Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKarya akhir ini bertujuan untuk menilai kesesuaian strategi yang dijalankanterhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan, menilai kinerja keuanganperusahaan, serta menilai saham PT. Ace Hardware Indonesia Tbk (?AHI?) dimasa akan datang. Dengan framework yang dikemukakan oleh Palepu & Healydilakukan analisis strategi bisnis, analisis akuntansi, analisis finansial, dan analisisprospektif. Valuasi saham AHI dilakukan dengan metode free cash flow to equity(FCFE) pada 3 (tiga) tingkat pertumbuhan yaitu sebesar 10%, 18%, dan 27% dandiperoleh harga saham pada rentang Rp.702,01 hingga Rp.1.576,82.

---

ABSTRACTThis paper aims to evaluates the firm?s strategy match to internal and externalconditions, assess performance and perform valuation using share?s price.Analysis performed using the framework of Palepu & Healy, including businessstrategy analysis, accounting analysis, financial analysis, and prospective analysis.AHI stock valuation was conducted using free cash flow to equity (FCFE) at 3(three) growth rates of 10%, 18%, and 27% in order to obtain the stock price inthe range of Rp.702,01 to Rp.1.576,82."

"ABSTRAKSalah satu agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannya sistem akuntansi daripenganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan penganggaranbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedarmembiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Mewirausahakanpemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yangtepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Kemudiandicetuskanlah pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU).Universitas NegeriJakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri telah resmi berubah menjadistatus BLU pada Bulan November 2009. UNJ menyelenggarakan akuntansi sesuaidengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntanIndonesia, jika tidak ada standar akuntansi BLU yang bersangkutan dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan MenteriKeuangan.Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalampenyusunan laporan keuangan BLU Universitas Negeri Jakarta, dan memberikan solusiatau saran atas permasalahan yang dihadapi Universitas Negeri Jakarta untukmengoptimalisasikansistem informasi akuntansi terkait penyusunan laporan keuanganBadan Layanan Umum. Setelah mengolah dengan Soft System Metodhology,kesimpulannya adalah UNJ perlu merubah struktur organisasi terkait fungsi akuntansi,memiliki sebuah aplikasi baru secara on line dalam proses penyusunan laporan keuangan,dan memaksimalkan fungsi SPI dalam hal pengendalian internal.

---

ABSTRACTOne of the reform agenda of state finance is the implementation of accounting systemfrom traditional budgeting to performance base budgeting. With this performance basebudgeting, the use of government funds become clearer than just funding an input andprocess to become an ouput oriented. Enterprising the government is a paradigm thatgives a right direction for public financial sector to encourage service improvement. Thenthe government declared financial management of public service agency (PK-BLU). Thestatus of State University of Jakarta (UNJ) as one of Public Universities has officiallybecome BLU on November 2009. UNJ organized accounting in accordance withaccounting standards issued by the association of Indonesian professional accountants, ifthere are no accounting standards for BLU, it can apply specific industry accountingstandards after approval from Ministry of Finance. This research tries to answer thecomplexity of problems in preparing BLU financial report of State University of Jakartaand to give solution or suggestions on the problems faced by State University of Jakartato optimize accounting information system related to the preparation of Public ServiceAgency (BLU) financial report. After processing by using Soft System Methodology, theconclusion is UNJ need to restructure their organization related to accounting function,own a new on line applicationin preparation process of financial report, and maximize thefunction of SPI in terms of internal control."

"Konvergensi IFRS dalam PSAK 16 (revisi 2011) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpajakan dalam hal terjadi penerapan model revaluasi. Salah satu efek dari penerapan model revaluasi adalah adanya perbedaan dasar penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dan permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan latar belakang perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dimana IAI mengadopsi IFRS terbaru karena ada kesepakatan antara Menteri Keuangan saat itu dengan pejabat-pejabat dari negara anggota G-20 untuk menyeragamkan standar penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, menurut DJP, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf m UU PPh bahwa selisih dari revaluasi merupakan objek pajak. Perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi kelapa sawit antara PSAK dengan PMK menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti cash flow, perbedaan objek revaluasi, periode revaluasi, pembebanan biaya penyusutan dan penurunan nilai aset. ......The convergence of IFRS in PSAK NO. 16 (revised 2011) has a very significant influence on taxation in case of application of the revaluation model. One of the effects of the application of the revaluation model is the basic difference in depreciation accounting and fiscally. This research examines the differences of background conditions of treatment of the company's fixed assets Revaluation palm oil plantations between PSAK with PMK and problems arising in connection with the treatment of the revaluation provisions differences in fixed assets between Palm oil plantation company PSAK with PMK. this research is qualitative research with the goal of a descriptive. The results of research said there were differences background treatment revaluation assets keep company oil palm plantations between PSAK and PMK where with IAI adopt latest IFRS because there was an agreement between finance minister at the time with officials from the member countries of the g-20 to uniform standard the preparation of financial report. At the other side according to djp, based on article 4, paragraph 1 of the letter m the law on income tax that difference of revaluation is an object of taxes.The difference between the provision treatmentpalm oil revaluation PSAK with PMK causing problems as cash flow, differences revaluation, an object a period of revaluation, the inflicting costs depreciation and a decrease in value of an asset."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan internal, konsep pengawasan lebih mengutamakan memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan konsep pengawasan yang dicita-citakan menurut UU 30/2014 yaitu bersifat preventif. Pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan unit kepatuhan internal dan pelaksanaan audit hukum. Dari sisi implikasi hukum hasil pengawasan APIP, maka penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, namun apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

---

ABSTRACT This study aimed to analyze the APIP supervision strategy and legal implications for the results of APIP supervision related to the abuse of authority conducted by the state agency officer in accordance with Law No 30 of 2014 on Government Administration. Then methodologies of the study are through legislation, conceptual and historical approaches. By using those methods, it can be seen that APIP organizational oversight practice is on the compliance side only that is seeking error, through the audit of certain objectives by the method of Investigation. In the development of internal supervision practice, the concept of supervision prioritizes adding value to the organization, and the concept of supervision aspired under Law 30 2014 is preventive. Implementation of preventive supervision can be realized through the establishment of internal compliance units and the implementation of legal audits. In terms of legal implications of APIP results, abuse of authority by government officials should be solved administratively first, but if the abuse of the authority contains criminal elements of threat, bribery and deception to gain unauthorized gain, then on suspicion abuse of authority is resolved through criminal."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara financial distress, independensi dewan komisaris, dan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan 93 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 ? 2013 sebagai sampel sehingga terdapat 372 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress dan independensi dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga membuktikan bahwa financial distress tidak memiliki efek moderasi dalam pengaruh independensi dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.;This research aims to examine the correlation between financial distress, independence of board of commissioners, and tax aggressiveness. This research is using 93 manufacture firms which are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010 - 2013 as sample, thus resuting 372 observations in total. This research shows that financial distress and independence of board of comissioners have no significant correlation with tax aggressiveness. This research also proves that financial distress has no moderating effect on the effect of independence of board of commissioners on tax aggressiveness.;This research aims to examine the correlation between financial distress, independence of board of commissioners, and tax aggressiveness. This research is using 93 manufacture firms which are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010 - 2013 as sample, thus resuting 372 observations in total. This research shows that financial distress and independence of board of comissioners have no significant correlation with tax aggressiveness. This research also proves that financial distress has no moderating effect on the effect of independence of board of commissioners on tax aggressiveness., This research aims to examine the correlation between financial distress, independence of board of commissioners, and tax aggressiveness. This research is using 93 manufacture firms which are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2010 - 2013 as sample, thus resuting 372 observations in total. This research shows that financial distress and independence of board of comissioners have no significant correlation with tax aggressiveness. This research also proves that financial distress has no moderating effect on the effect of independence of board of commissioners on tax aggressiveness.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilaksanakan WP di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 dan 2010, target yang ditentukan, kendala yang dihadapi, dan bahasan tentang extra effort yang dapat dilakukan terkait dengan target.Hasil analisa tersebut akan didukung oleh data realisasi keberhasilan pengawasan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diperoleh dari data IMB yang diterbitkan dibandingkan dengan Wajib Pajak yang setor Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, ditandai dengan prosentase perbandingan yang tinggi di tiap Kanwil di Provinsi DKI Jakarta.This study aims to analyze the monitoring collection of Value Added Tax on the activities implemented to Self-build activities in the Province of Jakarta in 2009 and 2010, the target set, constraints, and study about the extra effort to do related to the target.

The results of this analysis will be supported by the realization data of Value Added Tax on Self build activities obtained from IMB data compared to the count of Taxpayer who report their Value Added Tax on Self-build activities.

The results showed that the VAT on Self-build actiitivities in the DKI Jakarta is quite good, indicated by a high percentage of comparisons in each Regional Office in Jakarta Province."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tenure dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini berargumen bahwa tenure (tenure KAP dan tenure AP) dan kualitas audit dapat memiliki hubungan kuadratik. Selain itu variabel rotasi (rotasi KAP dan rotasi AP) juga diteliti. Kualitas audit diukur dengan menggunakan akrual diskresioner dari sisi netralitas dengan menggunakan model akrual diskresioner lainnya, yaitu Kasznik (1999), Modified Jones (1995), Dechow et al. (2002), dan Kothari et al. (2005). Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selain industri keuangan pada periode sebelum regulasi (1999-2001) dan setelah regulasi (2004-2008).Penelitian ini menemukan adanya hubungan kuadratik antara tenure AP dan kualitas audit pada model Kasznik periode sebelum regulasi. Tenure AP berhubungan linier positif dengan kualitas audit pada model Modified Jones dan Dechow periode sebelum regulasi. Sedangkan Tenure KAP berhubungan linier negatif dengan kualitas audit pada model Kaznik. Untuk model lainnya belum ditemukan hubungan yang signifikan, sehingga dalam penelitian ini belum menemukan bukti yang konsisten mengenai pengaruh tenure terhadap kualitas audit. Pada periode sebelum regulasi, rotasi AP berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada model Kaznik, Modified Jones, dan Dechow. Sedangkan rotasi KAP tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap kualitas audit.

---

This thesis aims to examine the effect of audit tenure and rotation of audit quality. This study argues that the tenure (audit firm tenure and audit partner tenure) and audit quality can have a quadratic relationship. The variable rotation (firm rotation and partner rotation) was also examined. Audit quality is measured using discretionary accruals from the side of neutrality with the other discretionary accruals models, namely, Kasznik (1999), Modified Jones (1995), Dechow et al. (2002), and Kothari et al.(2005). Study sample is a company listed on the Indonesia Stock Exchange except the financial industry in the period before regulation (1999-2001) and after the regulation (2004-2008).

This study found a quadratic relationship between partner tenure and audit quality on the model Kasznik in the period before the regulation. Partner tenure positively linearly related to quality audit on Modified Jones model and Dechow model in the period before the regulation. While the Firm tenure negatively linearly related to the quality audit on the model Kaznik. For other models have not found a significant relationship, so in this study has not found a consistent evidence about the influence of audit tenure on audit quality. In the period before the regulation, is negatively related and significant effect of partner rotation on audit quality on Kaznik, Modified Jones and Dechow models. While the firm rotation did not reveal any effect on audit quality."