Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol tahun 2007 dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum, Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan penyelenggara jalan tol yang dikaitkan dengan kenaikan tarif tol dan juga tentang bagaimana pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol khususnya Pasal 8 mengenai Standar Pelayanan Minimum yang merupakan bagian perlindungan konsumen.Perlindungan konsumen adalah sebagai hal yang paling pokok sebab konsumen merupakan objek penerima dampak kenaikan tarif tol sehingga perlu diketahui bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen dalam memilih kebijakan menaikkan tarif tol. Perlu diketahui keterlibatan konsumen dalam Pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif tol, keterlibatan konsumen dinilai hal yang penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif tol, kenaikan tarif tol berdampak terhadap masyarakat banyak sebagai konsumen untuk itu pemerintah perlu memperkuat posisi dalam pengambilan kebijakan tersebut sebagai upaya melakukan perlindungan konsumen......The government's policy to increase toll rates in 2007 in this case the Minister of Public Works. 38 of 2004 concerning Roads and Government Regulation no. 15 of 2005 concerning Toll Roads, especially Article 8 concerning Minimum Service Standards which are part of consumer protection. Consumer protection is the most basic thing because consumers are the recipients of the impact of the increase in toll rates so it is necessary to know the form of protection provided by the government to consumers in choosing policies to increase toll roads. toll rates. It should be noted that consumer involvement in decision-making to increase toll rates, consumer involvement is considered important as stated in Article 2 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that: Consumer Protection is based on benefits, balance justice, consumer safety and security, and legal certainty. Law No. 38 of 2004 concerning Roads which regulates the mechanism for setting toll rates, the increase in toll rates has an impact on the general public as consumers. Therefore, the government needs to strengthen its position in making these policies as an effort to protect consumers.

Abstrak :
Studi tentang Integrasi Unsur-unsur Angkatan Di dalam ABRI, sejak proklamasi 17 Agusius 1945 sampai dengan tahun 1969. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan proses integrasi sejak militer Indonesia dilahirkan, berbagai masalah yang dihadapi Angkatan Perang Republik Indonesia, khususnya dalam mengatasi konflik untuk sampai pada integrasi sepenuh_nya dari ABRI dan ikut berperan dalam pembangunan nasional. Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa konflik atau permasalahan yang terjadi dalam tubuh ABRI, disebabkan adanya berbagai pihak yang ingin campur tangan dalam urusan intern Angkatan Perang. Suatu sistem pemerintahan yang masih labil, membuka kesempatan bagi golongan sipil. Ini terlihat dengan campur tangan Amir Syarifuddin, sejak ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Rakyat (Pertahanan), bahkan ia menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh yang menyaingi Soedirman, seorang tokoh tentara regular yang menduduki Markas Besar. Pada awalnya terdapat usaha Amir un_tuk menggulingkan kekuasaan Soedirman, namun pada akhirnya Soedirman muncul sebagai tokoh superior dalam Angkatan Perang di Republik Indonesia. Terdapat usaha-usaha dari berbagai golongan yang ingin memecah belah keutuhan ABRI, dengan menyusupkan ideologi dan orang-orangnya dalam tubuh ABRI ini. Dan akhirnya meletus peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI. Namun semua itu dapat diatasi berkat keutuhan dan persatuan dari Angkatan Perang Republik Indonesia.

Abstrak :
Penelitian sumber mengenai Peristiwa 27 Juni 1955 telah dilakukan pada Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Perpustakaan MPR/DPR, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Ilmiah Nasional (PDIN) Perpustakaan Arsip Nasional Cilandak, Perpustakaan Nasio_nal dan juga Balai Penelitian Pengembangan Pers dan Pandapat Umum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peris_tiwa 27 Juni 1955, hal yang melatar belakanginya dan menambah khasanah Penelitian di bidang Sejarah ABRI pada masa demokrasi liberal khususnya dan Sejarah Republik Indonesia pada umumnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskritif analitis. Langkah pertama merekonstruksi masalah dan kemudian mencoba menganalisa permasalahannya. Hasilnya menunjukan bahwa dalam Peristiwa 27 Juni 1955 ini Angkatan Darat menolak pengangkatan seorang Kepala Staf ,Angkatan Darat ( KSAD ) hasil penunjukan Kabinet Ali. Cara pemilihan dan pengangkatan KSAD itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Angkatan Darat. Hal yang melatar belakanginya adalah Rapat Perwira-Angkatan Darat di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia ( Piagam Yogyakarta).

Abstrak :
Transisi Dari Tentara Revolusi Ke Tentara Profesional Pada Awal Demokrasi Li_beral (1950-1952 ), peranan militer adalah dominan pada jaman revolusi, namun pada masa ini yang menarik untuk ditelitti adalah proses transisi ttentara revolusi ke tentara profesional yang menimbulkan pelbagai konflik dengan partai-partai politik. Oleh Militer dianggap mencampuri masalah intern terlalu dalam ke dalam tubuh Angkatan Darat, Fakultas Sastra, 1989. Penelitian mengenai skripsi ini dilakukan berdasarkan teori ilmu-ilmu sejarah. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan berdasarkan data tersebut dilakukan deskripsi analisa yang kemudian dapat disimpul_kan bahwa : Terjadinya pergolakan intern, sebab pokoknya adalah heterogenitas TNI sebagai tentara rakyat ditambah dengan anggota-anggota yang berasal dari KNIL. Dan sejak tahun 1950 yang dikenal dengan masa liberal ini di Indonesia menggunakan sistim pemerintahan Demokrasi Parlementer, di mana presiden mempunyai kekuasaan terbatas sekali. Keadaan seperti ini menimbulkan situasi yang berlainan dengan masa revolusi, di mana militer memiliki peran militer dan politik yang hampir-hampir menentukan, sebaliknya pada masa ini peran tersebut diambil alih oleh para politisi.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepulauan Okinawa merupakan kepulauan terbesar dari gugusan Kepulauan Ryukyu, disebelah selatan Jepang dan ter_letak di antara 26_ Lintang Utara - 27_ Lintang Utara, dan 127_ 30' Bujur Timur - 128_ 30' Bujur Timur. Kepulauan Ryu_kyu sendiri terdiri dari tiga kepulauan: Okinawa,Miyako dan Yaeyama, terletak di antara 249 Lintang Utara - 27_ Lintang Utara dan 123_ Bujur Timur - 129_ Bujur Timur. Letak geografis tersebut mengakibatkan kepulauan Oki_nawa dalam pandangan geopolitis dikatakan menempati posisi panting dalam kaitannya dengan pertahanan Jepang dan kepen_tingan strategis militer Amerika di kawasan Asia Timur. Ru_dolf Kjellen mengungkapkan pengertian geopolitis sebagai berikut:Hal-hal yang menggambarkan kondisi-kondisi dan per_masalahan suatu negara yang bersumber pada karakter_istik geografisnya (Georg Andren, IESS 1972 jilid 8: 414.Dalam kaitannya dengan konsep politis, geopolitik me_miliki dimensi-dimensi tertentu, antara lain: lokasi, jarak, luas daerah, distribusi penduduk, teknologi, dan fenomena...

---

Abstrak :
Jerman merupakan suatu bangsa yang memiliki kekuatan membangun sekaligus menghancurkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kekuatan Jerman terutama dalam bidang militer sangat menakutkan bagi bangsa-bangsa di Eropa. Pengalaman masa lalu mengajarkan, bahwa apabila Jerman mempunyai suatu kesempatan untuk membangun kembali, maka dalam waktu yang singkat Jerman akan menjadi suatu Negara yang hebat. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman diduduki dan diadakan demiliterisasi total. Keadaan militer Jerman benar-benar lumpuh. Tetapi ternyata kemudian, meletusnya Perang Korea menjadi sebab tidak langsung akan kebangkitan kembali militer Jerman, meskipun yang akan dibangun kembali sebagian dari Jerman, yaitu Jerman bagian Barat. Konstelasi luar negeri Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan Jerman mulai diperhatikan kembali, karena dianggap Jerman mempunyai peranan yang tidak kecil artinya bagi masing-masing kekuatan besar tersebut. Maka mulailah diadakan langkah-langkah kea rah persenjataan kembali Jerman Barat, yang ternyata memang membawa hasil yang menggembirakan bagi Jerman terutama Jerman bagian Barat. Jerman bagian Barat berhasil dipersenjatai kembali setelah melalui berbagai macam persoalan...