Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin mengungkapkan proses pembauran di antara etnik Cina dengan pribumi berikut masalah-masalah yang melingkupinya dengan setting studi kelompok etnik Cina dan pribumi di Kelurahan Solor Kotamadya Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KK yang menjadi penduduk resmi Kelurahan Solor (500 KK pribumi, 40 KK Cina keturunan dan 10 KK Cina totok). Responden penelitian diambil dengan menggunakan dua cara yakni cara sampling dan cara keseluruhan. Pengambilan responden cara sampling dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dengan Cara undian terhadap etnik pribumi karena jumlahnya banyak Sedangkan untuk KK etnik Cina keturunan dan totok diambil semuanya karena jumlahnya sedikit, Sejumlah 100 KK dijadikan sampel penelitian dengan perincian 50 KK etnik Cina (10 Cina totok dan 40 Cina keturunan) dan 50 KK etnik pribumi. Metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan memakai analisa korelasi rank Spearman. Selain melalui questioner data dijaring melalui teknik wawacara mendalam, wawancaraterstruktur dan pengamatan. Studi analitis ini ingin mencari hubungan antara 10 variabel bebas yang mempengaruhi terjadinya proses pembauran itu (variabel terikat). Variabel bebas itu meliputi aspek kewarganegaraan, lamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur. Sedangkan variabel terikatnya adalah asimilasi atau pembauran. Yang ingin diketahui adalah apakah ke sepuluh variabel itu menyebabkan terjadinyaasimilasi dan bila ya sejauh mana kekuatan hubungannya. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.Ho : Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama, pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivltas sosial yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri tidak mengakibatkan terjadinya pembauran.Ha Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama. pendidikan campuran, pemukiman campuran. penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekejaan/pendapatan. keterlilbatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri mengakibatkan terjadinya pembauran. Dalam pengujian hipotesis ini ditentukan taraf signifikansi 5% artinya peluang kesalahannya 5% dan taraf kepercayaannya 95%. Nilai tabel atau harga kritis sebesar 1,645 dengan df = n-2 atau 100-2 = 98( lihat tabel lampiran). Dengan memakai uji statistik Koefisien Korelasi rank Spearman hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat. Kekuatan hubungannya sebesar 0,802. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kesepuluh variabel di atas mempengaruhi terjadinya pembauran di antara kedua etnik. Melalui penelitian itu ditunjukkan suatu fakta bahwa proses pembauran antara etnik Cina dan pribumi dapat tercipta apabila hubungan sosial di antara keduanya berlangsung intensif. Dan analisa tabel silang diketahui bahwa makin mereka sating membina hubungan sosiat proses pembauran makin tinggi, sebaliknya jikamereka tidak membina hubungan sosial yang intensif proses pembauran makin rendah. Prasangka-prasangka sosial negatip bisa dihindari manakala kedua etnik saling membuka din, saling menghargai dan menerima satu sama lain."

"Krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 2000 ini, belum ada tanda-tanda akan berakhir, bahkan telah berubah menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut, selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, juga telah mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Sebelum terjadinya krisis atau tepatnya akhir tahun 1996, jumlah penduduk miskin tercatat 21.854.800 jiwa (11 %) dan total pend uduk Indonesia (BPS, 1997,25-26). Namun dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan hasil Susenas BPS, sampal Juni 1998, jumlah penduduk yang berkategori miskin meningkat cukup tajam yakni mencapai 79,40 juta jiwa. Ini berarti, dalam kurun waktu kurang dan dua tahun, pertambahan angka penduduk miskin mencapai 363,30 %.Tetapi yang Iebih menarik diperhatikan untuk dikaji dan diteliti dan peningkatan jumlah angka kemiskinan tersebut, adalah realitas dan dimensi masalahnya. Kemiskinan ternyata tidak hanya dialami dan didominasi oleh penduciuk yang berlatar belakang pendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan dan keahlian, tidak mempunyaí pekerjaan tetap, malas, bodoh dan hal-hal lain yang telah didirikan dan diidentikkan dengan keberadaan orang-orang miskin, sebagaimana anggapan yang berlaku selama ini.Tetapi juga bisa menimpa dan menghimpit masyarakat yang memiliki ketrampilan an keahlian di bidang tertentu serta memiliki tingkat ketekunan dan keuletan yang tinggi dalam bekerja.Diantara masyarakat yang memiliki ketrampilan dan keahlian serta keuletan dan ketekunan dalam bekerja itu, namun masih dihimpit oleh masalah kemiskinan adalah masyarakat Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencahaniar' sebagai pengrajin gerabah. Salah satu indikator bahwa pekenjaafl mereka didasarkan atas ketrampilan dan keahlian yang disertai dengan keuletan dan ketekunan dalam bekerja, aclalah gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin telah menembus pasar mancanegara dan suclah rnendapatkan pengakuan standar mutu internasional, dengan diterìmanya Iso 9002 pada awal tahun 2000 ini. SelaIn itu, gerabah juga merupakan salah satu komoditas eksport dan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai devisa yang dihasilkan menempati urutan ketiga setelah komoditas mutiara dan batu apung. Hanya saja, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki pengrajin tersebut belum dapat mengangkat dan mengeluarkan mereka dan situasi cian himpitan kemiskinan yang dialaminya.Berbagai upaya dan program telah diluncurkan, balk oleh pemenintah maupun swasta untuk memberdayakan pengrajin. Misalnya melalui program IDT, Diktat, pemagangan dan bantuan modal usaha, namun belum menghasilkan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan hidup pengrajin. Ironisnya lagi, program-progam yang diluncurkan tersebut, manfaatnya Iebih banyak dirasakan oleh pengusaha gerabah atau pemifik modal (‘bos', istitah setempat) yang memodali pengrajin dalam berusaha.Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hal mendasar yang menyebabkan pengrajin tidak bisa keluar dan lilitan kemiskinan adalah terbatasnya kemampuan mereka dalam mengakses pasar secara Iangsung, baik pada tingkat pasar domestik maupun pacla pasar globaL Keterbatasan ¡ni, setain dipicu oleh SDM pengrajin yang masih Iemah dalam membangun relasi dengan dunia di luar lingkungannya, juga karena ketiadaan modal (finansial) yang menunjang dan mendukung upaya dimaksud. Kelemahan pengrajin ini dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha gerabah untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Termasuk dalam menetapkan harga secara sepihak. Dengan demikian, pengrajin tidak memiliki 'bargaining position' yang signifikan atas pelaku pasar gerabah.Berdasarkan temuan tersebut, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah dan lembaga-lembaga pemberdaya lainnya termasuk LSM dan pengusaha gerabah untuk memperkuat komilmennya dalam upaya mengentaskan kemiskinan pengrajin. Dengan adanya komitmen yang kuat, diharapkan tercipta komunikasi dan kerjasama serta koordinasi yang sinergis dan produktif dalam rangka pembinaannya, dengan tetap memperhatikan dimensi pemberdayaan, guna menunjang upaya pengentasan kemiskinan pengrajin secara komprehensif dan berkesinambungan. Selain ¡tu, perlu juga dipikirkan untuk mendirikan pusat informasi pasar gerabah yang bisa langsung diakses oleh pengrajin. Penelitian yang diabstraksikan di atas bersifat deskriptif kualitatit, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu teori atau pun hipotesis tertentu. Melainkan hanya mempelajari dan mencani sebab sebab kemiskinan pengrajin, disamping menjawab pertanyaan mengapa program pemberdayaan yang diluncurkan belum melepaskan mereka dan kemiskinan. Karena ¡tu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang aspek sosial historis sebagaikonteks pengembangan Taman Pantai Kartini di Kabupaten Rembang. Dalampengembangan pariwisata tersebut terdapat faktor-faktor pendukung danpenghambat sehingga pemerintah harus menetapkan kebijakan denganmemanfaatkan potensi fisik, sosial budaya dan historisnya dengan tepat. Penelitianini penting mengingat Taman Pantai Kartini merupakan aset pariwisata yang palingberpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaanpengembangan tersebut, kebijakan pengembangan fisik yang saat ini sedangdilaksanakan harus mendukung pengembangan sosial budaya dan historisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan datadeskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) denganpara informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposivesampling, dengan lingkup informan mencakup pemerintah, swasta, masyarakatyang meliputi tokoh masyarakat, nelayan dan pedagang. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa arah darikebijakan pengembangan saat ini mengacu pada pengembangan fisik Taman PantaiKartini. Pengembangan fisik tersebut bertujuan untuk melengkapi fasilitas danSarana pariwisata yang masih kurang. Selain itu, pengembangan fisik diarahkanUntuk dapat mendukung peningkatan potensi sosial budaya dan historisnya. Hal inidilakukan dengan cara memperbaiki/menambah bangunan dan benda-bendawarisan/peninggalan (tourism herritage) yag ada di lokasi tersebut. Pembangunanfisik berupa sarana dan prasarana tersebut juga digunakan untuk memfasilitasiatraksi pariwjsa dalam bentuk seni dan budaya masyarakat/tradisional. pelaksanaan pengembangan Taman Pantai Kartini melibatkan beberapasektor terkait antara lain, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga komponentersebut tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang saling terkait.Pelaksanaan kerjasama dengan sektor Swasta masih belum berjalan denganmaksimal. Faktor penyebabnya adalah pihak pemerintah belum mengadakanpromosi dan sosialisasi pengembangan secara maksimal kepada swasta. Sehinggapihak swasta masih beranggapan bahwa Taman Pantai Kartini masih belummempunyai prospek yang cerah. Sedangkan hubungan dengan masyarakat,pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan sosialisasi pengembanganmaupun pembìnaan kesenian dan budaya masyarakat untuk memperkaya atraksiparìwisata di Taman Pantai Kartini. Faktor kendala yang paling penting dalam pengembangan lokasi ini tdalahpendanaan dan pelaksanaan promosi yang masih belum tepat, baik strategis, sasaranmaupun produk wisata yang ingin dipasarkan belum terfokus. Hal ini dapat dilihatpada pelaksanaan penyiaran iklan yang fokusnya Taman Pantai Kartini justru belumada penyiaran iklan hanya berkisar iklan layanan masyarakat dan pembinaankesadaran dan kedisiplinan masyarakat terutama terhadap kebersihan dankelestarian lingkungan hutan dan laut di Rembang. Faktor sosial budaya yangrnenjadi penghambatan adalah kondisi yang kurang aman dan nyaman, terutamapada waktu malam hari. Karena pada malam hari, lokasi ini banyak terdapatsekelompok pemuda yang sering minum minuman keras, beberapa wanita tunasusila, dan wanita yang menawarkan jasa seks. Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat pengembanganTamari Pantai Kartini tersebut, untuk mengahadapi permasalahan dana makapemerintah harus meningkatkan sistem kemitraan terhadap sektor swasta denganstrategi pendekatan dan promosi obyek tersebut dengan tepat. Sedangkan untukmengatasi masalah sosial budaya, pemerintah harus lebih menggiatkan sosialisasikepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakansuasana yang aman, nyaman dan tertib. Oleh sebab itu secara keseluruhanPemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban melaksanakan koordinasi,Perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan daya tarikObyek wisata Taman Pantai Kartini."

"ABSTRAKRelasi antara masyarakat, negara dan warga Ahmadiyah seringkali mdash;untuk tidak menyebut selalu mdash;berakhir dengan pengingkaran akan hak-hak dasar yang melekat pada tiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga Ahmadiyah. Namun demikian, fenomena menarik terjadi di kabupaten Wonosobo, yang mencoba mengurai persoalan keberagaman melalui sebuah kebijakan inklusi. Penelitian kualitatif ini akan membahas mengenai kebijakan atau politik inklusi yang dilakukan oleh kabupaten Wonosobo dalam merespon keberagaman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian seputar relasi internal dan relasi eksternal kepala daerah sebagai agensi dan struktur pemerintahan Wonosobo dengan kompleksitas politik lokal yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini berpamrih menemukan faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan model kebijakan politik inklusif atau diskresi discretionary policy . Penelitian ini beragumentasi bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh keberpihakan personal kepala daerah dalam mekanisme intervensi kedalam struktur pemerintahan berkenaan dengan implementasi model kebijakan politik inklusif atau kebijakan diskresi discretionary policy . Hal ini juga berlaku dalam konteks eksternal pemerintahan dimana kepala daerah memainkan peran sentral dalam hubungan antara kepala daerah dengan kelompok kepentingan lainnya dalam politik lokal di Wonosobo. Termasuk didalamnya adalah perubahan kepala daerah pasca Pilkada.

---

ABSTRACTThe relation between the society, the country and Ahmadiyya community often not to mention to always ended with the denial of basic rights inherent in every citizen of Indonesia, Ahmadiyya community shall be no exception. However, an interesting phenomenon occurred in Wonosobo district, which is trying to unravel the issue of diversity through a policy of inclusion. This qualitative research will discuss the policies or politics of inclusion that has been done by the Wonosobo district in responding to the diversity of the communities in the region. This research would like to response a research questions about the relation of internal and external relations from a regional head Wonosobo to become an agencies and government structures with the complexity of local politics that surrounded him. In addition, this research have the intention to found the factors that enable the sustainability model of inclusive political policy or discretion discretionary policy . This research argues that implementation of inclusive policies that occurred in Wonosobo has been influenced by personal bias in the mechanism of regional heads of government intervention into the structure with respect to the implementation of the policy model of inclusive political or policy discretion discretionary policy . This also applies in the context of external governance in which regional heads act a central role in the relationship between the head of the region with other interest groups in local politics in Wonosobo. Included the transition of the regional heads from the post elections."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"ABSTRAKKarena kecenderungannya untuk berperan sebagai pelestari kebudayaan sendiri, komunitas musik tradisi kerap kali melakukan pendidikan kesenian semata-mata bagi kalangan etnis tertentu. Padahal, musik memiliki nilai universalnya, yaitu dapat dipahami dan dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk di luar masyarakatnya; hal mana juga akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat multikultural dan toleransi bermasyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan terjadinya transfer pengetahuan dalam pengajaran musik tradisi, khususnya dalam komunitas gamelan Bali, di mana para peserta yang berasal dari luar etnis Bali maupun agama Hindu, dapat mempelajari dan memahami ragam seni gamelan serta nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, penelitian dalam metode kualitatif ini juga dimaksudkan untuk membuat model tranformasi komunitas musik tradisi yang memberi ruang keterbukaan interaksi antara komunitas dan anggotanya yang berasal dari berbagai latar budaya. Gagasan besar penelitian ini adalah menjadikan pendidikan musik di komunitas tradisi sebagai peristiwa lintas pengetahuan dan kebudayaan, yang berikutnya diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran atas keberagaman dan toleransi yang lebih erat.

---

ABSTRACTGamelan, the Balinese traditional music, was formed as reflection of cultural preservation, especially during twentieth century when cultural industry has implied massively by tourism regulation and activities. After Ajeg Bali rsquo s political tendency and openness of Balinese society with global culture, the locals try to protect their own tradition and act to be more exclusive to the outsiders. Moreover, the tourism market often uses the arts as commodity which in several ways had superficially simplified them in other side, the government perpetuates tourism regulation that explore Balinese culture particularly rather than cross cultures history and situation. This research conducts to find out how the Balinese gamelan community transforms and negotiates their role in this situation could they show their free expression in gamelan plays without restrained by the markets as well as reach original accomplishment to distinguish them with the traditional groups. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang jaringan penolakan terhadap perusahaan tambang di Pegunungan Kendeng Utara, yang terdiri dari beragam aktor dengan latar dan identitas yang berbeda. Berbagai kajian terdahulu tentang gerakan perlawanan petani terhadap perusahaan tambang hanya menguraikan bentuk-bentuk perlawanan petani serta kontribusi beragam aktor, akademisi dan aktivis NGO, dalam mengadvokasi gerakan perlawanan terhadap perusahaan tambang, namun belum menguraikan keterhubungan beragam aktor yang memungkinkan bertahan dan berkembangnya gerakan sosial. Melalui studi kasus terhadap Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK yang melakukan gerakan perlawanan terhadap rencana penambangan PT SI dan PT SMS, penelitian ini menemukan bahwa JMPPK mengembangkan relasi informal di antara beragam aktor, seperti komunitas Sedulur Sikep, kalangan muslim, akademisi, aktivis NGO, dan berbagai aktor individual, dalam membangun aliansi gerakan sosial. Selain itu, meski terdiri dari beragam aktor, jejaring informal yang terjalin secara intensif mampu membentuk identitas kolektif yang terbingkai dalam framing ldquo;pelindung ibu bumi rdquo; untuk menandai pentingnya melindungi Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman pengrusakan akibat penambangan, sehingga gerakan sosial ini mampu mempertahankan militansi penolakan terhadap kehadiran perusahaan semen di Pegunungan Kendeng Utara.

---

ABSTRACTThis research discusses anti mining movement networks in North Kendeng Mountains which actually intertwine various actors with different identities and backgrounds. The previous studies of peasant movement and anti mining movement commonly tend to examine the form of peasant movement and the type of actor rsquo s contribution such as scholars and NGO rsquo s activists in advocating and struggling against mining industry. But there is lack of explanation in examining the intertwinement of actors in term of empowering and sustaining social movement. By considering research about Jaringan Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK ndash The anti mining networks of Kendeng Mountains which struggles against mining industry of PT Semen Indonesia and PT SMS, this research aims to understand the informal networks of JMPPK combined through Sedulur Sikep, Muslim community, scholars, NGO rsquo s activist, and individual initiatives in developing social movement rsquo s alliance. The network which is intensively interlinked various actors is able to develop collective identity by using the framing of ldquo Pelindung Ibu Bumi The Guard of Mother Earth . rdquo This framing will be identified as the sign of social movement to protect North Kendeng Mountains and the way of anti mining movement members to support the struggles against cement industry. "

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi tentang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat pengrajin tenun komunitas Kaine rsquo;e. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi kelembagaan Komunitas Kaine rsquo;e dalam mengembangkan hasil kerajinan tenun ikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan program dengan melibatkan kolaborasi Quadruple Helix yakni sinergi empat aktor yakni pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas. Metode Penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Tempat penelitian berada di Desa Teun Bain, Kabupaten Kupang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin tenun komunitas Kaine rsquo;e mendapatkan dukungannya berupa pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah daerah yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, YSKK, Pelatihan dan Pembinaan serta keikutsertaan dalam pameran, pengusulan hak paten, dan peningkatan kecintaan masyarakat terhadap hasil kerajinan di daerahnya. Hambatan yang dihadapi pengrajin tenun adalah keterbatasan bahan baku, permodalan dan pemasaran. Hubungan kerjasama Komunitas Kaine rsquo;e dengan YSKK melalui bantuan pemasaran tenun dan manajemen organisasi, sedangkan hubungan komunitas Kaine rsquo;e dengan academia yaitu dengan mendapatkan pengetahuan tentang kualitas tenun, sedangkan dengan komunitas tenun lainnya yakni tergabung dalam gerakan MAMPU Majukan Perempuan Miskin . Selanjutnya peserta pelatihan juga telah memperoleh alternatif sumber pendapatan baru dari produk yang dihasilkan dalam pelatihan jika dilihat dari segi potensi pendapatan potential income.

---

ABSTRACTThis research explores the development of creative economy based on community empowerment. Besides, this study also aims at determineing the social networking community of Kaine 39 e in developing handicraft weaving. This study uses qualitative data conducted by the efforts of creative economic development based on community empowerment through training and collaborative program involving the Quadruple Helix synergy of four actors namely the government, private sector, academia and the community. This research uses in depth interviews, observation and documentation. The location of research is in the village of Teun Baun, Kupang. The results shows that the weaving community Kaine 39 e get the support in the form of training and development from local government through the Department of Trade and Industry, YSKK, Training and Development as well as the participation in the exhibition, proposing patents, and increased love of society for handicrafts in the region. Barriers faced weaving is that it has limited raw materials, capital and marketing. Community cooperation relationship with YSKK Kaine rsquo e weaving through marketing assistance and organizational management, community relations while Kaine rsquo e with academia is to gain knowledge about the quality of weaving, whereas the other weaving communities that are members of the movement ABLE Advance Poor Women . Furthermore, trainees also have obtained alternative sources of new revenue from products produced in training when viewed in terms of revenue potential potential income ."

"Keluarga adaah unit terkecil dalam masyarakat, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsinya masing masing terutama fungsi ekonomi. Anggota keluarga sebagai sumber daya manusía (SDM) harus terus di bangun, hal ini seperti dijelaskan dalam GBHN 1998 karena sangat penting bagi proses pembangunan bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, maka dalam pembangunan diharapkan dapat memobilisasi segenap potensi dan sumber daya yang ada dengan memberdayakan keluarga. Salah satu institusi strategis yang telah ditempuh untuk memantapkan keberhasilan pembangunan, yaitu Badan Koordinasi Ketuarga Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia dengan suatu pendekatan yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan sekaligus memantapkan kesertaan adalah perbaikan ekonomi keluarga guna mewujudkan Norma Keluarga Kecil bahagia Dan sejahtera (NKKBS), dengan membentuk UPPKS. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun kenyataan di lapangan terlihat bahwa dengan masuknya keluarga dalam sebuah UPPKS ada yang meningkat tingkat kesejahteraannya namun masih ada keluarga yang masih dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi yang harus ditingkatkan tingkat kesejahteraannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkannya maka dalam penelitian kali ini akan melihat tentang prosesi pemberdayaan keluarga melaluí UPPKS, karena keluarga juga merupakan faktor penentu dalam melakukan usaha-usaha perbaikan tíngkat kesejahteraan keluarga disamping faktor Lainnya seperti modaL sarana dan prasarana melalul kelompok UPPKS. Penelitian ini dilakukan di empat kecamatan yang ada di Kotamadia Pontianak dengan menggunakan pendekataflkUalitatif dengan tipe penehtian deskriftif analisis, jadi peneUti hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada dalam pemberdayaan keluarga melalul kelompok UPPKS. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dan Young dan Mack bahwa interaksi sosial adalah kunci dan semua kehidupan sosial, o!eh karena itu tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Selain itu mengingat manusia mempunyai naluri untuk hidup dengan orang lain yang disebut gregariousness dan karena manusia disebut juga social animal (mahkluk sosial) Dan mengenal motivasi mengambìl teori motivasi Maslow bahwa adanya tingkat-tingkat kebutuhan dan perubahan daya dorong. Perubahan daya dorong atau istilah Masiow "Propotency" berarti bahwa apabila semua tingkat kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat fisik seperti pangan, papan, sandang, juga kebutuhan biologis akan merupakan kebutuhan yang pa!ing dominan. lstilah lain Maslow tentang keadaan tersebut diatas adalah "propensity of human needs". Sedangkan mengenai pemberdayaan Rappaport mengatakan "pemberdayaan adalah suatu cara dengan rnana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya". Dari hasil penelitian tentang pemberdayaan keluarga melalul UPPKS yang telah dilakukan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Masth ada keluarga yang belum dapat memanfaatkafl UPPKS sebagai wadah pemberdayaan keluarga sehingga masih ada anggota keluarga yang belum diberdayakan. dan manfaat yang diperoleh oleh informan utama dalam mengíkuti UPPKS masih sekitar bantuan modal usaha belum sampai ke pengembangan usaha karena hanya terfokus ke usahanya karena jarang rriengikuti kegiatan kelompok . Keluarga yang tingkat kesejahteraaflflYa masih KS 1 dan II pemberdayaan keluarga masih terfokus ke ekonomi saja, lain hainya dengan keluarga yang telah KS Ill, dimana selain faktor ekonomi juga telah dapat mengembangkan diii ke bidang lain yaitu ínteraksi dan memotivasi keluarga lain dalam anggota UPPKS dan masyarakat sekitar tempat tinggal, jadi bukan untuk keluarga sendiri tapi meluas ke keluarga di lingkungannya."

"ABSTRAKProgram-program pemberdayaan ekonomi perempuan belum mampu melakukan transformasi sosial karena programnya yang women specific. Studi ini mengungkap pengalaman Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita PPSW Pasoendan dalam melibatkan laki-laki sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial, terutama transformasi gender yang mana laki-laki sebagai aktor ikut berpartisipasi didalamnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan usaha transformasi PPSW Pasoendan tidak mudah tetapi bisa dilakukan yang ditunjukkan oleh adanya program non spesifik laki-laki dan program spesifik laki-laki yang ternyata berdampak secara internal organisasi dan eksternal masyarakat dampingan . Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran dan praktik keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan juga penghargaan terhadap otonomi tubuh perempuan. Dampak dari pelibatan laki-laki ini, tidak hanya terjadi pada program pemberdayaan ekonomi perempuan tetapi juga pada program kesehatan reproduksi dan kesehatan lingkungan yang dikelola PPSW Pasoendan.

---

ABSTRAKWomen 39 s economic empowerment programs have not been able to carry out social transformation because of the programs are women specific. This study sought to reveal the experience of Pasoendan Women 39 s Resources Development Center PPSW Pasoendan in involving men, as a social actor, to realize social transformation, especially gender transformation. The findings of this study show that the transformation process of PPSW Pasoendan is not easy, but it is possible as shown by the presence of non men specific program and men specific program that have significant impact both internally organizational and externally assisted community program beneficiaries . The participation of men in women 39 s economic empowerment programs have impacted three areas 1 increase men rsquo s participation in housework, 2 increase men rsquo s participation in childcare and 3 increase men rsquo s respect towards the autonomy of women rsquo s body reproductive rights. Those impacts are due to the involvement of men, not only on women 39 s economic empowerment programs but on other programs such as reproductive health and environmental health managed by PPSW Pasoendan. "