Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Zico Fernando

Tinjauan yuridis terhadap permohonan actio Pauliana ditinjau dari undang-undang dan penundaan kewajiban pembayaran utang = petition for review juridical actio pauliana revised law of bankruptcy delay debt obligations

"Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan hanya Actio Pauliana pleh kurator, sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim. Adanya beberapa putusan Actio Pauliana menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara Actio Pauliana dengan alasan kewenangannya merupakan Pengadilan Negeri.

Legal action in the form of transfer of assets by Debtor Bankruptcy may be requested cancellation to the court. Cancellation is called actio Pauliana provided for in Article 41 through Article 50 of Law No. 37 of 2004. However, in practice it is not easy to request cancellation of the debtor to the court legal action. From some of the submissions only actio Pauliana pleh curator, to date, only a handful have been granted by the judge. The existence of several decisions of the Commercial Court declared actio Pauliana unauthorized actio Pauliana examine cases on the grounds its authority is the District Court."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28723

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rahmat Yusmal Andi

Analisa penyerapan rumah susun sederhana milik (Rusunami) oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan = Absorption analysis of low income apartment (Rusunami) by middle down income community (MBM) and low income community (MBR) in urban areas

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.
Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011

T29852

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Didit Widiana

Struktur mikro pasar valas dan manajemen risiko pasar bank: Studi ernpiris di Perbankan Indonesia = The Microstructurc of foreign exchange markets and market risk management: The empirical study in Indonesian Banking

"Tesis ini membahas struktur mikro pasar valuta asing menggunakan data transaksi harian perdagangan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah (IDR) selama periode Agustus sampai Oktober 2008. Komponen struktur mikro pasar valuta asing mencakup frekuensi dan volume perdagangan serta pergerakan harga, lmplikasi variabel struktur rnikro pasar pada rnanajemen risiko direfleksikan dalam perbandingan volatilitas komponen tersebut saat pasar dalam kondisi normal dan tidak normal melalui pendekatan Valut at Risk (VaR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) volume perdagangan cenderung tinggi pada pembukaan dan penutupan pasar dan membentuk pola U-shaped, (2) volume perdagangan tinggi pada hari Selasa dan pada hari-hari berikutnya cenderung menurun hingga Jumat (3) volatilitas pada pasar tidak normal 4 sampai 5 kali dari pasar normal dan tidak berpola U-shaped, (4) pengendali pasar selama periode observasi didominasi oleh bank asing dan bank pemerintah.

This study focus on the microstructure of foreign exchange markets using a daily transaction data set from American Dollar (USD) against Indonesian Rupiah (IDR) in periods of August to October 2008. The microstructure of foreign exchange markets variables are trading frequency and volume behavior, and price changes. The implication of these variables to market risk management is reflected on its volatility comparison between normal markets and abnormal markets using Value at Risk approach.
The results show that (l) a U-shaped pattern in volume during trading day, that is, volume is highest at the beginning and the end ofthe trading day (2) the trading volume is different within and across days. This research provide of an inverted U-shaped in volume across days. Tuesday has the lowest volume, and on the next days until Friday, volume tends decrease, (3) the volatility of abnormal markets is 4 to 5 times than normal markets. The market makers are relatively denominated by foreign banks and goverment banks."

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009

T21075

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dimas Pratama Yuda

Tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum penyesuaian kontrak karya pertambangan terhadap uu no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara = The legal analysis of legal certainty behind the contract of works cow adjustment to law no 4 of 2009 Concerning Mineral and coal mining law no 4 2009 / Dimas Pratama Yuda

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

ABSTRACT

This Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43343

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Situmorang, Jimmy

Dampak dinamis perubahan defisit anggaran terhadap transaksi berjalan melalui suku bunga dan nilai tukar dengan menggunakan metode structural vector autoregression svar = The dynamic effects of budget deficit disturbances on current account through interest rate and exchangerate using structural vector autoregression method

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui respon dinamis transaksi berjalan apabila defisit anggaran meningkat tiba-tiba melalui jalur nilai tukar dan suku bunga menggunakan data Indonesia periode 2000Q1-2013Q4 dengan model Struktural Vektor Autoregression (SVAR). Penelitian juga ingin mengetahui dampaknya terhadap PDB riil. Berdasarkan Impulse Response Function (IRF) diperoleh hasil bahwa respon transaksi berjalan atas shock defisit anggaran tidak kuat, perubahan berada pada kisaran 0,04%-0,07%. Tidak ditemukan Twin Deficits Hyphotesys dalam perekonomian Indonesia pada periode tersebut. Respon suku bunga naik dan kecil serta memerlukan tiga periode untuk memperoleh apresiasi nilai tukar. Respon PDB terhadap peningkatan defisit anggaran negatif. Berdasarkan Forecast Error Decomposition Variance (FEDV) diperoleh hasil bahwa perubahan transaksi berjalan sangat dipengaruhi pertumbuhan PDB. Pengaruh shock defisit anggaran terhadap perubahan transaksi berjalan relatif kecil.

The study was conducted to determine the dynamic effects of budget deficits distubances on current account deficit through interest rate and exchange rate using data of Indonesia in 2000Q1-2013Q4 with Structural Vector Autoregression model. The impact on real GDP also to be learned. Result of Impulse Response Function (IRF) is that the effects of shock on current account deficit is not strong, the range are between 0.04% and 0.07%. Twin Deficits Hyphotesys is not found in the Indonesia?s economy during this period. Response of interest rates is increasing and not strong. There is need three-periods to get exchange rate appreciation. Response of GDP is negative. Using Forecast Error Variance Decomposition (FEDV) is obtained that the current account changes greatly influenced by GDP."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42996

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tri Setiadi

Konvergensi produktivitas tenaga kerja manufaktur di indonesia = Labor productivity convergence manufacturing in indonesia

"[ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang sektor manufaktur dengan data panel untuk dua puluh enam propinsi di Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012. Untuk mengestimasi konvergensi penelitian ini menggunakan interval waktu tiga tahun dan lima tahun. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa konvergensi-β non-kondisional dan kondisional eksis pada industri besar dan sedang sektor manufaktur di Indonesia. Untuk Konvergensi-β non kondisional kecepatan konvergensi adalah 4,66 persen (periode tiga tahun) dan 6,83 persen (periode lima tahun) dengan halfway life selama 14,87 tahun (periode tiga tahun) dan 10,15 (periode lima tahun). Untuk Konvergensi-β non kondisional kecepatan konvergensi adalah 21,34 persen (periode tiga tahun) dan 27,16 persen (periode lima tahun) dengan halfway life selama 3,25 tahun (periode tiga tahun) dan 2,55 (periode lima tahun).

ABSTRACT

"This study aims to analyze the convergence of labor productivity of large and"

"medium industrial manufacturing sector with panel data for twenty-six provinces in Indonesia from 1988 until 2012. Result shows that β-convergence of non- conditional and conditional exist in large and medium industrial manufacturing sector in Indonesia. For non-conditional β-convergence speed of convergence is"

"4.66 per cent (three-year period) and 6.83 percent (five-year period) to halfway life for 14.87 years (three-year period) and 10.15 years (five-year period). For conditional β-convergence speed of convergence is 21.34 percent (three-year period) and 27.16 percent (five-year period) with halfway life for 3.25 years (three- year period) and 2.55 years (five-year period).";"This study aims to analyze the convergence of labor productivity of large and"

"4.66 per cent (three-year period) and 6.83 percent (five-year period) to halfway life for 14.87 years (three-year period) and 10.15 years (five-year period). For conditional β-convergence speed of convergence is 21.34 percent (three-year period) and 27.16 percent (five-year period) with halfway life for 3.25 years (three- year period) and 2.55 years (five-year period).", "This study aims to analyze the convergence of labor productivity of large and"

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T43409

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Angga Kusuma

Pengaruh variasi kadar air terhadap laju dekomposisi kompos sampah organik di kota Depok = The effect of water content variations in decomposition rate of organic waste composting in Depok city

"ABSTRAK

Timbulan sampah domestik di kota Depok dari jumlah timbulan yang ada, sekitar

65,11 % merupakan sampah organik. Sampah organik tersebut merupakan potensi

bahan baku kompos. Salah satu kontrol untuk menghasilkan produk kompos yang

mempunyai kualitas sesuai standar, perlu dilakukan pengontrolan kadar air. Akan

tetapi, proses pengomposan di UPS kota Depok tidak terdapat pengontrolan kadar

air. Karena itu, perlu diterapkan kontrol kadar air agar pengomposan berjalan

optimal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi kadar air

terhadap laju dekomposisi proses pengomposan. Lokasi penelitan adalah di UPS

Jalan Jawa Depok. Metode pengomposan yang diterapkan pada penelitian ini

adalah open windrow selama 60 hari dengan variasi kadar air 40%, 50%, 60%,

dan 70%. Parameter yang diteliti adalah laju dekomposisi material organik

(volatile solids dan lignin) serta parameter kematangan kompos (pH, rasio C/N,

dan suhu).

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa kadar air mempengaruhi parameter

suhu, volatile solid, lignin, dan karbon. Akan tetapi tidak mempengaruhi

parameter pH dan nitrogen. Kadar air yang optimum untuk laju dekomposisi

adalah 40% dan 50%. Karena pada kondisi tersebut telah mencapai suhu 550C.

Pada penelitian ini telah semua tumpukan mencapai pH optimum yang berkisar

antara 5,11-8,51. Laju dekomposisi volatile solid rata-rata pada peneltian ini

adalah 0,283%/hari. Laju dekomposisi terbesar terjadi pada tumpukan 1 sebesar

0,289%/hari. Sedangkan laju dekomposisi lignin semua perlakuan sangat lambat

dengan rata-rata 0,014%/hari. Untuk Rata-rata dekomposisi karbon pada

penelitian ini adalah 0,075%/hari. Dimana pada tumpukan 4 adalah yang terbesar,

yaitu 0,097%/hari. Sedangkan laju dekomposisi rata-rata nitrogen pada penelitian

ini adalah 0,003%/hari. Kompos pada penelitian ini mempunyai ciri kenampakan

fisik berwarna coklat kehitaman dan bentuk remah/menyerupai tanah

serta bau seperti humus, dan sudah tidak terdapat bau yang tidak sedap,

dan pH netral.Semua perlakuan memenuhi standar C/N (10 s.d 20) SNI:19-

7030-2004 tentang kualitas kompos.

ABSTRACT

Depok city has the organic fraction of the domestic waste generation

approximately 65.11%. That organic waste is a potential raw material for

composting. One of the parameters for controlling composting is water content.

However, the composting process in the Waste Treatment Unit in Depok city does

not have water content control. Therefore, it needs to be applied the water content

controlling in composting in order to gain optimal process. The purpose of this

study is to determine the effect of water content variation in organic waste

composting decomposition rate in Depok city. This study performed in Jalan Jawa

Waste Treatment Unit Depok city. Composting method which was applied is open

windrow for 60 days with water content variation 40%, 50%, 60%, and 70%. The

parameters were the rate of organic matter decomposition (volatile solids and

lignin) and compost maturity parameters (pH, C / N ratio, and temperature).

The results of this study showed that water content affected the parameters:

temperature, volatile solid, lignin, and carbon. Nevertheless, it did not affect the

parameters of pH and nitrogen. The optimum water content for the decomposition

rate was 40% and 50%. It was caused by the condition that had reached a

temperature about 550C. All of the composting piles in this study reached the

optimum pH which was ranged between 5.11 and 8.51. The average of the volatile

solid decomposition rate was 0,283%/day. The largest rate of the decomposition

occurs at composting pile no.1, 0,289%/day. Whereas, lignin decomposition rate

was very slow for all treatments with an average of 0,014%/day. The average of

carbon decomposition rate in this study was 0,075%/day while the composting

pile no.4 had the biggest carbon decomposition rate which is 0,097%/day.

However, the average rate of nitrogen decomposition in this study was

0,003%/day. The compost in this study had physical appearance characteristics

which were dark brown, formed crusts / soil resembles, smelled like humus, had

no unpleasant odor, and had neutral pH. All of the composting piles produced C/N

(10 to 20) that suitable with SNI: 19 -7030-2004, the standard for compost

quality."

2012

T31274

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Aluisius Ari

Pengecualian pajak hibah kendaraan bermotor ( Kasus Hibah Badan Pangan Dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa Kepada Departemen Pertanian)

"ABSTRAK

Sejak tahun 1970 , banyak sekali bantuan asing masuk ke Indonesia dari berbagai Negara-negara asing maupun dari lembaga-lembaga asing. Bantuan asing tersebut tentu membawa kendaraan bermotor sebagai operasional pelaksanaan dari proyek lembaga maupun Negara asing tersebut di Indonesia. Setelah berakhirnya proyek pihak Negara maupun lembaga asing tersebut umumnya menghibahkan kendaraan proyek tersebut kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh departemen ataupun instasi yang terkait. Sejak tahun 2006 Badan Pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa atau disebut dengan UNFAO memberikan bantuan untuk penanganan Flu burung kepada Indonesia yang bekerjasama dengan departemen pertanian, sejak tahun 2011 proyek FAO akan segera berakhir , pihak UNFAO sendiri akan menghibahkan kendaraan bermotor dari proyek UNFAO kepada departemen pertanian yang mewakili pemerintah Republik Indonesia.

Sejak pemberlakuan Undang undang pabean no 17 tahun 2006, semua barang khususnya kendaraan bermotor wajib dikenakan bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21, namun menurut pasal 25 khusus badan asing maupun perwakilan asing dibebaskan dari bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21. Ketika proyek tersebut berakhir, pihak asing akan menghibahkan kendaraan bermotor tersebut kepada departemen pertanian , dengan perubahan status kepemilikan , maka secara otomatis bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 akan muncul dan wajib dibayarkan oleh pihak departemen pertanian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah departemen pertanian dapat tidak membayarkan bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 sesuai undang-undang pabean no 17 tahun 2006 , mengingat begitu besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh departemen pertanian untuk melakukan pembayaran bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 tersebut. Terlebih lagi biaya bea masuk, ppn, ppnbm, dan pph pasal 21 sama bahkan lebih tinggi daripada nilai jual objek pajak kendaraan bermotor tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan undang-undnag no 17 tahun 2006, sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan

Abstract

Since 1970, many foreign aid coming to Indonesia from various foreign countries and from foreign institutions. Foreign aid would bring the motor vehicle as the operational implementation of projects and institutions of foreign countries in Indonesia. After the end of the project the State as well as foreign institutions are generally donated vehicles to the government of Indonesia project represented by departments or related institution. Since 2006 the Food and agricultural associations or nations called UNFAO provide assistance to the handling of bird flu to Indonesia in cooperation with the department of agriculture, since 2011 FAO project will soon be over, the UNFAO itself will donate vehicles to the department of project UNFAO agriculture representing the government of the Republic of Indonesia

Since the implementation of the Customs Act No. 17 of 2006, all goods, especially motor vehicle shall be subject to import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph, but according to the article 25 specific foreign or foreign representative bodies exempted from import duties, VAT, luxury sales, and pph Article 21. When the project ended, the foreign party will be donated the motor vehicle to the department of agriculture, which is a change in ownership status, it will automatically payment the VAT, luxury sales, and pph Article 21 will appear and must be pay by departemen agriculutre.

The purpose of this study was to determine whether the department of agriculture cannot pay the customs duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph appropriate customs law No. 17 of 2006, given the amount of fees to be paid by the agricultural department to make payment of customs duties, VAT , luxury sales, and the article 21 pph. Moreover the cost of import duties, VAT, luxury sales, and article 21 pph at even higher than the selling value of the object of that motor vehicle tax

This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and pertaining to legislation No. 17 of 2006, while the data in this study were analyzed qualitatively, the secondary data in the form of the theory, the definition and

ix UNIVERSITAS INDONESIA

substance of the literature, and legislation, as well as primary data obtained from interviews, then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions on the implementation of corporate social responsibility

2012

T31263

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lala Siti Sahara

Ritual harta pembayaran kepala sebagai penegasan identitas diri komunitas lokal sentani di papua = The head rendering ritual as an personal identity affirmation s of papua s local community sentani

"[ABSTRAK

Tesis ini memfokuskan diri pada bagaimana penegasan identitas diri komunitas lokal Sentani yang dieskpresikan di dalam ritual pembayaran harta kepala pada festival danau Sentani.

Para pelaku komunitas lokal Sentani menggunakan ritual dalam rangka menegosiasikan dan menyiasati penegasan kembali identitas diri mereka dan komunitasnya dalam menghadapi pelaku dan kelompok lain.

Ritual pembayaran harta kepala dalam festival danau Sentani mengalami beberapa perubahan dibandingkan ritual pembayaran harta kepala yang dilakukan di luar festival, karena para pelaku komunitas Sentani berhadapan dengan kekuatan dari luar diri mereka, seperti negara dan pasar global, sehingga mereka harus menegosiasikan, menyiasati dan menegaskan ekspresi identitas diri mereka sesuai dengan peluang yang ada.

Kepentingan pasar lebih berperan dominan atas kepentingan kelompok lokal Sentani. Pasar memiliki kemampuan mendikte atau menentukan unsur-unsur prosesi ritual yang harus melakukan penyesuaian dengan kepentingan pasar yang lebih luas.

ABSTRACT

This thesis is focused on the personal identity affirmation of local community Sentani, which expressed in the ritual of head rendering on Sentani lake festival.

The doer of community local are using the ritual in order to negotiate and to deal with the reaffirmation of their personal identity and their community in facing the other doer and groups.

The head rendering ritual in Sentani lake festival has been changed a lot compared to the head rendering out of festival because the doer of the ceremony have to dealing with forces outside themselves, such as countries and global markets, so they have to negotiate, deal with and affirm the expression of their personal identity according to the existing opportunities.

The interest of the markets play more dominant role of the local community Sentani. The market has the ability to dictate or the determine the elements of ritual procession which should make the adjustments to the interest of the broader market;This thesis is focused on the personal identity affirmation of local community Sentani, which expressed in the ritual of head rendering on Sentani lake festival.

The doer of community local are using the ritual in order to negotiate and to deal with the reaffirmation of their personal identity and their community in facing the other doer and groups.

The interest of the markets play more dominant role of the local community Sentani. The market has the ability to dictate or the determine the elements of ritual procession which should make the adjustments to the interest of the broader market, This thesis is focused on the personal identity affirmation of local community Sentani, which expressed in the ritual of head rendering on Sentani lake festival.

The doer of community local are using the ritual in order to negotiate and to deal with the reaffirmation of their personal identity and their community in facing the other doer and groups.

2015

T42937

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zunansyah Falanni

Faktor faktor yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak badan sebuah studi kasus di kantor pelayanan pajak jakarta duren sawit indonesia = Determinants of corporate taxpayer compliance behaviour a study case at duren sawit small tax office in indonesia

"[ABSTRAK

Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sudah menjadi permasalahan utama

bertahun-tahun di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Permasalahan

ini menimbulkan dampak yang besar untuk pembangunan di Indonesia, terutama

karena pajak menjadi bagian terbesar dalam penerimaan negara. Penelitian ini

dilakukan dengan melihat permasalahan ketidakpatuhan tersebut sebagai latar

belakang penelitian serta mencari tahu faktor-faktor yang menentukan kepatuhan

wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kemudian, factor-faktor tersebut akan dibagi menjadi dua aspek; aspek

karakter perusahaan dan aspek perilaku perusahaan. Selanjutnya, data berasal dari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai data sekunder dan

data survey yang didasarkan pada persepsi wajib pajak badan sebagai data primer.

Perbedaan data penelitian akan di bawa ke dalam dua analisa utama, yaitu regresi

logistic dan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak tahun sebelumnya dan

persepsi korupsi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan,

sementara faktor-faktor lainnya tidak mempunyai pengaruh secara keseluruhan.

Hal ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa semua factor-faktor kepatuhan

adalah satu kesatuan yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk mengurangi

perilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak, dimana persepsi korupsi adalah faktor

utama yang seharusnya menjadi kebijakan penting bagi pemerintah.

ABSTRACT

For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the main

problem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effect

to the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?s

revenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, and

it is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with the

compliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is divided

based on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.

The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based on

the taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply two

different analyses; first, the logistic regression and second, the multiple

regressions.

It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and the

corruption perception influence the compliance significantly, while the other

factors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be brought

together as a consideration to reduce noncompliance behavior with fighting

corruption as the key element that should be a main policy by the government;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the main