Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal dengan Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobil pribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakan angkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman- Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakan ERP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakarta bersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekali jalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobil pribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar dan memilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain: beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%), tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luar kawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%), memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalan berbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktu perjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaan kendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor. Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanya beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobil pribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapi kebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuan yang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebih banyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuan tentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skema kebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruh faktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobil cenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar

---

ABSTRACT
Electronic Road Pricing (ERP) policy is a public policy initiated by the Provincial Government of Jakarta. It aims to overcome the problem of traffic congestion. On its scheme, private vehicles are expected to release his personal car for transportation and switching it to the use of public transportation. The research aims to analyze the response of people who works at the area of Jenderal Sudirman ? MH. Thamrin and will have to drive their car through the road pricing area. This study shows that in order to avoid the element of coercion, the motorists initiate rational choices, which is also reflected as people?s response to the new social norms or rules. The majority respondents response (74%) still willing to crossing the road with the starting tariff at Rp.35.000,- as per one trip of mobilization. Meanwhile, 26% respondent is refuse to use the road pricing and would prefer using another options for the trips, such as: using public transportation (14%), keep using personal car but will passing the alternative road to avoid the road tariff (5%), parking their car at the parking lot outside the road pricing area (2%), changing times for making trips (1%), change their residence location (1%), and switching the car use to bicycle use or motorcycle. Furthermore, the study found some socio-economic factors that would influence people?s response to the road pricing policy, which are (1) gender; most of female motorist would like passing the road pricing area (2) jobs; most of private sector workers would like passing the road pricing area (3) knowledge about ERP; most of motorists who are aware to the scheme of electronic road pricing would prefer passing the road and pay the tariff (4) the income amount of less than Rp 9.999.000,- influences motorists would not passing the road pricing