Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapitalisasi biaya bunga merupakan suatu topik yang banyak menimbulkan polemik di kalangan akademisi, pelaku bisnis, dan kaum profesi. Pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan suatu standar yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi, yang dianggap sesuai, terhadap biaya bunga. Sejauh ini Indonesia banyak mengadaptasi standar luar seperti misalnya IAS dan FASB. Khusus mengenai PSAK no.26 yang berjudul "Akuntansi Bunga untuk Periode Konstruksi" diadaptasi dari SFAS no.34 dan bukan dari IAS no. 23.Dalam perkembangannya terkemudian, penerapan kapitalisasi atas biaya bunga disinyalir justru mendatangkan banyak permasalahan di dunia bisnis dan dianggap tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap para pengguna laporan keuangan. Hal yang banyak disorot, terutama terkait dengan keputusan calon investor dalam memilih investasi yang menguntungkan apabila metode NPV dipakai. Dari segi karakteristik kualitatif laporan keuangan, terjadi permasalahan serius dimana laporan keuangan produk penerapan kapitalisasi biaya bunga, cenderung menyalahi beberapa karakteristik utama. Sehingga laporan keuangan tersebut dipandang tidak akurat untuk dijadikan dasar penting dalam pengambilan keputusan.Penyebab utama permasalahan tersebut adalah karena [1] laporan keuangan yang menerapkan kapitalisasi cenderung menjadi tidak relevan, akibat tidak adanya rincian mengenai penyebab timbulnya biaya bunga yang dikapitalisir. Akibatnya pengguna laporan keuangan tidak mengetahui bagian biaya bunga mana yang boleh dikapitalisasi, mana yang tidak. Selain itu [2] laporan keuangan menjadi tidak andal, akibat terkontaminasi oleh praktek semacam earnings management dan window dressing. Walaupun penerapan kapitalisasi atas biaya bunga membuka banyak peluang terjadinya manipulasi atas laporan keuangan, akan tetapi di lain pihak, karena kurang ketatnya standar yang ada, secara de jure perusahaan-perusahaan yang disinyalir melakukan manipulasi temyata tidak cacat secara hukum.Terkait dengan perusahaan properti yang pada masa booming (sebelum krisis) sempat menjadi primadona, ternyata penerapan kapitalisasi biaya bunga dijadikan fasilitas yang sangat menguntungkan untuk praktek penggelembungan nilai aset, nilai modal, bahkan untuk mendongkrak nilai laba bersih secara signifikan. Dari pengamatan 15 perusahaan properti yang listing di BEJ, yang menggunakan kapitalisasi, ternyata semuanya melaporkan laba bersih yang cukup tinggi dan rasio keuangan yang bagus. Tentu saja hal tersebut tidak berlaku apabila perlakuan expense atas biaya bunga dipilih.Dengan diijinkannya pengungkapan penerapan kapitalisasi biaya bunga yang minim seperti sekarang ini, maka banyak perusahaan properti yang menjadi cepat berkembang karena mudahnya kucuran kredit dari perbankan. Dengan tibanya masa krisis, dimana daya beli masyarakat menurun, kegiatan sektor properti kontan menjadi sektor pertama yang tersendat. Perbankan sendiri akhirnya menderita banyak kerugian akibat kredit macet dan lebih rendahnya nilai aset yang diagunkan dibandingkan yang tertera. Tentu saja ini diakibatkan praktek mark-up atas aset, yang dalam pencatatannya menyertakan biaya bunga di dalamnya.Sampai saat ini, kritik mengenai topik ini masih banyak dilontarkan baik dari kalangan FASB sendiri maupun dari IASC yang tegas-tegas menolak perlakuan kapitalisasi atas biaya bunga. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, melalui IAI, memilih untuk merevisi PSAK no.26 1994. Islam edisi revisi tersebut, ternyata justru ditambahkan suatu item baru yang dapat dikapitalisir yaitu rugi selisih kurs. Tentu saja hal ini kemudian dipandang sebagai suatu kemunduran, dibandingkan praktek akuntansi negara-negara tetangga yang tidak menerapkan hal tersebut.Kontribusi solusi yang sejauh ini dipandang berarti ialah mengenai aspek pengungkapan penuh. Untuk mempertahankan konsep kapitalisasi, PSAK no.26 perlu ditambah beberapa item pengungkapan selain yang sudah ada sekarang. Walaupun ini bukan solusi yang paling akurat, tetapi setidaknya cukup mampu untuk membendung terjadinya asimetri informasi, antara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Pendekatan teoretis yang terstruktur dipandang kurang tepat, karena adanya gap yang lebar antara teori dan praktek di lapangan. Akan tetapi jika tidak dan ingin mengadopsi standar internasional, yang tentu saja banyak keuntungannya, maka IAS no.23 merupakan suatu alternatif yang cukup baik dan direkomendasikan."

"Rumah Sakit Umum Daerah Karawang semenjak tahun 1995 telah berubah status menjadi Unit Swadana Daerah, dengan demikian rumah sakit harus membiayai biaya operasionalnya dari pendapatan fungsionalnya.Tujuan penelitian untuk menganalisa proses pelaksanaan perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang selama tujuh tahun menjadi unit swadana sehingga diketahui derajat efektifitas pelaksanaan sistem akuntansi tersebut.Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif terhadap Kebijakan, Metoda, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Dana / Anggaran.Kebijakan yang melandasi pelaksanaan perubahan sistem yaitu dari kebijakan ekstern berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Serta Perda, sedangkan kebijakan intern terdapat dalam Rencana Strategis dan beberapa Surat Keputusan Direktur.Implementasi perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual di RSUD Karawang dilakukan sejak menjadi unit swadana, tahun 1995, dilakukan secara bertahap.Perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akrual sangat bermanfaat dalam pengendalian keuangan dan pengambilan keputusan, karena menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat.Langkah - langkah yang ditempuh dalam melakukan perubahan yaitu mempersiapkan struktur organisasi sebagai wadah, membuat kebijakan intern yang mengatur pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, mempersiapkan Sumber Daya Manusia, dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung .Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sudah ada prosedur, tetapi pelaksanaannya baru mencapai 80 -90 %.Dana/anggaran setiap tahun diperlukan untuk pelaksanaan sistem akrual, baik untuk pengembanagan sumber daya manusia maupun pengembangan sarana dan prasarana.Hambatan yang ditemukan dalam proses perubahan yaitu pada Sumber Daya Manusia, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu ; enrichment, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan berkala.Sebagai saran dari hasil pembahasan, perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan akuntansi persediaan, khususnya dalam pengadaan barang dan permintaan barang stok. Dan dalam pencatatan akuntansi biaya, khususnya pemakaian kode rekening.Daftar Pustaka 20 (1984 - 2002)

---

Since 1995 the status of Karawang District Hospital has been changed to District Self-funding Unit. It means that the hospital was required matched its operating cost to its functional revenue.

The objective of this study was to assess the implementation process of the accounting system change from cash basis to accrual basis in Karawang District Hospital after 7 years became District Self-funding Unit.

The analysis was using descriptive qualitative research approach towards policy, method, human resource, infrastructure, and budget as well.

The policies that based the implementation of system change were external policy such as the Ministry of Home Affairs Policy and Local Government Regulation, and internal policies such as strategic planning and some of the Hospital Director Policies.

The accounting system change from cash basis to accrual basis has been implemented gradually since the hospital became Self-funding Unit in 1995. This system is very usefulin the finance controlling and decision-making because it provides the financial information more accurate and complete.

In implementing the system change, the steps that conducted were as follows: preparing the organizational structure, making the internal policies which arranged the accrual basis implementation, preparing human resources by giving them trainings and continue education, and providing the infrastructures.

All activities related to the accrual basis system have had the procedures. However, the implementation has just reached about 80-90%. The human resource certainly supports the system change and also the available infrastructures. The annual budget is needed to conduct the accrual basis system both for human resource and infrastructure development.

Human resource was the constraint that available in changing process. The effort that had been conducted to solve the problem was doing job enrichment, providing training and education and periodical technical assistance.

Reference : 20 (1984 - 2002)"

"ABSTRAKDengan adanya era globalisasi dan deregulasi di Indonesia banyak dibangun Rumah Sakit, terutama oleh swasta sehingga persaingan antar rumah sakit menjadi makin ketat. Oleh karena itu rumah sakit perlu melakukan upaya agar selalu dapat tetap beroperasional dengan meningkatkan kemampuan organisasi dan managemennya. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon telah berubah statusnya sebagai Rumah Sakit Swadana sejak I April 1996.Sebagai akibat perubahan status tadi maka Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati mengalami perubahan dari segi organisasi dan manajemen keuangannya. Perubahan yang sangat penting adalah yang menyangkut tentang struktur organisasi, sistem akuntansi, prosedur kerja, ketenagaan, laporan, formulir, dana, dan sarana prasarana.Struktur organisasi harus lebih fungsional. Sistem akuntansi harus menggunakan sistem yang berbasis aktual. Tenaga dan fasilitas harus ditambah agar sesuai dengan bertambahnya pekerjaan. Perubahan ini perlu bila seluruh rumah sakit berubah menjadi swadana.Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan swadana memerlukan sejumlah biaya. Hal ini ternyata masih kurang diantisipasi.

---

ABSTRACT

The Analysis Of Implementation Of Swadana Financial Accounting System In Gunung Jati District General Hospital Cirebon 1996

Globalization and deregulation in Indonesia have facilitated new hospitals, primarily the private ones. To increasing competition force's hospital to increase their profesionalisme in managing the hospital.

At this time, the Gunung Jati District General Hospital has changed its status into "Swadana? (self-financed) since April 1, 1996. As a result, the hospital has to change its organizations and management. The process of change of this hospital has the objects of this study. The important change's are organization structure, accounting system, personnel, report, form, cost, data, and facilities.

The organization structure had to be changed to more functional. The accounting system had to implement the accrual based system. Personnel and facilities had to be added to adjust with additional jobs. Report and form were to be new system. Those changes were necessary for any hospitals to become self-financed.

However, it was also observer that the changes take a considerable cost. In the reality this cost often not anticipated."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui koperasi dan cermin kesejahteraan anggotanya melalui laporan keuangan dan fungsi koperasi. Penelitian dilakukan pada satu Koperasi yang didirikan pada tahun 1961 dan jumlah anggota pada tahun 1994 berjumlah 412 anggota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif.Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa koperasi dapat melaksanakan fungsinya seperti yang dimuat dalam undang-undang perkoperasian tahun 1992 tetapi selain itu selama empat tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 laporan keuangan menujukan kurang benar dan kurang tepat. Kondisi seperti ini disebabkan ada beberapa pola perhitungan dalam Buku Besar yang tidak mengikuti prinsip akuntansi namun demikian posisi keuangan koperasi cukup baik, petunjuk ini diperoleh melalui analisa keuangan. Cermin kesejahteraan anggota ternyata tidak dapat digambarkan melalui laporan keuangan khususnya Neraca dan Sisa Hasil Usaha tetapi dapat diperoleh melalui lampiran-lampiran perhitungan sehingga pada suatu waktu dapat terjadi koperasi mengalami kerugian dan anggota mendapatkan laba. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan anggota koperasi dan koperasi dalam posisi yang sama, dimana anggota adalah pengusaha sapi perah dan koperasi memberikan fasilitas usaha ternak yang orientasinya kesejahteraan untuk anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya itu koperasi tetap harus mampu memperoteh laba agar aktivitas usaha dapat terus berjalan.Dari Penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Koperasi yang dahulu didirikan oleh para anggotanya sekarang, mampu melaksanakan fungsi koperasi bagi para anggotanya yaitu kesejahteraan."

"Hampir seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia masih menggunakan sistem akuntansi biaya konvensional. Di sisi lain, dunia usaha telah berubah sehingga biaya pengumpulan dan pengolahan informasi semakin murah, intensitas persaingan antar perusahaan semakin meningkat, dan produk yang dihasilkan makin banyak ragamnya. Dengan perubahan ini, sistem konvensional tidak dapat lagi menyajikan informasi yang dapat diandalkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan stratejik.PT Ciptakemas Abadi adalah sebuah perusahaan manufaktur kemasan fleksibel yang berada di bawah Indofood Group. Perubahan dunia usaha menyebabkan perusahaan ini harus bersaing dengan perusahaan sejenis, walaupun sebagian besar produknya digunakan oleh anak-anak perusahaan dalam Indofood Group sendiri. Dengan sistem akuntansi biaya konvensionalnya, perusahaan tidak dapat lagi menghitung biaya produknya secara akurat.Karya akhir ini bertujuan untuk merancang suatu sistem akuntansi biaya baru untuk PT Ciptakemas Abadi. Rancangan sistem baru dilakukan berdasarkan pendekatan aktivitas, dimana perhitungan biaya produk akan didasari oleh aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya.Proses perancangan dilakukan dengan memperhatikan sifat perusahaan dan menghindari timbulnya kompleksitas sehingga sistem yang baru dapat diimplementasikan dengan mudah dan spesifik untuk PT Ciptakemas Abadi. Dengan sistem baru ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya karena memperoleh informasi mengenai biaya produk sebenarnya dan nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.Karya akhir ini juga mencoba mengajukan suatu rancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan menggunakan berbagai variabel diluar bidang keuangan perusahaan, yaitu bidang internal dan bidang pelanggan, yang dikenal sebagai balanced scorecard. Metode pengukuran kinerja ini dapat menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya baru tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan .informasi akuntansi dalam penilaian prestasi manajer pada perilaku difungsional manajer dikaitkan dengan kondisi ketidakpastian tugas yang dihadapi oleh manajer, yang merupakan variabel moderating. Dalam penelitian ini juga diteliti empat variabel intervening yaitu tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, ketidakjelasan pekerjaan, dan ketidakpuasan pada penilaian prestasi. Variabel perilaku difungsional yang diukur adalah orientasi jangka pendek. Dua penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian selanjutnya telah menunjukkan bahwa ketidakpastian tugas merupakan variabel penting yang perlu dipertimbangkan. Namun ketiga penelitian di atas belum sampai pada aspek perilaku difungsional. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan data mengenai perilaku difungsional orientasi jangka pendek. Sebagai responden dari penelitian ini adalah manajer perkebunan tingkat menengah ke bawah di satu perusahaan perkebunan negara dan dua perusahaan perkebunan swasta di Indonesia. Pengambilan contoh dilakukan dengan metode cluster random sampling. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat ketidakpastian tugas yang rendah, tingkat penggunaan informasi akuntansi berpengaruh negatif pada tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, dan ketidakjelasan pekerjaan, namun tidak berpengaruh pada ketidakpuasan penilaian penilaian prestasi. Selanjutnya yang berpengaruh positif secara nyata pada perilaku difungsional manajer hanyalah tekanan pekerjaan. Pada tingkat ketidakpastian tugas yang sedang, tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian prestasi tidak berpengaruh secara nyata pada tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, ketidakjelasan pekerjaan, maupun ketidakpuasan pada penilaian prestasi. Dengan demikian tingkat penggunaan informasi akuntansi juga tidak berpengaruh secara nyata pada perilaku difungsional. Selanjutnya dapat dibuktikan bahwa ketidakpastian tugas merupakan variabel moderating dalam hubungan antara tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian prestasi dan perilaku difungsional manajer. Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan memperluas ruang lingkup penelitian pada bidang usaha lain dan perilaku difungsional lain. "

"The economic development may result in physical development growth that has to be done by construction service provider. This service may be provided locally or in other country area. While doing this construction service, the provider often faces a big safety risk and extra ordinary investment together with efficiency challenges. That is why the construction companies are always found to provide the big job in a joint operation form in order to share risks and benefits one another in a same level of quality.There are some key problems: (1) how to apply a good accounting process in a joint operation form (2) tax consequences of establishing a false form of joint operation (3) tax consequences of establishing a true form of joint operation in tax accounting view. In order to answer those key problems, the research was taken on Truba - Daewoo Joint Operation case. The focus of this research would be a study of literatures related to construction services in a Joint Operation form.As a result of data analysis and discussion, the conclusion of this process is (1) Truba - Daewoo Joint Operation was not established in a good Joint Operation form. There was no accounting process so you would not know the performance of this establishment immediately. There was also no tax return made as requested. Actually, based on this research, this Joint Operation should have accounting process because this form is really the same as Partnership, especially for tax purpose (2) there are some risks that could be happened. These risks are tax fines and penalties because of no accounting process. This condition could make tax auditors confuse because they would find no financial report so they could not determine tax payable amount (3) there are no clear tax rules as a guide for Joint Operation.The recommendations for these problems are (1) there is a need of having a clear tax rule for Joint Operation so there would be no disputes and no confusion of being a good taxpayer for Joint Operation. Government should pay attention on this matter (2) Construction Service Providers should have awareness on the terms that have same meaning with Joint Operation, such as consortium, joint operation, joint venture. This awareness is needed in order to avoid any unlimited disputes (3) Construction Companies should understand what client needs and wants related to commercial aspect (4) Construction Companies from the very beginning of construction service (from contract preparations) should be well prepared in order to understand the contract in detail."

"Dalam usahanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mengharuskan pemerintah pusat/daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dari Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban tersebut harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan sudah diterapkan paling lambat akhir tahun 2008. KSAP telah menyusun dan menerbitkan Draft SAP yang sebentar lagi akan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).Perubahan akuntansi pemerintahan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual (cash towards accrual) tersebut mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah mengakui semua aset dan kewajibannya yang memenuhi kriteria definisi dan kriteria pengakuan dalam neraca. Seiring dengan penerapan akuntansi berbasis akrual oleh organisasi sektor publik (termasuk pemerintahan), pelaporan keuangan heritage assets telah menjadi salah satu isu utama dalam akuntansi sektor publik. Perdebatan terjadi apakah heritage assets harus disajikan sebagai kewajiban atau aset dalam neraca pemerintah, atau cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Draft SAP PSAP No. 07 pare 64-71 menyatakan bahwa Aset Bersejarah (sebagai pengganti istilah heritage assets) yang juga memberikan potensi manfaat kepada Pemerintah selain nilai sejarahnya (operational heritage assets) diakui dan dinilai dalam neraca sama seperti aset tetap lainnya. Sedangkan Aset Bersejarah yang potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik nilai sejarahnya (non-operational heritage assets) harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai.Studi ini akan mengevaluasi Draft PSAP No. 07 para. 64-71 tentang Aset Bersejarah dengan melakukan studi banding praktik-praktik pelaporan heritage assets di beberapa negara yang telah menerapkan akuntansi akrual dan dianggap mewakili arus utama (mainstream) praktisi akuntansi dunia seperti Australia, New Zealand, Inggris, Amerika, Kanada, dan Swedia. Sebelumnya, studi akan mengkaji justifikasi teoritis terhadap pengakuan dan penilaian heritage assets dengan menggunakan kerangka konseptual. Penggunaan istilah Aset Bersejarah juga dievaluasi, apakah tidak akan membatasi pengklasifikasian suatu aset dalam kategori heritage assets.Studi dilakukan dengan metode literatur. Justifikasi teoritis terhadap pengakuan dan penilaian heritage assets dikaji dengan mendasarkan pada telaah literatur-literatur (jurnal, artikel, buku, dan sebagainya) mengenai teori dan praktik akuntansi heritage assets di sektor publik.. Draft PSAP No. 07 dievaluasi dengan mendasarkan pada analisis studi banding praktik akuntansi heritage assets di beberapa negara.Arus utama praktik akuntansi dunia menunjukkan adanya konsensus untuk mengakui operational heritage assets dalam neraca dan menilainya pada nilai wajar dengan menggunakan depreciated replacement cost atau reproduction cost. Namun, konsensus tidak terjadi untuk non-operational heritage assets. Ada beberapa negara yang mengakui non-operational heritage assets, baik yang diperoleh pada periode sebelumnya maupun yang diperoleh periode berjalan, yaitu Australia, Inggris, dan New Zealand. Amerika dan Kanada tidak mengakui non-operational heritage assets, sedangkan Swedia hanya mengakui heritage assets yang diperoleh pada periode berjalan. Penyusutan harus dilakukan atas heritage assets yang memiliki masa manfaat terbatas dan nilai penyusutannya material.Draft Standar Akuntansi Pemerintahan RI (PSAP No. 07) telah mengikuti arus utama praktik akuntansi dunia untuk aset bersejarah yaitu bahwa operational heritage assets harus diakui dalam neraca dan disusutkan (para. 70). Namun, Draft SAP tersebut tidak mensyaratkan adanya pengakuan non-operational heritage assets, baik yang sudah dimiliki maupun yang diperoleh pada periode berjalan, seperti yang diterapkan di Australia, Inggris dan New Zealand. Non-operational heritage assets tersebut; hanya disyaratkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Keterbatasan studi ini terletak pada metode yang digunakan yaitu studi literatur. Metode ini tidak memungkinkan untuk mengevaluasi secara mendalam aplikasi kebijakan akuntansi bagi heritage assets yang ditetapkan oleh otoritas akuntansi masing-masing negara dalam praktik pelaporan keuangan pemerintah."

"Proses penyusunan standar merupakan proses politik yang di dalamnya terdapat berbagai pengaruh terhadap penyusun standar (Hodges & Mellett, 2002). Proses tersebut tercermin dari berbagai lobi yang dilakukan oleh konstituen. Tindakan yang paling dapat diobservasi untuk mengukur pengaruh lobi yaitu melalui jumlah tanggapan tertulis atas suatu eksposure draft standar akuntansi.Berbagai penelitian menunjukkan upaya lobi dapat membuahkan berbagai macam basil misalnya penarikan suatu standar, perubahan standar ataupun tidak membuahkan hasil. Hal tersebut sejalan dengan the Interest Group Theory yang menyatakan keberadaan penyusun standar tidak terlepas Bari pengaruh konstituen yang memperj uangkan kepentingannya melalui penerbitan standar (Scott, 2000).Di Indonesia standar akuntansi dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui due process procedure yang memungkinkan keterlibatan konstituen.Dari proses keterlibatan konstituen tersebut muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu seberapa besar pengaruh lobi konstituen, apakah terdapat perbedaan pengaruh di antara konstituen dalam penyusunan PSAK, antara tanggapan yang bersifat substantif dan bersifat bahasa dan antar standar itu sendiri.Berdasarkan survey ke Ikatan Akuntan Indonesia (TAI) maka data yang tersedia di IAI hanya tanggapan tertulis atas 4 PSAK yaitu PSAK 8, PSAK 38, PSAK 51 dan PSAK 57. Kemudian dengan membandingkan antara eksposure draft dan standar yang diterbitkan serta tanggapan tertulis tersebut dapat dilihat tanggapan yang diakomodasi oleh PSAK.Penelitian ini menemukan pengaruh lobi konstituen terhadap penyusunan PSAK adalah rendah (hanya 12,88 % tanggapan yang diakomodasi), namun jika dilihat dari masing-masing PSAK hasilnya bervariasi yaitu tidak berpengaruh pada PSAK 08 dan PSAK 38, berpengaruh rendah pada PSAK 51 dan berpengaruh sedang pads PSAK 57. Pengakomodasian tanggapan tersebut berdampak positif karena dapat memperjelas substansi dan kalimat dalam PSAK.Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan kelompok yang paling banyak memberikan tanggapan adalah KAP bukan pembuat laporan keuangan, hal tersebut diduga karena adanya pandangan pelaku bisnis bahwa standar merupakan tanggung jawab IAI.Kemudian melalui uji beda proporsi ditemukan tidak terdapat perbedaan pengaruh antar konstituen, hat ini tidak konsisten dengan the Interest Group Theory. Selanjutnya tidak ditemukan juga perbedaan pengaruh antara tanggapan yang bersifat substantif dan yang bersifat bahasa. Namun perbedaan pengaruh ditemukan antar standar yang berarti pengaruh lobi konstituen tergantung dari standarnya.Beberapa keterbatasan penelitian diantaranya :a. Penggunaan tanggapan tertulis sebagai ukuran lobi padahal lobi yang sebenarnya lebih sexing, dilakukan lewat jalur non formal.b. Tanggapan dipandang sebagai suara (vote) yang berarti cenderung tidak memperhatikan substansi tanggapan.c. Kekurangan data mengenai tanggapan konstituen atas eksposure draft.d. Masih sedikitnya referensi penelitian mengenai lobi konstituen di Indonesia."

"Laporan keuangan digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya adalah nntuk menilai prospek perusahaan dalam hat menilai laba masa depan sebagai pertimbangan investasi. Dalam analisa laporan keuangan sering disarankan untuk memisahkan komponen akrual dan arus kas operasi ketika memprediksi laba. Laba perusahaan merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Laba yang baik dapat menjadi sinyal positif bagi investor, sebagai alas untuk memprediksi prospek perusahaan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan bersifat akrual, sehingga besarannya subyektif. Arus kas dart operasi menunjukkan kinerja operasi perusahaan dan kualitas laba yang dihasilkan. Makin tinggi arus kas operasi mengindikasikan bahwa perusahaan memberikan kinerja yang baik, dan diharapkan akan memberikan laba yang baik dimasa datang.Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan arus kas operasi dan komponen akrual dalam memprediksi laba, serta kemampuan laba, arus kas operasi dan komponen akrual dalam memprediksi return. Secara umum bertujuan untuk memperkaya bukti empiris mengenai kandungan informasi laba dan arus kas untuk perusahaan yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini menggunakan perangkat statistik regresi linier dengan pengujian incremental maupun pooled dengan time lag satu tahun.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi lebih mampu memprediksi laba dibanding akrual. Dikaitkan dengan return saham, balk laba, arus kas operasi maupun komponen akrual tidak memberikan model yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa laporan arus kas dapat menjadi salah satu bentuk informasi dalam mengatasi kelemahan subyektivitas komponen akrual dalam memprediksi laba. Namun kandungan informasi laporan keuangan itu sendiri harus ditingkatkan untuk dapat digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal."