schools. Housing consumer, typically young couples or a family with primary school-age children would consider chosen a housing complex by considering the presence of primary school in the neighborhood. This consideration was based on the limited mobility of primary school-age children to go to school. In this case, parents expecting that there will be good primary school in their neighborhood, especially when the neighborhood was planned/ designed by the housing developer, In Kecamatan Kelapa Gading currently established 37 primary schools consisting of 17 public schools (Sekolah Dasar Negeri - SDN) and 20 private schools (Sekolah Dasar Swasta -- SDS). Based on further review it was found out that there are few differences between them, such as location distribution, school capacity, accreditation level and tuition fee. These differences create higher school competition that will lead to school variation and decreasing equal access to education. In the other side the development of private primary school introduced few discrepancies in the land use implementation, since the private school's location is mainly selected based on market demands and the need to increase service area. As consequences of this selection, the chosen location usually not complies with the primary school location criteria.Above facts triggered research questions, that will be answered in this research such as "How is the provision of primary school in Kecamatan Kelapa Gading?, 'Did the primary school provision meet the consumer needs (effective)?', and 'How does the implementation of primary school provision criteria in Kecamatan Kelapa Gading?'.To answer above questions there are few analysis will be conducted by utilizing various analysis methods such as descriptive analysis, comparative analysis, non-parametric analysis, factorial analysis and spatial analysis. The conclusions of those analysis are 1) the provision of primary school is aligned with housing development even it's caused gap among primary schools and discrepancies in the land use, 2) the provision of primary school involves multistakeholders, 3) the provision of primary school, especially private primary school, is influenced by demand of consumer whose high social economic level, inadequate education service supply, Iimitations of government and supports from government for private sector to be involved in education service production 1 provision, 4) the provision of primary school met the consumer needs, 5) the provision of primary school is based on implementation of primary school provision criteria including calculation of primary school need and primary school service area, 6) the provision of primary school isn't based on implementation of primary school provision criteria including land classification and distribution of location, 7) the provision of primary school, especially primary school location distribution, influenced by housing development, school status, school quality and combination of primary school with other school level in one location. These conclusions are assumed to be applicable not merely in Kecamatan Kelapa Gading, but in other area that have similiar condition with Kecamatan Kelapa Gading.Recommendations from this study are government must implement integrated and multi-stakeholders approach in primary school provision especially in Kecamatan Kelapa Gading (and other similar area), review the primary school provision criteria, create partnership format and program, and improve legal administrative approach in land use and building permit sector; ensure that developer must plan housing facilities as part of housing development plan with consideration to the entire of urban plan; education institution and government must consider some factors in location selection (location factors, housing development trend, status and quality school, and urban plan); conduct various further study, due to limitation of this study, related to the gap between private - public primary school, multi-stakeholders involvement in primary school provision in regards to the partnership format and program among stakeholders, the implementation of primary school provision criteria in another case and the integration of facilities planning into urban planning."

"Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi hanya berjumlah sekitar 14,46% yang belum dapat mencapai target 20% runtuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik serta dibutuhkan pendanaan untuk pembebasan lahan persil bidang tanah sebesar Rp. 2.261.748.181.458.400 untuk pembebasan lahan persil bidang tanah pada Tipe Hak Guna Bangunan, Hak Milik, dan Hak Lain guna Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan mengacu kepada sampel sebaran NJOP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Besaran Penggunaan Lahan pada tahun 2019 terdapat fungsi yang dapat diasumsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) proporsi luasan menjadi sebesar 14,33% juga masih dibawah batasan target 20 persen untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Dalam menentukan prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH) diresmikan kriteria berdasarkan variabel Suhu Permukaan, Index Kerapatan Vegetasi, Index Kerapatan Bangunan dan Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Didapatkan 101 Lokasi Prioritas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

---

Based on the Detailed Spatial Planning and Zoning Regulations, only around 14.46% have not been able to achieve the 20% target for Public Green Open Space and funding is needed for land acquisition for parcels of land amounting to Rp. 2,261,748,181,458,400 for land acquisition for parcels of land in the Type of Building Use Rights, Ownership Rights, and Other Rights for Public Green Open Space by referring to the sample distribution of the DKI Jakarta Province NJOP in 2018. The amount of land use in 2019 is the function that can be assumed as Green Open Space the proportion of the area to 14.33% is also still below the target limit of 20 percent for Public Green Open Space. In determining the priority of Green Open Space criteria were inaugurated based on the variables of Surface Temperature, Vegetation Density Index, Building Density Index and Green Open Space Classification. Obtained 101 Priority Locations of Green Open Space.

"