Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konsep sinamot (uang jujur) sebagai tuhor ni boru ("alat beli" anak perempuan) dalam perkawinan adat Batak Toba yang merupakan bentuk perkawinan jujur. Sejak zaman Si Jolo-jolo Tubu (nenek moyang) hingga masa kini, sinamot masih bersifat kontroversial. Bentuk sinamot yang dahulu merupakan benda yang magis dan bersifat kekal, kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi bentuk binatang yang bernyawa, dan kini semua orang memaknai sinamot dengan sejumlah uang demi "membeli" seorang perempuan Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sinamot sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan (dan parboru/keluarga perempuan) yang akan menjadi milik paranak/keluarga laki-laki. ......This thesis discusses the concept of sinamot (bride-price) as tuhor ni boru (a symbolic act of “purchasing away” a Bataknese woman from her family) in Toba-Bataknese marriage custom which is a form of bride-price marriage. Sinamot has been a controversial issue since the time of Si Jolo-jolo Tubu (ancestors). In ancient times, sinamot took the form of a magical and eternal item; over time, it has also been interpreted into the form of animals and in modern times as a sum of money to symbolically “purchase” a Bataknese woman away from her family. This study uses a juridical-empirical approach with qualitative-descriptive data analysis method. The results of the study suggest that sinamot should be considered as a form to honor a woman (and parboru/woman family) that will be “owned” by paranak/man family."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."

"Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, danhutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini,peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yangmenggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagaisumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuahreaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakatsekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatankawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya denganasas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan.Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspeklandreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi danbudaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaantanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunandibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untukmeningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasanhutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia......Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majorityof its territory as forests, and forests constitute a large part of the community'slivelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests isa dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where theaccess of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities islimited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantationsby communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilizationof forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice,progressive law and legal theory of development. The utilization is intended toimprove welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas,schemes that can be implemented consist of land reform aspects in theUUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legalaspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it mustpay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regardingcommunity participation in development in the field of utilization of forest areas asa garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standardof living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in theIndonesian constitution."