Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa pada organisasi XYZ dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Selanjutnya penulis menganalisis pengendalian internal pada kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan unsur pengendalian internal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan di organisasi XYZ belum sepenuhnya sesuai pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada pengadan barang dan jasa telah dilaksanakan memenuhi kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Namun masih terdapat kelemahan pada beberapa unsur pengendalian internal.

---

This study aims to analyze the compliance of the procedures for the procurement of goods and services in the XYZ organization with Presidential Regulation No. 16 of 2018. Furthermore, the authors analyzes the internal control in the procurement of goods and services based on internal control elements of Government Regulation Number 60 of 2008. This study is a study case using qualitative descriptive method. The study was conducted with literature review and interviews.

The results of this study is that the procedures for the procurement of goods and services at the XYZ organization are not fully comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018. These research also shows that internal control of the procurement of goods and services has been carried out fulfilling the five elements of government internal control systems. However, there are still several obstacles in the element of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian di Inspektorat Kementerian PANRB. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur terkait, survei kuesioner serta wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat belum menjalankan perannya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko dan peran terkait membangun strategi pengelolaan risiko untuk disetujui oleh manajemen level atas dan mengkonsolidasi laporan risiko juga belum dilaksanakan. Peran yang dilarang tidak dilakukan oleh Inspektorat untuk menjaga objektivitas dan independensinya.

---

This study aims to evaluate the role of the Government Internal Supervisory Apparatus in implementing risk management in accordance with applicable regulations. The method used in this research applies a qualitative research approach in the field of case studies with the object of research at the Inspectorate of Ministry PANRB. Data collection is done through document review and related literature, questionnaire surveys as well as conducting interviews. The results of this study indicate that the Inspectorate has not carried out its role in terms of providing assurance on the implementation of risk management and roles related to developing risk management strategies for board approval and consolidated reporting on risk have also not been implemented. Prohibited roles are not performed by the Inspectorate to maintain its objectivity and independence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ pada Pemerintah Daerah ABC. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Daerah ABC. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Tim Tindak Lanjut dan 9 (sembilan) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Data sekunder yang digunakan berupa profil tim tindak lanjut, peraturan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan dokumen pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ. Pelaksanaan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi XYZ dievaluasi dengan mengidentifikasi implementasi prosedur penyelesaian tindak lanjut yang terdapat dalam Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Bupati ABC No. 29 Tahun 2021 terkait prosedur penyelesaian tindak lanjut belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan karena Perangkat Daerah belum melaksanakan tindak lanjut dalam waktu 14 hari, Tim Tindak Lanjut belum melakukan koordinasi dengan MPTGR, dan belum dilakukan penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. p yaitu rekomendasi yang cacat dan sudah lama sehingga tidak dapat ditindaklanjuti, kurangnya koordinasi, Perangkat Daerah kekurangan sumber daya manusia, perubahan struktur organisasi di Perangkat Daerah, proses pengembalian dari penyedia yang lama, proses pembuatan peraturan yang lama, kurangnya monitoring di Perangkat Daerah, perbedaan persepsi antara Inspektorat Kabupaten ABC dan Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen tindak lanjut, dan proses evaluasi yang belum menggunakan aplikasi. Implikasi penelitian ini yaitu Inspektorat Kabupaten ABC meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan peran consulting, dan meningkatkan komitmen penyelesaian tindak lanjut.

---

This research aimed to evaluate the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 and the obstacles in completing the follow-up recommendations on the Province Inspectorate of XYZ reports at the ABC Regional Government. This research utilizes the qualitative method and uses ABC Regional Government as a case study. The primary data used in this research are the results of interviews with the Follow-up Team and 9 (nine) Regional Apparatus that have not completed the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report. The secondary data used in this research are follow-up team profiles, regulations in the implementation of follow-up, and documents on the implementation of follow-up to the LHP of the Province Inspectorate of XYZ report. The implementation of the follow-up to the Province Inspectorate of XYZ report is evaluated by identifying the implementation of the follow-up completion procedure contained in ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021. The research found that the implementation of ABC Regent Regulation Number 29 Year 2021 regarding the procedure for completing follow-up has not been fully implemented according to the regulations because the Regional Apparatus has not carried out follow-up within 14 days, the Follow-up Team has not coordinated with MPTGR, and the issuance of a Certificate of Absolute Responsibility has not been carried out. There are obstacles in completing the follow-up recommendations, which are flawed and outdated recommendations that cannot be followed up, lack of coordination, Regional Apparatus's lack of human resources, changes in the organizational structure in Regional Apparatus, the long process of returning from the vendor, the long process of making regulations, lack of monitoring in Regional Apparatus, and differences in perceptions between the ABC Regency Inspectorate and Regional Apparatus in completing follow-up documents. The implication of this research is that the ABC Regency Inspectorate improves coordination with related parties, increases the consulting role, and increases the commitment to completion of follow-up."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."