Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang pengaruh aglomerasi ekonomi terhadap produktivitas perusahaan industri manufaktur dengan menggunakan studi kasus di pulau Jawa yang merupakan lokasi dari lebih 80 persen perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Indonesia. Produktivitas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah total faktor produktivitas (TFP) dengan variabel aglomerasi ekonomi yang digunakan adalah localization economies, urbanization economies, dan kompetisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi dalam bentuk urbanization economies berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total faktor produktivitas perusahaan, sedangkan aglomerasi dalam bentuk localization economies justru berpengaruh negatif. Meningkatnya persaingan usaha karena adanya konsentrasi spasial perusahaan juga berdampak positif pada produktivitas. Dengan demikian, konsentrasi spasial dalam bentuk keberagaman industri dan kondisi persaingan usaha di wilayah kabupaten/kota mempunyai dampak positif bagi peningkatan skala produksi perusahaan dan perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan perwilayahan industri.

---

This thesis examines the effect of economic agglomeration on the productivity of manufacturing industry companies by using case studies on the island of Java which is the location of more than 80 percent of large and medium industrial companies in Indonesia. The company productivity used in this study is the total factor productivity (TFP) with the economic agglomeration variable used is localization economies, urbanization economies, and competition.

The results show that agglomeration in the form of urbanization economies have a positive and significant effect on the total growth of company productivity factors, whereas agglomeration in the form of localization economies have a negative effect. Increased business competition due to the company's spatial concentration also has a positive impact on productivity. Thus, spatial concentration in the form of industrial diversity and improving conditions of business competition in the district / city area have a positive impact on increasing the scale of the company's production and need to be considered in the industrial regional policy making process."

"ABSTRAK

Keberadaan kawasan kumuh tidak saja berdampak buruk terhadap penduduk yang tinggal didalamnya, tetapi juga terhadap masyarakat yang ada disekitarnya. Kawasan kumuh memunculkan eksternalitas negatif dalam bentuk kejahatan, masalah kesehatan bahkan konflik. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris apakah kawasan permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya tindak kejahatan, masalah kesehatan dan konflik pada wilayah perkotaan (urban areas) di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan data cross section tahun 2014. Data yang digunakan adalah data PODES 2014 dan data luas permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan menggunakan metode Logit, hasil estimasi menunjukkan bahwa permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya  beberapa tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, peredaran narkoba dan pembunuhan. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya penyakit difteri.

---

ABSTRACT

 

---

The existence of slums does not only have a negative impact on the population living inside, but also on the people around them. Slums create negative externalities in the form of crime, health problems and even conflicts. This study explaining whether slum areas affect the chances of crime, health problems and conflicts in urban areas in Indonesia. The analysis was carried out using cross section data in 2014. The data used were PODES 2014 data and extensive residential data from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). Using the Logit Probit method, the estimation results show that slums affect the chances of several crimes such as theft, fraud, abuse, drug trafficking and murder. The estimation results also show that slums affect the chance of diphtheria.

 

"

"Sektor keuangan syariah dipercaya berperan penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, walaupun sektor/industri keuangan syariah Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, peran industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal syariah juga tidak bisa diabaikan. Namun demikian, masih sedikit studi yang membahas mengenai peran IKNB dan pasar modal syariah ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sektor keuangan syariah, yang mencakup sektor perbankan, IKNB dan pasar modal syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM), dan data sekunder periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Variabel dependen dalam studi ini adalah Indeks Produksi Industri (proksi pertumbuhan ekonomi), sedangkan variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Negara (SBSN), Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah, Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, Financial Technology (Tekfin) Syariah, Keterbukaan Perdagangan, Covid-19 dan Inflasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, dalam jangka pendek, variabel yang berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah SBIS dan SBSN. Kedua, dalam jangka panjang, variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif adalah variabel SBSN dan asuransi syariah. Selain itu, variabel eksternal seperti pandemi Covid-19 dan keterbukaan perdagangan juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun belum optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan keuangan syariah agar bisa lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The Islamic finance sector is believed to play an important role in encouraging the development and economic growth of a country. In Indonesia, although the Indonesian Islamic finance sector/industry is still dominated by the banking sector, the role of the non-bank financial industry (IKNB) and the Islamic capital market is also getting bigger and cannot be ignored. However, there are still few studies that discuss the role of IKNB and the Islamic capital market. Therefore, this study aims to analyze the relationship of the Islamic financial sector, which includes the banking sector, IKNB and Islamic capital market, to Indonesia's economic growth. This study uses quantitative methods, with Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM), and secondary data for the period January 2017 to December 2020. The dependent variable in this study is the Industrial Production Index (IPI), while the independent variable is Certificates. Bank Indonesia Sharia (SBIS), State Sukuk (SBSN), Sharia Third Party Funds (DPK), Sharia Financing, Sharia Insurance, Sharia Financial Technology (fintech), Trade Openness, Covid-19 and Inflation. This research yielded some interesting findings. First, the Islamic banking sector has no significant effect on Indonesia's economic growth in the short term, but has a significant effect on the long term. Second, the capital market sector has a significant effect on economic growth in the short and long term. Third, the NBFI sector has a significant effect on long-term economic growth. In particular, SBIS and SBSN have a positive effect in the short term while Islamic insurance has a positive effect in the long term. Fourth, the variables of Islamic insurance and third party funds were found to have a fluctuating and positive impact on the IPI variable. In addition, external variables such as the Covid-19 pandemic and trade openness also significantly affect Indonesia's economic growth in the long term. Finally, it was found that the most influential variable on IPI was IPI itself. Overall, the research results provide evidence that Islamic finance, particularly Sharia IKNB, plays an important role in encouraging Indonesia's economic growth. These results are expected to be input for relevant policy makers."

"Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan kemandirian industri pada sektor otomotif dengan cara memperdalam struktur industri melalui penguatan pada industri hulu dan hilir serta meningkatkan produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat (KBR4) dalam negeri Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri tentang kebijakan kendaraan Low Cost Green Car. Setelah 7 tahun berjalan kebijakan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan kemandirian industri dimaksud. Kemandirian industri yang diharapkan mampu mengurangi impor baik untuk KBR4 nya maupun komponennya. Penelitian dilakukan dengan melihat hubungan antara kebijakan LCGC dengan impor KBR4 dan komponennya dengan menggunakan metode ekonometrika  Ordinary Least Square (OLS). Hasilnya didapatkan bahwa pada impor KBR4, penjualan LCGC memberikan pengaruh dalam penurunan nilai impor. Sementara itu penjualan LCGC tidak memberikan pengaruh terhadap impor komponen KBR4.

---

One of the efforts of the Indonesian government in the context of creating industrial independence in the automotive sector by deepening the structure of the industry through strengthening the upstream and downstream industries and increasing the production of domestic four-wheeled vehicles (KBR4). The Ministry of Industry issued a Ministerial Regulation concerning the Low Cost Green Car vehicle policy. After 7 years the policy is expected to be able to achieve the intended independence of the industry. The independence of the industry is expected to reduce imports for both KBR4 and its components. The study was conducted by looking at the relationship between LCGC policies with KBR4 imports and its components using the Ordinary Least Square (OLS) econometrics method. The results show that on KBR4 imports, LCGC sales have an effect in reducing the value of imports. Meanwhile LCGC sales had no effect on KBR4 component imports"

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Sistem gilir ganti sawah menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program PTSL di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Permen ATR/BPN No 9 tahun 2015 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah gilir ganti untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perilaku masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner, telaah dokumen dan in depth interview dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya karena tidak paham tentang pentingnya sertipikat tanah, tanah gilir tersebut kepunyaan banyak pemilik atau banyak ahli warisnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sertipikat tanah komunal, masyarakat tidak mau mensertipikatkan tanahnya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh ninik mamak dan tengganai, juga karena ada kebingungan tentang siapa yang akan memegang sertipikat dan nama siapa yang tercantum di dalamnya, dan karena masyarakat merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lainnya jika tanah mereka di sertipikatkan.

---

The shift system for changing fields is one of the causes of the low achievement of land certification realization in the PTSL program in the Kerinci Regency. The government through Permen ATR/BPN No. 9 of 2015 has facilitated the community of rotating rice field owners to have a certificate with the entire owner's name listed on the certificate. This study aims to identify and analyze the causes of the community owner’s behavior of shifting rice fields who do not want to certify their fields. This study uses a descriptive-analytical research design with a qualitative approach through questionnaires, document review, and in-depth interviews with selected and determined informants. This research shows that the community who owns shifting rice fields who are not interested to certify their fields because they do not understand the importance of land certificates, the rotational land has many owners or heirs, there are still many people who do not know about communal land certificates, people do not want to certify their land on the grounds ninik mamak and tengganai are not allowed, the community does not want to certify their land because there is confusion about who will hold the certificate and whose name is on it, and because the community feels burdened with taxes and other administration if their land is certified."

"Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

---

Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas."

"Kesejahteraan erat kaitannya dengan peningkatan kebahagiaan subjektif. Salah satu upaya dalam meningkatkan kebahagiaan dapat dilakukan melalui pendekatan faktor sosial ekonomi. Peningkatan kualitas rumah menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui dampaknya terhadap kebahagiaan subjektif. Penelitian ini ingin menguji hubungan antara kualitas rumah dengan kebahagiaan subjektif. Data panel selama dua gelombang bersumber dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) di tahun 2007 (IFLS-4) dan tahun 2015 (IFLS-5) menjadi dasar dalam penelitian ini, dimana indikator kebahagiaan subjektif dan kualitas rumah yang digunakan terdapat di dalam IFLS. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dan Fixed Effect untuk menentukan dampak kualitas rumah terhadap kebahagiaan subjektif. Kualitas rumah dinilai berdasarkan kualitas rumah layak yang terdiri dari kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta memiliki ketahanan bangunan (durable housing). Secara umum, kualitas rumah layak berdampak positif dan signifikan terhadap kebahagiaan subjektif

---

Well-being is closely related to an increase in subjective happiness. One of the efforts to increase happiness can be done through a socio-economic factor approach. Improving the quality of the house is the main focus in this study to determine its impact on subjective happiness. This study wanted to examine the relationship between home quality and subjective happiness. Panel data for two waves sourced from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007 (IFLS-4) and 2015 (IFLS-5) is the basis for this study, where indicators of subjective happiness and the quality of the house used are included in the IFLS. The method used is panel data regression and Fixed Effect to determine the impact of house quality on subjective happiness. The quality of the house is assessed based on the quality of a decent house which consists of a sufficient area of ​​residence, having access to drinking water and proper sanitation, and having a durable housing. In general, the quality of decent housing has a positive and significant impact on subjective happiness."

"Pembangunan destinasi pariwisata di Indonesia dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan selama berada di destinasi pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan perlu sejalan dengan karakteristik destinasi pariwisata yang dimiliki. Penelitian ini melakukan analisis klaster untuk memetakan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan 13 aspek daya dukung kepariwisataan. Hasil pemetaan terbentuk 4 kelompok destinasi pariwisata dengan kesamaan karakteristik. Klaster-1 memiliki rata-rata daya dukung kepariwisataan terbaik sehingga diklasifikasikan sebagai kelompok destinasi pariwisata maju, yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Klaster 2 terdiri dari DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, dengan 2 aspek kurang baik dan diklasifikasikan sebagai destinasi pariwisata revitalisasi. Selanjutnya Klaster-3 terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat, memiliki capaian kurang baik pada 6 aspek sehingga diklasifikasikan destinasi pariwisata berkembang. Sementara itu Klaster-4 terdiri dari 16 provinsi lainnya dengan capaian kurang baik pada 9 aspek dan diklasifikasikan sebagai destinasi pariwisata rintisan. Hasil pemetaan juga dibandingkan dengan kebijakan penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) yang dilakukan oleh pemerintah, dimana 3 DPP termasuk dalam klaster-4 dengan klasifikasi destinasi pariwisata rintisan yaitu Bangka Belitung, Morotai (Maluku Utara), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Pengembangan pada 3 DPP ini membutuhkan pendanaan fiskal yang lebih tinggi.

---

The development of tourism destinations in Indonesia can encourage an increase in tourist visits and the length of stay of tourists while in tourism destinations. The development of tourism destinations needs to be in line with the characteristics of the tourism destinations they have. This study conducted a cluster analysis to map 34 provinces in Indonesia based on 13 aspects of tourism characteristics and carrying capacity. The results of the mapping formed 4 groups of tourism destinations with similar characteristics. Cluster-1 has the best average tourism carrying capacity so it is classified as a group of advanced tourism destinations, which consists of West Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java and Bali. Cluster 2 consists of DKI Jakarta and Riau Islands, with 2 aspects that are not good and are classified as revitalizing tourism destinations. Furthermore, Cluster-3 consists of North Sumatra, West Sumatra, Banten, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, and West Papua, having poor performance in 6 aspects so they are classified developing tourism destinations. Meanwhile, Cluster-4 consists of 16 other provinces with poor performance in 9 aspects and is classified as a pioneering tourism destination. The mapping results are also compared with 10 priority tourism destinations (DPP) policy in Indonesia, where 3 DPPs are included in cluster-4 with the classification of pioneering tourism destinations, namely Bangka Belitung, Morotai (North Maluku), and Wakatobi (Southeast Sulawesi). The development of these 3 DPPs requires higher fiscal funding."

"Salah satu dampak pandemi COVID-19 terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah menurunnya pendapatan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dampak tersebut cukup bervariasi antar kelompok pekerja migran karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi diantaranya; sektor lapangan kerja, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin serta umur. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis probabilitas penurunan pendapatan Pekerja Migran Indonesia selama COVID-19 berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi. Unit analisis pada penelitian ini adalah 109 individu yang teridentifikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia pada data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) periode agustus 2020. Dengan menggunakan regresi probit, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja migran yang memiliki probabilitas penurunan pendapatan yang tinggi adalah pekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restaurant, pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah SMA/SMK/Sederajat sedangkan pekerja migran yang bekerja sebagai teknisi dan operator dan pekerja migran dengan masa kerja 5-10 tahun memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami penurunan pendapatan. Tidak ditemukan hasil yang signfikan mengenai perbedaan pendapatan bedasarkan jenis kelamin dan umur.

---

One of the impacts during  COVID-19 Pandemic experienced by Indonesian Migrant Workers is the income loss of Indonesian Migrant Workers, the impact is varied between groups of migrant workers depending from socio-economic characteristics which include the employment sector, education level, type of work, age, gender and tenure. This study aims to analyze the income loss probability of Indonesia Migrant Worker based on socio economics during COVID-19. The unit of analysis in this study is 109 individuals identified as Indonesian Migrant Workers in National Labor Force Survey (SAKERNAS) data for the period of August 2020. Using probit regression, the results of this study indicate that migrant workers who have high probability of income loss is the migrant worker  in trade, hotels and restaurants sectors workers with education level below SMA/SMK/equivalent. Meanwhile, migrant workers who work as technicians and operators, and migrant workers who works for 5-10 years have a lower income loss probability during pandemic. Meanwhile, there are no significant results regarding differences in income based on gender and age."