Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas konflik yang terjadi antara Partai Komunis Indonesia dengan Partai Sosialis Indonesia dalam periode 1955-1960. Tahun 1955 ditandai dengan pemilihan umum pertama dan tahun 1960 ditandai dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Kurun waktu tersebut mencakup periode Demokrasi Parlementer serta peralihan kepada Demokrasi Terpimpin. Konflik PKI dengan PSI merupakan konflik yang berlatar be1akang ideologis. Secara historis konflik ideologi komunisme dengan sosialisme demokrat berawal dari perbedaan penafsiran terhadap Marxisme. Konflik Indeologi PKI dengan PSI mengakibatkan pertentangan kepentingan dimana satu sama lain menempatkannya sebagai lawan politik utama. Dalam sistem politik multi partai serta tumouhnya kekuatan ekstra parlementer seperti Sukarno dan militer, konflik PKI dengan PSI mewujud dalam pola-pola aliansi antara kekuatan-kekuatan politik ada. Menghadapi sejumlah isyu politik pada kurun waktu 1955-1960, PSI yang beraliansi dengan Masyumi serta dekat dengan Mohammad Hatta. Sementara PKI beraliansi dengan Sukarno. Telaah terhadap topik masalah tersebut didasarkan atas teori konflik. Dalam hal ini digunakan teori konflik dari Galtung yang memperlihatkan hubungan antara elemer-elemen konflik yaitu: perbedaan persepsi yang bersumber dari ideologi, perilaku konflik serta suasana konflik yang tercipta. Perbedaan persepsi akan membentuk perilaku konflik yang bertujuan menjatuhkan atau mengalankan lawan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang adanya gejala mobilisasi kul tural dalam kehidupan politik ai Indonesia. Gejala mi diper - kuat dengan adanya pemanfaatan kultur etnis untuk tujua" politik Di sini kultur Jawa Derperan sebagai kuluur dominan dan menjadi stabilisator Dagi kuluur minoritas lainnya Melalui m£ bilisasi kultural, konsoliaasi elit dapat terwujua. karena telah dicapai kesepakatan atas langgan dan ideologi yang berlaku. Dengan sistim politik ^ang turut mendukungnya, tujuan untuk melestarikan kuluur elit akhirnya dapat dicapai Golongan miliuer sebagai motor penggeraknya oerhasil mencipuaVen format politik yang tepat untuk mengikuti dinamika S£ sial, politik maupun enonomi. lengmgat tekad gol organ miliuer untuk tetap berperan aomman dalam jreniciupan poliuik di Indonesia, maka harus mempersiapkan landasan yang kokon antuk meng hadapi proses pengalihan tongkat kekuasaan. ' Konsolidasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun negara (state build - ing), menunjukkan bahwa golongan militer berhasil membuktikan dirinya sebagai kekuatan pemersatu di tengah masyarakat yang majemuk Kohesi kultural berbasil diciptakan melalui proses pendidikan dan diteruskan pada masa penugasan Di sinilah sosialisa si kultural dan ideologis diterapkan secara Dertahap dan te - rencana Hal mi membuat para perwira Jawa maupun non Jawa begitu menghayati citra, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai insan militer Indonesia. Namun peranannya dalam percaturan kekuasaan, selain ditentukan oleh faktor kemampuan teknis kemiliteran, masih harus ditentukan oleh seberapa jauh hubungan personal yang berhasil dibina dengan elit penguasa. Ini disebabkan karena pola integrasi aan konsolidasi elit itu sendin ditentukan melalui jalur personal yang aiperkuat secara kultural