Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semaraknya akuisisi bank nasional oleh bank asing saat ini perlu dicermati dengan bijak oleh Bank Indonesia. Akuisisi oleh bank asing merupakan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa harus membentuk badan usaha yang baru. Oleh karena itu, asas resiprositas perlu untuk diberlakukan, agar bank umum juga dapat mengembangkan bisnisnya. Seperti akuisisi saham BII oleh Maybank yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia, yang dapat memperlemah pasar bisnis perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dimasukkannya klausul asas resiprositas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang baru.

---

A rampant general bank acquisition by foreign bank at this moment need to be supervised wisely by Bank Indonesia. Acquisition by foreign bank is strategy to develop its business, both inside and outside the country without having to establish a new business entity. Therefore, it is necessary to apply the principle of reciprocity, so that commercial banks can expand their business. As happening with Maybank acquisition of BII need to be supervised by Bank Indonesia, which can weaken the Indonesia banking market. Research methods used in this research is juridical normative. The result of this research suggest that the inclusion of the reciprocity clause in the Draft of the new Banking Act."

"Sektor perbankan memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Strategi akuisisi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka oleh lembaga keuangan bank. Pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka tidak hanya tunduk pada aturan di bidang perbankan melainkan juga wajib tunduk pada aturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai pelaksanaan MTO. Aturan tersebut secara spesifik diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dengan adanya aturan tersebut, maka dengan pendekatan yuridis-normatif skripsi ini akan meninjau mengenai penerapan pelaksanaan akuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dan meninjau kepemilikan saham IBK setelah dilakukannya akuisisi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dengan adanya aturan mengenai batas kepemilikan saham bank umum diharapkan dapat menjadi pelindung perekonomian Indonesia khususnya pada sektor perbankan.Kata kunci: akuisisi, bank, penawaran tender wajib (MTO), batas kepemilikan saham.

---

The banking sector has a vital position in maintaining the stability of the country's economy. The acquisition strategy is one of the steps taken by the government to maintain the health of the banking system. This thesis discusses the implementation of bank acquisitions in the form of public companies by bank. The acquisition of a bank in the form of a public company is not only subject to the rules in the banking sector but also must comply with the rules in the capital market that govern the implementation of the MTO. These rules are specifically regulated through Decree of the Directors of Bank Indonesia Number 32/51 / KEP / DIR / 1999 concerning Requirements and Procedures for Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 9 / POJK.04 / 2018 concerning Public Company Takeovers. Then, with a juridical-normative approach this thesis will review the implementation of the acquisition of PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) by the Industrial Bank of Korea (IBK) and review the ownership of IBK shares after the acquisition is associated with Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares and Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.03 / 2016 concerning Commercial Bank Share Ownership. With the existence of rules regarding the limit of share ownership of commercial banks, it is expected to be able to protect the Indonesian economy, especially in the banking sector. acquisition, bank, MTO, share ownership limit."