Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories.Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights.This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy.Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely.The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division."

"Laporan magang ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan draf manual akuntansi terkait transaksi sewa pada PT X sekaligus melakukan evaluasi atas chart of account (CoA) milik PT X atas akun-akun yang terkait dengan transaksi sewa. PT X adalah salah satu institusi keuangan di Indonesia yang meminta bantuan Konsultan ABC dalam memperbaiki dan memperbaharui kebijakan akuntansi dan CoA yang dimilikinya. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah membuat manual akuntansi atas transaksi sewa berdasarkan PSAK 73: Sewa yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Aktivitas magang yang dilakukan untuk membuat draf manual akuntansi sewa PT X, yaitu melakukan riset dan mengumpulkan berbagai kemungkinan transaksi yang muncul akibat implementasi standar baru. Lalu, menyusun draf tersebut menggunakan akun-akun yang dimiliki oleh PT X sekaligus melakukan evaluasi atas kesesuaian terhadap akun-akun yang akan digunakan tersebut menggunakan PSAK 73. Langkah terakhir adalah melaporkan draf manual akuntansi sewa tersebut kepada asisten manajer untuk direviu. Dari hasil evaluasi, PT X sebaiknya memperbaharui beberapa akun agar lebih sesuai dengan kebijakan akuntansi terbaru dan mempertimbangkan untuk menambah akun yang belum dimiliki.

---

This internship report discusses the procedures carried out in drafting the lease accounting manual for PT X as well as evaluating PT X's chart of account (CoA) for accounts related to lease transactions. PT X is one of the financial institutions in Indonesia who requested the assistance of Konsultan ABC in improving and updating their accounting policies and CoA. One of the activities done is to create an accounting manual for lease transactions based on PSAK 73: Sewa that will be effective on January 1, 2020. One of the initial procedures undertaken is to draft a lease accounting manual. Activities undertaken to make PT X's lease accounting manual draft, first, conducting research and collecting various possible transactions arising from the implementation of new standard. Then, compile the draft using the accounts owned by PT X as well as evaluating the suitability of the accounts to be used using PSAK 73. The final step is to report the lease accounting manual draft to the assistant manager for review. From the evaluation results, PT X should renew several accounts to comply with the latest accounting policy and consider adding account that is not yet owned."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opsi nilai wajar yang terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2006) terhadap volatilitas laba pada institusi perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2011. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan sampel 30 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi nilai wajar memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas laba. Dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti bahwa opsi nilai wajar mampu mengurangi volatilitas laba pada institusi perbankan Indonesia.

---

This research aims to know the effect of fair value option implementation under SFAS 55 (2006 revision) on earnings volatility of banks listed at Indonesia Stock Exchange period 2010-2011. Hypotheses testing used multiple regression using 30 banks. The result of this study shows that fair value option not significant on earnings volatility. In other words there is not enough evidence to conclude that fair value option reduce earnings volatility on banking institution in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas analisis pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi atas siklus penjualan di PT. Atlas Copco Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan alat-alat penunjang industri pertambangan. Metode penulisan laporan magang ini dilakukan melalui wawancara dan pengamatan penulis selama program magang berlangsung. Hasil dari laporan ini yaitu penilaian dan usulan atas pengendalian internal sistem informasi akuntansi terkait siklus penjualan di PT. Atlas Copco Nusantara. Penerapan pengendalian internal di PT. Atlas Copco Nusantara telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ditemukan beberapa aktivitas yang masih perlu diperbaiki.

---

This report discusses about the analysis of internal controls over the accounting information system in the sales cycle at PT. Atlas Copco Nusantara. This company is seling equipment for supporting mining industry. Internship report writing method is done trough interviews and observation of the author during ongoing internship program. This report is the result of the proposed assesment on internal control related sales cycle. Implementation of internal control at PT. Atlas Copco Nusantara has done well, although there are some activities need to be improved."

"Laporan magang ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi antara pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan PSAK 45. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan SE-01/D5/MBU/2012, pedoman akuntansi unit PKBL menggunakan acuan akuntansi SAK ETAP dan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Perubahan pedoman tersebut didasari perkembangan standar akuntansi dan regulasi di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 mendekati SAK ETAP dan PSAK 45, dilakukan perbandingan perlakuan akuntansi dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian pedoman akuntasi PKBL revisi 2012 dengan perlakuan akuntansi dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian SAK ETAP dan PSAK 45. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pedoman akuntansi unit PKBL revisi 2012 sudah sesuai dan mengacu pada SAK ETAP dan PSAK 45, walaupun terdapat beberapa akun pada unit PKBL yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP.

---

This internship report discusses comparison accounting treatment between the revised accounting guidelines of PKBL 2012 with the Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities (SAK ETAP) and SFAS 45. Based on Circular Letter of Minister SOE Number SE-02/MBU/Wk/2012 and SE- 01/D5/MBU/2012, the revised accounting guidelines of PKBL 2012 used an accounting referral SAK ETAP and SFAS 45 for their financial report drafting. The change in PKBL’s guidelines is based on the development of accounting standards and regulation in Indonesia. To find out how far the revised accounting guidelines of PKBL 2012 approach their accounting referral, this study compare accounting treatment from recognition, measurement, and presentation side on the revised accounting guidelines of PKBL 2012 with accounting treatment from recognition, measurement, and presentation side on SAK ETAP and SFAS 45. In the end, the author concluded that accounting treatment on the revised accounting guidelines of PKBL 2012 have complied and referred to SAK ETAP and SFAS 45, although there are some account in PKBL that not specifically administered on SAK ETAP."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan.

---

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan."

"Penelitian ini menguji tingkat konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode sebelum dan setelah penerapan IFRS di Indonesia. Dengan menggunakan modifikasi model Basu (1997) dengan menambahkan variabel kontrol untuk mengukur tingkat konservatisme, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum penerapan IFRS, tidak terdapat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan, sementara pada periode setelah penerapan IFRS dalam laporan keuangan perusahaan non keuangan tersebut terdapat konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat konservatisme akuntansi lebih tinggi pada periode setelah penerapan IFRS dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS.

---

This study examines the level of accounting conservatism in financial statements of non financial firms listed in Indonesian Stock Exchange before and after IFRS convergence in Indonesia. Using modified Basu Model (1997) by adding control variables to measure accounting conservtism, the results suggest that in pre- IFRS convergence period, there is no accounting conservatism in financial statements, whereas in post IFRS convergence period suggest the existence of accounting conservatism. In addition, the study also suggests that accounting conservatism level is higeher in post- IFRS convergence period than pre- IFRS convergence period."

"[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap rasio Net Interest margin (NIM). Penelitian ini menggunakan sampel negara-negara yang berada di kawasan ASEAN-5 sebagai sampel penelitian. Negara yang dianggap sudah melakukan adopsi IFRS adalah negara yang sudah melakukan konvergensi sebagian besar standar akuntansi lokal dengan IFRS terutama pada standar yang mengatur mengenai perbankan dan instrumen keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa adopsi IFRS dapat menurunkan rasio NIM dikarenakan IFRS dapat memberikan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan standar akuntansi lokal di kawasan ASEAN-5. Kualitas informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan efisiensi dari manajemen perbankan, sehingga cenderung menurunkan rasio NIM.;This research aims to give empirical evidence to prove the impact of IFRS adoption on net interest margin in banking sector. The research uses data sample on banking industry in ASEAN-5 countries. Countries who are categorized using IFRS as accounting standards are countries who converged most of IFRS into their local accounting standards, specifically for banking standard and financial instrument standards. The result shows that The Adoption of IFRS have significant negative impact to net interest margin because IFRS offers high quality in accounting information then local accounting standards in ASEAN-5 countries. High quality accounting information makes better efficiency in banking management, and then it decreases net interest margin ratio., This research aims to give empirical evidence to prove the impact of IFRS adoption on net interest margin in banking sector. The research uses data sample on banking industry in ASEAN-5 countries. Countries who are categorized using IFRS as accounting standards are countries who converged most of IFRS into their local accounting standards, specifically for banking standard and financial instrument standards. The result shows that The Adoption of IFRS have significant negative impact to net interest margin because IFRS offers high quality in accounting information then local accounting standards in ASEAN-5 countries. High quality accounting information makes better efficiency in banking management, and then it decreases net interest margin ratio.]"