Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penciptaan arsip dinamis (rekod) dalam kegiatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta cukup banyak jumlahnya Organisasi kearsipan Pemerintah Propinsi DKI diatur dalam Satminkal yang merupakan pusat kegiatan administrasi Pemerintah DKI Jakarta Di seluruh DKI terdapat 452 Satminkal besar atau kecil. Sebagai contoh Satminkal yang besar adalah Biro Umum yang menangani persuratan di dalam lingkungan kegiatan Sekretaris Daerab Pemerintah Propinsi DKI. Penerimaan surat tiap harinya pada setiap Satminkal tersantung kepada lugs tidaknya kegiatan Saiminkal tersebut dan wewenang dari unit kerja Sebagai eontoh Satminkal di bawah Sekretaris Daereh Propinsi yang terpusat kepada Biro Umum setup harinya menerima surat masuk sejumlah lebih dari 100 surat, sedangkan Satminkal Kotamadya Jakarta Pusat dengan Induk Tata Usaha (ITU) berada pada bagian umum setiap harinya menerima antara 50 sampai 100 surat Dengan jumlah Satminkal di DKI sebanyak 452, dapat dibayangkan berapa jumlah surat masuk setiap harinya. Kondisi ini membuat kegiatan administrasi memerlukan kegiatan penyusutan arsip dinamis (rekod) yang disimpan baik di ITU maupun di Cabang Tata Usaha (CTU). Kegiatan penyusutan arsip dinamis (rekod) telah diatur dalam PP No.34 Tahun 1979 yang kemudian diambil alih dan diperjelas oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Keputuean Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.100 Tahun 1994 tentang "Daftar Jadwal Retensi Arsip". Tesis ini mengadakan penelitian tentang bagaimana "Daftar Jadwal Retensi Arsip tahun 1994" dimanfaatkan dalam kegiatan administrasi DKI. Hasil analisa atau kuesioner yang diedarkan, memperlihatkan bahwa pemanfaatan "Daftar Jadwal Retensi Arsip DKI Tahun 1994" belum sepenuhnva dilaksanakan oleh seluruh karyawan khususnya pelaksana kearsipan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bahwa retensi, penyusutan, pemindahan dan pemusnahan arsip dinamis (rekod) memang sudah berjalan tetapi kegiatan ini merupakan hasil pengenalan karyawan semi petunjuk dari atasan kepada staf dan dilaksanakan menurut suatu rutinitas sehari-hari. Karena itu penulis mengusulkan agar pembinaan terhadap karyawan dan pejabal yang langsung menangani kearsipan perlu diperkenalkan kepada "Daftar Jadwal Retensi Arsip DKI Tahun 1994" meskipun menurut pendapat dari beberapa orang pejabat dan pelaksana kearsipan "Daftar Jadwal Retensi" itu masih memerlukan revisi.

---

The volume of public records produced in the DKI Jakarta Province tivities is quite well in numbered. The DKI archival organization was administrated in Satminkal (Satuan Adininistrasi Pangkat) which became the central administative activities of DKI Jakarta Governement. There are 452 Satminkal. either big or small in DKI Jakarta. As on example, one of the biggest Satminkal is "Biro Umum (Public Bureau) that manages the correspondense in the whole secretarial activities of DKI Province. The daily papers acceptance in each Satminkal depends on the extent of eat-h Satminkal activities and based on the remt authority. As an Province Secretariate which is centralized on Biro Umum, accepts more than 100 letters everyday; whereas the Satminkal of the central Jakarta regency with Induk Tata Usaha on Bagian Umum receives 50 to 100 papers. With the number of 452 Satminkal in DKI Province we can imagine how many letters are received everyday. This condition makes the administrative activities need record disposition which are stored in ITU as wel as in CTU. The record disposition activities had been arranged on Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, later taken over and clarified by the DKI Government by the "Keputusan Gubernur I]KI Nomor 144, Tahun 1994 concerning the "Daftar Jadwal Retensi Arsip tahun 1994". a theori was based on a research to get an answer how for the "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" was implemented in DKI Jakarta Administrative activities especially the Personnel Recordn. The result of the analizes based on the questioners given, show us that the use of "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" hadn't been fall carried out by the staff: especially the archival staff within the DK1 Province Government. The record retensi disposition and destruction had been accomplished though they were done as an routine in accordance with the manager instruction to the staff Therefore it is suggested to provide or arrange training relating to records management to them, the archive staff and the archival leaders. If the "Daftar Jadwal Retensi Arsip Tahun 1994" is still to be used as a code of ethies for disposition records of DK1 Province Government archieves, it must be acknowledge to the staff the archivists, the archival leader, the managers, the users in the whole provinciee of DKI Jakarta. The importance thing to be noticed by the DKI Government is the "Cap Retensi" which should be placed on each letter received. In the Archival General regulation, the disposition records must be done bundle per bundle instead of peace per peace, based on the records retensi schedules and controls or records disposition. Because of it, each letter accepted must be place in one care and together with the unit, reduced.

Abstrak :
Studi ini bermaksud membahas suatu pemberontakan yang dilancarkan oleh sekelompok elite kerajaan Sintang. Pemberontakan itu berlangsung antara tahun 1856 hingga tahun 1861. Dalam cerita rakyat setempat, sebagaimana yang ditemukan oleh 3.U. Lontaan (1975), pemberontakan itu disebut dengan Perang Tebidah. Sintang adalah suatu daerah di aliran sungai Kapuas pedalaman di Kalimantan Barat. Dewasa ini, secara administratif Sintang adalah suatu kabupaten daerah tingkat II. Perkembangan di kerajaan Sintang memiliki suatu hal yang menarik dan berbeda berkenaan dengan keadaan alamnya. Sintang terlotak di pedalaman Kalimantan Barat yang secara pages memiliki banyak sungai yang saling berhubuugan. Dan Sintang terletak di main daerah pertemuan antara aliran sungai Kapuas ciao Malawi, dua sungai induk yang saling berhubungan dan penting di Kalimantan Barat. Keadaan yang seperti itu menjadikan sungai sebagai sumber dan sarana kehidupan yang penting. Pada gilirannya ciri geografi seperti itu mewarnai kehidupan dan kegiatan penduduknya. Malahan keadaan itu memberi corak tertenlu terhadap hubungan sosial dan budaya penduduknya baik secara internal maupun eksternal. Bennet Bronson (1977) memperkenalkan suatu kerangka pemikiran yang sesuai untuk daerah yang geografuiya memiliki banyak sungai. la mengajukan suatu kerangka hipotesa sebagai model fungsional dari nageri-negeri pesisir. Kemudian dari keadaan geografis Sintang dapat ditandai beberapa tipologi kelompok masyarakatnya. Tipologi itu antara lain adalah penguasa, perompak dan penduduk sungai. Ketiga kelompok itu memiliki peranan mereka masing-masing sesuai dengan kekuasaan yang dipunyai. Kelompak perompak dapat berkembang menjadi penguasa sungai apabila kekuasaannya diakui oleh penduduk sungai yang menjadi kaulanya dan mendapat legitimasi dari kekuatan-kekuatan sekitarnya. Perbedaan kepentingan dau pengejaran kekuasaan merupakan sumber-suumber konflik Apalagi dalam tradisi kelompok Dayak hidup tindakan Menganyu yang penuh dengan kekerasan dan menjadi sumber permusuhan. Kesemua proses-proses itu, ekonomi, politik dan sosial, difahami dalam suatu kontruksi yang disebut sebagai Dinamika Lokal. Perkembangan setempat kemudian menjadi kondusif untuk sebuah perubahan dan pada gilirannya berupa pergolakan ketika berlangsung intervensi dari luar. Kekuatan yang membawa dampak mendalam terhadap perkembangan setempat itu adalah kolonialisme. Pihak kolonial Belanda memiliki kepentingan yang berkembang terhadap Sintang dalam kerangka ekspansi kekuasaannya Pokok bahasan ekapansi kolonial merupakan suatu bagian dari kajian Imperialisme. Selanjutnya dalam perkembangan kajian Imperialisme muncul sudut pandung yang mengetengahkan kancah lokal seperti dan dikenal sebagai Pendekatan Piaggiran (Peripheral Approach). Namun dalam pendekatan itu penekanan diletakan pada tingkah laku dan tindakan pihak kolonial di seberang lautan. Suatu faktor dari luar lainnya yang tidak kecil pengaruhnya terhadap Dinamika Lokal dan terutama Ekapansi Kolonial adalah unsur persaingan kekuatan kaionial lainnya (asing). Pada waktu yang hampir bersamaan, ekspansi kalonial yang tiba di ambang pintu kerajaan Sintang adalah gerakan kolonialisme Inggris dan Belanda. Di atas kertas Sintang sempat menjadi koloni Inggris ketika masa peralihan Inggris di awal abad ke-19. Kemudian terjadi penyerahan kembali ke tangan Belanda. Namun kehadiran Inggris, yang beralih ke Kalimantan UA tetap menjadi pertimbangan dalam perkemhaugan kspanui kolonial Belanda. Dengan demikian, pembahasan mengenai pemberontakan Sintang tahun 1856 hingga 1851 meugguuakan beberapa konstruksi seperti Dinamika Lokal, Ekspansi Kolonial dan Persaingan Internasional. Dalam konstruksi-konstruksi itu, latar belakang, sebab, jalannya dan akibat pemberontakan dianalisis dan diungkapkan dalam sualu penyajian yang kronologis. Kesemua proses yang menjadi sebab-sebab tidak langsung menemukan pemantiknya (pemicu) untuk meletuskan sebuah pemberontakan pada swain upaya penaugkapan seorang penruka penduduk di Ingar, cabang dari sungai Kaysu, yang berlanjut pada penyerangan benteng Belanda di Sintang. Peristiwa itu merupakan lantaran (precipated factor) alami sebab langsung. Kemudian setelah pemberontakan berakhir, melalui sebuah penindasan dan tindakan represif kalonialisme Belanda berupa pengawasan yang makin ketat terhadap kerajaan Sintang. Walau begitu, hingga akhir abadi ke-19 daerah Sintang, dan kawasan pedalaman aliran sungai Kapuas pada umumnya, tetap diwarnai oleh gejolak perlawanan terhadap kekuaaaan kolonial Belanda.

Abstrak :
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), sebagai alat seleksi yang baik, telah teruji keandalan dan kesahihannya. Namun, hasil penelitian Masoem (1997b) tentang hasil tes bahasa Indonesia dalam UMPTN memperlihatkan bahwa mata ujian bahasa Indonesia kurang memadai sebagai alat seleksi. Objek penelitian ini adalah tes bahasa Indonesia dalam UMPTN tahun 1995-1999 dengan anggapan bahwa Kurikulum SMU tahun 1994 telah diterapkan di dalam UMPTN mulai tahun 1995. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah soal bahasa Indonesia dalam UMPTN memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik. Untuk mengetahui hal itu ditelili kadar keandalan tes bahasa Indonesia dalam UMPTN yang berkaitan dengan keefektifan soal, terutama tingkat kesulitan soal, daya beda soal, dan berfungsi tidaknya kelima pilihan dalam soal bentuk pilihan ganda dengan lima pilihan itu. Kesesuaian soal dengan kisi-kisi, sebagai penjabaran kurikulum, dan kesesuaiannya dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia ragam baku merupakan hasil kajian kesahihan isi, sedangkan kejelasan kadar kesahihan konstruk itu dapat menunjukkan bahwa tes bahasa Indonesia mengukur kemampuan yang ditetapkan oleh UMPTN. Melalui penelitian lapangan terbukti bahwa tes bahasa Indonesia dalam UMPTN berkadar keandalan yang rendah dan berkadar kesahihan konstruk yang sedang. Kadar keandalan yang rendah itu menghasilkan 75% soal tidak dapat membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dan peserta tes yang berkemampuan rendah. Soal yang berkemampuan seperti itu juga menghasilkan soal yang satu hingga tiga pengelirunya tidak berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tes bahasa Indonesia dalam UMPTN tahun 1995-1999 kurang baik sebagai alai ukur. Pengkajian kesesuaian soal dengan kisi-kisi menunjukkan bahwa kisi-kisi pengetahuan bahasa, terutama tata kata, tata kalimat, dan tata makna, merujuk pada Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia (1991), sedangkan kisi-kisi keterampilan berbahasa tidak jelas rujukannya. Kisi-kisi keterampilan berbahasa yang tidak jelas rujukannya itu mengakibatkan adanya soal yang tidak menguji keterampilan berbahasa. Selain itu, kisi-kisi, terutama perinciannya, pada lima kali penyelenggaraan UMPTN, tidak pernah diganti atau diubah.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem cluster yang merupakan kebijakan pemerintah baru untuk mengembangkan unit usaha dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas, inovasi dan ekpansi usaha sebagai penentu daya saing setiap UK di sentra kayu Klender. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah inter-firm linkage dan dukungan serta peran pemerintah merupakan faktor yang esensial sebagai pendorong tingkat produktivitas, inovasi dan pembentukan usaha baru yang tinggi di dalam sentra usaha kecil UK-UK yang terletak di dalam sebuah sentra seperti sentra mebel kayu Pd.Bambu-Klender. Pendekatan penelitian ini pada dasarnya adalah pendekalan kuantitatif dengan data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui dengan jumlah responden 50 orang. Untuk memperoleh informasi-informasi yang tidak dapat trrsaring mrlalui survei maka peneliti menggunakan in-depth interview (wawancara mendalam). Analisa statistik yang digunakan merupakan analisa univariat tiap-tiap variabel dengan menggunakan mean, median. modus dan ukuran statistik deskriptif lainnya. Estimasi yang digunakan merupakan estimasi interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Analisa Bivariat dengan menggunakan tabel silang merupakan analisa yang digunakan untuk menguji ada tidaknya asosiasi antar variabel dengan ukuran statistik Chi-kuadrat (Pearcon Chi-Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio produktivitas baik itu produktivitas kapital maupun modal kecil, tingkat inovasi para UK-UK juga rendah dan pembentukan usaha baru terjadi di sentra ini. Pembentukan usaha baru tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah UK di dalam sentra tersebut secara cepat. Jumlah UK yang terus bertambah semata-mata hanya karena Klender sudah memiliki label sebagai industri furniture kayu, sehingga sebagian besar masyarakat Jakarta akan mengambil furniture dari area ini. UK-UK yang terus bertambah tersebut bukan merupakan UK-UK yang memiliki kemampuan usaha yang baik. Untuk variabel interfirm-linkage, ditemukan dari penelitian ini, bahwa ternyata mayoritas UK di dalam sentra mebel kayu Pondok-Bambu-Klender ini mengambil bahan-bahan baku dan mesin untuk produksinya dari luar sentra Klender karena harga yang anehnya justru lebih murah di luar sentra daripada di dalam sentra itu sendiri. Hanya beberapa komponen pendukung seperti engsel mebel, lem dan komponen lain yang diambil dari dalam Klender. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dan interfirm linkages merupakan faktor esensial bagi produktivitas, inovasi dan PUB sentra ini. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan-hubungan asosiasi yang terbukti secara statistik bahwa produktivitas, inovasi yang rendah disebabkan oleh inter-firm linkage baik secara horisontal maupun vertikal tidak terjadi di dalam sentra ini. Begitu pula pemerintah, dibuktikan bahwa tidak adanya peran pemerintah berasosiasi dengan tingkat produktivitas dan inovasi yang rendah.

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelitian tentang kebijakan diskriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak disriminasi harga minyak tanah untuk keperluan industri dan rumah tangga degan menggunakan model permintaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di peroleh dari PT Pertamina, BPS dan instansi terkait Iainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; pertama, analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan kondisi tentang minyak tanah. Kedua , analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh permintaan minyak tanah terhadap kebijakan diskriminasi harga minyak tanah. Program SPSS digunakan untuk memperoleh model permintaan minyak tanah dan Metode Eksponensial Smoothing untuk melakukan peramalan variabel bebas terhadap permintaan minyak tanah. Parameter yang dipakai dalam analisis permintaan adalah elastisitas harga dan elastisitan permintaan. Hasil Analisis Elastisitas harga minyak tanah di DKI Jakarta untuk sektor industri -0,642 dan sektor rumah tangga - 0,857. Sedangkan di Jawa Barat elastisitas harga minyak tanah untuk industri -0,591 dan sektor rumah tangga - 0,935. Berdasarkan elastisitas harga tersebut dapat dijelaskan dampak diskriminasi harga minyak tanah untuk sektor industri dan rumah tangga.

Abstrak :
ABSTRACT
This Study proves that the validity of Cobb-Douglas production function with constant return to scale and Hicks neutral technological change at manufacturing industry in Indonesia during 1985-1990, especially for two-digit ISIC 31, 32, 33. The author found that the output elasticities of capital is much more than its labor in each sub-manufacturing industries. Therefore, industries in Indonesia have been developed with capital intensive and labor saving biases in technological progress. In addition, the empirical results indicated that the Cobb-Douglas production function is decreasing return to scale.

On the other hand, the substitution elasticities for ISIC 31 is inelastic, but others are elastic. This results indirectly linked to the government policy. In the economy as a whole, the capital induce become more expensive with the government policy. Consequently, the ISIC 32, 33 will tend to labor intensive, except for ISIC 31. However, actual rate of return on capital is much more greater than its marginal product, reflecting the higher cost of expansion and development of sub-manufacturing industries in Indonesia from social welfare point of view.

Beside that, actual return to labor is lower than value of its marginal product every year during the observed period. Essentially, for the period observed, the sub-manufacturing industries in Indonesia has not benefited the labor cost comparative advantage which should be enjoyed in the labor market with excess supply of labor. Therefore, the prospect of output of the sub-manufacturing industries do not achieve a satisfactory from the Hecksher-Ohlin theory point of view. However, Indonesia should increase the output of industry in order to lower the fixed cost of production per unit through optimality the utilized capacity.

Abstrak :
RINGKASAN
Jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.

Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.

Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.

Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.

Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.

Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah.

Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.

Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift- share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

Abstrak :
Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bldang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa arde baru kemarin yang menerapkan sistem sentralistik dalam pembangunannya. Padahal daerah ini termasuk daerah penyumbang tertinggi pada devisa negara terutama dari sektor pertambangan dan galian. Oleh sebab itu sebagian dari rakyat Papua merasa tidak puas dengan kondisi daerahnya dan mengangkat senjata melakukan perlawanan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga membuat kondisi perekonomian dan pembangunan di Papua sedikit terganggu dan semakin membuat rakyat Papua hidup tidak tenang dan miskin. Padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa banyaknya dan Jika dikelola dengan benar serta provinsi ini mendapat pembagian yang layak, maka rakyat Papua akan menlngkat kesejahteraannya. Pemerintah menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepada Provinsi Papua dan untuk menutupi kekecewaan sebagian besar rakyat Papua, maka pemerintah pusat menyetujui tuntutan rakyat Papua untuk mengurus diri dan kekayaan alam mereka sendirl lewat UU Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomlan masyarakat Papua, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang yang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan analisa Location Quotient ( LQ ) yang dlfokuskan pada tahun 2001 ( Tahun dimana UU Otonoml Khusus dimulal ), maka diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertambangan dan yimg diharapkan adalah ? Meningkatkan Standar Hidup masyarakat Papua dengan terciptanya Pendidikan dan Kesehatan yang murah, tepat dan bermutu". Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua harus benar-benar memanfaatkan momentum otonomi khusus ini dengan mengacu pada hasil perhitungan LQ dan analisa kebijakan yang harus diambil berdasarkan pendekatan AHP. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan rill masyarakat Papua dengan menyesuaikannya pada sltuasi dan kondisi yang berkembang d! daerah Papua. Dan disarankan juga menyesuaikannya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga pemerintah Provinsi Papua bers!ap dlri dalam menghadapi era persaingan bebas terutama di wilayah Asia Pas!fik, dengan meningkatkan kualitas SDM dan standar hldup masyarakat Papua.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tenagakerja pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian dengan menggunakan analisis data panel terhadap enam daerah provinsi di Jawa dan Bali dari tahun 1985-2009. Hasil studi memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh lebih besar terhadap permintaan tenagakerja pada industri tekstil dibanding industri pakaian jadi. Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan tenagakerja industri TPT adalah produktivitas, output industri dan pengeluaran industri untuk modal (kapital).

---

ABSTRACT
This thesis explores some factor whict influence labour demand on textile and textile product industry (TPT) in Indonesia. The research using econometric analysis of data panel on 6 region in Java and Bali period 1985-2009. The results of study showed that minimum wages policy has bigger influence on labour demand in textile industry compared to labour demand in garment industry. Other factors that influence labour demand of TPT industry in observation areas are productivity, output and industry capital expenditure.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan mencari alternatif solusi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui survei lapangan. Hasil potensi menunjukkan bahwa potensi pajak restoran pada tahun 2007 cukup besar, dengan estimasi mencapai 2,8 kali lipat dari realisasi tahun 2006 yaitu Rp1.000.549.824, atau efektivitas pajak 2006 sebesar 35,57%. Sedangkan potensi pajak hotel lebih tinggi lagi, yaitu 5,3 kali lipat dari realisasi tahun 2006, yaitu Rp97.801.873, dengan efektivitas pajak 2006 hanya 18,80% jika diukur berdasarkan potensi pajak hotel 2007. Jauh rendahnya realisasi dibandingkan potensi yang ada disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau pengelola/pemilik dalam membayar pajak. Hasil analisis penilaian ahli untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran menyarankan strategi utama adalah peningkatan kelembagaan. Ini meliputi:
- Meningkatkan koordinasi, komunikasi, pembinaan, dan sosialisasi
- Membuat petunjuk pelaksanaan/teknis dan alokasi anggaran pemungutan pajak
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel dan restoran Kedepannya, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan disarankan untuk menerapkan strategi sesuai hasil analisis ini, yaitu:
- Melakukan kajian ulang sistem SKP (Sistem Kewajiban Pajak) yang ada sekarang
- Memberlakukan sistem billing bagi wajib pajak yang cukup besar/sedang
- Menegakkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkat secara signifikan.