Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan melihat bagaimana keterkaitan sektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, baik terhadap sektor penyedia input maupun sektor yang mengunakan output sektor perikanan laut maupun air tawar. Dengan melihat daya penyebaran dan derajat kepekaannya, ingin diketahui apakah sektor perikanan laut dan air tawar merupakan sektor andalan di DKI Jakarta. Tesis ini juga akan melihat berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.Model 1-0 akan dipergunakan dalam tesis ini dan sebagai alai anaiisis digunakan tabel 1-0 DKI Jakarta Tahun 2000 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Sedangkan besarnya kebutuhan investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1% sektor perikanan, dihitung dengan menggunakan koefisien ICOR.Hasil analisa menunjukkan sektor perikanan laut maupun air tawar bukan merupakan sektor andalan di DKI Jakarta karena daya dorong sektor ini terhadap perekonomian relatif kecil (kurang dari satu). Demikian juga derajat kepekaan sektor perikanan laut maupun air tawar relatif kecil. Pengembangan sektor perikanan dapat dilaksanakan secara tidak Iangsung dengan jalan mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai derajat kepekaan relatif tinggi di perekonomian. Seperti sektor jasa restoran.Sektor perikanan laut maupun air tawar mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain di perekonomian, lebih banyak dari sisi sumber input dari pada dari sisi pengguna output. Sedangkan jika dilihat dari penanannya (%) sektor tersebut temyata mempunyai keterkaitan dengan sektor lain di perekonomian dari sisi output lebih besar dari pada input.Investasi yang dibutuhkan sektor perikanan laut maupun air tawar untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1%, dengan PDRB sektor perikanan 2003 sebesar Rp.34,38 miliar , ICOR 6,57 adalah sebesar Rp. 2,26 miliar.Karena keterbatasan lahan untuk kegiatan budidaya air tawar, maka pengembangan dapat lebih di arahkan pada kegiatan produksi di sektor perikanan laut. Selain itu mengingat Jakarta adalah kota jasa, maka diharapkan pengembangan sektor perikanan bergeser ke jasa pemasaran hasil perikanan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi pengolahan sampah akhir di Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah teknologl yang digunakan dalam pengolahan sampah, aiternatif pemilihan lokasi dan besarnya biaya investasi serta kelayakan suatu proyek pembangunan tempat pengolahan sampah akhir.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriftif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sehubungan dengan penempatan lokasi, disamping itu dilakukan pula wawancara dengan para pihak (staekholder) yang terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pegawai Pemda DKI Jakarta yang terbentuk dalam Tim Asistensi Persampah Provinsi DKI Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pembangunan tempat pengolahan sampah akhir (TPST teknologi incenerator skala besar), waste to energy dengan kapasitas produksi 1500 ton sampah/hari, menghabiskan biaya investasi lebih kurang sebesar Rp. 128.186.549.000,- dan dari hasil perhitungan didapat total present value selama 20 tahun sebesar Rp. 248.429.789.000,-, maka dihasilkan Net Present Value sebesar Rp. 120.243.240.000,- (bernilai positif), maka pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu teknologi incenerator skala besar (waste to energy) di Marunda Jakarta Utara, layak untuk dilaksanakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus hal-hal yang didentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium, besarnya biaya satuan dan gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan pengujian) di Laboratorium Kesmavet sebagai bahan masukan untuk pengambil keputusan untuk menuju efisiensi dan efektifitas pembiayaan.Penelitian ini merupakan merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Laboratorium Kesmavet sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya. Di samping itu dilakukan pula wawancara dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan pusat produksi (pengujian fisik kimiawi, pengujian mikrobiologi dan pengujian residu) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan sebagai dasar bagi perhitungan kapasitas output Laboratorium Kesmavet. Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari-Desember 2003. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Laboratorium Kesmavet terutama dalam hal ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat biaya produksi menggunakan Step Down Method. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Laboratorium Kesmavet belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bawa 77,49% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlah tersebut biaya pegawai menyerap 31,83% (terdiri dan gaji 24,50% dan insentif 7,33%). Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 54,88% dan biaya produksi 45,12%. Biaya satuan yang didapatkan tanpa biaya investasi untuk pusat biaya pengujian fisik kimiawi sebesar Rp. 175.438 per sampel; untuk pengujian mikrobiologi sebesar Rp. 412.364 per sampel; dan pengujian residu sebesar Rp. 676.801 per sampel. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya pegawai (terutama gaji). Kinerja pusat biaya produksi berdasarkan pencapaian kapasitas output, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa untuk pusat biaya pengujian mikrobiologi cukup efisien, sedangkan pusat biaya pengujian fisik kimiawi dan pengujian residu masih beium efisien.Dengan hasil tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk Laboratorium Kesmavet adalah: Laboratorium Kesmavet harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan keberadaan pusat pusat biaya yang sudah ada dengan mengupayakan meningkatkan efisiensi dengan cara meningkatkan demand (permintaan) pelayanan dan masyarakat agar dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada."

"Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui Desentralisasi Piskal, dengan desentralisasi fiskal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi NAD sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Propinsi NAD. Jenis data yang digunakan adalaha data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari laporan APBD Propinsi NAD dan data primer didapat dari narasumber tetpilih melalui wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata (uji t).Berdasarkan basil analisis yang dilakukan, didapatkan penerimaan rata-rata pajak daerah meningkat secara signifikan setelah desentralisasi fiskal, peningkatannya sebesar 101,53%. Jenis pajak yang mendominasi selama enam tahun adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kontribusi rata-rata penerimaan sebelum desentralisasi sebesar 60,72% dan setelah desentralisasi 40,48%, kontribusi tertinggi pada tahun 2000/2001 sebesar 68,29%. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak tertinggi selama enam tahun diperoleh dari pajak bahan baker kendaraan bermotor (PBB-K13) sebesar 332%. Penerimaan pajak daerah sebelum desentralisasi maupun setelah desentralisasi didominasi oleh tiga jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terbadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : (a) Jumlah kendaraan bermotor, (b) Jumlah pemakaian bahan bakar minyak, (c) PDB per kapita Propinsi NAD. Penerimaan retribusi daerah di Propinsi NAD berdasarkan hasil analisis didapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal, di mana penerimaan setelah desentralisasi mengalami penuranan sebesar -24,52%. Pertumbuhan penerimaan obyek retribusi daerah di Propinsi NAD selama enam tahun di dominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan selama enam tahun sebesar -5,74%. Kontribusi penerimaan jenis retribusi daerah selama enam tahun di Propinsi NAD dominan dari retribusi pelayanan kesehatan, kontribusi rata-rata sebelum desentralisasi sebesar 58,46% dan setelah kebijakan desentralisasi sebesar 87,46%."