Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh efektifitas peran dewan komisaris dan komite audit struktur kepemilikan peran monitoring bank dan siklus hidup perusahaan terhadap probabilita terjadinya fraud Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik dengan menggunakan data sanksi yang dikenakan pada perusahaan yang melakukan fraud yang diperoleh dari Bapepam LK dari tahun 2005 sampai dengan 2011 Indeks corporate governance yang diukur melalui kuesioner yang disusun oleh Hermawan 2009 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas peran komite audit dan struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap probabilita terjadinya fraud atas laporan keuangan Hal ini mengindikasikan efektifitas komite audit dan kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga dapat mengurangi probabilita terjadinya fraud Kata Kunci Fraud Corporate Governance Efektifitas komite audit Kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga

---

The purpose of this research is to analyze the impact of board director audit committee effectiveness ownership structure bank monitoring firm life cycle of the fraud probability Hypothesis testing is carried out by using logistic regression model using fraud data from Bapepam LK year 2005 2011 Corporate Governance index scores measured by the effectiveness of the board and audit committee checklist questionnaire developed by Hermawan 2009 The result of this study indicate that the audit committee effectiveness family ownership have negatively influenced of the fraud probability The result indicate that audit committee effectiveness and controlled family ownership could decrease the probability of fraud."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menganalisis terkait peranan audit investigatif dalammengungkap kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Lebihkhusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku, menganalisispelaksanaan audit investigatif, menghitung kerugian negara dan rekomendasihukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap kecurangan dalampertanggungjawaban perjalanan dinas dalam jabatan yang dilakukan oleh KepalaKanwil XYZ. Hasil penelitian terhadap kasus ini adalah terjadi penyalahgunaanwewenang dengan motif yang dijelaskan dengan segitiga fraud dan adanyakegagalan pada pelaksanaan pengendalian internal. Pemeriksaan investigatifdilakukan untuk membuktikan kasus tersebut. Auditor melakukan pengumpulanbukti pemeriksaan berupa dokumentasi, konfirmasi, wawancara dan melakukanperhitungan terhadap kerugian negara yang terjadi, sehingga pada akhirnya atasperbuatan pelaku diberikan rekomendasi hukuman disiplin berat berupapembebasan dari jabatan. Pengungkapan kasus fraud ini akan berdampak padaunsur pendidikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pegawai lain agar tidakmelakukan hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze Role of Investigative Audit to Reveal Fraud Case ThatResult State Loses. More specifically the study aims to analyze the motives of theperpetrators, to analyze the implementation of the investigative audit, calculate theloss to the state and recommendations of disciplinary punishment meted out to theperpetrators. This study is a qualitative research approach in a case study of fraudin office accountable official travel undertaken by the Head of the Regional Officeof XYZ. The study of these cases is the case of misuse of authority with a fraudtriangle motif and a failure on the implementation of internal controls.Investigative examination conducted to prove the case. Auditors to collectevidence in the form of documentation checks, confirmation, interview andperform calculations on losses that occur, so in the end the acts of the perpetratorgiven recommendations severe disciplinary punishment exemption from office.Disclosure of the fraud case will have an impact on the educational element ofdeterrent and a warning to other employees not to do so."

"ABSTRACTBenfords Law telah banyak digunakan sebagai salah satu alat analisis risiko dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah metode uji Benfords Law dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam mengidentifikasi obyek audit yang terindikasi melakukan fraud. Perusahaan yang diperiksa oleh penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam lingkup Audit Umum selama periode 2016 yang memiliki waktu transaksi pada periode 2014-2015 dan merupakan Importir Umum dan Importir Produsen yang memiliki lebih dari 1.000 transaksi dalam satu periode audit. Data set dibagi menjadi data set Nilai Pabean dan data set Total Pungutan untuk setiap sampel. Hasil uji Benfords Law menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak lolos uji Second Digits pada salah satu dari Nilai Pabean ataupun Total Pungutan dan tidak lolos pada uji First Two Digits baik pada Nilai Pabean maupun pada Total Pungutan memiliki kecenderungan untuk mendapatkan nilai tagihan audit yang lebih rendah daripada perusahaan yang lolos dalam uji Second Digits di Nilai Pabean maupun Total Pungutan tetapi tidak lolos uji First Two Digits baik pada Nilai Pabean maupun pada Total Pungutan. Penelitian ini bertujuan membantu Auditor DJBC dalam meringkas waktu yang diperlukan untuk menentukan obyek audit yang terindikasi melakukan fraud di bidang kepabeanan. Pemeriksaan dalam pelaksanaan audit yang sebelumnya menggunakan analisis mitigasi risiko dan penentuan Nilai Pabean dengan menggunakan enam metode yang dilakukan secara berjenjang juga dapat lebih diefektifkan dengan melihat hasil uji Benfords Law yang sebelumnya telah dilakukan pada saat penentuan obyek audit.

---

ABSTRACTBenfords Law has been widely used as one of risk analysis tools in detecting the possibility of fraud. The purpose of this study is to examine whether Benfords Law test method can be used as a complementary alternative method in identifying audit objects that are indicated to fraud. The companies examined by the study are companies within the scope of the General Audit during the period 2016 which have transaction time in the period of 2014-2015 and are General Importer and Manufacturer Importer having more than 1,000 transactions in one audit period. The data set are divided into data set of Customs Value and data set of Total Charges for each sample. Benfords Law test results show that companies that did not pass the Second Digit test on any of the Customs Value or Total Charges and did not pass the First-Two Digit test on either the Customs Value or the Total Charges have a tendency to get a lower audit findings value than companies that passed Second Digit test in Customs Value or Total Charges but did not pass First-Two Digit test either at Customs Value or at Total Charges. This study aims to assist DGCE Auditor in summarizing the time required to determine the audit object indicated to conduct fraud in the field of customs.Examination in previous audit implementation using risk mitigation analysis and customs value determination by using six methods conducted in stages can also be more effective by looking at Benford's Law test results that have been previously done at the time of determination of audit object."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari praktek corporate governance dan pengaruh struktur kepemilikan terhadap probabilita terjadinya fraud dalam perusahaan. Praktek corporate governance diproksikan dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan kualitas audit eksternal. Sedangkan struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, kepemilikan saham oleh individual investor, kepemilikan saham oleh blockholder, kepemilikan saham oleh 10 investor terbesar, dan kepemilikan saham oleh keluarga. Penelitian ini mengambil sampel 80 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) pada periode 1998-2012. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan dan kepemilikan saham oleh keluarga. Dimana semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi keuangan dan keluarga, maka kemungkinan terjadinya fraud pada perusahaan semakin tinggi. Sedangkan ketiga variabel corporate governance dan variabel struktur kepemilikan lainnya tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud di perusahaan.

---

This study aims to determine the effect of the practice of corporate governance and ownership structure influences the probability of the occurrence of fraud in the company. The practice of corporate governance is proxied by the number of commissioners, board of directors and the amount of external audit quality. While the ownership structure is proxied by stock ownership by financial institutions, stock ownership by individual investors, stock ownership by a blockholder, stock ownership by the 10 largest investors, and ownership by the family. This study took a sample of 80 companies listed in Indonesia Stock Exchange that publish financial statements and annual reports (annual report) in the period 1998-2012. Based on the test results, it was found that the variables that have a significant influence on fraud is stock ownership by financial institutions and stock ownership by the family. Where the higher stock ownership by financial institutions and families, the possibility of fraud at the company higher. While the three variables of corporate governance and ownership structure of other variables did not prove to have a significant effect on the likelihood of fraud in the company."

"ABSTRACTPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges. "