Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada prinsipnya wacana jender dalam Islam di Indonesia telah "disuarakan" sekitar akhir tahun 1980 atau awal tahun 1990. Semenjak itu banyak muncul penelitian tentang persoalan jender dalam konteks Islam. Kesimpulan yang diperoleh para peneliti adalah wacana jender yang ada sekerang, baik tafsir, hadis, dan terutama fiqih dirumuskan dan ditulis oleh laki-laki dengan tidak menyertakan atau mengabaikan sudut pandang perempuan.Tesis ini menempatkan institusi pendidikan Islam sebagai faktor yang paling menentukan dalam pelanggengan ideologi patriarki dalam masyarakat. Alasannya, dalam pendidikan Islam, fiqih bagi umat Islam merupakan standar nilai dan norma dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.Menelaah lebih serius buku ajar fiqih dan buku ajar agama Islam yang memaparkan persoalan relasi jender menjadi signifikan. Hal paling mendasar yang harus dipertanyakan adalah mengapa rumusan buku ajar yang telah banyak mendapat kritik para ahli, tetap saja dipertahankan dan diajarkan sebagaimana adanya. Tesis ini menjawab pertanyaan itu dengan mengungkap aspek-aspek terpenting yang berperan dan berpengaruh dalam penyusunan buku ajar sehingga gambaran relasi jender tradisoanal yang dirumuskannya seolah-oleh tidak tergugat atau tergantikan.Dengan menggunakan metode hermeneutik, persoalan relasi jender yang begitu luas dan kompleks dalam konteks pendidikan keagamaan dapat diidentifikasi secara sederhana, yaitu dengan mengemukakan jawaban terhadap tiga pertanyaan pokok metode hermeneutik:1) Bagaimana komposisi bahasa yang digunakan teks atau cara pengungkapan dan hal apa yang dibicarakan teks;2) Bagaimana pandangan dunia (weltanschauung) yang terkandung dalam teks;3) Dalam konteks apa sebuah teks ditulis.Pertama, bagaimana komposisi bahasa yang digunakan teks atau cara pengungkapan dan hal apa yang dibicarakan. Penelitian ini menemukan bahwa komposisi bahasa yang digunakan atau cara pengungkapan relasi jender dalam buku ajar, dapat dikatakan hanya berupa pengutipan dan bahkan penyaduran total dari rumusan relasi jender yang ada dalam wacana Islam klasik. Sedangkan tema di seputar relasi jender yang pemaparannya dikategorikan banyak mengandung asumsi bias laki-laki adalah konsep rumah tangga, seperti konsep nikah, peranan wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, poligini, perceraian, dan harta waris. Selain itu, konsep kepemimpinan perempuan, baik kepemimpinan di dunia publik maupun kepemimpinan dalam ritual keagamaan merupakan konsep yang perlu ditinjau kembali, seperti prnyataan tidak bolehnya wanita menjadi hakim apalagi presiden. Sementara itu, konsep kepribadian perempuan yang harus diluruskan kembali dalam buku ajar adalah asumsi tentang perempuan yang memiliki cacat psikologis dan lemah dari segi fisik dibanding laki-laki.Kedua, bagaimana pandangan dunia (weltanschauung) yang terkandung dalam teks. Penelaahan di sini menemukan bahwa para perumus buku ajar hanya menggunakan asumsi dan cara berpikir laki-laki saja dalam pemaparannya. Kenyataan membuktikan bahwa setiap peaulis kitab-kitab klasik yang dirujuk, dan semua perumus buku ajar itu berjenis kelamin laki-laki, walaupun persoalan yang mereka bahas berkaitan dengan "keperempuanan" itu sendiri. Kenyataan itu membuktikan bahwa sosialisasi jender belum "menyentuh" mereka sama sekali.Ketiga, dalam konteks apa sebuah teks ditulis. Tesis ini menemukan bahwa walaupun rumusan buku ajar itu telah banyak mengalami penyempumaan, akan tetapi pembahasan tentang relasi jender tidak perenah terbebaskan dari bias jender. Kenyataan itu juga menunjukkan bahwa institusi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan sangat berperan dalam pengambilan keputusan tentang dapat atau tidak dapat suatu rumusan buku ajar direvisi atau dirubah. Jadi, dalam proses produksi buku ajar, institusi pendidikan keagamaan telah didominasi dan dikendalikan oleh pemegang kekuasan yang berideologi patriarkis.Akhirnya dapat disimpulkan bahwa persoalan .relasi jender yang dipaparkan dalam buku ajar figih dan agama Islam banyak mengandung bias jender, pada proses perumusan para penyusun telah menggunakan asumsi bias yang bersumber dari kitab klasik. Hal yang lama juga terjadi pada pihak yang memproduksi dan merekomendasi penggunaan sebuah buku ajar. Kesan yang diperolah adalah bahwa institusi atau pihak penguasa sangat lamban dalam merespons dan mensosialisasi isu-isu kesetaraan jender dalam lembaga pendidikan Islam. Padahal, isu kesetaraan jender itu sendiri telah disuarakan lebih dari satu dekade.Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan Islam untuk lebih sensitif dan tanggap terhadap setiap upaya penyetaraan jender. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah merumus ulang konsep relasi jender dalam buku ajar yang dianggap mengandung bias jender, dan menggantinya dengan rumusan yang lebih adil jender.

---

Principally, the discourse of gender in Islam in Indonesia had been voiced around late 1980s or at the beginning of 1990s. From that moment, the research of gender issues in Islam point of view had been widely appeared. As the result of the research, the researchers conclude that the discourse of gender known as tafsir, hadis and particularly fiqih had been formulated and written by men without any supportive reference from women's point of view at all.

This thesis puts institution of Islam education as the determining factor in preserving patriarchy ideology society. Why? Because in religious education, Islam follower had set up fiqih as value and norm standard both in individual or in national society as a whole.

It is deemed significant to analyze more seriously problems related to gender in the form of fiqih and Islam discourse book. To this respect, this thesis analyzes significant aspect which affect and play certain role in composing the discourse book. At the end, it is expected that formula of traditional gender's relation will not be claimed or replaceable.

By applying hermeneutic method, it is hoped that the complexity of gender problem in religious educational context can be identified more simply; by finding the answers to three main questions in hermeneutic method; 1) How language composition is used in the text, the way of expression and what problems we discuss are; 2) How the world view (weltanschauung) pour out in the text; 3) In what context a text is written.

First, how language composition is used in the text, the way of expression and what problems we discuss are. This research finds that composition of grammar used in expressing issues of gender relation in the .discourse as a whole is in the form of total translation and adaptation of the available formula of gender relation in the classic bible. Some themes regarding gender relation which categorized to bear much reflection of men's assumption is a concept of family life such as marriage, spouse's rights and obligations, poliginy divorce, inheritance/legacy. Besides, concept of women leader; to forbid women to become a president, judge, and the leader in religious ritual need to be reviewed. Meanwhile, the concept of women's personality which also need to be reviewed in discourse book is the assumption that women possess psychological defects as well as physically weaker than men.

Second, how the world view (weltanschauung) pour out in the text. This research finds that the formulator of discourse book had applied mere men's assumption and men's way of thinking. The fact had showed that almost all references of classic bible formulators, and all formulators of discourse book are men though the main problem discussed is related to women itself.

Third, in what context a text is written. This thesis finds that even discourse book had been through lots of act of perfecting, but gender analysis had never been freed from gender's reflection. This fact shows that the religious institution plays such an important role in making decision about formulation of discourse book that can or can not be revised and changed. To this respect, institution of religious education `s role in producing the discourse book is still dominated and influenced by patriarchic authorities.

Finally, the conclusion can be drawn that fiqih and Islam discourse books which discuss gender relation still apply the reflection of men's assumption based on classic bible, both formulated by experts or authorized institution. The impression of this fact is that the authority is seemed to act sluggish in responding and socializing issues of gender equality in Islam education whereas this issue has been voiced for more that a decade.

Therefore, the author suggests that related parties to be more sensitive and responsive toward the issues of gender equality in performing Islam education. One of the steps that can be taken is by re-formulate the concept of gender relation which tends to be gender bias in the discourse book and replace it with the more fair formulation."

"ABSTRAKPeran jender merupakan peran yang dilaksanakan oleh Iakl-lakl danperempuan karena jenis kelamin mereka berbeda, peran ini tidak sama sesuaimlai dan norma sosial-budaya yang mengkonstrukslkannya.Kebutuhan praktls jender adalah kebutuhan yang muncul dalam keseharfan,sedangkan kebutuhan strategis jender merupakan upaya jangka panjang danberkaltan dengan upa ya memperbaiki posisi sosial perempuan.Saat pendapafzn keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,maka perempuan akan bekerja untuk menambah keuangan keiuarga.Perempuan berpendidikan tinggi akan bekerja di sektor fomral, sedangkanperempuan yang berpendidikan relalif rendah akan terserap di selctorinformal. Penelitian ini akan melihat upaya peningkatan tzaraf hiduppembatik tulis melalui peran jender yang berlaku dalam komunitas tensebut,dengan menggunakan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focused GroupDiscussion, FGD) dan Pnoses Hirarki Analitik (Analyticai Hierarchy Process,AHP).FGDDari Hasil FGD, diketahui bahwa mayontas pembatik berpendidikanrendah dan memiliki suami yang bekerja sebagai tukang/ buluh. Jikasedang bekerja, pendapatan suami adalah Rp. 20.000,- perharinya. Tapiseringkali suami terpaksa tinggai dlmmah selama berbulan-bulan karenatidak mendapat pekerjaan. Jika suami tidak bekerja, maka pendapatankaum pembatik yang menjadi bantalan ekonomi keluarga. Padahalproduktivitas mereka terbatzs 3 lembar kain (tapih) perbulan dan harga jualRp. 70.000 - Rp 120.000, dengan demikian keuntungan bersih yang dicapaitidak iebih dari 150.000,-Beberapa pembatik mulai melakukan spesialisasi denganmenyerahkan tahap-tahap bertentu dalam pengolahan kain batik untukdikerjakan oleh rekan sesama pembatik. Hasilnya cukup menggembimkan,produktivitas meningkat hingga 60%, yaitu S lembar tapih perbulan. Meskidemikian penambahan produktivims ini belum dibarengi denganpeningkatan permintaan. Akibatnya pembatik kurang termotivasi untukmenekuni pekerjaannya.Kecilnya skala usaha membuat pembatik tidak memisahkanmanajemen keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Akibatnya saatkeluarga menghadapi kebutuhan mendesak, produksi terhenti karena danayang tersedia dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Jikakekurangan modal, pembatik akan meminjam dan rekan sesama pembatikataupun sanak famili. Pilihan int dirasakan Iebih praktis, tanpa mengikutsertakan lembaga keuangan yang dianggapnya memniki prosedur berbellt.Sebagai mata pencahanan, IKRT Batik Tegalan masih dipandangsebelah mat:a. Penyebabnya antara Iain tidak jelasnya a1okasi waktu danproduktivitas yang menurun saat pembatik memiliki anak balita. Meskipembatik tidak merasakan adanya beban ganda akibat beragam peran yang hams dllakukan, sikap ini dlsebabkan sistem sosial yang beriakumenempatkan perempuan sebagai penanggung jawab urusan rumahtangga. Sama halnya dengan pekerjaan rumah tangga lain, batik dianggapsebagai umsan perempuan.Hubungan antar pembatik juga kurang harmonis. Hal ini terutamadisebabkan keberadaan kelompok dalam komunitas batik yang tidak banyakberfungsi. Padahal jlka dimanfaalkan secara malcimal, kelompok dapatmenjadi jembatan informasi antar pembatik, antara pembatik denganpemennlah (berkaitan dengan berbagai program/ kebijakannya) dan antarapembatik dengan konsumen. Menilik sisi psikologis perempuan yang nelatifIebih mudah bersosialisasi, maka manajemen kelompok yang balk akanmembuat pembatik dapat sallng memotlvasi.AHPTahap selanjutnya, hasil FGD yang diperbandingkan dengan berbagaipenelitlan serupa kemudian menjadi input bagi hirarki backward pmcessdalam tahap AHP. Hirarki backward proces dari peningkatan taraf hidupperempuan pembatik terdiri alas lima level. Level Pertama mempakantujuan utama (GOAL) yang lngln dlcapal, adalah Penlngkatan Taraf HidupPerempuan Pembatik Tulis Tegalan melalul Pelan Jender. Level 2 adalahSkenasio, ada 3 (tiga) altematif skenarlo (berupa pendekatan-pendekatanatas peran jender para pembatik) yang yang dapat dilakukan untukmencapai GOAL, yaitu: (1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2)Melestarikarl budaya Iokal, (3) Pemberdayaan perempuan. Level 3 adalahKendala, ada 4 (empat) kendala besar dalam melaksanakan skenariountuk mencapai tujuan, yaitu: (1) Keterbatasan modal, (2) 'l'ldak adanyainformasi pasar yang lebih Iuas, (3) Beban ganda penempuan, (4)Manajemen kelcmpok yang tidak berfungsi. Level 4 adalah Pelaku, secaragaris besar ada 4 pelaku yang terlibat dalam proses ini, yaitu: (1)Pemerintah Kota Tegal, (2) Lembaga Keuangan atau perbankan, (3)Pembatjk, (4) Masyarakat. Level 5 adalah Kebijakan, ada 5 alternatifkebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Pelatihan Teknls, (2) Membukaakses ke pasar yang lebih Iuas, (3) Kemudahan plnjaman modal, (4)Pelatihan manajernen usaha berbasis pola usaha perempuan, (5) Kemitraandengan designer.Kuesioner' AHP dibagikan kepada 13 orang expert yang dipercayamengetahui permasalahan yang berkaltan dengan upaya peningkatan tarafhidup pembatik Kota Tegal. Dalam penghitungan persepsi skala Iokal, totalexpert dibagi menjadi empat unsur. Keempatnya memberikan jawaban balkdengan tlngkat lnkonsistensi dibawah 0,1, yaltu unsur Pemerintah (0,02),unsur Pembatik (0.02), unsur Lembaga Keuangan/ Perbankan (0.03) danunsur Masyarakat (0.05).Dalam skala priorltas Iokal, rnasing-masing unsur memberikanpersepsi yang bervariasi. Unsur Pemerintah memprionlaskan skenario:peningkalan kesejahtelaan keluarga (0.561), kendalaz keterbatasan modal(0.486), pelaku: Pemkot Tegal (0.463) dan kebijakan: kemudahanpinjaman modal (O.2S6). Unsur Pembatik memprlonlaskan skenario:peningkamn kesejahteraan keluarga (0.561), kendala: liclak adanyainformasl pasar yang lebih Iuas (0362), pelaku: Pemkot Tegal (O.522) dankebijakan: pelalihan manajemen dan pola usaha perempuan (0.242). Unsur Lembaga Keuangan/ Perbanksan memprioritaslcan skenarlo: pemberdayaanperempuan (0.653), kendala: tidak adanya informasi pasar yang Iebih luas(0.353), pelaku: Pemkot Tegal (0.350) dan kebijakan: pelaljhan teknis(0.281). Unsur Masyarakat memprioriliaskan skenario: peningkaliankaejahteraan keluarga (O.593), kendala: keterbatasan modal (0.499),pelaku: Pemkot Tegal (0.461) dan kebljakan: kemudahan plnjaman modal(0.333).Sedangkan dalam priodtas global dimana pemenntah sebagaipengambil kebijakan memiliki bobot 20%, maka persepsi yang dihasilkanmemprioritaskan skenario: peningkatan kesejahteraan keluarga (0.S23),kendala: keterbatasan modal (0.458), pelakuz Pemkot Tegal (0,474) dankebijakan: kemudahan plnjaman modal (0253). Persepsi global ini memllikitingkat inkonslstensi 0.03.Kesirnpulan PenelitianSecara umum, keberadaan komunltas pembaljk bukan hanya untukmelestarikan tradisi lokal, namun yang Iebih penting Iagi, membatikmerupakan altematif pekerjaan bagi para perempuan yang tidak memillkikesempalan untuk bekerja di sektor formal. Stagnasl usaha batik Tegalansesungguhnya tirnbul kanena kebljakan yang dlbuat tidak tepat sasaran.Bebefapa kesimpulan yang clapat: diambil setelah melakukanpenelitjan adalah:1. Pemerintah masih mempunyai porsi terbesar sebagai pihak yangbertanggung jawab dan dapat meningkatkan taraf hidup pembatikTegalan. Meski Lembaga Keuangan/ Bank juga dapat berperandalam pengembangan IKRT Batik, namun patut dlpertlmbangkankondisi psikologis pembatik yang tidak terblasa berhubungandengan Perbankan.2. Ketidak sesuaian persepsi antara Pemerintah dan Masyarakatmenjadikan kebijakan yang diberikan tidak menyentuh akarpermasalahan. Pemerintah (clan institusi lain pendukungnya)menganggap kendala terbesar adalah permodalan, makakebijakan yang muncul Iebih diprioritaskan pada pernberian modalPembatik justru menganggap kendala yang Iebih penting adalahkurangnya lnformasi pasar, sehingga selain pelatihan manajemenyang berbasis pola usaha perernpuan, kebijakan Iain yangdiharapkan adalah membuka pasar yang Iebih luas. Akibat ketidaksesuaian ini, maka suntikan modal dari Pemerintah tidakmenambah output produksi. Penyebabnya, pembatik tidakmengetahui pasar Iain untuk menyalurkan kelebihan produksinya.Pemasaran terhenti, perputaran modalpun terhambat.3. Prloritas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iebih difokuskanpada sisi penawaran (supply side) akibatnya pembatik menjadiobyek kebijakan karena skillnya dianggap kurang dan menjadipenyebab tidak munculnya market clearing di pasar batik.4. Sebaglan besar para pengrajin masih menganggap kegiatannyahanya sebagai pengisi waktu luang, sehingga motlvasi untukmengembangkan usahanya sangat terbatas.5. Apablla kebljakan yang ditempuh adalah bantuan/ kemudahanpermodalan, dalam-hal ini tentu saja pernberi kredit harus yakin bahwa membatik merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis.Aspek jender dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah denganmemperhatikan kesulitan yang ?khas" perempuan sepertikepemilikan kolateral dan pola usaha yang khas} sehingga kredityang diberlkan dapat sesuai dengan kondisi pengusaha IKRT Inl.y 6. Upaya peningkatan taraf hidup perempuan pembatik seharusnyabenar-benar merupakan kebijakan yang bersifat partisipatif. Untukitu karakter pembatik yang tidak dapat dilepaskan dari kultur Iokalharus difahami oleh para pembuat kebijakan.Saran dan Rekomendasi Kebijakan1. Upaya melibatkan Lembaga Keuangan/ Bank sebaiknya difasilitasioleh Pemerlntah Kota Tegal, karena walau bagai mana punPerbankan tetap memillki orientasi keuntungan dalam menjalankanusahanya. Dengan jaminan ataupun pengakuan pemerintah padaPerbankan terhadap industri kerajinan batik, maka BUMD ini akandapat memberikan kredit Iunak yang sesual dengan karakteristiksosial-budaya mereka.2. Langkah awal menuju profesionalitas dapat dimulai denganpembukuan keuangan usaha yang terpisah dari keuangan keluarga.Laporan ini dapat menjadi pertimbangan saat melakukanperrnohonan kredit usaha kecil ke Perbankan. Sedangkan secaraumum beban ganda dapat dlatasi dengan kerja bersama dalamkelompok.3. Sisi penawaran yang selama ini menjadi fokus pengembangan IKRTBatik sebaiknya juga diimbangi oleh sisi permintaannya (demandside). Kerjasarna dengan designer dapat memecahkan masalah ini,karena pembatik tidak hanya dapat mempelajari trend, tapi jugamendapatkan pangsa pasar dan sarana promos! produk.4. Bantuan modal, pelatihan teknls serta pelatihan manajemen yangselama ini diadakan oleh Disperinclag Kota Tegal akan lebih baiklagi jika mempertimbangkan pola usaha bersama/ kelompok,dengan pertimbangan nllai budaya dan tradisi yang berlaku dalamkomunitas tersebut.5. Membangun pengertian masyarakat di setiap kesempatan bahwabatik rnemiliki misi budaya, sehingga tidak hanya menjaditanggung ja :ab perempuan saja.6. Pendekatan pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaatbagi pengembangan IKRT Batik karena masalah yang dihadapisangat spesifik dan kompleks. Langkah strategis yang perludilakukan adalah melibatkan kaum perempuan dalam setiap prosespengammtan kebijakan di Ilngkungan mereka, misalnya melaluiMusrenbangkel, bukan hanya sebagal wakll dari organisasi khasperempuan seperti PKK, tapi sebagai pengusaha kecil yangberpotensi.7. Para pengambil kebijakan sebaiknya mengembangkan wawasandan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan, khususnyaIKRT yang dijalankan oleh pengusaha perempuan. Pengembanganwawasan bukan hanya bagi dinas atau kantor tertentu saja.

---

"

"[Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebijakan perusahan Kurabo Group di Jepang, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kesetaraan gender dalam perusahaan dan perubahan pandangan karyawan dan karyawati perusahaan Kurabo Group terhadap perubahan pembagian tugas secara gender di Jepang. Dengan metodologi wawancara, angket dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan di Jepang tidak memiliki pengaruhyang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan. Karena itu, perusahaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah masyarakat. Para pekerja pun beradaptasi sedemikian rupa dengan perubahan yang ada sehingga pandangan mereka terhadap pembagian tugas berdasarkan gender yang lebih egaliter pun terlihat posit if meskipun sebagian besar masih tidak bisa lepas dari konsep-konsep pembagian tugas berdasarkan gender yang mengikat.;This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's labor force and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward the changes of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws and regulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence, companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand, workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positive attitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Although most of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division., This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's laborforce and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward thechanges of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws andregulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence,companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand,workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positiveattitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Althoughmost of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas keselarasan gender yang direpresentasikan oleh tokoh-tokohdalam manga Otomen. Dengan menggunakan konsep gender secara umum danteori pencairan gender Judith Butler, penulis mengkaji manga ini dengan metodeanalisis isi dan analisis naratif yang kemudian dikaitkan dengan teori analisismanga. Hasil analisis menunjukkan terjadinya pergeseran pada gambaranstereotip maskulin dan feminin dan masing-masing tokoh memiliki identitaskedua gender tersebut. Manga ini menunjukkan bahwa baik seks dan genderbukanlah hal yang bisa dikotak-kotakkan, melainkan sebuah hal yang cair. Lebihlanjut, manga ini juga menawarkan suatu alternatif maskulinitas dan feminitas disamping maskulinitas dan feminitas tradisional.

---

ABSTRACTThis thesis explains about harmony of gender which is represented by charactersin Otomen manga. By using a general view of gender and Judith Butler?s genderfluidity, writer analyzes this manga with content analysis and narrative analysismethod which will be connected with manga analyzing theory. The result of theanalysis shows that there is a shift in masculine and feminine stereotypes and eachcharacter has identity of both genders. This manga shows that both sex and genderare more like a fluid. Furthermore, this manga offer an alternative masculinity andfemininity beside the traditional view of masculinity and femininity."

"Daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD. APBD diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunanan. Namun, integrasi gender dalam prosesnya menimbulan kesenjangan gender di berbagai sektor. Pemerintah pun mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam APBD dengan strategi Anggaran Responsif Gender. Pemerintah pun mengeluarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah, DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan PPRG di DKI Jakarta, serta POKJA yang akan melaksanakannya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan telaah data dan dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, dan wawancara dengan stakeholder terkait.Hasil Penelitian menunjukan bahwa DKI Jakarta sepanjang 2018-2022 telah menerapkan PPRG, tetapi dalam prosesnya masih terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor.......Local governments are given the authority to manage their regional finances as stated in the APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). The APBD is expected to accommodate the needs of the society in the area to increase local development. However, gender integration in the process creates gender gaps in various sectors. The government is also trying to integrate gender issues into the regional budget with the Gender Responsive Budget strategy. The government also issued Permendagri No. 15 of 2008 concerning Gender Responsive Planning and Budgeting in the regions, DKI Jakarta issued a Governor's Regulation on the Implementation of PPRG in DKI Jakarta, and the Working Group (POKJA) that will implement it. The data was obtained out by revieweing data and documents of the RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, and interviews with relevant stakeholders. The results showed that DKI Jakarta throughout 2018-2022 has implemented PPRG, but in the process there are still many problems caused by various factors. Key words: APBD, Planning And Budgeting on Gender, Gender Gap, DKI Jakarta."