Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari laporan magang ini adalah mengevaluasi prosedur penyimpanan data fisik transaksi perusahaan PT M dengan membandingkannya dengan sejumlah teori dan buku yang ditulis oleh berbagai ekonomis seperti Hall dan Romney yang telah dipelajari di mata kuliah yang telah ditempuh selama ini. PT. M merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi massa dan periklanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kerja lapangan. Hasil evaluasi menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan peralatan kantor dan tempat penyimpanan untuk dokumen akuntansi. Pihak kantor disarankan untuk melakukan perbaikan di peralatan kantor yang berhubungan dengan proses penyimpanan akuntansi serta menambah ruang penyimpanan bagi dokumen akuntansi.

---

Purpose of this internship report is to evaluate the physical data storage procedures of PT M's transactions by comparing it with numbers of theories and books written by economists such as Hall and Romney that have been learned in college so far. PT. M is a company that are engaged in mass communication and advertising services. The research was done through an internship work in the field. Evaluation finds out that there’s a flaw in the shortages of office equipments and storage spaces for accounting documents. The office would be suggested to make improvements and procurements to the office equipments related to accounting documentation process and also to increase storage space for accounting documents."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan anggaran standard cost pada Lembaga Pemerintah XYZ di daerah Sulawesi Utara. Lembaga Pemerintah XYZ merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan penerapan anggaran standard cost Kantor Cabang terhadap Pedoman Lembaga Pemerintah XYZ Tahun 2023. Pedoman ini meliputi aturan-aturan terkait kebijakan Lembaga Pemerintah XYZ mulai dari pusat hingga kantor cabang. Dalam pedoman ini terdapat enam unsur yang digunakan dalam melakukan evaluasi anggaran standard cost yaitu, frekuensi, daftar standard cost, tarif, plafon, dan nilai awal. Penetapan frekuensi telah didasari pada pertimbangan kewajaran dari rencana anggaran periode-periode sebelumnya, daftar standard cost telah sesuai dengan levelling atau urutan penyajian akun anggaran, tarif yang ditetapkan tidak melebihi tarif maksimum yang diatur dalam pedoman, dan nilai awal telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan olah kas berdasarkan pada jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan anggaran standard cost pada divisi Pelaksanaan Keuangan (PK) di kantor cabang Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pedoman Lembaga Pemerintah XYZ Tahun 2023, kecuali plafon standard cost. Laporan magang ini tidak hanya memaparkan pengalaman dan pembelajaran selama proses magang, tetapi juga memuat refleksi diri yang bertujuan untuk mengkaji kembali perjalanan magang, baik dari aspek positif maupun negatif, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi keputusan untuk bekerja di Lembaga Pemerintah XYZ.

---

This internship report aims to evaluate the application of standard cost budgeting at XYZ Government Institution in North Sulawesi. XYZ Government Institution is an independent institution that is free from interference from the Government and other parties. This internship report is prepared by comparing the application of the Branch Office standard cost budget against the XYZ Government Institution Guidelines Year 2023. This guideline includes rules related to XYZ Government Institution policies from the center to branch offices. In this guideline, there are six elements used in evaluating the standard cost budget, namely, frequency, standard cost list, tariff, ceiling, and initial amount. The determination of frequency has been based on consideration of the reasonableness of the budget plan for previous periods, the list of standard costs is in accordance with the levelling or order of presentation of budget accounts, the rates set do not exceed the maximum rates set out in the guidelines, and the initial amount has been determined by considering the number of parties involved in cash processing activities based on the position and work performed. Based on the evaluation conducted, the evaluation results show that the implementation of the standard cost budget in the Pelaksanaan Keuangan (PK) division in the North Sulawesi branch office is sufficiently in accordance with the XYZ Government Institution Guidelines Year 2023, except the standard cost ceiling. This internship report not only describes the experiences and learning during the internship process, but also contains self-reflection which aims to review the internship journey, both from positive and negative aspects, and how it influenced the decision to work at XYZ Government Institution."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pedoman dan pelaksanaan proses penyelesaian TPTD hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan pedoman TPTD yang berlaku. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan metode analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Alat yang digunakan untuk analisis adalah Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian Keuangan dan Pedoman Penetapan Temuan Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pedoman TPTD Kementerian Kesehatan secara umum telah sesuai dan pelaksanaan penyelesaian sudah mengikuti pedoman TPTD yang berlaku namun perlu dilakukan update pedoman tindak lanjut dan membuat petunjuk teknis tindak lanjut hasil pengawasan atau pedoman khusus TPTD yang menjelaskan definisi operasional kriteria TPTD mengenai tolak ukur dan batasan dokumen dari instansi berwenang yang harus terpenuhi sebagai syarat TPTD, langkah kerja mengenai mekanisme usulan TPTD dari satuan kerja, pembahasan dan penetapan TPTD oleh Inspektorat Jenderal, serta format pengajuan usulan TPTD beserta data dukung yang harus dilengkapi. Rekomendasi hasil audit yang menjadi TPTD karena pemberian rekomendasi yang belum tepat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengembangan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan. Temuan yang diputuskan TPTD namun dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat waktu atau berlarut-larut maka perlu dilakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Jenderal setiap bulan dan terlibat aktif menjaga komitmen waktu.

---

This study aims to evaluate the suitability of the guidelines and implementation of the TPTD settlement process from the Inspectorate General examination results compared to the applicable TPTD guidelines. The study was conducted at the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research uses a case study research strategy with a qualitative descriptive data analysis method. The tools used for analysis are the Guidelines for Monitoring the Follow-up of Recommendations on the Supervision Results of the Inspectorate of the Ministry of Finance and the Guidelines for Determining the Findings of Non-Actionable Examination Results of the Ministry of Agriculture. The data sources used were obtained from interviews and documentation. The results showed that the TPTD guidelines of the Ministry of Health are generally appropriate and the implementation of the settlement has followed the applicable TPTD guidelines, but it is necessary to update the follow-up guidelines and make technical follow-up guidelines for the results of supervision or TPTD special guidelines that explain the operational definition of TPTD criteria regarding benchmarks and document limits from authorized agencies that must be met as TPTD requirements,  work steps regarding the mechanism for TPTD proposals from work units, discussion and determination of TPTD by the Inspectorate General, as well as the format of submitting TPTD proposals along with supporting data that must be completed. Recommendations of audit results that become TPTD due to improper provision of recommendations The Inspectorate General can carry out the development of APIP competence of the Inspectorate General on an ongoing basis. The findings decided by TPTD but seen from the follow-up carried out are not timely or protracted, it is necessary to monitor the follow-up carried out by the Inspectorate General every month and be actively involved in maintaining the time commitment."

"Nilai aset pemerintah pusat mencapai 2,188 triliun Rupiah pada tahun 2017, namun pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya sebesar 430 miliyar Rupiah. Hal ini mendorong pemerintah untuk merancang portofolio aset untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kinerja aset tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan indikator dan sub-indikator pada portofolio pemerintah pusat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa indikator dan sub-indikator portofolio aset pemerintah pusat memiliki tingkat prioritas yang berbeda berdasarkan jenis aset pemerintah pusat.

---

Central government assets rsquo value hes reached 2.188 trillion Rupiah in 2017, but only 430 milliyar Rupiah is being exploited. This urges the government to design an asset portfolio to optimize the utilization and performance of the assets. This study aims to identify the relationship between indicators and sub indicators on the central government portfolio using the Analytical Hierarchy Process AHP method. The results show that central government asset portfolio indicators and sub indicators have different priority levels based on the type of its assets."