Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian yang dilakukan dalam tesis ini ialah untuk mempelajari bagaimana kebijakan dividen perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Indonesia. Kebijakan dividen yang ingin diteliti ialah: perbedaan besaran dividen antar sektor, strategi dividen yang dipilih, dan stabilitas dividen.Perbedaan besaran dividen antar sektor dianalisis menggunakan teknik descriptive statistics (mean dan standard deviation), terhadap data dividend payout ratio 134 perusahaan yang menjadi sampel, selama periode 1992 -- 2002. Pengujian signifikansi perbedaan dividend payout ratio antar sektor dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis, sementara uji signifikansi perbedaan dividend. payout ratio antar tahun dilakukan dengan Friedman Chi-Square. Hasil pengujian rnenunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dividend payout ratio baik antar sektor maupun antar tahun. Sektor yang secara rata-rata memiliki dividend payout ratio tertinggi ialah sektor Industri Barang Konsumsi yaitu sebesar 23,88% per tahun. Sementara sektor yang terendah ialah sektor Properti dan Real Estat, yaitu sebesar 11,51%.Penelitian alas strategi dividen yang dipilih (berdasarkan perubahan labs tertentu), dilakukan dengan menggunakan metode multinomial logit. Data direorganisasi menjadi perubahan dividend per share dan perubahan earnings per share. Perubahan dividend per share dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok: naik, tetap, turun, dan tidak membayar dividen. Sementara perubahan labs (earnings per share) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori: naik, turun, dan negatif. HasiI regresi multinomial logit menunjukkan bahwa jika earnings per share naik, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah meningkatkan dividend per share, diikuti dengan tidak membayar dividen. Jika earnings per share turun, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah menurunkan dividend per share, diikuti dengan tidak membayar dividen. Selanjutnya, jika earnings per share negatif, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah tidak membayar dividen, diikuti dengan meningkatkan dividen per share.Kebijakan dividen dalam hal stabilitas dividen, dilakukan dengan menerapkan model Lintner. Stabilitas dividen diukur dan seberapa cepat tingkat penyesuaian terhadap target dividend payout ratio (sesuai model Lintner). Metode statistik yang digunakan ialah data panel. Hasil regresi dengan teknik data panel menunjukkan bahwa secara umum pooled data (OLS method) adalah model yang terbaik. Sektor yang menganut kebijakan dividen paling stabil (relatif terhadap sektor lain) ialah sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi. Sementara sektor yang menganut kebijakan dividen paling tidak stabil ialah sektor Aneka industri. Secara keseluruhan, tingkat stabilitas dividen perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ sebesar 0,7814. Tingkat stabilitas dividen setinggi itu menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ menganut kebijakan dividen yang tidak stabiI. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian di negara lain yang secara umum menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang cenderung menganut kebijakan dividen yang tidak stabil.

---

Focus of the research conducted in this thesis is to study the dividend policy of listed companies in Jakarta Stock Exchange (JSX). Dividend policy will be examined in lights of its magnitudes, strategy and stability.

Difference in magnitudes of dividend payment between sectors will be analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation). Significance test of the difference between sectors will be conducted using Kruskal-Wallis test, while the difference between years will be tested using Friedman Chi-Square. The result shows that, of all 134 companies being sampled during 1992 - 2002, there is significant differences of dividend payment between sectors and between years. Sector that on average gave the highest dividend payout ratio is Consumption Goods (23,88%), while that of the Iowest is Property and Real Estate (11,51N).

Research to study which dividend strategy will be chosen upon changes in earnings, is conducted using multinomial logistic model. Available dividend per share and earnings per share data will be reorganized to become changes in dividend per share and changes in earnings per share. Changes in dividend per share will be divided into 4 groups: increase, no change, decrease, and omitting dividend, while changes in earnings per share will be divided into 3 groups: increase, decrease and negative. The result shows that when there is an increase in earnings per share, the most selected dividend policy is to increase dividend per share followed by omitting dividend. When there is a decrease in earnings per share, the most selected dividend policy is to decrease dividend per share followed by omitting dividend. And if there is a negative earnings per share (loss), most companies will choose omitting dividend, followed by increasing dividend per share.

Dividend stability will be examined using panel data applied to Lintner Model (1956). According to Lintner Model, dividend stability is measured from adjustment factor toward target dividend payout ratio. Panel data regression and testing shows that of all 3 models in panel data (pooled, fixed effect, and random effect), pooled data is the best model to represent the result. Sector that follows the most stable dividend policy is Trade, Service and Investment sector. On the other hand, sector that follows the most unstable dividend policy is Various Industry sector. Overall, the level of dividend stability in JSX turns out to be 0,7814. This number shows that on average, the companies listed in JSX follow unstable dividend policy. This result consistent with the result from previous researches conducted in other countries, that companies in underdeveloped countries generally follow unstable dividend policy."

"Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud.

---

Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015. "

"Medda Heptriasti Suharno, 0586220348, Hal-hal yang Memungkinkan Fihak Ketiga Dapat Menuntut Secara Perdata Akuntan Publik yang Memberikan Pendapat atas Laporan Keuangan, + 124 hal (1992), Kepustakaan (1979 - 1991) .Pemakai laporan keuangan di luar perusahaan (external users) yang rasional menggunakan laporan keuangan yang diaudit dan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan untuk membuat keputusan keuangan, seperti membeli/menjual saham dan memberi kredit.Karena bukan para fihak dalam perjanjian auditing antara akuntan publik dengan kliennya, (perusahaan yang laporan keuangannya diaudit), external users adalah fihak ketiga yang tidak berhubungan hukum dengan akuntan publik. Sesuai doktrin "privity of contract" dan pasal 1315 serta 1340 KUHPer, hanya klien yang dapat menuntut akuntan publik. Namun kasus-kasus yang terjadi di USA sejak awal abad ke-19 menunjukkan doktrin ini tak lagi dipegang ketat. Mengingat external users hanya dapat memperoleh informasi keuangan berupa laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen, dan sangat bergantung pada akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, sepatutnya external users Juga dapat menuntut secara perdata akuntan publik, bila mereka menderita kerugian karena membuat keputusan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan. Di Indonesia belum ada UU maupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal ini. Penafsiran atas pasal 1366 KUHPer memungkinkan external users menuntut akuntan publik, bila atas “perbuatan, kelalaian, kurang hati-hatinya'', akuntan publik telah menyebabkan kerugian pada external users. Pasal 214 Keputusan Menteri Keuangan No1548/KMK.013/1990 menegaskan akuntan publik sebagai profesi penunjang pasar modal wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya sehubungan dengan pendapat yang diberikannya. Tanggung jawab itu hanya sebatas pendapat yang diberikannya, sedang isi laporan keuangan adalah tetap tanggung jawab manajemen perusahaan. "Perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya" yang dimaksud oleh pasal 1366 KUHPer dapat ditafsirkan sebagai kesalahan akuntan publik yang dapat dituntut, yaitu "fraud, gross negligence dan ordinary negligence". Fraud adalah secara sengaja tidak mengungkapkan atau menutupi fakta atau informasi yang penting dan relevan dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Gross negligence adalah kecerobohan dan pengabaian sebagian atau seluruh auditing standards. Ordinary negligence dilakukan dengan tidak sengaja dan bersifat kesilapan. External users harus membuktikan telah mengalami kerugian karena telah berpedoman pada laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan dalam membuat keputusan keuangan. Sedang akuntan publik harus membuktikan telah bekerja sesuai dengan standar profesinya."

"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

---

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak qualification mismatch terhadap upah. Studi serupa di negara berkembang, khususnya di Indonesia, masih belum mempertimbangkan adanya potensi omitted variable bias dan measurement error sehingga penelitian ini diharapkan mengisi kekurangan tersebut. Studi ini menggunakan data individu Sakernas panel tahun 2017-2018 dan instrumental variable (IV) yang berasal dari basis data O*NET untuk mengatasi kedua endogenitas tersebut. Insiden undereducation lebih umum terjadi daripada overeducation. Hasil estimasi dengan metode FE-IV menunjukkan bahwa pekerja undereducated menerima wage penalty dibandingkan dengan pekerja yang matched. Sementara pekerja overeducated tidak menerima tambahan upah atas kelebihan tahun pendidikannya.

---

ABSTRACT

This study aims to estimate the impact of qualification mismatch on wages. Most studies in developing countries, especially in Indonesia, do not address omitted variable bias and measurement error. This research contributes to the scarce literature that take into account of these shortcomings. This study uses Sakernas panel data set in 2017-2018 and instrumental variable derived from O*NET to overcome the endogeneity. Undereducation incidents are more common than overeducation. Estimation results using FE-IV method shows that undereducated workers receive wage penalty compared to matched workers. Furthermore, overeducated workers do not receive additional wages for their excess years of education."