Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Pengayoman, 2003
346.04 Bad p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Maki Zaenudin Subarkah
Abstrak :
Siswa yang mengalami putus sekolah merupakan ancaman bagi suatu negara. Karena dengan adanya hal tersebut penerimaan pajak menurun dan pengeluaran biaya kesejahteraan sosial meningkat (Thorstensen, 2004).Salah satu prediktor dari putus sekolah adalah ketidakhadiran siswa (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010). Dari hasil baseline study pada 56 siswa ditemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketidakhadiran adalah rendahnya kemampuan academic delay of gratification (ADOG). Intervensi dilakukan dengan memberikan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek selama 2 hari kepada peserta. Pelatihan ini menggunakan teori sumber perubahan perilaku yang dikembangkan Petterson et.al (2013). Pelatihan ini menggunakan disain eksperimen within group pre-post test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan secara signifikan (z = -2,807 dengan P 0,005 < 0 ,05). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek dapat meningkatkan keterampilan menunda kesenangan. Namun demikian, tidak digunakannya kuesioner menjadi kelemahan penelitian ini.Tidak digunakannya kuesioner dikarenakan tidak konsistennya para siswa dalam mengisi kuesioner yang diberikan ketika baseline study.
......
Students who dropped out of school is a threat for a country. That problem declining tax revenue and rising social welfare expenditure (Thorstensen, 2004) .One of the predictors of dropout is a student absenteeism (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010 ). Finding from baseline study on 56 students found that one of the factors that affect absenteeism is the low ability to academic delay of gratification (ADOG). the intervention is providing training delay gratification for 2 days to the participants. The training uses a source of behavioral change theory developed by Petterson et.al (2013). The training uses experimental design within group pre-post test. The results of this study indicate that there is an increase significantly (z = -2.807 to 0.005 P <0, 05). This study found that delay gratification training improving delay gratification ability in student. However, this research has limitation for not using the questionnaire for measuring the ADOG item. Decision to not using questionnaires due to the inconsistency of the students in filling out questionnaires given when the baseline study.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2016
T46389
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2001
346.04 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ni Made Puspawati
Abstrak :
Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta PP No. 41 Tahun 1964, Pasal 1 mengatur adanya larangan Pemilikan Tanah secara Absentee atau Guntai oleh karena adanya pengembangan kawasan Industri di daerah karawang sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya syarat berlakunya larangan pemilikan tanah absentee (guntai) dan apakah dapat diberlakukan untuk pemilikan kelebihan tanah di kawasan industri serta bagaimana sebenarnya tatacara pembebasan hak atas tanah terkait pemilihan kawasan bagi perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan suatu penyataan yang harus dilakukan investor perusahaan industri terkait pemilikan tanah industri di kawasan industri dan larangan tanah absentee/guntai mengandung unsur ketidakjelasan informasi dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan kepada para investor tersebut dan perlu diadakan koordinasi antara kantor Pertanahan, pengelolakawasan, investor dan PPAT/Notaris sehingga dapat memberikan kejelasan apakah larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut berlaku atau tidak bagi Kawasan Industri.
......
Land is a Society asset and national asset, because of that statement, gaverment or country has the obligation of leading the utilize ofthe land which the control of that utilization will be make the effect in goverment income and people prosperity.The obligation has been stated in Law number 5 year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) and as an implementation of UUPA, government issued Law no 56 Prp Year 1960 on Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation in conjuction with Article (1) Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership because of the industrial area development in Karawang, Consequently, this research aims to find out how in fact the rules that prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid and is it valid for excess land in industrial area and in fact how the rules of land exemption related with the land ownership in industrial area for industrial company. This research employs the Juridical Normative methodology, by using primary and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique.The result of the research shows that the create of Statement Letter which is done by all director from industrial company and prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership contains unclear information from the Notary/PPAT and official from Agrarian Office. It is necessary to conduct coordination between Notary/PPAT,Official from Agrarian Office and Industrial Land Developer until it gets the clarity that a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid or not for industrial company in industrial area.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21790
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library