Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada kecenderungan untuk menganggap dan menggunakan kriteria biaya pembelian yang paling murah dalam akuisisi peralatan adalah yang paling ekonomis, bahkan hal ini sudah menjadi ketentuan untuk perusahaan negara atau BUMN melalui peraturan Kepres No 16/1994. Dari pengalaman selama ini, sering terjadi kekecewaan dalam pembelian suatu produk sistem peralatan, khususnya setelah sistem tersebut beroperasi dalam suatu periode tertentu. Meskipun secara fungsional peralatan tersebut dapat memenuhi spesifikasi kinerja yang diinginkan tetapi sering timbul permasalahan setelah peralatan tersebut dioperasikan karena beberapa hal seperti, peralatan sulit dioperasikan, kurang andal (sering rusak), sulit dipelihara, kurang dukungan purna jual, suku cadang dan lain-lain. Memperhatikan pengalaman di industri, risiko kegagalan operasi dari sistem peralatan dapat bervariasi mulai dari gangguan terhadap operasi, kerugian biaya penggantian dan pemeliharaan, kehilangan peluang menambah penghasilan hingga kecelakaan pada manusia. Dalam proses pemilihan dan pembelian sistem peralatan Baru, biaya pembelian dan konstruksi langsung terlihat sedangkan biaya yang timbul akibat pengoperasian dan pemeliharaan umumnya tidak langsung terlihat sehingga kurang mendapat perhatian yang seksama. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam biaya pengoperasian dan pemeliharaan seperti faktor kemudahan sistem dioperasikan (operability), keandalan (reliability), kemudahan pemeliharaan (maintainability), don ketersediaan penunjang (supportability). Pada penelitian ini ingin diketahui pengaruh karakteristik keandalan dan kemudahan pemeliharaan sistem peralatan terhadap biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Pendekatan untuk mengetahui karakteristik keandalan dan kemudahan pemeliharaan dilakukan dengan menerapkan teori statistik probabilitas yang merupakan dasar dari rekayasa keandalan dan kemudahan pemeliharaan. Untuk melihat pengaruh kedua hal tersebut terhadap biaya pengoperasian dan pemeliharaan dalam aplikasi praktis khususnya di industri maka disusun suatu Iangkah-Iangkah pendekatan yang sistematis, disebut K3PUI. Penilaian K3PUI dikembangkan dari suatu kombinasi penilaian (assessment) keandalan, penilaian keterpeliharaan, penilaian potensi kegagalan serta penilaian biaya daur hidup (life cycle cost). Implementasi penilaian K3PUI diterapkan pada kasus pemilihan peralatan di industri perminyakan yaitu pemilihan pembelian sistem kompresor reciprocating dan stasiun operator sistem kontrol digital. Pada kasus kompresor reciprocating terlihat meskipun biaya pembelian sistem BLNG (U$ 9047619) lebih murah dari sistem BLNG+ (US 10616037) tetapi biaya akuisisi BLNG' lebih efektif jika kompresor digunakan untuk beroperasi lebih dari 5 tahun. Hal ini disebabkan oleh faktor tingkat keandalan sistem BLNG+ lebih tinggi dibanding BLNG. Konsekuensi dari perbedaan tingkat keandalan tersebut dihasilkan tingkat ketersediaan yang berbeda yaitu BLNG (90.95%) dan BLNG+ (96.67%). Sedangkan pada kasus sistem stasiun operator sistem kontrol terlihat biaya pembelian sistem FX (US 52000) lehih murah dari sistem YK (US 65000) dan sistem YM (US 61000) namun juga menghasilkan biaya yang lebih efektif terhadap sistem YK dan YM. Hal ini disebabkan oleh faktor tingkat kemudahan pemeliharaan sistem FX lebih tinggi dibanding sistem YK dan YM. Dengan memberi perhatian yang seksama kepada pengaruh aspek keandalan dan kemudahan pemeliharaan pada periode awal dari proses desain dan pembelian, diharapkan dapat diberikan pertimbangan atas setiap alternatif pilihan sistem peralatan yang paling efektif untuk mencapai misi operasi."

"Akuisisi atau pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan target merupakan salah satu alternatif kegiatan perusahaan yang akan mengambil alih dalam rangka memperluas atau meningkatkan usahanya. Alternatif itu dipilih karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggabungan usaha (merger). Namun, tidak jarang akuisisi dilakukan dengan penggabungan perusahaan target ke dalam perusahaan yang mengambil alih. Masalahnya adalah apabila akuisisi dilakukan dengan cara mengkompensasi utang perusahaan target, hal tersebut perlu diperjanjikan terlebih dahulu dan memperhatikan prosedur dan tata cara akuisisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di pihak lain pelaksanaan akuisisi perlu dibatasi dengan terjadinya monopoli usaha. Sepanjang pranata hukum mengenai monopoli belum ada, sangat sulit mengartikan monopoli usaha yang dapat membatasi akuisisi. Pembentukan suatu badan atau lembaga yang berfungsi mengawasi dan merekomendasi akuisisi merupakan salah satu alternatif untuk mencegah monopoli. Hal itu dimaksudkan agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan terutama, antara lain, para karyawan perusahaan target, para kreditur, dan para pemegang saham minoritas."

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.

Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta.

Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."