Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan terhambatnya pembahauran.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokrasi yang tepat bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan. Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokrasi secara kelembagaan dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian (spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat. Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan Sumberdaya aparatur yang ada.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam."

"ABSTRAK Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity governmentdalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokuspenelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh,faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalammeningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerahditinjau dari gatra sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenanganmukim dalam strata pemerintahan Aceh belum sesuai sebagaimana diharapkandalam undang-undang, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga peran danfungsi mukim belum optimal. Dengan posisi mukim sebagai kepala pemerintahanadat yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, seandainya peran mukimberjalan optimal dalam pemerintahan akan menciptakan suatu kondisi stabilitasdalam masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas ketahanan daerah diKabupaten Pidie.

---

ABSTRAK This thesis discusses the existence of the institution as a cell Mukim govemmentunity in improving resilience Pidie area in the district with a focus on the positionand authority of habitation in Aceh governance, a factor which led to roles androles 'd maybe not optimal habitation in enhancing regional resilience in Pidiedistrict . Dynamic conditions in the area in terms of socio-cultural gatra . Thisresearch uses descriptive qualitative method of data collection techniques throughinterview, observation and documentation. The results showed that the positionand authority of government strata habitation in Aceh is not appropriate as it isexpected the legislation, there are still many obstacles faced so that the role andfunction of habitation is not optimal With Mukim position as head of the customsadministration has more value in society, if the role of Mukim run optimally in thegovernment will create a state of stability in society that lead to resilience qualityin the area of Pidie district ."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."

"History of political violence and rebellion of Aceh Province, 1942-1962"