Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal. ......This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan multifinance. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan multifinance yang listed di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang. ...... This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi atas pencatatan Piutang Usaha milik PT X. Fokus pembahasan terletak pada aktivitas magang terkait Piutang Usaha dan proses pencatatan akun Piutang Usaha PT X yang bergerak di bidang properti. Berdasarkan hasil evaluasi atas akun piutang usaha, pencatatan yang telah dibuat PT X atas akun piutang usaha telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan magang ini bertujuan untuk merefleksikan diri atas pengalaman Penulis selama melakukan kegiatan magang dan mengevaluasi diri untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Melalui refleksi diri ini, Penulis memahami bahwa komunikasi dalam suatu pekerjaan sangatlah penting agar pekerjaan bisa menjadi lebih efisien. Penulis juga menyadari banyak hal terkait potensi diri Penulis yang masih harus dikembangkan, seperti manajemen waktu dan ketelitian yang nantinya akan berguna bagi Penulis dalam menghadapi dunia kerja. ......This internship report aims to discuss the evaluation of PT X accounts receivable. The focus of the discussion lies in the internship activities and recording process related to the accounts receivable by PT X, which is a property company. Based on the results of the evaluation on accounts payable, the presentation that has been made by PT X accounts receivable is in accordance with the prevailing theory and standards. In addition, this internship report aims to reflect on the author's experience during internships and evaluate the author to prepare for the working world. Through this self-reflection, the author understands that communication in a workplace is very important so that work can be more efficient. The author also realizes that many things related to the author's self-potential still have to be developed, such as time management and accuracy which will be useful for the author in facing the working world.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu tugas dan fungsi DJBC adalah memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya memungut bea masuk, bea keluar dan pajak menerbitkan surat penetapan untuk menagih pungutan negara yang harus dibayar (piutang). Pada pelaksanaannya, piutang yang diterbitkan oleh Bea Cukai sangat banyak jumlahnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang standar untuk mempermudah penatausahaannya. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Data piutang DJBC diharapkan dapat terhimpun secara realtime dengan aplikasi SAPP, sehingga tidak merugikan organisasi maupun stakeholder. Saat ini aplikasi SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai. Berdasarkan wawancara dan data rekonsiliasi piutang DJBC tahun 2014, sekitar 10% data piutang belum terhimpun secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa SAPP belum efektif karena tujuan dari aplikasi ini mengumpulkan data piutang secara realtime. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP. Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC. Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.

---

ABSTRACT The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting customs duties and import taxes in order to optimize country?s revenues. In this case, (DJBC) determination letters to collect account receivables from lost duties and penalties due to false or misleading statements made by importers or exporters. The number of those receivables have been growing significantly. Therefore, it needs a robust system to support and simplify its administration process. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) is an application to manage the underlying account receivables, including conditional receivables relates to a claim for the tax restitution. The Account receivables managed by SAPP are expected to be process in a real-time manner so as to avoid any losses both for the Directorate General of Customs and Excise and the stakeholders. Currently, the SAPP has been implemented at the vertical offices of the Directorate General of Customs and Excise. Based on interview and reconciliation of account receivables within the Directorate General of Customs and Excise on 2014, there are 10% account receivables which have not been processed and collected in real-time manner. It might proves that the SAPP has not been effectively implemented to manage the account receivables thus it encourages this research to analyze the influencing factors of the SAPP effectiveness. The research is constructed by a DeLone and McLean Model (2003) that has been adapted with some additional variables. DeLone and McLean Model is a model that has been tested in measuring the effectiveness of an information system. This method uses surveys from the SAPP users in the Directorate General of Customs and Excise. All data surveys has been processed using Structural Equation Model (SEM) by the SmartPLS tool. The result reveals that System Quality, Information Quality, Service Quality and Facilitating Condition are the factors that has influenced the SAPP performance in the Directorate General of Customs and Excise.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI. Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang. ......This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected. The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system. In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable.

Abstrak :
Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang Piutang berdampak menjadi Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dan mengenai keabsahan Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau biasa disebut studi/penelusuran kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat di atas kertas kosong bermeterai berdampak menjadi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019, merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pembuat akta autentik. Notaris salah menerapkan hukum dikarenakan Akta Perjanjian Hutang Piutang tidak seharusnya dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual karena pada prinsipnya jaminan hutang piutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual bukan merupakan lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam kesepakatan dan suatu sebab yang halal, sehingga sudah seharusnya batal demi hukum. Akta Perjanjian Hutang Piutang yang telah memenuhi syarat sah perjanjian kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak dilakukannya penyusunan dan pembacaan akta. Terhadap keabsahan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 batal demi hukum karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal. ......Making deed of Loan Agreement on three blank paper with duty stamp create another deed, namely deed of PPJB deed and deed of Power of Attorney For Executing Sale without knowledge of object owner.On the basis of existence deed of power of attonery for executing sale causing deed of sale and purchased.This study discusses the case of deed of Loan Agreement with an impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased and also about legality the deed of Sale and Purchased. This study uses a normative juridical research method with descriptive research and used in the form of document studies or commonly known as literature studies. Based on the results of data analysis research, deed of Loan Agreement made on three blank paper with duty stamp and have impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is an act against the law by the official who makes the authentic deed. The notary has wrongly applied the law because deed of Loan Agremeent should npt be followed by the deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, because in principle, the creditors cannot have receivables collateral. The deed of PPJB and deed of Power of Attorney For Executing Sale are not guarantee institutions in Indonesia. The deeds does not fulfill the legal terms of agreement in agreed and legal cause, so it should be null and void. The deed of Loan Agremeent that has the legality is degraded into underhand deed because the deed has not been prepared and not reading the deed in front of the parties. And then, the validity deed of Sale and Purchase in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is null and void by law.

Abstrak :
Verifikasi merupakan tugas baru bagi Account Representative. Skripsi ini meneliti kompetensi account representative dalam menjalankan tugas verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi, analisis pekerjaan, manajemen sumber daya manusia dan pemeriksaan pengawasan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi account representative dalam melaksanakan tugas verifikasi kurang memadai. Masalah yang dihadapi account representative dalam melaksanakan tugas verifikasi adalah jumlah account representative yang kurang untuk dapat menangani wajib pajak dengan efisien dan juga jumlah diklat sebagai bekal pendidikan account presentative yang sedikit kuotanya. ......Verification is a new task for Account Representative. This thesis examines account representative competence in performing the verification role. This study uses the competence theory, job analysis theory, human resource management theory and account representative task theory. This study is a qualitative research with literature study and interviews. The results show account representative incompetence in performing verification role. Problems that encountered in implementing the account representative verification task is the number of account representative is not sufficient in handling tax payers and the training amount is not sufficient too.