Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Ternyata dalam praktek sehari-hari, muncul peluang terjadinya suatu benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur yang merupakan bentukbentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Telah diberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AAUPB sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam peradilan Tata Usaha Negara. Yurisprudensi yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat adanya kasus pernyataan Jaksa Agung yang dianggap perbuatan melawan hukum dan melanggar asas kecermatan dalam AAUPB sesuai dengan Putusan PTUN No. No. 99/G/2020/PTUN-JKT. Bisa dilihat bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif pelanggaran AAUPB dalam Tindakan Jaksa Agung. Skripsi ini pada pokoknya akan membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait AAUPB dalam hukum administrasi negara di Indonesia, bagaimana unsur pelanggaran AAUPB dalam pernyataan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT, dan bagaimana Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum tindakan Jaksa Agung dalam Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT berdasarkan AAUPB.

---

As mandated in Act Number 30 of 2014 about Government Administration that every decision and/or action must be based on the provisions of laws and regulations and the Good Governance General Principles. It turns out that in daily practice, opportunities arise for a conflict of interest between the government and the people, both in the form of onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, as well as in the form of willekeur which are forms of irregularities in government actions that result in the deprivation of the human rights of citizens. Juridical legitimacy has been given to judges to apply Good Governance General Principles as a test tool in deciding cases that occur in the State Administrative Court. Jurisprudence that can provide an overview of the application of Good Governance General Principles in the administration of government can be seen in the case of the Attorney General's statement which is considered an unlawful act and violates the principle of accuracy in the Good Governance General Principles in accordance with the Administrative Court Verdict No. 99/G/2020/PTUN-JKT. It can be seen that the judge's consideration in the decision did not comprehensively explain the violation of Good Governance General Principles in the Attorney General's Action. This thesis will basically discuss 3 problems, namely how the arrangements related to Good Governance General Principles in state administrative law in Indonesia, how the elements of Good Governance General Principles violations in the statement of the Attorney General in Decision Number: 99/G/2020/PTUN-JKT, and how is the legal responsibility for actions taken by Attorney General in Verdict Number: 99/G/2020/PTUN-JKT based on Good Governance General Principles. "

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "