Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah, belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah atau "Pengikatan" dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau "PPPHT". Pembuatan akta tersebut diikuti dengan Akta Hutang Piutang atau "APH" dan Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atau "PPJB" untuk membeli kembali tanah tersebut, yang dibuat untuk mendukung upaya perolehan hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hak atas tanah telah beralih kepada perseroan berdasarkan Pengikatan dan PPPHT dan apa akibat hukum terhadap semua perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan kasus ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pengikatan dan PPPHT, tidak mengalihkan hak milik atas tanah melainkan hanya memberikan hak utama (privilege) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Sementara itu APH mengikat bagi para pihak, namun PPJB batal demi hukum.

---

Land is one of a fundamental need, and individual or legal entity can make any effort to achieve their goal i.e. obtaining such land title. This thesis discusses the acquisition of land title in which the object is owned by a foundation based on the Settlement Deed, but until this day the land certificate is recorded on behalf of other entity as the owner. Even though in the land certificate, the foundation has not been listed as the owner, the foundation had transferred the land title to a company with a Deed of Transfer and Delivery of Land Title or "Agreement"; and Deed of Transfer, Delivery and Waiver of Land Title or "PPPHT". The agreements was followed by the making of Deed of Debt Acknowledgement or "APH" and Deed of Sale and Purchase Agreement or "PPJB" to buy back the land title, which is made to support the acquisition of such land title. The issues arising are does the land title has been transferred to the company based on the Agreement and PPPHT, and what are the legal of consequences of all of the agreements which has been made in relation to this case. This research is based on a normative legal research to the nature of descriptive evaluative research. The result of this research are based on the Agreement and PPPHT, which does not transfer the land title but gives the priority right (privilege) to apply for the land title. Meanwhile the APH shall be binding for both parties, but on the other hand, the PPJB shall remain null and void."

"Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government."